photocopy sesuai dengan aslinya );Akta Jual Beli Saham Nomor : 61 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 60 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 59 tanggal 19 Pebruari 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 38 tanggal 4 Mei 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Akta Jual Beli Saham Nomor : 37 tanggal 4 Mei 2007 ( photo copysesuai dengan aslinya) ;Berita Acara RUPS

Great Egret Capital tidak dipermasalahkan dalam Rapat UmumPemegang Saham selaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenang dalam mewakili perseroan yangberbadan hukum dalam menjalankan pengurusan perseroanuntuk mencapal maksuddan tujuan didirikannya perseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluarankeuangan perusahaan, dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana

RUPS Pengurus Bani,apabila itu sudah dilakukan sesuai aturan, maka BANI tidak dapatdikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka seluruh unsur yang adadidalam Pasal 1365 KUHPerdata harus sepenuhnya dipenuhi secarakumulatif, satu Saja tidak teroenuhi maka menyebabkan seseorang tidakbisa dimintakan pertanggungjawaban dengan dalil Perbuatan MelawanHukum,;Bahwa, apabila ada pihak yang merasa kepentingannya tidakdiakomodir maka boleh saja para pihak untuk mengajukan

Prabu Mutu Mulia selaku Pengelola VilabetaResidence, No. 103/UndRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/BM/PMM/III.2003 yang ditujukan kepada Buhanuddin Bur Maras, tertanggalbalikpapan 26 Maret 2003, Perihal : Undangan RUPS Luar Biasa, (diberitanda bukti TI/PR31);Foto copy Surat No.S103/WPUJ.14/KP.0106/2003 tanggal 30 April 2003Perihal Penjelasan Data Perpajakan PPH Pasal 21 Tahun 2001 (April s/dDesember dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV KaltimKalsel,Kantor Pelayanan pajak balikpapan

INTARAN PERMAI didalam dan diluar Pengadilan, Dalam melaksanakantugas, saksi bertanggung jawab kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),Bentuk pertanggungjawaban saksi dalam bentuk laporan tertulis yang saksi buatsetiap akhir tahun dan bilamana ada perubahan yang mendasar di PT. INTARANPERMAI;Legalitas kegiatan usaha PT. INTARAN PERMAIterkait kegiatan perkebunan danpemanfaatan kayu adalah telah memperoleh:a.

asas "Vicarious liability" atau pertanggungjawabanpengganti artinya apabila suatu korporasi melawan hukum pidana karena suatu organisasi/perseroan terbatas yang melakukan perbuatan adalah pengurusnya maka pengurusnyalahyang harus bertanggungjawab, begitu juga apabila bawahan melakukan suatu perbuatanpidana seopanjang perbuatan tersebut atas perintah atasan maka atasan juga dapatdimintakan pertanggungjawabanya.e Bahwa secara umum pemegang saham hanya memiliki suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Energy Spectrum;Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhoul Enginepesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihalSurat Minat Pembelian pesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembardisposisi direksi perihal lap.penyesuaian Kolektibilitas pembiayaan PT.Energy Spectrum;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/I/2011tanggal 27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT.Energy Spectrum;Copy Surat Premier Oil No.L/48249 /ASD/U/2011 tgl 28 Feb

menandatangani dokumen sesuai dengan tugas dantanggungjawab saksi ;Bahwa saksi tahu sewaktu adanya permintaan pembayaran ;Bahwa yang saksi kerjakan hanya otorisasi pembukuan ;Bahwa saksi menerma dokumen dari bagian tehnik ;Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan di kebun, maka sebagaipenanggungjawab pengawasan adalah menager kebun dan managerdistrik;Bahwa Dana pembuatan jalan baru Colleting tersebut bersumber dari DanaRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

di akte;Bahwa pertama kali ekspor pada bulan Juni 2020;Bahwa untuk menampung uang dari para eksportir dibuka rekening atasnama PT ACK di Bank BCA pada tanggal 11 Juni 2020 sebelum ekspor BBLpertama;Bahwa ekspor pertama kali melalui PT ACK adalah pada tanggal 12 Juni2020;Bahwa Saksi tidak mengetahui operasional ekspor PT ACK;Bahwa sebelum ekspor BBL, PT ACK tidak beroperasi;Bahwa perubahan struktur permodalan dan kepengurusan tidak dicatat dibuku perseroan;Bahwa tahun 2020 belum pernah diadakan RUPS

