No. 132 PK/Pid/2006Perbuatanperbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa . Drs. Dharmono K. Lawi, MSi., dalamkapasitasnya selaku Ketua DPRD Prop. Banten Periode 20012004; 2. H.Muslim Jamaludin, dan 3. H.

Mufrodi Muchsin, terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 2 (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP,pada dakwaan kesatu primer dan kedua primer ;Menjatuhkan pidana terhadap

Muchsin, bersalah melakukantindak pidana Korupsi ;2. Memidana Terdakwaterdakwa oleh karena itu masingmasing :Hal. 106 dari 330 hal. Put. No. 182 PK/Pid/2006Untuk Terdakwa . Drs.

Muchsin, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Memidana Terdakwaterdakwa oleh karena itu masingmasing :Untuk Terdakwa I. Drs. Dharmono Konstituanto Lawi, MSi. bin KromoLawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah),Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;Untuk Terdakwa II. H.

MUCHSIN,bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;2. Memidana TerdakwaTerdakwa oleh karena itu masingmasing :Untuk Terdakwa . Drs. DHARMONO KONSTITUANTO LAWI, MSi. BinKROMO LAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahanHal. 252 dari 330 hal. Put.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang dimintakan banding tersebut .

MENGADILI SENDIRI- Menyatakan Terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.- Menghukum terdakwa

Gajah Mada Nomor 174 Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Agustus 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri/Niaga/Hl/Tipikor Semarang di bawah Nomor325/Pid.K.Kh/2016/PN.Smg. tanggal 8 Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23Nopember 2016

Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jepara dan berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa danmengadilinya, terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapatHal 2 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMGmerugikan kKeuangan negara

Pasal 18Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasHal 18 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMGUndang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO selakuKepala Desa Teluk Awur Kec.

(Seratus enampuluh juta dua ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITOtersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

telahterobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primar.

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT MND tanggal 25 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd tanggal 10 Maret 2022

JoUndangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriCianjur tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN, S.Pd bersalah melakukan TindakPidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsungatau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atauperekonomian negara dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalamPasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat DakwaanSUBSIDAI.2.

Menyatakan Terdakwa Kamaludin S.Pd. bin Salim tersebut di atas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Korupsi yang dilakukan secara berlanjut". Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,(lima puluhjuta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta membayar uangpengganti sebesar Rp.24.600.000,(dua puluh empat juta enam ratus riburupiah).

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut, maka pendapatpenasihat Hukum Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbuktisecara dan memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Subsidair tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwatersebut dikwalirikasi sebagaimana melakukan tindak pidana Korupsi

PANN Pembiayaan Maritime;Memerintahkan kepada:Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tidakmemberikan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan atauBalik Nama atas permohonan lelang oleh Kejaksaan RepublikIndonesia;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV,Tidak Melaksanakan Lelang atas permintaan Kejaksaan RepublikIndonesia;Memerintahkan kepada:Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat:Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.

Menetapkan biaya perkara ditetapbkan kemudian;Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani PermohonanPernyataan Keberatan ini berpendapat lain, maka Kami mohon Putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelan menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pid.SusKEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya

Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Juli 2018 danPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonankasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana Akta PermohonanKasasi Nomor 04/Akta.Pid.SusKEBERATAN/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2018.

berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasidibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;Mengingat Pasal 19 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSANNo. 04/PID.TPK/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : :Drs. BAKRI ;Nama lengkap'Tempat lahir :Samarinda ;Umur/Tgl.

BAKRI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :1 Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Juli 2011 sampaidengan tanggal 10 Agustus 2011; 2 Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Agustus2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ; 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipidana Korupsi Samarindadi Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29September 2011; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, sejak

BAKRI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwadari dakwaan Primair tersebut ; 2 Menyatakan terdakwa Drs.

Pasal.2 disatu segi dengan Eks Pasal. 3 disegi lain yang merupakan jenis delik korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negarasekaitan unsur melawan hukum sebagai bestandel delicten(inti delik) disatu pihak; dengan melawan hukum sebagai element delict yang melekat pada perbuatan penyalah gunaan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan di pihak lainnya (perbedaan prinsipil antara Eks.Pasal 2 dengan Eks.Pasal.3,UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc,2009; Indriyanto Seno Adji dalam: Korupsi dan Penegakan Hukum,2009; Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian,2006,Korupsi Kebijakan Aparatur Negara& Hukum Pidaana,2007); hal mana pertimbangan yang sebagai demikian sepertidilakukan Pengadilan Tingkat Pertama aquo telah tidak bersesuai dengan kaidahkaidah tertib hukum acara, yang jika dibiarkan akan menyulitkan para pencari keadilan terlebih terdakwa dan jaksa/penuntut umum guna memposisikan pembelaan diri dan

pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21Juli 2013;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta (I) sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20Agustus 2013;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta (

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Dr. Mulya A.

