KH 8705 FP milik Terdakwa ;Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa adalah BBM subsidi, karena BBMjenis solar dan bensin premium tersebut Terdakwa beli dari pelangsir yangmembeli di SPBU di Desa Jemaras Kec. Cempaga Kab.

alokasi BBM dari PT (Persero)PERTAMINA adalah terdaftar sebagai Lembaga PenyalurResmi (SPBU, APMS, SPBB, Agen Minyak Tanah, SPDN, SPBN)dari PTI (Persero) PERTAMINA dan konsumen langsung(industri dan Pool Konsumen);Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBMyang dijual kepada masyarakat dibawah harga ekonominyasedangkan dengan BBM Non Subsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat / industri dengan harga ekonomian,dan harga jualnya dapat berubah setiap bulannya;Bahwa mekanisme penyaluran BBM

subsidi dan non subsididari PT.

.: KH 8086 AH No. 100156260;Bahwa Pemilik Penyimpanan BBM Subsidi jenis Solar di Jalan PalangkaRaya Bukit Rawi sebelum titik 0 Kelurahan Pahandut Seberang,Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya adalah Terdakwa adanTerdakwa menyewa tanah milik Yenson dengan membayar perbulan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan BBM tersebut sebanyak 5 (lima)drum yang berisi + 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar dengan total + 1.000(seribu) liter pada hari Kamis tanggal

,MSi,dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan,dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan danmenandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kabid Pesisir danPulaupulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Rayapada tahun 2014 s/d 2017 dan sejak bulan Pebruari 2017,Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan KubuRaya s/d sekarang;Bahwa ada penyaluran BBM subsidi

Ayau dalam halpenyaluran BBM subsidi untuk nelayan tradisional;Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Yuli Purwito dan sdr.Ayau. Kalau Yuli Purwito adalah pemilik / pengelola SPBM diRasau Jaya. Biasa dikenal dengan nama Yuli, sedangkan sdr.Ayau adalah penampung ikan dan penyalur BBM di Kubu.Kaitannya adalah Terdakwa beberapa kali koordinasi dengansdr.

Yuli Purwito mengenai masalah minyak / BBM, apakahsudah disalurkan atau belum;Bahwa tindakan Terdakwa dalam memberikanrekomendasi penyaluran BBM subsidi kepada pihaklain (sdr. Husin dan sdr. Ayau) tersebut karena mereka(sdr. Husin dan sdr. Ayau) ada membawa rekomendasidari desa.;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa para nelayan mengakubelum mengetahui ada penyaluran BBM Bersubsidi baginelayan tradisional di wilayah Kec.

Batu Ampar dan Kubu,mungkin yang tidak dapat BBM subsidi hanya segelintir orangSaja. Untuk mendapatkan BBM subsidi bukan urusan DinasPerikanan dan Kelautan tapi urusan SPBM;Bahwa Pemerintah memberikan subsidi terhadapalokasi BBM jenis Solar kepada nelayan di wilayahKubu Raya. Besaran subsidi per liter Terdakwa tidaktahu tapi yang jelas sdr. Yuli Purwito itu menjual kesdr. Husin sebesar Rp 5.900, per liter. Itu menurutketerangan dari sdr. Husin. Sedangkan sdr.

pengangkutan, penimbunan penyimpanan danniaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinanlainnya, tetapi apabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah makabadan usaha perseorangan hams memiliki izin berupa penugasanlangsung (PSO) dari kepada Badan Hilir Migas.Bahwa suatu badan usaha / industri dan/atau perorangan tidakdiperbdehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintah kemudiandiangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalamrangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM

subsidi hanyadiperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBMsubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No. 15 Tahun2012 Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBMtertentu.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 15 Tahun 2012 tentangharga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertemtu,menerangkan bahwa Badan usaha dan masyarakat dilarangmelakukan pengangkutan dan/atau bemiaga serta penggunaan BBMyang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.Halaman 12

SOBANDI;

• 10 (sepuluh) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

MAURISUBIAN memperoleh BBM tersebut; Bahwa terdakwa tidak tahu harga perliter BBM baik itu solar maupunpremium / bensin yang dibeli di SPBU yang berada di kota Kefamenanu,dan apakah BBM tersebut merupakan BBM subsidi atau bukan terdakwatidak mengetahui; Bahwa Saksi MAURISU BIAN tidak memberikan terdakwa berupa suratizin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar maupun premium / bensinke Negara Timor Leste melalui Gunung Putih, Desa Napan, Kec. BikomiUtara, Kab.

