Ditemukan 130 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARIPURNA SWAKARSA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelahTerbanding melakukan koreksi penyerahan melalui pengujian berdasarkan dataeksternal dan ekualisasi Peredaran Usaha dan penyerahan PPN yang telahdilaporkan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksikoreksitersebut di atas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa koreksi sebesar Rp. 12.786.114.875,00 tidak menyetujui koreksiobjek penghasilan berdasarkan data eksternal dan dasar harga dari bappebti;Bahwa berdasarkan asumsi perhitungan dari benchmark
    yang ditetapkanoleh Terbanding, dimana benchmark tersebut berlaku umum untuk kondisiHalaman 2 dari 24 halaman.
Register : 28-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bsk
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7119
  • HUKUMMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar pada tanggal 28 Januari 2019 dalam register nomor4/Pdt.G/2019/PN.Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan 2 (dua) surat bukti ;Menimbang, bahwa agar suatu alat bukti dapat dikualfikasikanmendukung dalil gugatan terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan acuan (benchmark
Putus : 24-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARIPURNA SWAKARSA
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelahTerbanding melakukan koreksi penyerahan melalui pengujian berdasarkan dataeksternal dan ekualisasi Peredaran Usaha dan penyerahan PPN yang telahdilaporkan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksikoreksitersebut di atas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa koreksi sebesar Rp12.786.114.875,00 tidak menyetujui koreksiobjek penghasilan berdasarkan data eksternal dan dasar harga dari bappebti;Bahwa berdasarkan asumsi perhitungan dari benchmark
    yang ditetapkanoleh Terbanding, dimana benchmark tersebut berlaku umum untuk kondisiperkebunan normal yang tidak memperhitungkan kondisi tanah, alam, dankondisi lainnya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi teknispertumbuhan tanaman kelapa sawit maupun dalam proses produksinya;Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas perhitunganyang dilakukan Pemohon Banding pada tahun 2008 sudah sesuai denganUndangUndang Perpajakan, Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak dapatmembatalkan koreksi
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
100436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbandingmenggunakan indeks harga Fertecon, dimana hal tersebut samadengan penerapan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)secara eksternal:;bahwa namun demikian, seperti yang tercantum dalam OECDGuidelines, metode CUP menjadi kurang dapat diandalkan apabila tidaksemua karakteristik ekonomis yang relevan, dapat diperbandingkan.Oleh karenanya, penerapan metode CUP secara sederhana danlangsung, sebagaimana yang telah dilakukan Terbanding denganmenggunakan indeks harga Fertecon sebagai benchmark
    Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016bahwa transaksi tanpa hubungan istimewa hanya dapat digunakansebagai benchmark dalam penerapan metode CUP apabila satu daridua kondisi dibawah ini dapat terpenuhi:(i) Tidak ada perbedaan antara kedua transaksi yang diperbandingkanatau antara pihakpihak yang melakukan transaksi, yang secaramaterial dapat mempengaruhi harga di pasar terbuka, atau(iil) Penyesuaian yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkanperbedaanperbedaan tersebut;bahwa berdasarkan hal di atas,
    Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam Putusan a quo yang menyatakan:Bahwa Penentuan harga jual wajar melalui penggunaan dataindeks yang diterbitkan (published) secara umum, tidak bolehlangsung digunakan sebagai benchmark tanpa melakukanpenyesuaianpenyesuaian atas data tersebut.
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa faktanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) didasarkan pada data benchmark yang diperolehPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dari DinasPerkebunan.Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 1177/B/PK/PJK/20162.