Bahwa pajak yang dikeluarkan PT ACK yaitu Pajak karena PT ACK sebagaiperusahaan, PPH Pasal 4 ayat (2) yaitu PPH atas deviden;Bahwa pembayaran yang seolaholah sebagai deviden tetap dikenakanpajak;Halaman 586 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, PT ACKbukan perusahaan yang go publik;Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas,Pola pembagian deviden secara bulanan dan sebelum adanya pengesahanmelalui RUPS

tidak diperkenankan;Bahwa pembagian deviden secara triwulan atau tiga bulan sebelum tutupbuku bisa diperkenankan dengan catatan harus didahului oleh RUPSditahun N+1;Bahwa pola pembagian deviden yang dilakukan oleh PT ACK dilakukansecara bulanan dan sebelum adanya pengesahan melalui RUPS haltersebut tidak diperkenankan berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2017tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pembagian Deviden yang dilakukan oleh PT ACK dilakukan mulaibulan Agustus 2020 secara terus menerus setiap bulan

sedangkan RUPSpertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020 sehingga pembayardeviden dilakukan terlebih dahulu baru RUPS belakangan;Bahwa pembagian deviden yang dilakukan PT ACK masih ditahun berjalankarena belum ditutup per 31 Desember;Bahwa dari sisi akutansi pencatatan pembagian deviden tidak wajar karenabiasanya titik tolak sebagai deviden ketika ketok palu dalam RUPS dandicatat sebagai hutang deviden dan ketika dilakukan pembayaran makahutang tersebut didalam catatan dibalik laporan kas tetapi

:Pasal 14(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara.Halaman 40PutusanPerkara Nomor : 270/G/2019/PTUNMDN.Maka dalam kedudukannya tersebut, sudan semestinya ParaPenggugat menarik Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaipihak dalam perkara ini.

Holmes Shipping tanggal 18 Maret 2016

18. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Divisi Pembiayaan No 920/N-PB/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan Pembiayaan an PT Holmes Shipping

19. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) No 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an PT Holmes

20. 2 (Dua) lembar copy RUPS-LB PT.

set copy Invoice Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping

95. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00

96. 1 (Satu) set copy Keputusan Direksi Nomor 241/SK/DIR-PS/ 2016 tentang Urain Tugas untuk Pemimpin Group Komersial

97. 1 (Satu) set copy Berita Acara RUPS

Kelengkapan administrasi disiapkansetelah RUPS dan saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa RANDYsudah masuk menjadi pemegang saham; Bahwa saat pertemuan di rumah Terdakwa sebelum penyerahan uangTerdakwa tidak menjelaskan bagaimana cara mentransfer, tidak adaAGUS BN saat itu, AGUS BN ada saat di kantor.

Bupati, dekat yang saksi maksud adalah saatmenghadap dan lain sebagainya AGUS yang menfasilitasi; Bahwa pemegang saham di PT AIRAN ada 20 orang, sebagian besaradalah para dokter, yang masuk dalam saham PT AIRAN adalah anakTerdakwa RANDY ZENATA; Bahwa hak pemegang saham adalah bersamasama ingin membangunrumah sakit, tujuan untuk mengembangkan Rumah Sakit dan akanberdampak baik bagi pemegang saham, belum ada pembagiandeviden/keuntungan Rumah Sakit; Bahwa besaran persentase deviden akan di bahas dalam RUPS

,pembagian deviden apabila ada keuntungan, baru disepakati berapayang akan dibagikan dan berapa yang akan disimpan sebagaikeuntungan, besaran deviden tidak dibahas sebelum orang akanmemasukan saham; Bahwa RUPS diadakan setiap tahun, sudah dua kali diadakan RUPS; Bahwa untuk pemegang saham atas nama RANDY ZENATA RUPSdihadiri langsung oleh RANDY ZENATA; Bahwa semua modal yang disetorkan untuk saham RANDY ZENATAtelah dikembalikan melalui rekening KPK; Bahwa bukti kepemilikan saham atas nama RANDY ZENATA

Tjk Bahwa Saksi pernah betemu Terdakwa satu kali bersama pengurusAIRAN MEDIKA RAYA lain tahun 2018 dalam rangka silaturahmi.Pengurus AIRAN yang datang ke kantor Terdakwa, dalam pertemuantersebut membicarakan sharing RUPS, saat itu saham RANDY ZENATAsudah masuk, prosesnya saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui adapemegang saham baru atas nama RANDY, saksi pernah bertemuRANDY, namun tidak ada yang dibicarakan; Bahwa RANDY ZENATA menyetor saham dua kali, di tahun 2017 awaldan pertengahan 2018.

tidakmengetahui izin konsesi hutan dan jabatan ZULKIFLI HASAN saat izintersebut keluar; Bahwa pajak saksi dibayar oleh perusahaan, saksi diberitahu oleh PTBCMP ada pembayaran pajak; Bahwa setelah ada pemberitahuan pajak, saksi tidak ada protes kepadaTerdakwa terkait gaji, karena sudah ada hubungan baik; Bahwa saksi suka meminjam uang kepada Terdakwa, tidak mengetahuiresiko; Bahwa selain penyerahan KTP, saksi tidak pernah dihadapkan kepadanotaris untuk dijadikan komisaris, saksi tidak pernah datang ke RUPS

Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang UndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2014ada 2 atau lebih wilayah hukum kewenangannya adalah di DisnakerProvinsi selaku Mediator berdasarkan fungsi dan koordinatif;Bahwa dalam Permenaker Nomor 17 tahun 2014 mengatur tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa Ahli berpendapat Peleburan Perseroan Terbatas cukup denganAkta Notaris tetapi harus ada RUPS

dengan entitas yang lainnya atau juga bisa apabila di dalamsuatu perseroan tersebut dirubah anggaran dasar baik mungkin karenaperubahan organ, perubahan tujuan dan lain sebagainya maka perubahanHalaman 417 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik perubahan di dalam anggaran dasar tersebut harus juga disahkan olehMenteri Hukum dan HAM sejak saat itu pula anggaran dasar tersebutmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas RUPS

suatu Perseroanmaka si pemisah harta tersebut tidak ada hubungannya lagi dengan hartayang telah di split/telah dipisahkan dalam suatu perseroan (separateentity/separate legal entity) atau hartanya telah terpisah antara perserodan pemegang saham;Bahwa pertama ada juga Pemegang Saham itu yang mensplitkan HartaKekayaannya secara individu, kedua tapi ada kalanya juga suatuPerseroan atau PT yang mungkin ia mengakusisi perusahaan lain itu jugabisa, P.T tersebut apabila akan ikut memisahkan harus ada RUPS

Membuat laporan kegiatan perusahaan secara periodic dan laporantahunan perusahaan kepada RUPS.5. Mengawasi penggunaan dana untuk kebutuhan PT. Tulang BawangJaya secara keseluruhan.Bahwa sumber dana yang dikelola PT.

Putusan No. 170/PDT/2018/PT MKSPendiri perusahaan adalah negara/ pemerintah;Pemerintah mengadakan penyertaan modal minimal sebesar51%, berupa saham;Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;Mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaanNegara;Setiap terjadi penambahan pengurangan penyertaan modal daripemerintah harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah;Apabila selurunh saham dimiliki pemerintah, maka menteriberlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagaipemegang

dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yang dimilikidan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan susunan pengurus yang telahdilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khusus bagikoperasi).9) Copy hasil rapat umum pemegang saham (RUPS

Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Ssusunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS

dipersamakan dengan hal tersebut.5) Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitaslainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurusdan/atau pemilik.6) NPWP perusahan dan pengurus.7) Menyerahkan copy seluruh ijin atau legalitas usaha yangdimiliki dan masih berlaku.8) Menyerahkan copy hasil rapat anggota tahunan (minimal 2periode terakhir) serta penetapan Susunan pengurus yangtelah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (khususbagi koperasi).9) Copy hasil rapat unum pemegang saham (RUPS

Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis darihasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disampaikanmaupun yang dipertanggung jawabkan oleh sdr. ANTONY WIJAYAselaku Direktur Utama terkait dengan hasil penjualan perumahanmaupun tanah selama menjabat selaku Direktur utama PT. SanjayaArtaland Development tersebut akan tetapi saksi pernah menanyakansecara lisan kepada sdr. ANTONY WIJAYA bahwa sudah laku 1 (satu)kavling perumahan atas nama sdri. HERAWATI.

oleh pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayah Sumatera,Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.458 6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaan yangmenjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang dan praktek ilegal dibidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayah Sumatera , Kalimantan,Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUS ALFIANTO.459 Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS

pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayahSumatera, Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepadaAGUS ALFIANTO.6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaanyang menjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang dan459.b)Cc)d)e)8)h)praktek ilegal di bidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayahSumatera , Kalimantan, Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS

dilakukan oleh pelaku usaha di bidang PBK dan SRG untuk wilayahSumatera, Kalimantan, Banten dan DKI Jakarta dikembalikan kepadaAGUS ALFIANTO.6 (enam) lembar SOP nomor: MOT05.07.CFM.03.SOP.01.IK.01(Bappebti.2), Nama SOP: Pelaksanaan Penyidikan terhadap perusahaanyang menjalankan praktek perdagangan berjangka yang dilarang danpraktek ilegal di bidang perdagangan berjangka dan SRG untuk wilayahSumatera , Kalimantan, Banten dan DKI dikembalikan kepada AGUSALFIANTO.Satu Outner Warna biru bertuliskan RUPS

Dalam sewa menyewa, pihak penyewatidak berhak memaksakan harganya kepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariffadalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlakusurut karena di dalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yangtidak boleh berlaku surut; Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusandireksi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu hanya memberikan kenikmatan atassesuatu. barang dengan pembayaran