YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.CAHYETI RIYANI, S.H.PANITERA PENGGANTI,JARAN KADIR, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2015/PTUN.PL.:1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. BiayaATK Tk. Rp. 150.000,3. Biaya Panggilan Rp. 250.000,4. Biaya Panggilan (PNBP) Rp. 20.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000,6.

Bahwa dengan adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian pada dalildalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak terang (obscure libel), karenanyapatut untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2015/PTUN.MDOTanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:I.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2016diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal4 Februari 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 13/G/2015/P.TUN.Mdo

Putusan Nomor 226 K/TUN/2016yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding tidak cermat dan terkesandipaksakan, alasannya sebagai berikut;a.Bahwa baik dalam perkara Nomor 90/G.Pdt/2014/PN.Ktg diPengadilan Negeri Kotamobagu maupun Perkara Nomor 13/G/2015/PTUN.Mdo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, TermohonKasasi/Terbanding tidak pernah mempersoalkan kesalahan penulisannomor sertifikat objek sengketa yang seharusnya Nomor 348 tapitertulis Nomor 339 sebagaimana telah diperbaiki olen Kepala KantorPertanahan

SUHARTI, tertanggal 20 Oktober 1975. 1 (satu) bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor :13/G/2015/PTUN.YK tanggal 31 Maret2016 tentang penolakan Gugatan Sdr. MULYADI terhadap KepalaDesa Wedomartani Nomor : 593/28 tanggal 10 Juli 2015. 1 (satu) Bendel Putusan Perkara Perdata Nomor : 58/G/1990/PN. Smndalam perkara perdata antara Ny. SUHARTI melawan NY.

SUHARTI, tertanggal 20 Oktober 1975.1 (satu) bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakartaNomor :13/G/2015/PTUN.YK tanggal 31 Maret 2016 tentangpenolakan Gugatan Sdr. MULYADI terhadap Kepala Desa WedomartaniNomor : 593/28 tanggal 10 Juli 2015.1 (satu) Bendel Putusan Perkara Perdata Nomor : 58/G/1990/PN. Smndalam perkara perdata antara Ny. SUHARTI melawan NY.

Putusan Nomor 453 K/TUN/2016tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 75/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 29 September 201;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intevensi 1 pada tanggal 28 Juni 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intevensi 1 diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 13/G/2015/PTUN.BNA. yang

setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dan Para TurutTermohon Kasasi yang masingmasing pada tanggal 26 Juli 2016 telahdiberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan JawabanMemori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Para Termohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh padatanggal 01 September 2016 sedangkan Para Turut Termohon Kasasi Tidakmengajukan Kasasi masingmasing berdasarkan Surat Keterangan Tidak/belummengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 13

/G/2015/PTUNBNA tanggal 6September 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang

Menyatakan hukum (voklaard voorecht) Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara Nomor 13/G/2015/PTUNMTR;3. Menyatakan hukum (voklaard voorecht) gugatan para Penggugat tidakditerima (niet ontvankelijke verklaard) karena kabur (obscuur libellum);4. Menyatakan hukum (voklaard voorect) gugatan para penggugat salah objek(error in objecto) dan salah subjek (error in subjecto);5.

Putusan Nomor 353 K/TUN/2016Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/G/2015/PTUN.MTR., tanggal 16 Desember 2015;MENGADILI SENDIRI,Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2;Dalam Pokok Perkara:Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung

Bahwa lebih ironisnya lagi dalam kasus yang sama di Pengadilan TataUsaha Negara Medan, Penggugat pernah mengajukan gugatan antaralain terhadap Tergugat II Intervensi dan mengklaim tanahnya seluas +414 Ha terhadap Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang tercantumdalam register perkara Nomor 13/G/2015/PTUN.MDN., dengan tuntutanPenggugat yaitu menyatakan batal atau tidak sahnya Sertipikat HakGuna Usaha (HGU) Nomor 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013,sesuai Surat Ukur Nomor 01/Sei Siarti/2013

tertanggal 10 Juni 2013,atas sebidang tanah perkebunan seluas 4.396,58 Ha, yang terletak diDesa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu,Provinsi Sumatera Utara, atas nama Tergugat II Intervensi (PT UmbulMas Wisesa), dan perkaranya telah diputus pada tanggal 09 Juli 2015No.13/G/2015/PTUN.MDN., yang Amar Putusannya antara lainberbunyi: Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NietOntvankelijk Verklaard);4.

Bahwa oleh karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatanterhadap Tergugat Il Intervensi dalam perkara Tata Usaha NegaraNomor 13/G/2015/PTUN.MDN, dan telah diputus pada tanggal 09 JuliHalaman 22 dari 41 halaman.

, atas nama Amag Mukminah yang diakui sebagai milik para Penggugat.Berdasarkan hal tersebut di atas sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan hukum gugatan paraPenggugat salah subyek (error in subjecto) dan salah objek (error inobjecto);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 13/G/2015/PTUN.MTR, Tanggal 16 Desember 2015 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEKSI:Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya

24 halaman Putusan Nomor 190 PK/TUN/2017Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 13 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 54/SKPK/BH.FY/2017, tanggal 13 April 2017 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Juli 2017, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13

/G/2015/PTUN.MTR.