    sesuai penjelasan Pasal13 ayat (1) huruf d UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding)lah yang berkewajiban membuktikan ketidakbenaranatau kesalahan yang dimaksudkan.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahanyang PPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp 28.453.264.799,00;hanya didasarkan pada aspek formal saja dimana menurut MajelisHakim, data benchmark
    merupakan buktiyang valid/kuat.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding). hal ininyatanyata bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13ayat (1) huruf d UU KUP berikut memori penjelasannya, yaitu bahwadalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak menyerahkan data,dokumen dan buktibukti yang diminta selama proses pemeriksaan;maka penghitungan pajak dapat ditetapbkan secara jabatan denganmenggunakan data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja,seperti contohnya data benchmark
Putus : 30-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laba Bersih dari operasi terhadap penjualan sebesar 24,94 %;Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2017e Rasio antara Laba Bersih sebelum dikenakan PPh terhadap penjualansebesar 25.17;e Rasio antara Laba Bersih setelah PPh terhadap penjualan sebesar 18,66 %;e Rasio antara Pajak Penghasilan Terutang terhadap Penjualan adalah 8,51%; Rasiorasio di atas. jika diperbandingkan dengan rasio sesuai denganSE96/PJ/2009 dan perubahannya, menunjukkan bahwarasiorasioPemohon Banding jauh di atas benchmark
    Jika koreksi peredaran usahaditambahkan ke laba bersih, maka rasiorasio tersebut akan sangat jauh diatas benchmark;Bahwa hasil analisa lebih lengkap dan komprehensif sebagaimana dimaksudpada Analisa Transfer Pricing PT KMI telah Pemohon Banding sampaikan;Koreksi Logistic Component sebesar US $ 396,191;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Logistic Component, karenaLogistic Component ini merupakan penyesuaian harga (price adjustment) ataspenjualan ekspor;Bahwa harga penjualan untuk methanol
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TH INDO PLANTATIONS
4621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2015 ProdukProduksi (dalam Metric Ton) Produksi rata2/ha/tahun (dalam ton) Pemohon Banding Data AR Pemohon Banding Data AR Benchmark CPO128,160.28 131,539.09 (2.33 2.39 57 Palm Kernel 15,300 30,590.07 0.27 0.56 0,4 0,6 bahwa dan tabel tersebut di atas, terlinat bahwa jumlah produksiTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)jauh berada di bawah benchmark; bahwa pada saat pemeriksaan, data yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)yang
Register : 04-08-2011 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55880/PP/M.IIB/15/2014
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
26367
  • dilakukan bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik dariprodusenprodusen pulp di dunia, dikarenakan membeli dalam jumlah besar dapatmenaikkan posisi tawar dari Pulp Trading Gmbh untuk menegosiasikan harga danmendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, serta kesinambunganpersediaan bahan baku;bahwa Pemohon Banding informasikan bahwa dasar dalam penentuan harga pulp adalahharga dasar PIX + 6%, dan selama perbandingan antara harga pasar spot dengan hargadasar PIX (The PIX indexes are benchmark
Putus : 04-10-2010 — Upload : 21-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 4 Oktober 2010 — Bonoparte, SH. pada Heri Suryadi & Partners; Paimin Landung
241155
  • No. 133 PK/PID.SUS/2010158.159.160.Withdrawal Sapphire dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d 26 Pebruari2007 ;Withdrawal Benchmark dari tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan23 Pebruari 2007 ;1 (satu) CPU Komputer rakitan berisi database nasabah PT.
    WBGCabang Jakarta, dari komputer tersebut telah dikeluarkan laporaninvestasi, penarikan, yield, Komisi dari : Data Klien WBG Cabang Sapphire ; Data Klien WBG Cabang Benchmark ;Kembali saksi korban melalui Krisis Senter yang ditunjuk oleh para korban ;161.162.163.164.165.Asli Sertifikat Hak Milik No. 493, atas nama Pemegang Hak Thio Pogialias Gunadi, seluas 17.840 M, terletak di Desa Medan Satria,Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berikutGambar Situasi No. 1266 / 1974 tanggal
    No. 133 PK/PID.SUS/2010157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.Jawa Barat, seluas kurang lebih 2.430 M, sesuai dengan Sertifikat HakMilik No. 268 / Megamendung, atas nama Linda Abbi Soekarno ;Withdrawal Bandung dari tanggal 12 Maret 2006 s/d 23 Pebruari 2007 ;Withdrawal Sapphire dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d 26 Pebruari2007 ;Withdrawal Benchmark dari tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan23 Pebruari 2007 ;1 (satu) CPU Komputer rakitan berisi database nasabah PT.
    , sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 268 / Megamendung, atas nama Linda Abbi Soekarno;Withdrawal Bandung dari tanggal 12 Maret 2006 s/d 23 Pebruari 2007 ;Withdrawal Sapphire dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d 26 Pebruari2007 ;Withdrawal Benchmark dari tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan23 Pebruari 2007 ;1 (satu) CPU Komputer rakitan berisi database nasabah PT.
    WBGCabang Jakarta, dari komputer tersebut telah dikeluarkan laporaninvestasi, penarikan yield, komisi dari : Data Klien WBG Cabang Sapphire ; Data Klien WBG Cabang Benchmark ;Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2010Kembali saksi korban melalui Krisis Senter yang ditunjuk oleh parakorban ;161.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DEWI KURNIA
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa Harga Pokok Penjualanbahwa dasar koreksi Terbanding Rp3.171.374.769,00, Terbandingmelakukan koreksi berdasarkan benchmark;bahwa alasan karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahansebesar tersebut maka hanya mengakui sebesar Rp54.372.000,00;3.
