Ditemukan 315 data
70 — 55
Fransisca Eks Hen IV GT,73- 1 (satu) lembar asli nama nama Anak buah Kapal KM.Fransisca Eks.Hen IV tanggal 25 Juli 2016 ; ------------------------------------------------- 1 (satu) lembar asli Barcode nomor : E 046526 KM.Fransisca Eks.Hen IV GT 73 ; ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan no : 25/2016 untuk KM Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 23 Juni 2016 ; -----------
Fransisca Eks Hen IV GT,73 1 (satu) lembar asli nama nama Anak buah Kapal KM.Fransisca Eks.HenIV tanggal 25 Juli 2016 ; 1 (satu) lembar asli Barcode nomor : E 046526 KM.Fransisca Eks.Hen IV 1(satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan no : 25/2016 untukKM Fransisca Eks.Hen IV GT 73 tanggal 23 Juni 2016 ; 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan operasi tunggal (SIPIOT)nomor : 26.16.0001.70.52053 terhadap KM.
KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Tergugat:
BUPATI BOGOR
Intervensi:
PT SENTUL CITY Tbk
331 — 260
5 2222 nnnn nn nn nnn nn nnn nnnPasal 1 ayat (20) Permenpupr No. 25/2016 :Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ;3.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) PP No. 122/2015 jo Pasal 1ayat (5) Permenpupr no. 25/2016 jo asal 1 ayat (7) PP No. 122/2015 joPasal 1 ayat (6) Permenpupr No. 25/2016 tersebut di atas, maka IzinPenyelenggaraaan SPAM adalah Izin yang diberikan kepada pihak tertentuuntuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakanpengembangan dan pengelolaan sarana dan parasarana yang mengikutiproses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.Dimana sistem penyediaan air tersebut
Selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) s/d (4) Permenpupr No.25/2016(1.) Badan Usaha mengajukan dokumen rencanaPenyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk dilakukan evaluas(2.) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atasrekomendasi teknis BUMN/BUMD sesual dengankewenangannya ;(3.)
Bogor No.7/2012, jo Pasal 20 ayat (3) Permendagri No.9/2009 karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan DibatalkanObyek Gugatan Melanggar Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menpupr No.25/2016 Karena Dikerjasamakan dengan Badan Usaha Lain ;55.
Sukaputera Graha Cemerlangmelanggar Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menpupr No. 25/2016 jo Pasal 4 ayat(1) huruf a dan b PP 122/2015 ;58.
9 — 0
No. 1027/Pdt.G/Monday July 25, 2016/PA.JS8 Bahwa segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq.
No. 1027/Pdt.G/Monday July 25, 2016/PA.JSBahwa Saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis, karena sejak 28 Juni 2015 sampai sekarang antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman;Bahwa masalah dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat karenaTergugat merasa sudah sakit hati kepada Penggugat, Tergugat merasasudah tidak dihargai oleh Penggugat sebagai seorang suami;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu)tahun yang lalu;Bahwa keluarga
No. 1027/Pdt.G/Monday July 25, 2016/PA.JSdiajukan oleh Penggugat dan Tergugat dasar apa yang menjadi kehendak Tergugat dantidak keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun salah satu pihakmengakui dalildalil yang diajukan oleh pihak lainnya, maka dalildail pokok yangdijadikan sebagai alasan perceraian tetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksikeluarga yang masingmasing telah diambil sumpahnya dan telah
No. 1027/Pdt.G/Monday July 25, 2016/PA.JSkamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasakasih dan sayang;Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kedua belah pihak baik Penggugatdan Tergugat telah kehilangan harkat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut,dimana ikatan perkawinan antara keduanya sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasasakinah (ketenangan) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasihsayang) dan bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih
No. 1027/Pdt.G/Monday July 25, 2016/PA.JSHakim Anggota,ttdDrs. Azhar Mayang, M.H.I.Hakim Anggota,ttdDrs. Mustopa, S.H. Perincian biaya :1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00,2. Proses : Rp. 75.000,00,3. Panggilan : Rp. 500.000,00,4. Redaksi : Rp. 5.000,00,5. Materai : Rp. 6.000.00.Jumlah : Rp. 616.000,00,Ketua Majelis,ttdDrs. Abdul ShomadPanitera Pengganti,ttdNuraini, S.H., M.H.( enam ratus enam ribu rupiah)Untuk salinan sesuai dengan aslinyaPengadilan Agama Jakarta SelatanPanitera,Sufyan, S.H.
25 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana MajelisHakim berpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106331.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00012/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 00041/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015; atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 7.337.797.481,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00012/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00041/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00012/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor : 00041/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106310.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00015/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Halaman 3 dari 8 halaman.
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00015/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2010 Nomor :00022/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakimberpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106333.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00026/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor 00033/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00026/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00033/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat: Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00026/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00033/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut106343.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Halaman 1 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00036/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00043/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00043/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut106328.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00009/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Halaman 1 dari 7 halaman.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00009/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00038/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00009/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00038/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain makaPemohon Banding mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106321.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WP4J.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00032/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016Halaman 3 dari 8 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00003/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor : 00032/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d. bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106320.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00013/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00031/207/11/105/15 tanggal 10 Maret 2015; atas nama: KNS DistrikAceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP 02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa 24451, sehinggaperhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.574.014.192,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00013/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak JanuariHalaman 3 dari 8 halaman.
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00013/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2011 Nomor :00031/207/11/105/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d. bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106337.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00037/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00030/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Halaman 3 dari 8 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00030/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2012 Nomor :00037/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106319.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.25/2016,tanggal 18 Mei 2016, tentang Keberatan Wajib
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00024/KEB/WPJ.25/2016, tanggal 18 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor 00031/207/10/105/15, tanggal 31 Maret 2015, atasHalaman 3 dari 8 halaman.
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00024/KEB/WPJ.25
/2016, tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00031/207/10/105/15, tanggal 31 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut106313.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Halaman 1 dari 7 halaman.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00017/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00024/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas namaKNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00017/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00024/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d. bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106344.16/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013Nomor 00029/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama KNS DistrikAceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP 02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa Baro, Kota Langsa,Aceh, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 0,00 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00029/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015,Halaman 3 dari 8 halaman.
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00037/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2013 Nomor :00029/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain makaPemohon Banding mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106339.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00032/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2012 Nomor 00039/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00032/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00039/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00032/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor: 00039/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon Bandingmohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106322.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 Nomor 00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015;atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.092.052.096,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00004/KEB/WPVJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015,atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP 02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan
PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00004/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor :00036/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
MajelisHakim berpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106327.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00008/KEB/WP4J.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama: KNS Distrik AcehTimur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP 02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa, 24451, sehinggaperhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.887.730.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00008/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00008/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor: 00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
175 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakimberpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106324.16/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00034/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama: KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 4.005.000.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :aPajak
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00006/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00034/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00006/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00034/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarHalaman 4 dari 8 halaman.
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun bilamana Majelis Hakimberpendapat lain maka Pemohon Banding mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106335.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00028/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama :KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00028/KEB/WPVJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor :00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman.
152 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam pembahasanakhir Pemeriksaan sebesar NIHIL;d. bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106330.16/2011//PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00040/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.188.098.397,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :Palak
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00011/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00040/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa 24451 adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00011/KEB/WPJ.25
/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011Nomor 00040/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangana.