Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :07/Pid.SusTPK/2017/PT.KPG tanggal 11 April 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap adalah karena Penggugat melanggar Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi, sebagimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang berbunyi :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatmelanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53ayat (2) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara jo.No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Pasal 3 UndangUndangKolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut:AAUPB Pelanggaran Yang Terjadi Asas kepastian hukum,yakni asas dalam negarahukum yangmengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiapkebijakan PenyelenggaraNegara

No. 1795 K/Pid.Sus/2016Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut dan mengadili sengadili sendiri ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yaitu :PrimairSubsidair :Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaiamana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

;Pasal 3 jo.

ARSYAD MANRONYO bin MANRONYO tidak terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

SETYO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanaDakwaan Kedua.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan 2 (dua) bulan

Terlawan telahmereseever melaporkan Turut Terlawan Ill Ke KomisiPemberantasan Korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Tanggapan atas dalil angka 4 dan 5 halaman 6.

menyebutkanbahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitungmulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap4) Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor :140/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg, tanggal 1 Pebruari 2016,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahundan membayar denda Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan karenamelakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.

meringankan pidana yang dijatunkan danmengurangi jumlah kerugian Negara dari Rp. 158.434.000, menjadi Rp.77.841.406, terutama mengenai koreksi atas keuntungan sebesar 10 %sejumlah Rp. 80.992.594, dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, denganalasan sebagai berikut :Bahwa pengurangan pidana (hukuman) yang dilakukan oleh Judex Factiedari tuntutan 3 (tiga) tahun penjara menjadi 1 (Satu) tahun penjara tidak terdapatsinkronisasi antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkanterutama untuk Tindak Pidana Korupsi

(pasal 3 UU No. 31 tahun 1999) yangancaman pidananya maksimal seumur hidup, sehingga pidana penjara selama1 (satu) tahun tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif,maupun represif.Bahwa terdakwa Ir.

Put. 80/G/2021/PTUN.SBYlebih,(diancam bukan divonis)dengan menggunakan kata penghubungatau dapat diartikan ancaman pidananya sekali ancaman pidananyaadalah 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) Tahun, oleh karena Penggugattelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 UndangUndangTindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 9Q91/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby, maka melalui surat Nomor :09/PAN/VI/2021(obyek Sengketa) Tergugat

meringankan pidana yang dijatunkan danmengurangi jumlah kerugian Negara dari Rp. 158.434.000, menjadi Rp.77.841.406, terutama mengenai koreksi atas keuntungan sebesar 10 %sejumlah Rp. 80.992.594, dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, denganalasan sebagai berikut :Bahwa pengurangan pidana (hukuman) yang dilakukan oleh Judex Factiedari tuntutan 3 (tiga) tahun penjara menjadi 1 (Satu) tahun penjara tidak terdapatsinkronisasi antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkanterutama untuk Tindak Pidana Korupsi

(pasal 3 UU No. 31 tahun 1999) yangancaman pidananya maksimal seumur hidup, sehingga pidana penjara selama1 (satu) tahun tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif,maupun represif.Bahwa terdakwa Ir.

55 ayat(1) ke1 KUHPidana yang didakwakan dalam subsider terbukti sudah tepat danbenar, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding ;Menimbang, bahwa lagi pula dalam kasus ini, ada Terdakwa lain bernamaYoyo Sulaiman yang dalam struktur proyek kasus ini sebagai pejabat PembuatKomitmen sehingga merupakan atasan Terdakwa yang penuntutannya oleh PenuntutUmum dilakukan secara terpisah dan dalam putusan pengadilan tingkat banding telahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 UndangUndang Tahun 1999 jo.

Bahwa sebenarnya kalau Majelis Hakim mau jujur dalampertimbanganpertimbangan putusannya Terdakwa tidak bisa dikenakan denganUndangUndang Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dalamUU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi VTerdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) huruf b jo Pasal 28 jo Pasal 34c UndangUndang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UndangUndang No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurun bUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /

telah berupaya secarabersungguh sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun haltersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka denganmemperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, terhadap perkaraint diberikan putusan sebagai berikut:Memperhatikan:Undangundang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

, pasal 3 jopasal 18 ayat (1) a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana dan ketentuan perundangundanganlain yang bersangkutan halaman 35 dari 36 Put.

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Satu rupiah pun uangdana hibah daerah tersebut tidak pernah dipergunakan oleh pribadipengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut;ANALISIS YURIDIS PASAL 3 UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN1999, JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;Pasal 3:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara

Perobuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa MADE YASA tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Banding/ Terdakwa tanpa seijin nasabah telah menarik tunaidana tabungan nasabah, dan oleh pihak Bank Mandiri, telahmengembalikan uang nasabah tersebut kepada nasabah, sehinggaBank Mandiri menderita rugi sebesar Rp.798.306.715, yang hingga kini,Terdakwa belum mengembalikan kepada Bank Mandiri;Oleh karena itu unsur "dapat merugikan keuangan negara" telahterpenuhi secara sah;Dengan demikian kami berpendapat bahwa yang terbukti secara sahPemohon Banding/ Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindakpidana korupsi

Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dengandemikian tidak terungkap adanya kerugian Negara sebagaimanadipersyaratkan dalam delik korupsi Pasal 3 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwakata "dapat" sebelum frasa