Ditemukan 5658 data
1.H.TONDI RONI TUA
2.H. SYARIFUDDIN HSB
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
183 — 98
Ali Sutan Harahap sebagai BupatiPadang Lawas;Bahwa berita tentang pelantikan dan unjuk rasa yang kami lakukan tersebutkami siarkan di facebook, dan ada beberapa media yang menerbitkandiantaranya media Medan Bisnis dan Waspada;Bahwa banyak yang menelepon saksi menanyakan kebenaran pelantikan itusalah satunya Pak Pardomuan Daulay dan Saksi membenarkan adanyapelantikan tersebut;SAKSI II PARDOMUAN DAULAY:Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PadangLawas yang dilaksanakan pada
112 — 153
Seseorang yang menuntut ganti rugikepada perusahaan kereta api, karena ditabrak kereta api, dipersilangan rel denganjalan usus, lantaran personil perusahaan, tidak seluruhnya dikabulkan Hogeraadkarena juga ada kesalahan yaitu bilamana cukup waspada, maka akan dapat melihatkereta api berjalan mendekatinya dan dapat menghindarinya dan dalam kasus yanglain Hogeraad berpendapat bahwa jika kerugian yang terjadi ialah karena kesalahanyang dilakukan beberapa orang maka setiap orang bertanggungjawab atasterjadinya
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
209 — 113
Andi Syah Putra, (Sesuai denganaslinya);Media Viral Utama.co.id tanggal 29 Mei 2020, (Sesuai Print Out);Berita Serambi Indonesia tanggal 9 Juni 2020, Berita Waspada.
RIKI SAPUTRA., SH, MH
Terdakwa:
REXSON PERNANDO SILITONGA Als REXSON
224 — 136
persona);Pemeriksaan identitas tersebut telah dilakukan oleh Ketua MajelisHakim pada saat setelah sidang pertama di buka dan REXSON PERNANDOSILITONGA als REXSON tidak ada keberatan terkait identitasnya tersebut.Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.2.Unsur Karena Kelalaiannya/KealpaannyaUnsur kesalahannya/kealpaannya pada dasarnya adalah kekurang hatihatian atau lalai, kekurang wasapadaan, kesembronoan atau keteledoran,kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranyahatihati,waspada
191 — 769
Bahwa Saksi mengetahui Pandawa Groupsedang bermasalah yaitu sejak bulan Oktober 2016sejak ada surat dari Satgas Waspada Investigasi yangmemerintahkan kepada Sdr.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
FENG QIAN alias OLIVIA
1262 — 1061
mengatakan bahwa fokus dari pemeriksaan yangdilakukan oleh Penyidik terhadap dirinya adalah mengenai terdaftar atautidaknya perusahaan fintech yang diduga ilegal.Bahwa ahli menjelaskan fokus dari Otoritas Jasa Keuangan adalahhanya pada perusahaan yang akan melakukan pendaftaran padaOtoritas Jasa Keuangan serta syaratsyarat pendaftaran sepertidokumendokumen yang diperlukan.Bahwa ahli menjelaskan mengenai pencegahan untuk perusahaanfintech yang sudah beroperasi adalah dengan cara bekerjasama denganSatgas Waspada
322 — 161
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudulRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi 2, diterbitkan oleh Pustaka,Bandung: 1990, pada halaman 3435, sebagai berikut : "Oleh karena itu, agar penderitaan dan hukuman yang belum didasarkanpada kesalahan apa pun tidak berubah menjadi suatu kesalahan nantinya,Hakim terkait harus berhatihati dan waspada.
445 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.888 K/Pid.Sus/2014waspada ia akan melakukan tindakantindakan atau usahausaha untukmencegah timbulnya akibat;Apabila ia berhatihati atau waspada ia akan melakukan tindakantindakan terlebih dulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yangsebelumnya telah dibayangkan, atau justru akan tidak melakukanperbuatan itu;Tindakantindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan ataukemampuan akal yang dimilikinya oleh pelaku;Bahwa dalam hal pemidanaan, maka pertanggungjawaban dari tiappelaku dibatasi
2253 — 3666
Sebagai Kasi Idik membantu Danpomdam Jaya melakukanpenyidikan terhadap para pelaku pelanggar hukum di kalanganmiliter di wilayah KodamBahwa Saksi mendengar peristiwa Tanjung Priok tanggal 12September 1984 dari radio HT, jam tidak ingat146Bahwa pada tanggal 13 September 1984 pada waktu apel pagi,Terdakwa memberikan arahan kepada seluruh anggota PomdamJaya bahwa telah terjadi peristiwa Tanjung Priok dan jetuhkorban, agar para anggota waspada dan tetap tinggal diBahwa seluruh Perwira Pomdam mengikuti
Untukitu, seluruh anggota Pomdam Jaya tetap waspada. Jugadisampaikan bahwa Pomdam V/Jaya akan menerima titipantahanan kasus Priok dari Laksusda Jaya, dan anggota Pomdamdilarang melakukan tindakan yang diluarkewenangannya;Bahwa setelah apel pagi, Saksi menuju ruangan saksi diMapomdam, kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi mendapatsurat perintah sebagai anggota Tim Teperda dalam kasusTanjung Priok.
Bahwa Tedakwa mengetahui adanya peristiwa Tanjung Priok tanggal 12September 1984 dilapori melalui radio HT (Handy Talky) dari pusatkomunikasi Pomdam V/Jaya pada malam hari, yang mengatakan telah terjadibentrok antara aparat keamanan yang akan diperbantukan ke Polres JakartaUtara dengan massa yang dipimpin oleh Amir Biki dan menimbulkan korban.Terdakwa langsung menuju kantor Pomdam Jaya dan memberikan arahankepada anggota yang berada di kantor agar waspada dan melakukan patroli disekeliling kantor
48 — 15
Hal ini Pemohon Bandingsampaikan bukanlah untuk membenarkan diri lalu menyalahkan para korban tetapi Judexfactie harusnya dapat memahami bahwa para Saksi korban juga sesungguhnya dapatmencegah terjadinya kejahatan, dengan tidak membuat kwitansi penyerahan uang kepadaTerdakwa, tentu akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk semakin berani berbuatkejahatan karena menganggap tidak akan memiliki bukti, hal inilah yang harus dicegah parakorban dengan bersikap hatihati dan waspada dan tidak percaya
79 — 49
masingmasing berada dalam tahanan ;54Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwabukanlah ditujukan kepada penjeraan atau tindakan balas dendam, melainkan lebihditekankan pada pembinaan dan penyadaran, dengan harapan setelah menjalaninya paraterdakwa benarbenar disadarkan atas kesalahannya dan tidak ada lagi hasrat untukmengulangi perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan juga diharapkan sebagaicermin bagi masyarakat luas agar menjadi peringatan untuk lebih waspada
568 — 413
Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hatihati ataukurang waspada;Halaman 102 dari 119 hal. Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt.2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatanyang dilakukannya kurang hatihati itu. Namun meskipun pelaku dapatmembayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, iatidak melakukan tindakantindakan atau usahausaha untuk mencegahtimbulnya akibat.
Apabila ia berhatihati atau waspada ia akan melakukantindakantindakan atau usahausaha untuk mencegah timbulnya akibat;Menimbang, bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang PemberlakuanPedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013telah pula mengaturbahwa dalam penentuan pertanggungjawaban (liability rule)pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, ada2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
235 — 94
stabilitas dan keamanan danketertiban, dalam rangka mewujudkanstabilitas nasional....Keberadaan Kopkamtidb ini mengawali suatu) era. barupengembangan doktrin keamanan nasional yang menjadikan ABRIsebagai aktor utama yang mendominasi seluruh implementasistrategi keamanan nasional (Andi Widjajanto & Artanti Wardhani,Hubungan Intelejen Negara 19452004, (Jakarta: PACIVIS &Friedrich Ebert Stiftung, 2008), him. 86);Tindakan mematamatai, mengawasi, dan mengincar orangorangyang dianggap berbahaya untuk waspada
98 — 30
Putusan Nomor : 85/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdgmemberikan nestapa bagi terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikanpengajaran kepada terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dankepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalahakan dijatuhi pidana , sehingga memberikan rasa takut untuk melakukanperbuatan pidana ;Menimbang , bahwa dalam perkara a quo terdakwa sebagai anak mudayang miskin pengalaman kurang waspada apabila yang bersangkutan dilibatkanoleh pihak lain yang
CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, SH
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN
100 — 51
Berita Tanggal 15 Desember 2016 oleh mediasulut.co, dengan judulBMKG Keluarkan Peringatan Waspada Cuaca Ekstrim ;10. Bukti P1.10. Berita Tanggal 27 Januari 2017 oleh mediasulut.co, dengan judulBencana Kepung Sulut;11. Bukti P11.
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
204 — 142
Fotokopi Berita Koran Harian Waspada berjudul Sengketa LahanWakaf Arakundo. Komisi A DPRD Dukung Tuntutan Masyarakattertanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda......Bukti P20 ;21.
TENGKU BAHRIAL
Tergugat:
Ralat Panjaitan
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA,Cq KANTOR WILAYAH PERNAHAN NASIONAL SUMATER UTARA DI MEDAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI PROPINSI SUMATERA UTARA
2.Sangkot Panjaitan
3.Asmuni
4.Samsul Harahap
5.Madir
6.Rahmad Riadi
136 — 23
Tata Usaha Harian Waspada PusatPasar 126 di Medan dengan No : 2639/17, yang dikeluarkan Kantor AgrariaDaerah Asahan di Tanjung Balai, diberi tanda disebut Bukti P 30;Fotokopi Surat Permohonan Tk.
Ni Made Krisnawati
Tergugat:
1.Ir. Johadi Akman
2.I Putu Hamirta, SH
585 — 3211
Pelengkapnya sebagaimanabiasanya;Bahwa Tergugat membuatkan format draft PPJB Lunas (bukan formatAkta PinjamMeminjamkarena berbeda) atas dasar kesepakatan dariPara Pihak sesuai maksud dan tujuan yang mereka sampaikan dansudah menjadi kewajiban bagi Tergugat II sebagai Notaris/PPAT untukmembacakan Akta sebelum penandatanganan Akta tersebut oleh ParaPihak;Bahwa mengingat besarnya nilai transaksi jual beli tersebut (mencapaipuluhan milyar rupiah), maka sudah menjadi kewajiban Tergugat II untukteliti, waspada
1.NIRMALA DEWI, SH,MH
2.M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
JUMLI MUNTHE, ST Bin APIT RAJA MUNTHE
97 — 31
Karena kelalaiannya turut serta melakukan penggunaan kawasan hutansecara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf bMenimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud unsur ini, adalahmerupakan kealpaan dalam diri terdakwa, dan yang dimaksud karenakealpaannya pada dasarnya adalah kekurang hati hatian atau lalai, kekurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannyaatau kehilafan atau sekiranya ia berhati hati, waspada, tertib atau ingat,peristiwa itu tidak akan terjadi atau
98 — 29
Pada pokoknya kepadaPenuntut Umum di tuntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yangberhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan;aonnnnnne Menimbang, bahwa di maksud dengan uraian jelas adalah Penuntut Umumharus mampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligusmempadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan olehterdakwa dalam surat dakwaan.