Mulya A Hasjmy,Sp.B, M.Kes, terbukti bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat 1 ke1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam(Dakwaan Subsidair);Menghukum Terdakwa Dr.

Hasjmy, Sp.B, M.Kes., terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Thomas Patria dan Zulviauntuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menyatakan Terdakwa RUSLI EFFENDI Bin AMAD RUSLANEFFENDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jopasal 55 ayat 1 ke1 KUHP dalam dakwaan subsidiair..

jo UU RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 K.U.H.Pidana.

dengan demikianunsur yang melakukan atau turut serta melakukan tidakterpenuhi dan tidak terbukti ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 18Undangundang No.31 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksipidana dari perbuatan melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yaitudimaksud sebagai penerapan hukuman tambahan yaitu perampasanbarangbarang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannyadengan perkara tidak pidana korupsi dan juga pembebanan uangpengganti.

UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan ;M EN GA DJ4ItLI1.

Menyatakan Terdakwa RUSLI EFFENDI Bin AMAD RUSLANEFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP dalam dakwaan primair2.

MM bin Sudjak tersebut merupakantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Slamet, SIP.

Pemerintah KotaSemarang sebesar Rp 31.495.100,00 (tigapuluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratusrupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo

Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Membebaskan Terdakwa Slamet, SIP. MM bin Sudjak dariDakwaan Primair ;2. Menyatakan Terdakwa Slamet, SIP.

Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan Subsidatr ;3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet, SIP. MM bin Sudjakdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 867 K/Pid.Sus/20124.

MM bin Sudjak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet, SIP. MM bin Sudjakdengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;5.

Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdirubah dengan fngan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa KETUT SUKITA, SE.selaku Ketua DPRD KotaDenpasar periode tahun 19992004, yang diangkat berdasarkan KeputusanGubernur Bali atas nama Menteri Dalam negeri Nomor 361 tahun 1999 Tanggal5 Agustus 1999, pada hari

Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang No. 20 #Tahun = 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDenpasar tanggal 13 Nopember 2006 sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa Ketut Sukite, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 yopasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Korupsi yo pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

No.1626 K/Pid/2007Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.223/Pid.B/2006/PN.DPS tanggal 8 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa KETUT SUKITA, SE tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan PRIMAIR DAN SUBSIDAIR;1.2.

Kedua unsur inijelas berbeda baik dari Materiile Feit maupun Strafbarefeit;Apabila Majelis Hakim cermat dan dapat membedakan antara unsurperbuatan melawan hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,maka terdakwa akan terbukti melakukan tindak pidana korupsi denganalasanalasan sebagai sebagai berikut : Menurut Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang OtonomiDaerah, DPRD diberikan hak dan kewenangan dalam mengaturanggaran atau keuangan.

PUTUSANNomor : 469 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Dr. Hj. BUDIHATI RASYIDITempat lahir : Ujung PandangUmur / Tgl.

Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

BUDIHATI RASYIDI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Hj.

BUDIHATI RASYIDI terbukti secara sah danmenyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidengan 6 (enam) bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah KH.

Pasal 18 (1) UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubahdengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke. KUHP jo. Pasal64 (1) KUHP jo.

SUPRA sebagai Pegawai Negeri Sipildan selaku Bendahara pada Kantor Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pamekasan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesarRp. 647.338.750, (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak tidaknya di sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 (1) UndangUndang Nomor :31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang dirubahdengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke1 KUHPjo Pasal 64 (1) KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga kami ;2.

Wiyono, SH dalam bukunya : "Pembahasan UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi" (Penerbit Sinar Grafika tahun 2005), yang dimaksuddengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.Dalam putusannya pada halaman 112, Majelis Hakim mendapatkan faktadan keadaan yang terungkap di persidangan butir1 :"bahwa PKPRI sebagaiKoperasi Pegawai Negeri

Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Ketiga ;Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1681 K/Pid.Sus/20092.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/TerdakwaMUHAMMAD USMAN bin RIFAI dan Pemohon Kasasi II/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS tanggal 27 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Mks tanggal 5 September 2019 tersebut mengenai pidanayang dijatuhkan kepada

Amrizal Bin Abdul Munaf terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;4. Menghukum Terdakwa Ir. H. Amrizal Bin Abdul Munaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;5.

PUTUSANNomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa mengadili perkaraperkara Pidana korupsi dalam tingkat pertama, denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawahini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Ir.H. AMRIZAL Bin ABDUL MUNAFTempat lahir : Air Tiris (Kabupaten Kampar)Umur/ tgl.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April2013 jnn=n=Halaman 1 dari 144 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli2018 ;6.

AMRIZAL Bin ABDUL MUNAF telah terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

dinyatakan bahwa dalamundangundang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindakpidana formil.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undangundang nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini katadapat sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negaramenunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.