Register : 26-03-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2015 — H. SUBRIYANTO;1. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA, 2. PT. SEMEN PADANG, DKK
9340
  • Semen Padang meliputi hidrooceanograji(pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topograji, titik nol(benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinatgeografis.20.21.Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan olehKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Teluk Betung sebagaiaparat Tergugat di lapangan, yang kemudian merekomendasikanmelalui surat Nomor: PP.005/I/4/UPP.
    instansi terkait;b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografisyang digambarkan dalam peta laut;24.c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatanpenunjang dan hasil produksi;2. rencana frekuensi kunjungan kapal;3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnyaterminal khusus dan aspek lingkungan; dan4. hasil survei yang meliputi hidrooceanograji (pasang surut,gelombang, kedalaman dan arus), ftopograji, titik nol(benchmark
    yang paling sedikit memuat:i) Rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang danhasil produksi (vide Bukti T II Intervensi II 9);il) rencana frekuensi kunjungan kapal (vide Bukti T II Intervensi II 10);ill) aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminalkhusus dan aspek lingkungan (vide Bukti T II Intervensi Il11); daniv) hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang,kedalaman dan arus) (vide Bukti T II Intervensi Il 12), topografi, titik nol(benchmark
    (fotokopidari buku stui kelayakan) ;Hasil Survey yang meliputi hidrooceanofrafi (pasangsurut, gelombang, kedalaman dan arus) (fotokopisesuai dengan asli) ;Topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yangdinyatakan dalam koordinat geografis. (fotokopi sesuaidengan asili) ;Studi Kelayakan yang dikeluarkan oleh CV. CitraMandiri Makmur. (fotokopi dari buku) ;Pertimbangan Teknis Kegiatan Penetapan LokasiTerminal Khusus PT. Holcim Indonesia Tbk.
    Hasil survey yang meliputihidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, tituiknol (benchmark), lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.4. Rekomendasi dari Syahbandar pada kantor unit penyelenggaraanpelabuhan setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi setempatmengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisiperairan berdasarkan hasil surveil.5.
Register : 23-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 401/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 19 Oktober 2016 — PT.MODACO ENERSYS >< PT.PLN (PERSERO) CS
148104
  • jaringan existing.Namun sangat disaksingkan, ternyata hal tersebut tidak mendapattanggapan dari TERGUGAT, karena sesungguhnya dari tanggapantersebut dapat menjadi acuan tentang kelanjutan proyekpembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis tersebut.Selain daripada itu, terkait dengan batasbatas lahan untuk proyekpembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis, KONSORSIUMbaru. menerima kepastian mengenai batasbatas lahan dariTERGUGAT pada tanggal 25 November 2010, yaitu denganditunjukkan 12 (dua belas) titik benchmark
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
697796
  • JawabanSekitar Rp. 250,sampai denganRp.350, antar operator, tidak adaintraoperator saat itu karena Flexysendiri belum punya pelanggan.Harga tersebut merefer ke hargapasar (benchmark) ; 25PertanyaanJadi dasar penetapan harga SMS250, tersebut apa ?
    Harga tersebut merefer keharga pasar (benchmark) ; 25 Pertanyaan Jadi dasar penetapan harga SMS Rp.250, tersebut apa? Jawaban Kami menetapkan berdasarkan benchmarksaja ; 32 Pertanyaan Tolong diserahkan dokumen yangmenunjukan bahwa harga tidak selaluberada di kisaran Rp. 250, ?
    Telkomsel,melainkan sematamata hanya mengacu kepada hargapasar (benchmark), yang sematamata didasarkankepada mekanisme pasar, apalagi layanan SMStersebut bukan merupakan layanan utama ;Bahwa disamping Perjanjian Interkoneksi antaraPemohon dengan PT.
    Keteranganketerangantersebut tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Terlapor IV (Telkom)tanggal 3 Desember 2007 butir 20, 23, 25, dan 32 yang menyatakan:Harga ritel ditentukan oleh masingmasing operator ;Harga tersebut merefer ke harga pasar (benchmark) ; Kami menetapkan berdasarkan benchmark saja ;"...
    Harga SMS Rp. 250, itu sematamata benchmark karena yang terjadiadalah mekanisme pasar ;(Bukti P10/B2) ;Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV (Telkom) tanggal8 April 2008 butir9 yang menyatakan:...
Register : 15-12-2011 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52058/PP/M.XIIA/15/2014
Tanggal 23 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13736
  • dikalikan dengan harga ratarata selama Tahun Pajak 2008, ddengan dukungan equalisasi omzet PPh dan PPN;bahwa menurut Terbanding analisis produksi dihitung berdasarkan analisis luas kebyang menghasilkan dikalikan dengan harga ratarata selama Tahun 2008, sehingdiperoleh koreksi positif sebesar Rp.15.498.306.015,00;bahwa menurut Pemohon Banding dalam penentuan harga jual Terbanding tiddidasarkan pada ketentuan dan peraturan perpajakan, tidak didasarkan pada buktibuyang kuat dan harusnya tidak berlandaskan benchmark
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011
1842796
  • Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
  • Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapatmenjual atau mengumpulkan saham atau menjadikanaktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.2) Cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada sahamdengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapatupaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakansupply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagihari dan menyebabkan investor publik melakukan shortselling.
Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 687/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LEVI STRAUSS INDONESIA
5334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Komisi atau insentif padaumumnya diberikan kepada pedagang perantara/broker/agen yangmemberikan kontribusi bagi terciptanya transaksi antara penjual danpembeli; Bahwa angka turnover minimun sebagaimana telah ditetapkan di dalamkontrak perjanjian hanya berfungsi sebagai patokan (benchmark) untukmenentukan berhak atau tidaknya PT. SCU mendapat potongan harga(diskon) dari Pemohon Banding.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyai hubungan istimewa;bahwa menurut Pemohon Banding, hal sebagaimana telah dijelaskan dialas tidak relevan dengan kondisi transaksi perusahaan PemohonBanding, hal ini dikarenakan sebagai berikut:e bahwa atas produk yang dibandingkan, Pemohon Banding tidakmelakukan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubunganistimewa;e bahwa kondisi transaksi yang dibandingkan tidaklah sebanding (halini dikarenakan, bisnis model untuk produk tersebut berbeda);e bahwa transaksi yang dijadikan sebagai benchmark
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2008
215111
  • Tentang : Surat Berharga Syariah Negara
  • Upayapengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariahtersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkanperan sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluasbasis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan benchmark instrumenkeuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupuninternasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5)mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalamnegeri maupun luar negeri
Register : 23-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI;
170190 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, penerapan metode CUP secarasederhana dan langsung, sebagaimana yang telah dilakukanTerbanding dengan menggunakan indeks harga Fertecon sebagaibenchmark harga penjualan Pemohon Banding ke MC dan PR, danmengabaikan perbedaan yang signifikan atas karakteristik transaksi,sangatlah tidak tepat;bahwa transaksi tanpa hubungan istimewa hanya dapat digunakansebagai benchmark dalam penerapan metode CUP apabila satu daridua kondisi di bawah ini dapat terpenuhi:(i) Tidak ada perbedaan (Perbedaan
    Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2017Bahwa Penentuan harga jual wajar melalui penggunaan data indeksyang diterbitkan (published) secara umum, tidak boleh langsungdigunakan sebagai benchmark tanpa melakukan penyesuaianpenyesuaian atas data tersebut.
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KRAFT INDONESIA (d/h. PT NABISCO FOODS) sekarang PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING;
227522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Benchmarking Analysis dari Tahun 2005 yangmendokumentasikan pencarianpencarian databaseinternasional yang digunakan untuk: Mengidentifikasi perusahaanperusahaan di kawasanAsia Pasifik dan Amerika Utara yang dapat digunakansebagai bahan perbandingan; dan Membuat level benchmark Net cost plus profit yanghasilnya dapat mencerminkan fungsifungsi yang telahdijalankan perusahaan, harta/assets yang digunakan danrisiko yang muncul dalam penjualan pasar ekspor dariPemohon Banding;Bahwa cakupan Benchmarking
    Sehingga PLIdipakai dalam analisa ekonomi seharusnya memberikanHalaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 372 B/PK/PJK/2017hasil pengukuran yang akurat untuk kepentinganperbandingan yang dilakukan;Bahwa PLI Benchmarking biasanya diperoleh dari contohtransaksi dengan pihak ketiga, yang mungkin termasuk: Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait denganpihak ketiga; atau Data keuangan dan pihak ketiga;Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding sampaikan ketika PLIbased on profit dipakai sebagai benchmark