Legalitas Dari Saniri NegeriAmeth, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Saniri Negeri Amethsebagai Badan Penyelenggara Pencalonan Raja adalah Cacat Hukum.Dikatakan Demikian karena:Saniri Negeri Ameth Masa Jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor: 14177 Tahun 2007,tanggal 27 Maret 2007 Tentang Pengresmian Saniri Negeri AmethKecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;Bahwa Para Penggugat keberatan karena Sesuai dengan asas negarahukum (recht staat

rechterpartijen in de gelegenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, dieeene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zoudenkunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijneuitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beide partijen naar billijkheidregelen, met dien verstdnde dat, ingeval van nietigveridaring van de overeenkomstpartijen zoveel mogelijk zullen moeten worden hersteld in den staat

derechter partijen in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over deomstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van dewederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zalhij bij zijne uitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beidepartijen naar billijkheid regelen, met dien verstande dat, ingeval vannietigverklaring van de overeenkomst partijen zoveel mogelijk zullenmoeten worden hersteld in den staat

.=> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada KejaksaanPengadilan Negeri di Kuala Simpang tersebutdiatas merupakan tindakan yang sah secara hukumyang telah di dasarkan oleh semua peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat itu.Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg"dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2) " Pejabat yangmelakukan pensitaan tersebut diatas harus membuat laporanpensitaan

Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2)" Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut diatasharus membuat laporan pensitaan dan menyampaikanyakepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kali duapuluh empat jam". * Kemudian berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik atassebidang Tanah Negara yang diajukan oleh Nama ; M.

Staat Blaad No. 227 Tahun 1927) pada bagian 4 (empat)mengatur tentang Pelaksanaan Keputusan (eksekusi) dan khususmengenai Perlawanan Eksekusi di atur dalam Pasal 206 ayat 6, Pasal225 s/d Pasal 239 RBG tersebut.

No. 1095 K/PID/2011berikut : "Terwile van het onderzoek naar materiele waarheid gelat bijons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot hetvonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat moet om het gehele process te volge en een dat voortsgetsreefd moet worden naar het beste bewjs".

BCA menunjukkan buktibuktibahwa yang bersangkutan sudah menguasai tanah Ex Kota Praja zamandahulu itu, kita berikan kepada dia Rekomendasi;Bahwa secara Perdata, Pemda DKI tidak memiliki hak lagi disitu sudahdilepas;Bahwa Inventarisasi tanah Ex Kota Praja menurut keterangan pakarpakaryang pernah kita berdiskusi, tanah Ex Kota Praja adalah tanahtanahpemerintah (Staat Dimentee Batavia), salah satunya tanah pemerintahZaman Belanda (Staat Gimentee Batavia) dahulu yang disewasewakankepada masyarakat, dan

kalau sekarang saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang mengajukan keberatanterhadap Rekomendasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada seseorang bernama Timotiusmenanyakan ke kantor kami;Bahwa kalau yang kita proses biasanya berdasarkan Kartu Sewa KotaPraja atau mungkin hakhak yang dulu tercatat atas nama Stat DimenteBatava, Eigendom atau sejenisnya;Bahwa saksi tidak hafal dengan Nomor Eigendomnya,Bahwa benar itu adalah tanah Batavia/Staat

ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

No. 419 tgl. 22 Desember 1949,Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakan untuk kepentingantehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid.c) Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b, tanggal25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luar olehHalaman 13 Putusan Nomor:979/Pid.

PKPN (Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (PusatKoperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Rantau Prapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri,sebagai orang yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawanhukumbertindak selaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatasmaskapai sero Bumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengansenagaja mengumumkan daftar (staat

;Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74Tahun 1957 Tentang Pencabutan Regeling Of De Staat Van OorlegEn Van Beleg dan Penetapan Keadaan Bahaya dikatakan:ayat (1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktuwaktumemerintahkan penyerahan barangbarang yang akan diambiluntuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan ataupertahanan, kekuasaan ini dapat diserahkan kepada pejabatpejabat yang di tunjuk oleh penguasa keadaan perang;Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan PemerintahPengganti

Eigendomtertanggal 14 Oktober 1931 Nomor 108 kepunjaanVereeniging Kong Seaw Thong Hiong Kwee jaitu yang disangka cabang Sosial dari party Kuo Min Tang diKualasimpang;> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada Kejaksaan PengadilanNegeri di Kuala Simpang tersebut diatas merupakantindakan yang sah secara hukum yang telah di dasarkanoleh semua peraturan perundangundangan yang berlakupada saat itu;Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan Regeling Of De Staat

Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dankebenaran serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia(Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negara kita,yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat

keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;Dalam Provisi:1.Bahwa, sejak keputusan PHK oleh Tergugat, hingga saat diajukannyagugatan ini, Para Penggugat tidak lagi diperbolenkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh Tergugat dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan Para Penggugat, akan tetapi terjadisebagai akibat perselisinan kepentingan yang diakhiri dengan perselisihanpemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat

Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak,sesuai Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);14 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat

No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penetapan sitaeksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan No. 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, yangmerupakan putusan yang dapat dieksekusi (executable, sehingga tidak ada alasan bagiPelawan untuk tidak melaksanakan sita eksekusi tersebut;Bahwa sebagai masyarakat yang hidup dinegara hukum (Recht staat) sudah seharusnyasemua pihak menghormati putusan Pengadilan, apalagi

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatbatal demi hukumPasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksudPasal 151 ayat (3) batal demi hukum.12.Bahwa, Indonesia sebagai Negara hukum (Recht Staat) harus melindungihakhak privat setiap Warga Negara dari semua perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh

Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikanSurat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN.Amb19.20.21.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga Negara (Subjektive

hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutanterhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yang olehpembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatu ketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnya syarat seperti yang telah dirumuskanoleh pembentuk undangundang di dalam Pasal 268 KUHPerdata yang menentukanantara lain De liifstraffelijke rechtsvordering wegens het misdrijt van verduisteringvan staat

kan niet worden aangevangen,voor dat het eindvonnis over het geschil vandien staat is uitgesproken Yang artinya Tuntutan menurut hukum acara pidanamengenai kejahatan penggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelumperselisihan mengenai kedudukan tersebut mendapat putusan Hakim.

2015/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat

Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).