Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011, lahir PengikatanPerjanjian Hutang disertai dengan Jaminan Hak Atas Tanah danBangunan dibawah tangan beserta Kuasa Menjualnya bermaterai cukupatas objek sengketa Tata Usaha Negara a quo antara Nunik Indah Rinisebagai Pemegang Hak Atas Tanah dan Bangunan objek sengketaa quo dalam kedudukannya sebagai yang menerima hutang denganSuwarno (Penggugat) dalam kedudukannya sebagai pemberi hutang ;3.

,Notaris di Malang Bahwa selanjutnya 9 (sembilan) hari kemudian atau tanggal 17Oktober 2011, tanah dengan SHM pada butir 1 oleh Nunik IndahRini dijadikan jaminan hutang kepada seorang bernama SuwarnoHalaman 34 dari 70 halaman, Putusan Perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN.SBY(Penggugat) yang dituangkan dalam Pengikatan Perjanjian Hutangdengan jaminan Hak Atas Tanah dan Bangunan disertai KuasaMenjual yang dibuat di bawah tangan tanggal 17 Oktober 2011tanpa menyebutkan berapa jumlah hutang ; Bahwa masih menurut

Bahwa para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV dan V) dalam membellirumahrumah tersebut tidak secara tunai membayar lunas denganuang dari para Tergugat sendiri, tetapi terbeli dengan menggunakanfasilitas KPR Muamalat dari Turut Tergugat, yang bersediamembiayainya dengan jaminan hak atas tanah kavlingkavling yangakan dibeli dengan luas tanah sesuai yang tercantum dalam SHMHalaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 475/PDT/2019/PT BDGmasingmasing; yang berarti terbawa pula (berikut) dengan rumahyang Penggugat

karena ada orang yang mempunyai hutangkepada Penggugat;Bahwa menurut Penggugat, uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesarRp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Bahwa sekarang Tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggalnyasekarang yaitu di Medan Kairo;Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mencicilhutangnya kepada Penggugat;Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang jual pakaian jadi,sedangkan surat tanah tersebut hanya sebagai jaminan;Bahwa pelepasan surat jaminan

hak atas tanah tersebut telah didaftarkan diKantor Notaris Nurhayati yang beralamat di JI.

Ataudengan perkataan lain, setiap perbuatan hukum yang dimaksudkan untukmemindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah,harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris;2 Bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh ahli waris I Wayan Regug(Almarhum) terhadap tanahtanah sengketa, tidak mendapat persetujuan darisegenap ahli waris almarhum I Wayan Regug lainnya dalam hal iniPenggugat I dK dan Penggugat II dK, dengan demikian

/hari (seratus ribu rupiahper hari) terhitung sejak Tergugat I, Tergugat Il lalaimelaksanakan putusan ini;Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2019/PN Bgr31Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan ParaPenggugat diatas yakni pembayaran nilai kerugian materil danImmaterildan rencana eksekusi hak atas tanah secara Illegal, makaPara Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriKota Bogor, agar kiranya meletakan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap seluruh jaminan

hak atas tanah Para Penggugatsampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu :26.a.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap seluruh jaminan hak atas tanah Para Penggugat sampaiputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu :a. Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 1420/, luas 99 m? (Sembilanpuluh sembilan meter perseg!)

Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka , Kabupaten Flores Timur darisemula atas nama H.J Daud ( terggugat ) menjadi atas nama MuhammadKelle Bemahing ( terggugat II) berdasarkan surat akta pernyataan tertanggal 29Juli 2018 yang mengandung cacat yuridis , maka peralihan hak atas tanah danbangunan tersebut juga menyandang cacat yuridis sehingga harus dinyatakanbatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku termasuk siapapunmemperoleh hak darinya dan segala perbuatan dengan pembebanan hutangdengan jaminan

hak atas tanah tersebut harus dinyatakan batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang berlaku;.

menjalankan profesinya dipengaruhioleh pihak lain sehingga melanggar aturanaturan kenotariatan, dengandemikian Tergugat Ill harus dinyatakan melanggar hukum karenamerugikan pihak Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV / Pembanding telahternyata peran sertanya dengan cara mengatur pihak Tergugat danTergugat II serta mencampuri kewenangan yang ada pada Tergugat Illuntuk meluluskan perjanjian jual beli dan peralihan hak atas tanahsehingga perjanjian ikutannya yakni perjanjian peminjaman uangdengan jaminan

hak atas tanah Sertifikat Hak milik Nomor 6488 dapatterpenuhi ;Menimbang, bahwa agar perjanjian peminjaman uang olehTergugat II kepada Tergugat IV dapat terpenuhi dan dapat ditimbulkanSertifikat Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6488tersebut, maka peran serta dan campur tangan Tergugat IV telahterbukti, hal tersebut terlinat jelas antara realisasi pembayaran lunas,modal yang dipinjam oleh Tergugat Il dari Tergugat IV yakni padatanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan pinjaman

Karena salah satu syarat sahnyaperjanjian adalah adanya objek yang diperjanjikan haruslah halalmerupakan milik dari pihak yang membuat perjanjian, maka Tergugat sebagai Debitur Pemberi Hak Tanggungan yang memberikan ObjekJaminan Tanah SHM No. 2176 (Tanah Objek Sengketa) yang bukanmerupakan milik Tergugat kepada Tergugat Il, jelas telah melanggarketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;Oleh karena itu Perjanjian Kredit Aquo yang dibuat antara Tergugat danTergugat Il dengan jaminan hak atas tanah yang dihaki

Beli Nomor Akta Jual Beli Nomor 6/2017 tanggal 20 Juli 2017 olehPenggugat didasarkan dengan Bukti (P.12) Surat Kuasa UntukMenjual/Mengalinkan Hak Atas = Jaminan Nomor Nomor 004SKMJ/UMS/KCPLBN/VIII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 adalah untukpembayaran/pelunasan seluruh kewajiban/hutang Tergugat kepadaPenggugat pada saat Tergugat tidak membayar secara suka rela;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan PokokPokok Agraria,memerintahkan untuk jaminan

hak atas tanah diikat dengan HakTanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Hak Tanggungan adalah satusatunya lembaga jaminan atas tanah;Menimbang, bahwa jaminan berupa tanah dan/atau tanah danbangunan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Akta Jual Beli Nomor 6/2017,Persil 002 Blok 002 Kohir Nomor 0203.0 luas 112 M2 terletak di KampungBabakan Desa Kubangkondang, Kecamatan Cisata

UUPAmemerintahkan untuk jaminan hak atas tanah diikat dengan HakTanggungan.

Menimbang, bahwa permohonan pelaksanaan lelang yang dilakukanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya(terlawan IV) adalah atas permintaan dari pihak Bank Panin (Terlawan III) makasetelah majelis mencermati bukti yang diajukan Para Terlawan bahwapermohoan dilakukan oleh karena Terlawan tidak dapat memenuhikewajibannya dan oleh karena atas pemberian Kredit Terlawan Ill kepadaTerlawan dengan jaminan hak atas tanah atas nama Terlawan II telah diikatoleh Akta Hak Tanggungan sehingga

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan dan tidak mengerti proseshukum secara benar dalam konteks jaminan hak atas tanah denganseharusnya malakukan proses pembebanan Hak Tanggungan (HT)Halaman 33 dari 37Halaman, Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT KPGdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan didahului prosesperikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sehingga hanyamenguasai fisik Sertifikatnya saja, bahkan tindakan Para Pembandingtermasuk dalam klasifikasi dan memenuhi unsur Penggelapan (SecaraPidana

eksepsitersebut diatas mohon kiranya diulang kembali dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.Bahwa Tergugat II menolak semua dalil yang dikemukakan olehPenggugat terutama yang tidak mempunyai dasar hukum, kecualiyang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat Il.Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam poin 1Sampai dengan poin 4 posita gugatannya menguraikan kronologisterjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa utang piutang dengan jaminan

hak atas tanah yang dibebanihak tanggungan, yang pada akhirnya diakui sendiri oleh Penggugat IIdi poin 3 jika tidak dapat melakukan pembayaran kepada Tergugat sehingga Penggugat Il pada tanggal 27 Juli 2011 menerimapemberitahuan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Madiun (Tergugat Ill) dan ini pun juga diakui olehTergugat Il sebagaimana poin 4 posita gugatan Penggugat Il.Bahwa pengakuan Penggugat II tersebut berarti Penggugat II telahmengerti dan memahami bahkan menyetujui

tersebut.Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis pengadilan tingkatbanding bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 571 KUHPerdata jo Pasal 4 ayat(2) UU Nomor 5 tahun 1960 Indonesia menganut asas perlekatan vertical,artinya adalah kepemilikan atas sebidang tanah tersebut meliputi segalasesuatu bangunan dan tanaman, udara / ruang dan segala sesuatu yangdibawah tanah itu.Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 251/Pdt/2021/PT.BTN.Menimbang, bahwa sehingga dalil penggugat tentang rumah kontrakandikecualikan dari jaminan

hak atas tanah kepada Tergugat I, adalah tidakberalasan hukum, karenanya harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terbanding semulaPenggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokoknya tersebut, demikian jugahalnya dengan Turut Terbanding II semula Tergugat III tidak dapat membuktikandalil bantahannya, sedangkan Pembanding semula Tergugat dengan buktibuktinya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa

Lagi pula, pembangunan apartemen oleh pemegang hakyang sah, selain berdasarkan atas jaminan hak atas tanah yangdimilikinya sesuai dengan Sertipikat bukti hak atas tanah yang ada, jugaberdasarkan atas serangkain dokumen perizinan yang diperolehnya dariinstansi terkait dan berewenang menurut hukum, seperti : Amdal, IMB danlain sebagainya, sehingga siapapun termasuk Penggugat, tidak bisamenyampaikan keberatan hanya berdasarkan alasanalasan yang tidakjelas, dan tidak berdasar menurut hukum.8.3.Bahwa

Blok N/I Persil Nomor 55, seluas 348m2, atas nama Tergugat ;Menimbang, bahwa perjanjian pokok Tergugat Pinjam uang kepadaPenggugat sebagaimana dalam pertimbangan diatas yang telah dinyatakan sahmenurut hukum sedang obyek jaminan Hak Atas Tanah Hak Milik yang terletakdi Jalan Melawai Xl Nomor 55. Rt.003. Rw.006.

perjanjian adalah adanya objek yang diperjanjikanharuslah halal merupakan milik dari pihak yang membuat perjanjian,maka Tergugat sebagai Debitur Pemberi Hak Tanggungan yangmemberikan Objek Jaminan Tanah SHM No. 2176 (Tanah ObjekHalaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2019/PN CbiSengketa) yang bukan merupakan milik Tergugat kepada Tergugat Il,jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.Oleh karena itu Perjanjian Kredit Aquo yang dibuat antara Tergugat IIdan Tergugat dengan jaminan

hak atas tanah yang dihaki ataudiperoleh dengan cara melawan hukum adalah cacat hukum dan tidaksah.15.

yang menyatakan tidak ada satupunbukti Penggugat yang menunjukkan adanya pemberian dari Raja Gowa,merupakan bukti dan fakta hukum Hakim Pertama dan Hakim Tinggimenitikberatkan pertimbangannya pada Ketentuan Peraturan Perundangundangan sesuai yang diatur Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah di mana tahun 1955 s/d tahun 1960 belum ada danbelum diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut. bahwa pendaftaran tanah peralihan hak atas tanah gadai menggadaitanah/utang piutang dengan jaminan

hak atas tanah tahun 1955 s/d1960 hanya dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor DinasLuar IPEDA Tingkat I. bahwa bukti surat Penggugat bertanda P3 berupa tanda pendaftarantanah Rincik Indonesia tercatat atas nama M.

No. 1818 K/Pdt/2012322 Bahwa sebenarnya dalam hal pembuatan akta tanah harus menolak Aktaperalihan hak atau pembebanan dengan jaminan hak atas tanah apabila:1 Hak atas tanah itu dalam sengketa;2 Hak atas itu dalam sitaan;3 Hak atas tanah itu dikuasai oleh Negara;4 Yang mengalihkan hak ternyata bukan pemiliknya atau kuasanyapemiliknya.Bahwa sebelum Akta tersebut dibalik nama oleh penerimaan hakkarena adanya pengalihan hak saja belum menjadi pemilik penuhkarena belum mempunyai tanda bukti haknya, yaitu

peraturan perundangundangan.Pasal 53 ayat (3), huruf (e). berbunyi : telah dilaksanakan perbuatan hukumtersebut oleh para pihak yang bersangkutan.Bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 130 K/Pdt/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknyamenyatakan, yaitu : Pengikatan Jual Beli (PJB) dapat dibatalkan demi hukum ataucacat secarahukum, karenapada saat dibuat penanjian menyangkut hakatastanah, berupa pengalihanhakatas tanahdidasarkanadanyapinjamanuangdengan jaminan

hak atas tanah, dan bukan adanyasuatu jual beli(pengalihanhak).