Putusan Nomor 611 K/TUN/2015 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 1 Oktober 2015 kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 13/G/2015/PT.TUN.JKT

(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2700 K/Pdt/2011tanggal 13 Februari 2012), semua putusan yang memenangkan Penggugat baik diPengadilan Negeri Rantauprapat maupun di tingkat Banding (Pengadilan TinggiMedan) dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi Penggugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/2015/PTUNMDN, Tanggal 9 Juli 2015yang amarnya sebagai berikut:.

tingkat banding atas permohonan Penggugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 155/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 24November 2015 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/enggugat pada Tanggal 21 Desember 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 30 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 13

/G/2015/PTUNMDN jo Nomor155/B/2015/PT.TUNMDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan.

PMA No.672 K/Sip/1972 yangmenyebutkan Putusan harus dibatalkan karena tidak cukuppetimbangan (niet voldoende gemotiveerd)Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, secara nyata PutusanPengadilana Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.155/B/2015/PT.TUNMedanTanggal 24 November 2015 Jo Putusan Pengadilana Tata Usaha NegaraMedan No:13/G/2015/PTUN.Mdn Tanggal: 09 Juli 2015 telah menyampingkanHalaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016dan mengabaikan nilainilai keadilan sebagai tujuan hukum dan

bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telan dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor59/B/2016/PT.TUNMDN, Tanggal 16 Mei 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 27 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 13

/G/2015/PTUNTPI, Nomor 59/B/2016/PT.TUNMDN, Nomor 4K/2016/PTUN.TPI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang.

Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 23 Maret 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 1 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 13

/G/2015/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartersebut pada tanggal 14 April 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Il yang pada tanggal 19 April2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar masingmasing

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 13/G/2015/PTUNMdn. tanggal 09 Juli 2015 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor155/B/2015/PT.TUNMDN. tanggal 24 Nopember 2015 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 96 K/TUN/2016 tanggal 21April 2016, PT. Umbul Mas Wisesa telah memenangkan perkaratersebut dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.3.

Telah dinazegelendan dilegalisir, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P12;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 13/G/ 2015/PTUNMDN tertanggal 09 Juli 2015 antaraBAMBANG AGUS WINOTO sebagai PENGGUGAT Lawan. 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATUsebagai TERGUGAT. 2. PT. UMBUL MAS WISESA sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa setelah selesai sidang pemeriksaan setempat dalam perkaranomor 13/G/2015/PTUN.Mks yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 7Agustus 2015, Penggugat diberitahu oleh H.

,M.H.Kepala Bidang Bagian Hukum Kepegawaian Pada Pusat Konsultasi DanBantuan Hukum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara yang dijadikanahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 13/G/2015/PTUNKPG padapersidangan tanggal 21 Oktober 2015, menyatakan:a.

,M.H.Kepala Bidang Bagian Hukum Kepegawaian Pada Pusat Konsultasi DanBantuan Hukum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara yang dijadikanahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 13/G/2015/PTUNKPG padapersidangan tanggal 21 Oktober 2015, menyatakan:UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara sampaisaat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga kita mengacu pada pasal139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negarasehingga Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun

yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian terhadapputusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13

/G/2015/PHI.Jpr.

yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian terhadapputusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13

/G/2015/PHI.Jpr.

Sinar Putra Murni (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) tidak dikabulkan karena tidak berdasarpada fakta dan/atau bukti dan karenanya telah keliru dalam menerapkanhukum terkait ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa terkait pertimbangan Judex Factie sebagaimana dimaksuddalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 13/G/2015/PTUN.PL. halaman 33 yang menyatakan bahwa UU No. 9

Pemohon KasasiPernah Menjadi Kuasa Insidental Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Pada Perkara Nomor 13/G/2015/Pt.Tun.Jkt., Antara NurdandiMauludin Melawan Badan Pertimbangan Kepegawaian, April 2015;Adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan.Pada halaman 8 linea ketiga Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 92/B/2017/PT.TUNMDN.

Bahwa Para Penggugat telah mengakui jika di Pengadilan Negeri tidakmemiliki Kewenangan untuk memeriksan dan memutus Perkara A quo, yangmemiliki kKewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini terbuktidengan adanya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh ParaPenggugat terhadap keabsahan Akta Perkawinan yang diterbitkan olehTergugat IV di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara No.13/G/2015/PTUN.SBY oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim untukmenolak dalihdalih Gugatan Para

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor: 13/G/2016/PTUN.SMD tanggal 21 April 2016 tentang PenunjukanPaniteraPengganti ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PENPP/2016/PTUN.SMD tanggal 22 April 2016 tentang PemeriksaanPersiapan 5e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENHS/2016/PTUN.SMD tanggal 25 Mei 2016 tentang Hari Sidang Pertama ;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 13

/G/2015/PTUN.SMD tertanggal 16 Mei 2016 tentangPermohonanIntervens!