Ditemukan 64941 data
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan/intimidasi baik disampaikansecara langsung maupun lewat berita yang disampaikan kepada masyarakat setempatbahwa Tergugat I, II dan III akan menyerobot masuk ke lokasi tanah garapan milikPara Penggugat sehingga tindakan tersebut sangat meresahkan dan menjadi bebanpikiran diri Para Penggugat ; Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengakui tanah garapan milik ParaPenggugat sehingga menghambat proses penyelesaian hak
atas tanah garapan tersebut,yang mengakibatkan pula Turut Tergugat tidak mau menerbitkan surat keterangantanah atau surat pernyataan garap hingga sampai saat sekarang ini maka terhadapperbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangatmerugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yang jumlahnya diperincidalam surat gugatan ; Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Asli I, II dan II melaksanakan isi putusandalam perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka terhadapTergugat I, If dan HI yang terlambat melaksanakan kewajibannya dikenakan uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Bahwa agar gugatan yang diajukan tidak siasia, serta menghindari kemungkinanpihak Tergugat I, II dan III, bermaksud merebut, mengajukan hak atas tanah termasukmengalihkan atau menggadaikan ke pihak lain, maka beralasan kiranya jika ParaPenggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek tanahsengketa tersebut di atas
Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIyang mengakui tanah garapan milik Para Penggugat dengan menghambat prosespenyelesaian hak atas tanah garapan tersebut sehingga Turut Tergugat tidak maumenerbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Garap hingga sampaisaat sekarang ini adalah tindakan yang melawan hukum ;3.
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samsul Bahribin (Alm) Nyakmat di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, KabupatenAceh Barat Daya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, ataumembebani dengan credit verband sesuatu hak atas tanah yang telahbersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atastanah
Syukur dan dari Sulaimankepada Samsul Bahri, sebagai saksi dalam jual beli tersebut.e Saksi juga menerangkan bahwa, atas penguasaan tanah tersebutbelum ada surat kepemilikan hak atas tanah, akan tetapisepengetahuan saksi tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepadaJamaluddin dkk, adalah tanah yang telah dikerjakan/digarap olehTerdakwa sejak tahun 2007, yaitu sebelum diterbitkannya sertifikatHGU atas nama PT Dua Perkasa Lestari.2) Tgk. Zakaria selaku Geuchik Gampong Pantee Cermin.
pertimbangan Majelis HakimJudex Facti Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang penentuan batas areaHGU PT Dua Perkasa Lestari di atas area yang masih berhutan yanghanya didasarkan atas titiktitik ordinat yang dilakukan oleh BPNKabupaten Aceh Barat Daya tanpa ada patok atau pancang pembatasyang secara jelas terpancang di area HGU Perusahaan PT Dua PerkasaLestari, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon Kasasibersalah telah melakukan tindak pidana, yang secara melawan hukummenjual suatu hak
atas tanah milik orang lain sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBlangpidie.Hal. 19 dari 22 hal.
Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakanTerdakwa SULAIMAN JALIL alias SIMAN bin JALIL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukummenjual suatu hak atas tanah milik orang lain dan kepada Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang benar.Bahwa berdasarkan faktafakta dalam persidangan perbuatan Terdakwadilakukan
20 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang berasal dari Petok / Kohir No.21 Persil 29 Klas Id atas nama Abdullah bin Abdurrachman ;Bahwa oleh karena perolehan dan penguasaan hak atas tanah sengketaoleh orang tua Tergugat s/d X dilakukan dengan cara tidak dibenarkan olehhukum, maka sebagai ahli waris Tergugat s/d X yang menguasai tanahsengketa Sertifikat Hak Milik No. 9 tersebut harus dinyatakan sebagai suatuperbuatan melanggar hukum yang telah merugikan para Penggugat sedemikianrupa sehingga dapat dituntut, dengan ganti kerugian sebagaimana
niat baik menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah dan kekeluargaan ;Bahwa dengan dikuasainya tanah sengketa oleh para Tergugat secaramelanggar hukum sejak tahun 1960 hingga sekarang, maka para Penggugattelah merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.43.000.000, (empat puluhtiga juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa dengan demikian para Penggugat mohon agar para Tergugat danatau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segeramenyerahkan kembali hak
atas tanah sengketa a quo kepada para Penggugatserta segera membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri di atas tanahsengketa dan atau mengembalikan seperti bentuk semula secara sukareladalam keadaan kosong dan baik ;Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat baiksecara bersamasama maupun tanggung renteng dihukum untuk membayaruang paksa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hariketerlambatan
Bahwa Judex Factie tidak menjalankan amanah UndangUndang khusus PPNo. 24 Tahun 1997 dan prinsip Pemerintah dalam memberikan jaminankepastian hukum bermuara pada pemberian perlindungan hukum bagipemegang hak atas tanah di Indonesia. Hal ini merupakan janji hukum yangtertuang dalam PP No. 32 Tahun 1997 ;Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1416 K/Pdt/2005.
atas tanah, kemudian disempurnakan dengan PP No. 24Tahun 1997 yang mengatakan bahwa sertifikat adalah merupakan buktiformal yang mempunyai bukti sempurna dengan demikian bukti T.1 adalahbukti yang sah yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga putusanPengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alin putusan PengadilanNegeri Sumenep telah salah menyimpulkan dan sangat tidak obyektif ;.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan putusannya dan pertimbangantersebut terlihat tidak akurat, hal ini dapat terlinat
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
(turut Tergugat) ;Bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah yangterletak di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, sesuaiHal. 1 dari 16 hal. Put.
404 — 777
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingPut44072/PP/M.1V/32/2013Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi NilaiPerolehan Objek Pajak BPHTB Tahun Pajak 2008 sebesar Rp17.981.120.000,00;bahwa NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) yang seharusnya digunakan sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar NJOP yang terdapat pada SISMIOP dan datadata yang adadi KPP
yaitu Rp. 1.722.000, /m2, bahwa fotokopi SPPT atas NOP tersebut yang menyatakanbahwa NJOPnya adalah Rp 394.000/m2 tidak dapat dipertanggung jawabkan;bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 21 tahun 1997sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2000 tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi Nilai Perolehan Objek Pajak atasperolehan hak untuk bidang tanah dengan nomor sertifikat HGB 6575/Duri Kosambi adalahSPPT dengan NJOP per m2 sebesar Rp
atas Tanah dan Bangunan yang telah Pemohon Banding lakukan tersebut di atastelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian menurut pendapat PemohonBanding Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar adalah Nihil;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa sengketa ini disebabkan karenaTerbanding menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KurangBayar Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/BPHTB/WPJ.05/KP.0603/2010 tanggal 13 Januari2010 yang mengakibatkan jumlah yang masih harus dibayar Pemohon Banding menjadi sebesarRp1.312.621.760,00;bahwa kekurangan
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tahun Pajak 2008Nomor: 00001/BPHTB/WPJ.05/KP.0603/2010 tanggal 13 Januari 2010, atas nama: PT.
144 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yangsudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukumtetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi olehtenggang waktu ... [Selengkapnya]
Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yangsudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukumtetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi olehtenggang waktu pengajuan gugatan