Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt
Tanggal 8 Mei 2013 — Penggugat - BONGGAL HASIBUAN Alias TONGKU NAPARAS,dkk tergugat - PT. WONOREJO PERDANA & PT. Wonorejo Perdana
135 — 55
  • Notosoewitoadalah sebanyak 5.800 saham;e =Bahwa jual beli saham tersebut telah dilakukan sesuai Akta Risalah Rapat No.62;e Bahwa RUPS mengenai jual beli Saham tersebut ada diumumkan melalui HarianMimbar Umum;e Bahwa Hasil Rapat menyetujui pengalihan saham/jual beli saham Husni ZubahNasution;125e Bahwa setelah dilakukan Rapat langsung dirubah pengurus PT.Wonorejo Perdana;e Bahwa saksi ada dipanggil sebagai saksi atas pengaduan Kamaluddin Nasution diMabes Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan Surat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt./G/2011/PN.Jkt Sel.
Tanggal 22 Desember 2011 —
96 — 64
  • Yang benar adalah apabila Penggugatmengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah paraDireksi yang dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) ;Bahwa, Penggugat salah dalam mengartikan kepentingan publikdiatas kepentingan privat.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum : Fransisca Siambotan,SH Terdakwa : Tri Oktasari Binti Sulprihadi
162 — 94
  • Saksi Binahar Hutagaol Bin Nelson Hutagaol dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda;Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank PerkreditanRakyat (BPR) Rarat Ganda sejak bulan Oktober 2017;Bahwa adapun struktur organisasi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda yaitu urutan yang tertinggi yaitu RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yang mengangkat dan memberhentikan Direksi, laludibawahnya ada Dewan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 558/PdtG/2014/PN.JKT PST
Tanggal 25 Juni 2015 — BANGUN ROBINSON SIAGIAN. SE. AK. MM ,Cs >< 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero. Tbk),Cs
89 — 21
  • Sementaradengan status BUMN, TERGUGAT tidak mudah untuk mengalihkan assetassetnya (harus melalui RUPS);10. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PARA PENGGUGAT,maka tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugimateriil maupun immaterial sebagaimana dituntut PARA PENGGUGAT dalamposita butir 16 dan 39 dan petitum butir 7 gugatannya;11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) vs I. PT. SURYANDRA NUSA BHAKTI, DKK., II. PT. KEMENANGAN;
391 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Direksi KBN diangkat dan diberhentikan melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapbkan oleh Menteri selaku PemegangSaham. Sesuai Pasal 11 UU BUMN, KBN tunduk pada UUPerseroan Terbatas.. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PID.SUS/2010
Tanggal 24 Mei 2011 — SAIFUDIEN HASAN, DKK
130 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNI (Persero)Tbk Akte No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, SH. diJakarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Mengurusi perseroan ;e Mewakili perseroan dengan pihak luar ;e Mengawasi satuan pengawasan intern (audit) ;Kewenangan antara lain :e Menetapkan kebijakan perseroan ;e Mengangkat dan menetapkan pegawai perseroan ;Hal tersebut diatur dalam AD/ART Perseroan, Ketetapan RUPS dan KeputusanDewan Komisaris, diantaranya adalah :e Menyetujui/mengarahkan rencana audit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — Edy Nasution
447 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tempelankertas tertulis Yuke, JI Asem Dua Nomor12B, CipeteJaksel, danmemuat dokumen antara lain;110.1 Surat Kuasa Anggota Serikat Pekerja Automotif Mesindan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesiatanggal 17072009;110.2 Perjanjian Kerja Bersama PT Kymco Lippo MotorIndonesia Tahun 20042006;110.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI);110.4 Risalan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PTKymco Motor Indonesia Nomor 11 tanggal 3061997;110.5 Berita Acara RUPS
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ALEX JAYADI
193 — 94
  • 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
    LJU periode 13 s/d 15 September 2016;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
  • Fotocopy 1 (satu) rekening PT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ANDI JAUHARI YUSUF
253 — 95
  • berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
35. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
36. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
37. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
38. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
39. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
40. 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
51. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
52. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
53. Fotocopy 1 (satu) rekening PT. Raja Kuasa Nusantara periode 1 Januari 2016 sd. 31 Desember 2018;
54.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 12 Mei 2016 — RD. WEKO ATGIAWAN
162 — 234
  • Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.
    Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 2/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta
Tanggal 29 Desember 2016 — -Ir. ANDHIRA DHARMA Bin ILYAS SUDIKTO
741 — 886
  • bahwa korporasi bisa melepaskan diri jika korporasimengajukan alasan pemaaf, antara lain korporasi tidak mendapatkeuntungan dari perbuatan tersebut, atau bahkan menimbulkan kerugianbagi korporasi, adanya pengawasan serta penjatuhan sanksi;Bahwa Pengurus dapat melepaskan diri jika pengurus juga telahmengajukan alasan pemaaf, namun disini karena pengurus adalah organyang melaksanakan pengurusan korporasi, pengurus baru dapatmelepaskan diri apabila telah mengajukan kepada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
    ) untuk mengajukan tidak bertanggung jawablagi apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) halhal yangdimintakan direksi tidak dilaksanakan jadi direksi kalau jadi seperti itutidak ada sarana dan biaya yang dikeluarkan, maka harusmengundurkan diri.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : LALU AZRIL SOPANDI, SE. Diwakili Oleh : LALU AZRIL SOPANDI, SE.