KUBANG JAYA SAKTI bisa dijual kepada pihak lain.Bahwa saksi maupun Sdr KARYONO sudah mengetahui bahwa BBM milikPolda Riau merupakan BBM untuk Industri dan isi pada MoU saat PoldaRiau membutuhkan BBM untuk memberitahukan kepada Terdakwa2 (dua)hari sebelum pengambilan BBM, BBM yang diberikan oleh Terdakwabukanmerupakan BBM Industri milik Polda Riau (Seperti yang dititpkan tersebut)melainkan BBM Subsidi yang ada ditangki BBM PT.

KUBANG JAYA SAKTIkarena pada tangki penampungan tersebut BBM yang Polda Riau titipbergabung dengan BBM Subsidi milik SPBU PT. KUBANG JAYA SAKTI.Bahwa BBM milik Polda Riau yang dititip kepada PT.

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerimadukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar danbensin);c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuranpinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dandigunakan untuk Sumbangan bantuan sosial;d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM)Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagaiKetua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua BadanMusyawarah.e.

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSsumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..

Saksi pada saat mengisi jirigen milik Saksi SAMUEL tanpasepengetahuan manajer atau pengawas;Saksi menjelaskan bahwa mengisi bbm jenis pertalite dengan menggunakanjirigen diperbolehkan karena bbm jenis pertalite merupakan bbm non subsidi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bbm jenis pertalite tersebut akan dijualkembali atau digunakan sendiri;Bahwa Saksi SAMUEL sudah sering membeli bahan bakar minyak Jjenis pertalitedi SPBU tempat Saksi bekerja karena bahan bakar minyak jenis pertalite bukanjenis BBM

subsidi dan di SPBU tempat Saksi bekerja tidak menjual bahan bakarminyak jenis premium yang bersubsidi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yangketerangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :1.

Bahwa sesuai dengan buku bunker BBM subsidi Terdakwa tidak adapembelian sejumlah BBM dari saksi MASITA, karena setiap pembelianmaupun pengisian seharusnya tercatat disana namun tidak ada, hal initidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;b.

banyak dan negara yaitu penyimpangan alokasi BBM yangHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.PkIdisubsidi pemerintah, seperti kegiatan yang dilakukan proyek pembangunanpemerataan tanah di Jalan Kertoharjo desa Watusalam Kecamatan BuaranKabupaten Pekalongan, dimana terdapat alat berat buldoser menggunakanBBM solar yang disubsidi pemerintah yang diperoleh dari SPBU KuripanPekalongan, karena alat berat buldoser tersebut tidak termasuk dalam kategorikonsumen pengguna yang berhak menerima BBM

subsidi sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,sehingga kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di proyek pembangunanpemerataan tanah di Jalan Kertoharjo desa Watusalam Kecamatan BuaranKabupaten Pekalongan, patut diduga telah melakukan kegiatanpenyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas;Atas keterangan saksi tersebut

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerimadukungan sebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar danbensin);c. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuranpinjaman/ kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dandigunakan untuk Sumbangan bantuan sosial;d. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM)Saksi Husni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagaiKetua DPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua BadanMusyawarah.e.

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSsumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh penerima dukungansebagian besar merupakan BBM Subsidi (Bio solar dan bensin);. Anggaran bantuan BBM digunakan untuk membayar Angsuran pinjaman/kredit Bank unsur Pimpinan DPRD Kab. Seluma dan digunakan untukSumbangan bantuan sosial;. Terdakwa membayarkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) SaksiHusni Thamrin untuk 3 (tiga) jabatan sekaligus yaitu sebagai KetuaDPRD, Ketua Badan Anggaran dan Ketua Badan Musyawarah..

Swasta; Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwamembeli BBM jenis Solar tidak dapat dibenarkan karena dalam pembelianBBM wajib memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud penyalahgunaanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah setiap orang yangmelakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpajin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM; Bahwa benar ahlli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwaNiaga BBM

subsidi pemerintah tidak dapat dibenarkan, sedangkan jinyang dimiliki bukanlah ijin Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf dUU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan pasal 7 PerpresNomor 15 tahun 2001 tentang harga jual BBM eceran untuk penggunatertentu tidak dibenarkan menimbun untuk mendapatkan keuntungan dariBBM bersubsidi; Bahwa benar ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwamengangkut BBM jenis Solar sebanyak 11 (Sebelas) drum plastic warnabiru tidak dapat dibenarkan

.= Bahwa Benar, Yang Dimaksud Dengan BBM Subsidi Adalah Bahan bakar yang berasaldan atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar Nabati(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standard an mutu (spesifikasi) harga,volume, dan konsumennya tertentu, yang berhak mendapatkan minyak subsidi adalahmasyarakat terpencil, sedangkan BBM Non Subsidi adalah BBM yang idak disubsidioleh pemerintah artinya BBM Non Subsidi tersebut mangacu ke harga minyak dunia(fluktuasi).Bahwa benar, yang

Semarang dan tugas saksi sebagaioperator SPBU yang melayani pembeli BBM ;e Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 08.30wib Tusiran membeli BBM jenis solar 1 kali, sedangkan AgusWidodo juga membeli BBM jenis solar 2 kali sebanyak 60 litermenggunakan 2 jerigen;e Bahwasaksi tahu yang boleh membeli BBM subsidi di SPBUyakni semua kendaraan baik sepeda motor maupun mobil,sedangkan yang menggunakan jerigen yang diperbolehkan yangdigunakan untuk industri mikro, usaha kecil, selepan (penggilinganpadi

berhak yakni terdakwa Anton;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakatkonsumen BBM

subsidi dan negara;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;32e Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat(1) huruf d Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi, Undangundang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperundangundangan

AMT adalah agen minyak tanah yang dapat mengambil langsung dariPertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepangkalan minyak tanah yang terdaftar pada agen dengan harga ecerantertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah setempat;Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)subsidi adalah Agen / Penyalur yang memiliki perjanjian ker pemegang PSO(Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksuddalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36

satu pintu kepadakepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral; Bahwa terkait pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumitidak ada izin selain perizinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineraluntuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas; Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintahadalah hanya konsumen pengguna Jenis BBM tertentu (BBM

subsidi)sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual EceranBBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun2018.

termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yangdimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, imporminyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN SbsMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yangdisubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dariminyak bumi dan yang berhak mendapatkannya adalah hanya konsumenpengguna Jenis BBM tertentu (BBM

subsidi) sebagaimana yang tercantumdalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2010 petugas KepolisianResor Sambas mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaanBBM bersubsidi yang terjadi di Desa Tanah Hitam Kecamatan PalohKabupaten Sambas,

dengan cara merugikan kepentingan masyarakatbanyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak,penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakarminyak ke luar negeriPremium dan solar yang disubsidi Pemerintah sesuai dengan peraturan PresidenPeraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2012 perihal harga jual eceran dan konsumenpengguana jenis bahan bakar minyak tertentu dalamrangka pengendalian BBMbersubsidi sekaligus mengantipasi penyalahgunaan BBM

subsidi diterapkan PelayananBBM bersubsidi kepada konsumen selain kendaraan bermotor harus didukung olehhasil verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah(SKPD) kabupaten / kota yang membidanginya sedangkan untuk pembatasan jumlahpembelian premium dan solar subsidi oleh masyarakat saat ini tidak ada peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai hal tersebut Bahwa premium dan solar yang disubsidi pemerintah merupakan jenis BBM yangharganya ditentukan berdasrkan Perpres