Ditemukan 697 data
29 — 11
.: KH 8086 AH No. 100156260;Bahwa Pemilik Penyimpanan BBM Subsidi jenis Solar di Jalan PalangkaRaya Bukit Rawi sebelum titik 0 Kelurahan Pahandut Seberang,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya adalah Terdakwa adanTerdakwa menyewa tanah milik Yenson dengan membayar perbulan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan BBM tersebut sebanyak 5 (lima)drum yang berisi + 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar dengan total + 1.000(seribu) liter pada hari Kamis tanggal
37 — 8
sebagaimana diatur pada ketentuanPasal 37 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi, akan tetapi dalam fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapatketidak tahuan terdakwa la yang menduga kedua surat izin dalam perkara quo adalahmerupakan izin dari usaha penyimpanan dan penyimpanan yang dimaknai atau yangdimengerti terdakwa bahwa dengan adanya kedua surat ijin dalam perkara a quo, makaterdakwa menduga telah dapat izin resmi untuk usaha dan penyimpanan BBM
Subsidi ;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agarTerdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dan Denda Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) adalah tidak sesuai dengan kadar kesalahanTerdakwa,19oleh karena Kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo bukan lah sematamata tindak pidana guna memenuhi rumusan pasal yang didakwakan, akan tetapi juga menyangkut ketidak tahuan
EKA RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF Bin HAIMI
83 — 25
Jenis BBM ini sering disebut dengan BBM Subsidi, contohSolar subsidi yang dijual di SPBU dengan harga Rp. 5.150,00 perliter dan Minyak Tanah Subsidi yang dijual di wilayah yang belumada program konversi minyak tanah ke LPG seperti minyak tanahsubsidi yang dijual di Papua.
ARDI PUTRA WICAKSONO, SH
Terdakwa:
Remigius Bere alias Edo
114 — 43
Apabila BBM subsidi dijual kembali dalam rangkamemperoleh keuntungan baik perorangan ataupun Badan Usaha makabukan merupakan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud padaPerpres No. 191 tahun 2014 dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55UU Migas No. 22 tahun 2001 yang dimaksud dengan menyalahgunakanadalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntunganperseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosanBBM, penyimpangan
112 — 27
KH 8705 FP milik Terdakwa ;Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa adalah BBM subsidi, karena BBMjenis solar dan bensin premium tersebut Terdakwa beli dari pelangsir yangmembeli di SPBU di Desa Jemaras Kec. Cempaga Kab.
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ABDUR RANI, SE, M.Si
182 — 116
,MSi,dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan,dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan danmenandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kabid Pesisir danPulaupulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Rayapada tahun 2014 s/d 2017 dan sejak bulan Pebruari 2017,Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan KubuRaya s/d sekarang;Bahwa ada penyaluran BBM subsidi
Ayau dalam halpenyaluran BBM subsidi untuk nelayan tradisional;Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Yuli Purwito dan sdr.Ayau. Kalau Yuli Purwito adalah pemilik / pengelola SPBM diRasau Jaya. Biasa dikenal dengan nama Yuli, sedangkan sdr.Ayau adalah penampung ikan dan penyalur BBM di Kubu.Kaitannya adalah Terdakwa beberapa kali koordinasi dengansdr.
Yuli Purwito mengenai masalah minyak / BBM, apakahsudah disalurkan atau belum;Bahwa tindakan Terdakwa dalam memberikanrekomendasi penyaluran BBM subsidi kepada pihaklain (sdr. Husin dan sdr. Ayau) tersebut karena mereka(sdr. Husin dan sdr. Ayau) ada membawa rekomendasidari desa.;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa para nelayan mengakubelum mengetahui ada penyaluran BBM Bersubsidi baginelayan tradisional di wilayah Kec.
Batu Ampar dan Kubu,mungkin yang tidak dapat BBM subsidi hanya segelintir orangSaja. Untuk mendapatkan BBM subsidi bukan urusan DinasPerikanan dan Kelautan tapi urusan SPBM;Bahwa Pemerintah memberikan subsidi terhadapalokasi BBM jenis Solar kepada nelayan di wilayahKubu Raya. Besaran subsidi per liter Terdakwa tidaktahu tapi yang jelas sdr. Yuli Purwito itu menjual kesdr. Husin sebesar Rp 5.900, per liter. Itu menurutketerangan dari sdr. Husin. Sedangkan sdr.
DHIKI KURNIA, SH.
Terdakwa:
H. DADANG Bin H. SOBANDI Alm.
89 — 47
SOBANDI;
- 10 (sepuluh) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
Terbanding/Terdakwa : Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
124 — 62
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerimadukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar danbensin);c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuranpinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dandigunakan untuk Sumbangan bantuan sosial;d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM)Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagaiKetua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua BadanMusyawarah.e.
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSsumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..
agung irawan
Terdakwa:
Nurhayati Als Yanti Binti Alm Tengku Umar
37 — 0
KUBANG JAYA SAKTI bisa dijual kepada pihak lain.Bahwa saksi maupun Sdr KARYONO sudah mengetahui bahwa BBM milikPolda Riau merupakan BBM untuk Industri dan isi pada MoU saat PoldaRiau membutuhkan BBM untuk memberitahukan kepada Terdakwa2 (dua)hari sebelum pengambilan BBM, BBM yang diberikan oleh Terdakwabukanmerupakan BBM Industri milik Polda Riau (Seperti yang dititpkan tersebut)melainkan BBM Subsidi yang ada ditangki BBM PT.
KUBANG JAYA SAKTIkarena pada tangki penampungan tersebut BBM yang Polda Riau titipbergabung dengan BBM Subsidi milik SPBU PT. KUBANG JAYA SAKTI.Bahwa BBM milik Polda Riau yang dititip kepada PT.
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
AKUNDUS LITE Alias KUNDUS
343 — 110
MAURISUBIAN memperoleh BBM tersebut; Bahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupunpremium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu,dan apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwatidak mengetahui; Bahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa suratizin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensinke Negara Timor Leste melalui Gunung Putih, Desa Napan, Kec. BikomiUtara, Kab.
201 — 48
banyak dan negara yaitu penyimpangan alokasi BBM yangHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.PkIdisubsidi pemerintah, seperti kegiatan yang dilakukan proyek pembangunanpemerataan tanah di Jalan Kertoharjo desa Watusalam Kecamatan BuaranKabupaten Pekalongan, dimana terdapat alat berat buldoser menggunakanBBM solar yang disubsidi pemerintah yang diperoleh dari SPBU KuripanPekalongan, karena alat berat buldoser tersebut tidak termasuk dalam kategorikonsumen pengguna yang berhak menerima BBM
subsidi sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di proyek pembangunanpemerataan tanah di Jalan Kertoharjo desa Watusalam Kecamatan BuaranKabupaten Pekalongan, patut diduga telah melakukan kegiatanpenyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas;Atas keterangan saksi tersebut
48 — 10
.= Bahwa Benar, Yang Dimaksud Dengan BBM Subsidi Adalah Bahan bakar yang berasaldan atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar Nabati(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standard an mutu (spesifikasi) harga,volume, dan konsumennya tertentu, yang berhak mendapatkan minyak subsidi adalahmasyarakat terpencil, sedangkan BBM Non Subsidi adalah BBM yang idak disubsidioleh pemerintah artinya BBM Non Subsidi tersebut mangacu ke harga minyak dunia(fluktuasi).Bahwa benar, yang
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
EKO SUGIANTO bin SUANDI
82 — 9
Swasta; Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwamembeli BBM jenis Solar tidak dapat dibenarkan karena dalam pembelianBBM wajib memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud penyalahgunaanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah setiap orang yangmelakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpajin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM; Bahwa benar ahlli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwaNiaga BBM
subsidi pemerintah tidak dapat dibenarkan, sedangkan jinyang dimiliki bukanlah ijin Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf dUU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan pasal 7 PerpresNomor 15 tahun 2001 tentang harga jual BBM eceran untuk penggunatertentu tidak dibenarkan menimbun untuk mendapatkan keuntungan dariBBM bersubsidi; Bahwa benar ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwamengangkut BBM jenis Solar sebanyak 11 (Sebelas) drum plastic warnabiru tidak dapat dibenarkan
95 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan buku bunker BBM subsidi Terdakwa tidak adapembelian sejumlah BBM dari saksi MASITA, karena setiap pembelianmaupun pengisian seharusnya tercatat disana namun tidak ada, hal initidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;b.
29 — 3
Semarang dan tugas saksi sebagaioperator SPBU yang melayani pembeli BBM ;e Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 08.30wib Tusiran membeli BBM jenis solar 1 kali, sedangkan AgusWidodo juga membeli BBM jenis solar 2 kali sebanyak 60 litermenggunakan 2 jerigen;e Bahwasaksi tahu yang boleh membeli BBM subsidi di SPBUyakni semua kendaraan baik sepeda motor maupun mobil,sedangkan yang menggunakan jerigen yang diperbolehkan yangdigunakan untuk industri mikro, usaha kecil, selepan (penggilinganpadi
47 — 24
berhak yakni terdakwa Anton;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakatkonsumen BBM
subsidi dan negara;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;32e Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat(1) huruf d Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi, Undangundang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperundangundangan
1.Fajar Yulianto, S.H.
2.Edi Kusbiyantoro, S.H.
Terdakwa:
ISWAHYUDI alias YUDI bin RIDWAR
279 — 34
satu pintu kepadakepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral; Bahwa terkait pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumitidak ada izin selain perizinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineraluntuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas; Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintahadalah hanya konsumen pengguna Jenis BBM tertentu (BBM
subsidi)sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual EceranBBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun2018.
termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yangdimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, imporminyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN SbsMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yangdisubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dariminyak bumi dan yang berhak mendapatkannya adalah hanya konsumenpengguna Jenis BBM tertentu (BBM
subsidi) sebagaimana yang tercantumdalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2010 petugas KepolisianResor Sambas mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaanBBM bersubsidi yang terjadi di Desa Tanah Hitam Kecamatan PalohKabupaten Sambas,
ROMANO SURYO PRAYOGO, SH
Terdakwa:
NURBEN ALS BEN
78 — 15
AMT adalah agen minyak tanah yang dapat mengambil langsung dariPertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepangkalan minyak tanah yang terdaftar pada agen dengan harga ecerantertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah setempat;Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)subsidi adalah Agen / Penyalur yang memiliki perjanjian ker pemegang PSO(Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksuddalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36
Muhamad Arpi SH
Terdakwa:
WASIS ORTEGA SIMARE MARE Bin SUHUT
117 — 44
Saksi pada saat mengisi jirigen milik Saksi SAMUEL tanpasepengetahuan manajer atau pengawas;Saksi menjelaskan bahwa mengisi bbm jenis pertalite dengan menggunakanjirigen diperbolehkan karena bbm jenis pertalite merupakan bbm non subsidi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bbm jenis pertalite tersebut akan dijualkembali atau digunakan sendiri;Bahwa Saksi SAMUEL sudah sering membeli bahan bakar minyak Jjenis pertalitedi SPBU tempat Saksi bekerja karena bahan bakar minyak jenis pertalite bukanjenis BBM
subsidi dan di SPBU tempat Saksi bekerja tidak menjual bahan bakarminyak jenis premium yang bersubsidi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yangketerangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :1.
83 — 34
Bahwa pembelian BBM dengan menggunakan jerigen di perbolehkan jika pembelimempunyai dan membawa surat Rekomendasi dari pejabat SKPD Kabupaten/Kotaterkait karena pembeli yang berhak menggunakan BBM bersubsidi dan jika pembeliBBM di SPBU dengan menggunakan jirigen yang akan dibawah ke daerah luarPropinsi tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pejabat SKPD Kabupaten/Kota terkait melanggar peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 dan pasal 55 UURINo. 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas ;e Bahwa BBM
subsidi di SPBU di Maumere, semua bersubsidi ;e Bahwa hanya Nelayan saja yang dapat mengambil/membeli BBM bersubsidi diSPBU dan yang memiliki surat Rekomendasi dari pejabat SKPD kabupaten ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmenaruh keberatan dan membenarkannya ;4.