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN, SH
204 — 108
  • PatutPatuh Patju, juga ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Patut Patuh Patju No.17 tanggal 19 Maret 2013 bersamasama denganHalaman 109 dari 316 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MTRABDURRAZAK, AMd.AKt. selaku Manager Keuangan dan Akunting PT.Patut Patuh Patju (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tahun2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
226 — 149
  • Namun demikian, meskipun utangnya belum lunas, PT.Angin Ribut ternyata membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmeningkatkan modal dan menambah pemegang saham, dan Kementerian Hukumdan HAM (Kemenkumham)32a2mengeluarkan............mengeluarkan putusan TUN untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.Angin Ribut yang berkaitan dengan peningkatan modal dan penambahanpemegang saham ini. Bank CBA tentu saja merasa dirugikan karena PT.
Pengadilan PN Ngabang Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Samba Sadikin,S.H
2.Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
PT ICHTIAR GUSTI PUDI
550 — 361
  • jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yangdibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugiankorporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindakdengan itikad buruk (te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untukkepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengansegala akibat hukumnya (rechtsgevolg).Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-04-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 362/Pid. B / 2013/ PN.Dps
Tanggal 3 April 2014 — HERU SOETRISNO, Msc, dk.
159 — 58
  • Kemudian ditindak lanjuti tahun 1999 ada RUPS luarbiasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah, kemudian terdakwa memberi kuasa padaBambang Setiawan dan Saifudin untuk menjual sesuai surat kuasa tahunBahwa tindakan dari mereka Bambang Setiawan dan Saifudin hasilnya HGB No.653 dijual pada Philip Priasmoro dari kuasa Erry M.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,.,.,
Tanggal 18 Februari 2016 — Monfiori Lawan Ir. Sri Wikani cs
211 — 43
  • .75.000.000.000, (Tujuhpuluh lima milyar Rupiah), faktanya hanya tertulis Rp.50.000.000.000, (LimapuluhMilyar rupiah) saja dalam Bilyet Deposito di Bank Syariah Mandiri (Tergugatlll);Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan yang merugikan perusahaan, selanjutnya berdasarkan SalinanPernyataan Pemegang saham Perseroan Terbatas di luar Rapat Umum pemegangsaham PT Pos Properti Indonesia No. 26 tanggal 15 Mei 2015 (Vide bukti P4)menjelaskan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 401/PID/2020/PT DKI
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : BUDHI ISTANTO SUWITO Diwakili Oleh : BUDHI ISTANTO SUWITO
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
632 — 334
  • Tindakanterdakwa tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamselaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenangan dalammewakili perusahaan perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankanpengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannyaperseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan,dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3378 — 1684
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Rapat...SK No 052112A10.ok)" PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 609 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
    dasar, dan keterangan lainberkaitan dengan pendirian Perseroan.Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteridengan mengisi format isian.Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataanpendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danformat isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 153CPerubahan pernyataan pendirian Perseroan untukUsaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 153A ditetapkan oleh RUPS
    yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar
    kemampuanBUMN.Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yangbersangkutan dengan Pemerintah Pusat.Apabila penugasan tersebut secara finansial tidakfisibel, Pemerintah Pusat harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telahdikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk marginyang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaransesuai dengan penugasan yang diberikan.Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan RUPS
    aset perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sitapidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atashak istimewa pihak manapun kecuali disepakati olehpemilik hak.Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badanusaha milik negara kepada Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaanpatungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
657 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 40 Peraturan PemerintahNo.17 Tahun 1999, maka:a) Hanya BPPN yang berwenang mewakili perusahaan yangdiserahkan ke Pemerintah RI atau perusahaan yang tergolongdalam ASSETS DALAM RESTRUKTURISAS .b) DIREKSI KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM danRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaanyang diserahkan ke pemerintah atau Assets DalamRestrukturisasi SUDAH TIDAK BERWENANG DAN TIDAKHal. 15 dari 1653 hal. Put.
    No. 2446 K/Pdt/2009maka semua hak dan kewenangan dari Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS dariPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 menurut Pasal 40 Jo. 146 PP No. 17Tahun 1999 TELAH BERALIH KE BPPN, dan hanyaBPPN yang berwenang membuat dan menandatanganisemua dokumen perjanjian hutang, jaminan dan suratsurat tersebut di butir 9.1.7 (Bukti P7a s/d P35b).AtauSemua kewenangan Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dalam Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan
    Hasil RUPS telah diketahuioleh PT Garuda Pancaarta (TERMOHON KASASI 5,dahulu TERBANDING 5/ PENGGUGAT 5).F. "Waiver" atau pengenyampingkan yang diberikan oleh PTHoldiko Perkasa (dalam Likuidasi) (dahulu TERGUGAT 46)adalah:1.
    Sebagai bahan perbandingan, Pasal 102 ayat (4)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yangmenggantikan UU No. 1/1995) menggarisbawahi bahwa perbuatan hukumyang dilakukan tanopa mendapatkan persetujuan RUPS (walaupun UU No.40/2007 mewajibkan persetujuan tersebut) tidak serta mertamengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut sepanjang perbuatantersebut dilakukan dengan itikad baik.
    Untuk jelasnya, SMBC kutip Pasal102 ayat (4) UU No. 40/2007 sebagai berikut :(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihaklain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Bahkan, sesuai hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian yang tidaktertulis atau tidak ditandatanganipun demi hukum dianggap sebagai suatuperjanjian yang sah.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 20-02-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg
Tanggal 11 Juli 2024 — Penuntut Umum:
PUTRA RIZA AKHSA GINTING, SH.
Terdakwa:
SUNARDI, S.H. Bin SUCIPTO
64 — 59
  • (satu) Bundel Fotocopy Akta Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
    1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
    1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
    ) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01
    1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
    1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
    1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir/BPR BKK Ung/IV/2020 tentang