Ditemukan 1529 data
17 — 11
secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran karena sering berbeda pendapat dan Tergugat sering melakukanpemukulan (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat sering pulangdan memberitahu orang tua, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal pada bulan November 2017, Penggugat pergi meninggalkanrumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat karenamerasa takut dan tidak tengang
10 — 0
Namundemikian, Majelis menilai kesepakatan nafkah iddah Penggugat dan Tergugattersebut sangat minim sehingga dinilai tidak patut, maka Pengadilanmengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat dan menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlahtiga kali lipat dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telahsepakat tengang mutah,karena itu berdasarkan kesepakatan Penggugat
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksamenyatakan permohonan banding sedangkan pada hari ketiga saat berkasdikirim tersebut Kami Jaksa/Penuntut Umum belum ada menerima putusanlengkap dari Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuklinggau, dalamperaturan menentukan bahwa berkas perkara yang dimintakan bandingdapat dikirim selambatlambatnya 14 (empat belas hari) setelah Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan sebelum perkaradiputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 16 Juni2017 sedangkan tanggal tersebut masih dalam tengang
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
125 — 49
TenggangWaktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.15.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Jo Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undangundang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan gugatan dapatdiajukan dalam hanya tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usahanegara,3.
Bahwa kalau dihitung masa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 JoUndangundang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan gugatan dapatHal 26 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdiajukan dalam hanya tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usahanegara,8.
21 — 6
Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lam pi ranUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tengangNarkotika;e Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik TerdakwaSupandi Als Boy Bin Kasiman (Aim) mengandung MDMA yangterdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 37 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tengangNarkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tengang
19 — 2
No. 0802/Pdt.G/2017/PA.TPIMenimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat jugamengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimanajawaban Tergugat semula yaitu tetap keberatan tengang hak asuh terhadapkedua anak tersebut jatuh pada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK2101125208870001 tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten
9 — 4
Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan,namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatantetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakandalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang
Terbanding/Terdakwa : DRAJAT Bin OMO.
481 — 96
;Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwamasingmasing terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 12 Juni2019 dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTingkat Banding.
20 — 11
Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut umumdan para terdakwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan NegeriPematangsiantar tertanggal 28 September 2018 terhitung mulai tanggal 1Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 selama 7(tujuh) hari kerjamengingat Pasal 236 ayat (2) KUHAP( UU Nomor 8 Tahun 1981) untukmempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Kategori Kadaluwarsasesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluhhari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara";Secara Faktual obyek Gugatan sudah diterbitkan sejak Tahun 2003sehingga Tenggang Waktu dengan didaftarkannya perkara a quo sudahterbentang sekitar kurang lebih 8 tahun, jadi tengang
57 — 4
PUTUSANNOMOR : 18/Pid.B/2014/PN.StgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : CARTO bin ROSADI;Tempat lahir : Lampung;Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Oktober 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Tanjung Tengang Kec. Nanga Pinoh Kab.
Terbanding/Tergugat : Panglima Kodam VI Mulawarman, Dkk
35 — 14
pasal 199 (1) Rbgtelah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan bandingharus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang bahwa ketentuan pasal 199(1) Rbg Tersebut, dikaitkandengan tanggal putusan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yaitutanggal : 09 Januari 2014 dan tanggal ditanda tanganinya akta pernyataanpermohonan Bandingnya yaitu tanggal 23 Januari 2014, maka permohonanHal. 15 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMRbanding tersebut masih dalam batas tengang
Terbanding/Penggugat : Hj. MASKANAH
Terbanding/Turut Tergugat I : MASKATI
Terbanding/Turut Tergugat II : Mendagri Cq. Gubernur Prov. Kalimantan Tengah Cq Bupati Barito Utara Cq Camat Teweh Tengah Cq Kepala Kelurahan Lanjas
Turut Terbanding/Tergugat II : EDY WASITO
Turut Terbanding/Tergugat III : UMBIN
Turut Terbanding/Tergugat IV : SUDIANOOR Als KADUT
Turut Terbanding/Tergugat V : AMAT
99 — 36
pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage)Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN.Mtw tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 29 Maret 2018masingmasing kepada pembanding/ Semula Penggugat I, Terbanding /SemulaPenggugat , Turut Terbanding / Semula Tergugat II, Turut TerbandingI/semula Tergugat Ill / Turut Terbanding III/Semula Tergugat IV , TurutTerbanding IV /Semula Tergugat V, Turut Terbading VI/ Semula Turut TergugatIl , yang menerangkan dalam tengang
67 — 23
banding yang diajukan oleh terdakwa tersebutdiajukan masih dalam tenggang waktu) dan cara sertasyarat syarat yang ditetapkan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaanbanding tersebut, terdakwa / Penasehat Hukum terdakwatidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan15terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah pula diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara dalam tengang
38 — 18
tindakanTerlawan yang seharus Terlawan membantu Pemerintah untukmemberikan kesejahteraan agar semakin meningkat sesuai dengantujuan Perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatankesejahteraan rakyat banyak ;Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pat.Plw2015/PN Mig28.race30.31.Bahwa Pelawan mempunyai itikat baik untuk melunasi sebagian daripinjaman (hutang) yang massa tengang
waktunya sudah habis sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), maka Pelawan mohon kepadaTurut Terlawan agar tidak melaksanakan eksekusi yang diajukan olehTerlawan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;Bahwa Pelawan mempunyai itikat baik untuk melunasi sebagian daripinjaman (hutang) yang massa tengang waktunya sudah habis sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) maka sangat adil danmanusiawi bilamana permohonan eksekusi lelang yang diajukan olehTerlawan ditangguhkan sementara
12 — 4
Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan,namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatantetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakandalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang
18 — 4
Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga terlebih dahulu.Dimana terdakwa dalam dakwaan ketiga didakwa dengan pasal Pasal 127 ayat (1)Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2017/PN Bkshuruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tengang Narkotika, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Unsur setiap2. Unsur penyalah guna narkotika golongan bagi diri sendiriMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Terbanding/Terdakwa : HAPISUDDIN Bin MARZUK
437 — 67
demikian tenggang waktuuntuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undangundang adalahdiajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatunkan atausetelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yangdimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggangwaktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan bandingyang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masih dalam tengang
19 — 12
PLG, kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal.4 Juni 2012kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 6 Juni 2012, dan tanggal 7 Juni 2012, kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, yang memberikan kesempatan kepada ParaPihak tersebut untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut
20 — 2
memberikan keterangan yang pada pokoknya11adalah sebagai berikut:tahunkumpulBahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernamaPENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karenasaksi adalah kakak kandung Penggugat;Bahwa, Penggugat dan Tergugat telahmenikah kurang lebih 17 (tujuh belas)yang lalu dan Penggugat dan Tergugat telahbersama dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 15(limatahun;belas) tahun dan ANAK II umur 10 (sepuluh)Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal di Dusun Tanjung Tengang