Ditemukan 836 data
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
Dalam sistim pembinaan karier yang sehatselalu ada pengkaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorangPegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menduduki sesuatu jabatan haruslahmempunyai pangkat yang sesuai untuk jabatan itu.Pasal 20Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektipitas dalammempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan mengangkatdalam jabatan, maka perlu diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan("conduite staat") dan daftar urut kepangkatan ("ranglijst").
188 — 23
hak dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutanterhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun syarat yang dimaksud di atas yang olehpembentuk undangundang telah dirumuskan di dalam suatu ketentuan undangundang di luar KUHP sebagai contoh misalnya syarat seperti yang telah dirumuskanoleh pembentuk undangundang di dalam Pasal 268 KUHPerdata yang menentukanantara lain De liifstraffelijke rechtsvordering wegens het misdrijt van verduisteringvan staat
kan niet worden aangevangen,voor dat het eindvonnis over het geschil vandien staat is uitgesproken Yang artinya Tuntutan menurut hukum acara pidanamengenai kejahatan penggelapan kedudukan itu tidak dapat dimulai sebelumperselisihan mengenai kedudukan tersebut mendapat putusan Hakim.
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
STEVANIE R. THE
66 — 19
No. 419 tgl. 22 Desember 1949,Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakan untuk kepentingantehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid.c) Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b, tanggal25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkus luar olehHalaman 13 Putusan Nomor:979/Pid.
134 — 49
Ngadirah dan Almarhum Supardjan yang berupa Tanah sawah yangasalnya dari Liyeran Ahmad Danuri adalah di beli oleh Almarhumah Mbok Pujohartono dankarena dirinya tidak / belum mempunyai Staat C Desa Timbulharjo maka Tanah Tanahtersebut di titipkan Staat C atas nama Almarhumah Ny.
98 — 11
Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak,sesuai Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);14 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;Dalam Provisi:1.Bahwa, sejak keputusan PHK oleh Tergugat, hingga saat diajukannyagugatan ini, Para Penggugat tidak lagi diperbolenkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh Tergugat dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan Para Penggugat, akan tetapi terjadisebagai akibat perselisinan kepentingan yang diakhiri dengan perselisihanpemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
127 — 16
.=> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada KejaksaanPengadilan Negeri di Kuala Simpang tersebutdiatas merupakan tindakan yang sah secara hukumyang telah di dasarkan oleh semua peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat itu.Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg"dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2) " Pejabat yangmelakukan pensitaan tersebut diatas harus membuat laporanpensitaan
Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya ayat (2)" Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut diatasharus membuat laporan pensitaan dan menyampaikanyakepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kali duapuluh empat jam". * Kemudian berdasarkan Surat Permohonan Hak Milik atassebidang Tanah Negara yang diajukan oleh Nama ; M.
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
71 — 34
Vivi Catering Mandiri.EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) EKSEPSIDOMINI (Exception Dominii) (Tegenbewis waarin staat dat in de bestrendegoederen object behoort niet tot de eiser)a.
EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) EKSEPSIDOMINI (Exception Dominii) (Tegenbewiis waarin staat dat in de bestrendegoederen object behoort niet tot de eiser)Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalamRekonvensi menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugatdalam Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan dalam perkara aquo karena menurut Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamKonvensi / Tergugat
29 — 18
Staat Blaad No. 227 Tahun 1927) pada bagian 4 (empat)mengatur tentang Pelaksanaan Keputusan (eksekusi) dan khususmengenai Perlawanan Eksekusi di atur dalam Pasal 206 ayat 6, Pasal225 s/d Pasal 239 RBG tersebut.
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1095 K/PID/2011berikut : "Terwile van het onderzoek naar materiele waarheid gelat bijons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot hetvonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat moet om het gehele process te volge en een dat voortsgetsreefd moet worden naar het beste bewjs".
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipekerjakan kembali dan Penggugatsendiri yang kemudian dilakukan PHK;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya olehTergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk menghukumTergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan inisejak memiliki Kekuatan hukum tetap;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
164 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74Tahun 1957 Tentang Pencabutan Regeling Of De Staat Van OorlegEn Van Beleg dan Penetapan Keadaan Bahaya dikatakan:ayat (1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktuwaktumemerintahkan penyerahan barangbarang yang akan diambiluntuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan ataupertahanan, kekuasaan ini dapat diserahkan kepada pejabatpejabat yang di tunjuk oleh penguasa keadaan perang;Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan PemerintahPengganti
Eigendomtertanggal 14 Oktober 1931 Nomor 108 kepunjaanVereeniging Kong Seaw Thong Hiong Kwee jaitu yang disangka cabang Sosial dari party Kuo Min Tang diKualasimpang;> Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TeukoeOemar selaku Kepala Kejaksaan pada Kejaksaan PengadilanNegeri di Kuala Simpang tersebut diatas merupakantindakan yang sah secara hukum yang telah di dasarkanoleh semua peraturan perundangundangan yang berlakupada saat itu;Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan Regeling Of De Staat
24 — 7
2015/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
AGUNG PRIHESTUWATI,SH.
Terdakwa:
TRIYONO als ONDOL bin SUKIMIN
34 — 3
Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
53 — 21
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dankebenaran serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia(Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negara kita,yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat
63 — 7
tanah milik almarhum Abdul Razak alias Derazak bin Hasan yangbelum dibagi kepada ahli warisnya, dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tanah objek sengketa dimaksud, untuk dapatditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris, harus dibuktikansetidaknya mengenai: 1) Kepemilikan pewaris atas tanah objek sengketa,dan 2) Kejelasan letak, luas dan batasbatas tanah objek sengketa.Menimbang, pada dasarnya setiap jengkal tanah di republik ini adalahmilik negara atau dikenal dengan asas vrij staat
60 — 26
ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
53 — 26
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
49 — 26
Disamping itu, perouatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang Jjujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan ParaTergugat utamanya
merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sendiri menuruthukum (wettwlijk plicht) dan hak publik (subjectief recht), yaitu dalamhal menjamin lingkungan hidup yang ramah terhadap hidup dankehidupan manusia serta kepastian penegakan hukum dan keadilanutamanya atas hakhak pihak ketiga in casu Para Penggugat di atastanah yang diberikan izin oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I.Disamping itu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan puladengan asas hukum umum negara hukum (rechts staat
FIO/FAUULU IO 1 OWI10.Turut Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaranpelanggaran /bertentangan terhadap Asas Hukum Umum Negara Hukum (rechis staat)dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (good governance);Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 16 Poin Ill. 50 Turut Tergugatsangat berkeberatan dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk TurutTergugat menolaknya dengan alasan bahwa selain sudah terjawab padaJawaban Turut Tergugat Poin 8 dan Poin 9 diatas juga Turut Tergugatsampaikan bahwa
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fl denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat;Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinyaoleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan PerselisinanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat