(vide Bukti Plw8);Bahwa selanjutnya, berdasarkan buktibukti yang terurai di atas telah terungkap bahwatanah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya sejak berakhirnya SertifikatHak Guna Bangunan tersebut tanggal 27 Desember 2011 telah menjadi tanah Negara danterhadapnya tidak boleh dibebankan apapun, tidak boleh dijadikan jaminan bahkan dijualsekalipun;Bahwa lebih lanjut, Pelawan adalah Perusahaan Negara i.c.

Badan Usaha Milik Negara(BUMN) sehingga berdasarkan kekerabatan dan fakta yang terungkap di atas sudahselayaknya dan sepantasnya Perusahaan Negara mendapatkan hak diatas tanah Negaraguna mengusahakannya demi kepentingan Negara;Bahwa dari faktafakta hukum yang terurai di atas nampak jelas dan tidak dapatterbantahkan tindakan perawatan dan pemeliharaan serta pengelolaan yang dilakukanPelawan didasari dengan kejujuran dan itikad baik (te kwoeder trouw);Bahwa lebih lanjut, sebagai konsekuensi logis dan

Textiel IndustrieTela di Surabaya; Programnasionalisasi ini di koordinasi oleh Badan Pengambil Alihan Farmasi (BAPHAR);Periode II:Periode ini adalah periode pembentukan Perusahaan Negara Farmasi (PNF) dariperusahaanperusahaan farmasi milik Belanda yang telah di nasionalisasikan sebelumnya.Perusahaan yang didirikan salah satu diantaranya adalah PNF.

KASA HUSADA diSurabaya;Periode HI:Pada periode ini, Departemen Kesehatan melebur perusahaanperusahaan milik negaratersebut ke dalam Perusahaan Negara Farmasi dan Alatalat Kesehatan Bhinneka KimiaFarma;Periode IV:Perusahaan Negara Farmasi dan Alatalat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma setelahmelalui proses audit dinyatakan lulus untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) yangselanjutnya disahkan pada tanggal 16 agustus 1971 sebagai PT.Kimia Farma (Persero)dengan Akta Notaris dan di umumkan dalam berita negara

Negara Kereta Api (PNKA)berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971, tanggal 15September 1971 dan bentuk Tergugat sebagai Perusahaan Negera Kereta Api(PNKA) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963tanggal 25 Mei 1963.Bahwa Tergugat dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA)sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansitanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 Nomor

:556) ditetapkan sebagaiPerusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja danPekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satu jawatan dengan namaJawatan Kereta Api (DKA).Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Api pada masaBelanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spoor en TramwegMaatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swasta pada waktu itutermasuk didalamnya

Negara Kereta Api (PNKA)berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971, tanggal 15September 1971 dan bentuk Penggugat dr sebagai Perusahaan Negera Kereta Api(PNKA) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963tanggal 25 Mei 1963.Bahwa Penggugat dr dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA)sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansitanggal 15 September 1939 (Staatsblad

1939 Nomor:556) ditetapkan sebagaiPerusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja danPekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satu jawatan dengan namaJawatan Kereta Api (DKA).Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Api pada masaBelanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spoor en TramwegMaatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swasta pada waktu itutermasuk

Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963tanggal 25 Mei 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api.Bahwa Grondkaart Pulo Brayan tersebut diatas telah diuraikan kembali dalamOverzickaart Emplasmen Pulo Brayan tertanggal 3 Mei 2005.Bahwa Tanah seluas 2910 M2 serta bangunan Rumah diatasnya seluas 180 M2terletak di Jalan Bundar DW 7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana disebut diatas (Tanah danBangunan Rumah Terperkara) dulunya merupakan Rumah Dinas

Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, sertahakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanyang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;h. Kekayaan pihaklain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentinganumum;i.

Negara/Daerah dan lembaga atau badan lain.

Putusan Nomor 218 K/TUN/20153)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang TataCara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan PenghapusanPiutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah ;Pasal 1:Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:11.12.16.Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atausebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;Direksi Perusahaan Negara/Daerah adalah organ PerusahaanNegara/Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusanPerusahaan

negara/daerah dan lembaga atau badan lain.

Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atausebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;Pasal 19:Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ataspiutang perusahaan negara/daerah dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Judex Facti Tidak Cermat Memahami Pokok Sengketa dan Gugatan;Bahwa = Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalahperorangan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan denganterbitnya surat keputusan Direksi PT.

tersebut diperkuat oleh asasactor secuitur forum rei(domicile) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2)RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum(Indonesian General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya gugatanharus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugatberdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salahsatu domisili dari Para Tergugat ; = reBahwa, Penggugat telah bekerja pada Perusahaan

Negara Kereta Api sejaktanggal 02 Agustus 1959 sekarang telah menjadi Daerah Operasi 7 PT.

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Perusahaan Negara Kereta Api adalah tidak sahsehingga atas tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Negara Kereta api tanpa dasar.

;Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan penggugat tentang ganti rugi sebagaiakibat perouatan melawan hukum berupa pemberhentian penggugat selaku pegawaipada perusahaan kereta api tersebut didasarkan pada posita gugatan penggugat pada point 7, 14,17 dan 21 yang menyatakan sebagai berikut :Point 7 : Bahwa, penggugat telah bekerja pada Perusahaan Negara Kereta Api sejaktanggal 02 Agustus 1959 sekarang telah menjadi daerah Operasi 7 PT.

muslihat ataupun = rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau) supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut:e Berawal dari keinginan terdakwa untuk memperoleh dana dengancara cepat, terdakwa lalu mendatangi saksi HERRY H.B KAIRUPAN,SH yang diketahuinya mempunyai banyak rekanan bisnis di bidangpengadaan gas dan mengatakan bahwa ia dapat melakukanpengurusan SK pengalokasian gas dari Perusahaan

Negara karenaia berteman dekat dengan Direktur Utamanya yang dipanggil dengansebutan "Pak Hendi" dan saksi HERRY H.B KAIRUPAN, SH percayakepada terdakwa, karena terdakwa dikenalnya sebagai orang yangbiasa bekerja di bagian gas.

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal dari keinginan terdakwa untuk memperoleh dana dengancara cepat, terdakwa lalu mendatangi saksi HERRY H.B KAIRUPAN,SH yang diketahuinya mempunyai banyak rekanan bisnis di bidangpengadaan gas dan mengatakan bahwa ia dapat melakukanpengurusan SK pengalokasian gas dari Perusahaan

Negara karenaia berteman dekat dengan Direktur Utamanya yang dipanggil dengansebutan "Pak Hendi" dan saksi HERRY H.B KAIRUPAN, SH.Terdakwa kemudian bertemu dengan HERRY H.B KAIRUPAN, SHdan ZUHDI AHMAD, dan keduanya sepakat untuk menyerahkanpengurusan SK Pengalokasian gas tersebut kepada terdakwa.e Selanjutnya, saksi ZUHDI AHMAD menyerahkan 1 (satu) lembar cektunai BNI 1946 senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) tertanggal 18 Januari 2012 kepada saksi HERRYKAIRUPAN, SH yang

XXxXxxx, lahir pada tanggal 999999, berdasarkan Surat KeteranganKelahiran tanggal 999999 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitDjember Perusahaan Negara Perkebunan XXVII;b. Xxxxxx, lahir pada tanggal 999999 berdasarkan Akte Lahir Nomor:Xxxxxx tanggal 999999 yang dikeluarkan Kantor Catatan SipilKabupaten Sukabumi; C.

Perusahaan Negara (PGN);Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama kepadaPT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Negara (PGN) adalah sebesarRn10 7A7 725.000 ON (senulih miliar tuinh ratiis enam nilih tuiuh ita tinheksekutif listrik yang kemudian disetujui dengan harga sebesarRp10.675.000.000,00;Selanjutnya pada tanggal 26 April 2013 antara saksi SANTIAJ GUNAWANselaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN (Persero)Tbk., dengan Terdakwa Ir.

Perusahaan Negara (PGN) dan PT.Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atasperintah saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN, membiayai kegiatanpengembangan mobil listrik dalam event KTT APEC 2013 tanggal 5 s/d 8Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir.DASEP AHMADI PT.

Perusahaan Negara (PGN) Persero,tidak dilakukan pelelangan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., PT. PerusahaanNenara (PGN) Pearsern dan PT Pertamina sehanaimana diatiur dalamPengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT.

Perusahaan Negara (PGN);Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama kepadaPT. BRI (Persero) Tbk, PT.

Perusahaan Negara (PGN) dan PT.Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atasperintah saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN, membiayai kegiatanPengembangan mobil listrik dalam event KTTAPEC 2013 tanggal 5 s/d 8Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir.DASEP AHMADI PT.

Negara Kereta Api (PNKA)pada waktu itu bahwa, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaPerusahaan Negara Kereta Api (PNKA) sekiranya bermaksud untukmendapatkan dan / atau menempati fasilitas Rumah Negaraharuslah :Rajin mendengarkan informasi perihal Rumah Negara yang mungkinbisa di ganti (dalam bahasa populer yang berlaku internal saat itu "dioperkan), oleh karena keberadaan Rumah Negara yang berada diwilayah tersebut kesemuanya telah dihuni balk oleh Pegawai NegeriSipil (PNS) Perusahaan Negara Kereta

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUKMENGAJUKANGUGATAN . 222220 222 o nn nnn nn nnn nn nne nnn nn eeBahwa dalam Gugatannya sebagaimana didalilkan pada angka 56, Penggugattelah memberikan keterangan mengenai bagaimana (Alm) Soekarnomenempati Rumah Negara dari Perusahaan Negara Kereta Api dengankapasitas dan kedinasannya pada saat itu. Namun Penggugat dalamGugatannya tidak memberikan keterangan dengan jelas terhadap statuskepegawaian dari Almarhum Soekarno.

Serta sebagaimana dalil Penggugat pada angka 25 mengenaiterhalangnya hak keperdataan Penggugat untuk mengajukanpermohonan membeli rumah negara, adalah tidak berdasar, dikarenakanpada pokok perkara Penggugat tidak menyebutkan kapan (Alm)Soekarno penah menyampaikan surat permohonan pembelian rumahnegara kepada Perusahaan Negara Kereta Api selama masa kedinasan(Alm) Soekarno..

Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api yang ditetapkan diJakarta pada tanggal 25 Mei 1963 dan diundangkan pada tanggal 27 Mei1963, Tertanda.

Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api MenjadiPerusahaan Jawatan (Perjan) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15September 1971 dan diundangkan pada tanggal 15 September 1071,Tertanda 1.104; 2200202 no non nn nnn nn nn nn nc nnn ennnns.

Bahwa, Tergugat dari awal perkawinan sudah bekerja di Perusahaan Negara Kantor Posdan Giro, tetapi karena memberi gajian pada Penggugat tidak rutin tiap bulan (Penggugathanya diam saja), kadangkadang diberi kadangkadang tidak.Bahwa, berdasarkan uraian pada point tiga (3), empat (4), lima(5), enam (6) dan pointdelapan (8) tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat danTergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Membaca dan mempelajari berkas perkara sertapula mendengar keterangan para pihak ;Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukangugatannya tertanggal 22 Maret 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 22 Maret 2010 dengan register perkara Nomor27/G/2010/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal14 April 2010 yang mengemukakan hal hal sebagaiberikut : Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat Tata UsahaNegara selaku penyelenggara Administrasi Negara didalam Perusahaan

Negara PT.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang PerubahanAtas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 1969 (sebagai peraturan yang melaksanakanUndang Undang Nomor 9 Tahun 1969), yang secarasingkat terurai sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) =PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Negara Dok Dan PerkapalanSurabaya Menjadi Perusahaan Perseoan (Persero),berbunyi sebagai sebagai berikut, PerusahaanNegara Dok dan Perkapalan Surabaya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 ;Maka, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tersebut, yangantara lain berbunyi, Dengan dialihkannya bentuk.., Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabayadinyatakan bubar pada saat pendirian Perseroan(Persero) tersebut, ... dan Akta No. 6, tanggal 8Januari 1976, Hal : Perseroan Terbatas P.T.

Negara Dok41dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseroan(PEFSGPO) = 4ues ame seme s shee emme ome ePeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahuni1994, Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun1998, Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas danKewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham AtauRapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RadenMustopo, selaku Pembeli bahwa di dalam kedua alat bukti tersebut adatercantum keterangan bahwa Raden Mustopo tersebut adalah pegawaiDjawatan Kereta Api dan karenanya mewakiii instansi DKA tersebut;Bahwa Djawatan Kereta Api (DKA) yang berubah menjadi PerusahaanNegera Kereta Api tahun 1963 dan selanjutnya pada tahun 1971 berubahmenjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), ketiga isntansi tersebutmerupakan bentuk perusahaan negara yang seluruh modalnya berasaldari harta kekayaan negara yang tidak

Nomor 816 K/Pdt/2015adalah pemilik objek sengketa berdasarkan bukti T2 dan T.3, sementaradi dalam kedua alat bukti T2 dan 1.3 tersebut, sama sekali tidak adaketerangan apapun yang mengarahkan/menjurus atau mengkaitkannyadengan dan atau kepada Termohon Kasasi, PT Kereta Api IndonesiaPersero;Bahwa Termohon Kasasi seiaku BUMN berbentuk Persero, adalah amatberbeda dari Djawatan Kereta Api atau Perusahaan Negara KeretaApi/PNKA serta Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA, yangadalah merupakan badan

negara, DKA/PNKA dan atau PJKA,modalnya adalah termasuk bagian dari APBN yang dikelola olehdepartemen yang membawahinya in casu Departemen Perhubungan,sehingga semua aktiva tetap dan aktiva lancar dari DKA/PJKAmerupakan milik negara termasuk objek sengketa;Bahwa adapun Termohon Kasasi selaku BUMN Persero, adalahmerupakan badan hukum privat badan hukum perdata, yang modalnyaberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan kata lain modalsuatu BUMN Persero adalah bukan bagian dari APBN, sehingga

adapemisahan yang tegas antara kekayaan atau aset negara dengankekayaan atau aset perseroan/Termohon Kasasi;Bahwa dari sisi historis, DKA yang berdiri pada tahun 1950 an, kemudianberubah nama menjadi Perusahaan Negera Kereta Api dan selanjutnyaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentangPengalihnan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api/PUKA adalah merupakanperusahan negara yang berada dibawah Lingkungan DepartemenPerhubungan, karenanya

Nomor 816 K/Pdt/2015tehnisnya; bahwa ketiganya merupakan perusahaan negara yangpermodalannya termasuk bagian dari APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara)Bahwa beberapa ciri dari Perusahaan Jawatan antara lain: Modal perusahaan berasal dari kekayaan Negara yang tidakdipisahkan (menjadi bagian langsung/termasuk di dalam APBN); Harta kekayaan PJKA adalah harta kekayaan milik Negara; Memberikan pelayanan kepada masyarakat; Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah; Dipimpin oleh seorang

Dengan demikian ketentuan tentang pensiun inisama sekali tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Tenag Kerja ;KEBERATAN KEDELAPAN13.Bahwa disamping itu perlu di pahami dan dicermati, Perum DAMRI adalahsebuah Perusahaan Negara (BUMN) yang bergerak khusus di bidangAngkutan Darat yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik ataumasyarakat, sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlakudiwajibkan membuat peraturan tersendiri yang berlaku khusus dilingkungannya, artinya semua hal yang

menyangkut penyelenggaraankegiatan harus dibuat peraturan sebagai ketentuan khusus Perusahaan.Dalam hal ini P4D telah tidak mempertimbangkan sama sekali kedudukanPerum DAMRI sebagai sebuah Perusahaan Negara dan seolaholahHal. 9 dari 11 hal.

Kantor Pusat di Bandung, denganperusahaanperusahaannya di Jawa Barat:Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor 584/M.P/1960(Lembaran Negara Nomor 2136 Tahun 1960) tanggal 28 Desember 1960tentang Penggolongan Perusahaan Negara ke dalam Departemen /Kekuasaan Menteri, yang menyatakan:Pasal 1:Bahwa perusahaan negara termaksud pada Pasal 1 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 19 Tahun1960 tentang Perusahaan Negara, ditempatkan dibawah departemen /kekuasaan menteri jang

lingkungan pekerdjaannja meliputi usahautama dari perusahaan itu;Pasal 2:Perusahaan Negara dalam daftar jang dilampirkan pada keputusan iniditempatkan dibawah departemen/kekuasaan menteri jang disebutkandalam daftar tersebut:Dalam lampiran Registrasi PerusahaanPerusahaan Negara padanomor urut 19 disebutkan:Nama Perusahaan : Perusahaanperusahaan listrik diwilajah DjawaBarat milik NV G.E.B.E.O;Tempat Kedudukan: di BandungPeraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 (Lembaran Negara RINomor 88 Tahun 1961

Kantor Pusat di Bandung, denganperusahaanperusahaannya di Jawa Barat;Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor 584/M.P/1960(Lembaran Negara Nomor 2136 Tahun 1960) tanggal 28 Desember1960 tentang Penggolongan Perusahaan Negara ke dalamDepartemen / Kekuasaan Menteri, yang menyatakan:Pasal 1:Hal. 45 dari 51 hal. Put.

No. 1610 K/Pdt/2013Bahwa perusahaan negara termaksud pada Pasal 1 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 19 Tahun1960 tentang Perusahaan Negara, ditempatkan di bawah departemen /kekuasaan menteri jang lingkungan pekerdjaannja meliputi usaha utamadari perusahaan itu;Pasal 2:Perusahaan Negara dalam daftar jang dilampirkan pada keputusan iniditempatkan dibawah departemen / kekuasaan menteri jangdisebutkan dalam daftar tersebut;Dalam lampiran Registrasi Perusahaanperusahaan Negara

PertoMining dan P.5 tentang hasil pekerjaan Panitia Penilaian ganti rugi PT.Perto, P.12.a, keputusan Peperpu/01158/1959 dan P.21 tentangperalihan N.V.Perto menjadi Perusahaan Negara).

Perto menjadi Perusahaan Negara).

Perto menjadi Perusahaan Negara).(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi)Hal ini juga ditegaskan kembali olen Penggugat Konpensidalam Gugatannyabahwa Pemerintahc.g.

Perusahaan Negara;b. Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan Negara yangdibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkai atautingkat II;c. Perusahaan bersama, yang dibentuk bersamasama oleh. Negaradan Daerah;d. Perusahaan campuran.5.

dapat memperlihatkan surat jin perizinan niaga karena terdakwa tidak memiliki izintersebut;Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Subur langsung mengamankan terdakwabeserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polsek Simpang Kini untuk dilakukanpenyidikan lebih lanjut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 12 (duabelas) drum kosong dan 1 (satu) jerigen tanpa isi;Bahwa sepengetahuan saksi minyak tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah bukanminyak milk perusahaan

Negara yang telah mendapatkan izin dari Menteri ESDM,melainkan diperoleh dari perorangan /minyak masyarakat tanjung pura di Medan SumateraUtara;Bahwa terdakwa membeli Minyak tanah tersebut dari seseorang bernama Ricky (belumtertangkap) dengan harga Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1Drumnya;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;2.

dapat memperlihatkan surat jin perizinan niaga karena terdakwa tidak memiliki izintersebut;Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Subur langsung mengamankan terdakwabeserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polsek Simpang Kini untuk dilakukanpenyidikan lebih lanjut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 12 (duabelas) drum kosong dan (satu) jerigen tanpa isi;Bahwa sepengetahuan saksi minyak tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah bukanminyak mili perusahaan

Negara yang telah mendapatkan izin dari Menteri ESDM,melainkan diperoleh dari perorangan /minyak masyarakat tanjung pura di Medan SumateraUtara;Bahwa terdakwa membeli Minyak tanah tersebut dari seseorang bernama Ricky (belumtertangkap) dengan harga Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1Drumnya;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.

Negara yang telah mendapatkan izin dari Menteri ESDM,melainkan diperoleh dari perorangan /minyak masyarakat tanjung pura di Medan SumateraUtara;Bahwa terdakwa membeli Minyak tanah tersebut dari seseorang bernama Ricky (belumtertangkap) dengan harga Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1Drumnya;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Ahli: DediArmansyah, ST..MT.

Bahwa, selain mempunyai ahli waris tersebut diatas almarhum Sutrisnosemasa hidupnya pernah mengajukan permohonan Pelepasan tanahtanahNegara kepada Direksi Perusahaan Negara Perkebunan XXVII DjeloukJember, pada tanggal 30 Nopember 1969 adapun tanahtanahmohonkan pelepasan tersebut adalah:1.R.v. Eigendom Verp. Nomor 3994, Luas + 7.495 M?

Nomor 1477 K/Pdt/2016pada tanggal 22 Desember 1969, pihak Perusahaan Negara PerkebunanXXVII, DjeloukDjember, telah mengirimkan Surat Pelepasan Hak Nomor1820/V, tertanggal 22 Desember 1969, yang telah di buat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PNP.27 yang bernama: Soemadi Wiradikarta,Namun Surat Pelepasan Hak tersebut tidak pernah sampai pada almarhumSutrisno atau Ahli warisnya, sehingga almarhum Sutrisno atau Ahli warisnyatidak megetahui jika Permohonan Pelepasan Hak tersebut telah dikabulkandan

;Yang kesemuanya dahulu terletak di Desa Wirowongso, KecamatanWirolegi, Kabupaten Jember;2.2 Bahwa atas permohonan pelepasan tanahtanah negara tersebut diataspada tanggal 22 Desember 1969, Perusahaan Negara PerkebunanXXVII DjelbukDjember, telah mengirimkan surat pelepasan hak Nomor1820/V, tertanggal 22 Desember 1969, yang telah dibuat danditandatangani oleh Direktur Utama PNP 27 yang bernama: SoemadiWiradikarta, namun Surat Pelepasan Hak Tersebut tidak pernah sampaipada Almarhum Soetrisno atau ahli

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensiatau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untukmengosongkan tanah dan bangunan seluas 375 M2, yang terletak diJalan Otista 70/IIIA, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Bidara Cina,Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuaidengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cinatercatat nama pemegang hak Perusahaan Negara AsuransiDjiwasraya dan menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik

hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundangundangan,melainkan juga berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis dan bersifatumum dalam perkara ini misalnya faktorfaktor Negara tidak dirugikan,kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung ; Nomor Indek 05/200 Nomor Perkara 97K/Kr/1973 antara lain menyatakanbahwa Karena perbuatanperbuatan seperti dituduhkan kepada Terdakwamerupakantindakantindakan kebijaksanaan dalam mengelola uangperusahaan Negara yang menguntungkan perusahaan

Negara, serta sesuaidengan program kerja perusahaan Negara dengan dibenarkan pula olehatasan Terdakwa lagi pula tidak merugikan Negara kepentingan umumterlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatanTerdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya ;Hal. 24 dari 38 hal.

(Persero) Varuna Tirta Prakarsa MEMILIKI GEDUNG MEWAH yang dibelisaat perusahaan Negara tersebut dipimpin oleh PEMOHON PK dari hasiluang pengiriman barangbarang KPU yang oleh Jaksa/Penuntut Umumdidakwakan kepada PEMOHON PK sebagai perbuatan korupsi ;Hal tersebut terbukti bahwa gedung Kantor Plaza Pasifik Blok B1/C1, 1357di Jalan Baulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara berikut :Sertifikat HGB No. 4051 Tahun 2000 seluas 91 M;Sertifikat HGB No. 4053 Tahun 2000 seluas 113 M?

sifatnya sebagai melawanhukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundangundangan, melainkan juga berdasarkan asas hukum yang tidak tertulisdan bersifat unum dalam perkara ini misalnya faktorfaktor Negara tidakdirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidakmendapat untung ; Nomor Indek 05/200 Nomor Perkara 97K/Kr/1973 antara lain menyatakanbahwa Karena perbuatanperbuatan seperti ditudunkan kepadaTerdakwa merupakan tindakantindakan kebijaksanaan dalam mengelolauang perusahaan

Negara yang menguntungkan perusahaan Negara,serta sesuai dengan program kerja perusahaan Negara dengandibenarkan pula oleh atasan Terdakwa lagi pula tidak merugikan Negarakepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapatuntung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidanayang diajukan berdasar pada adanya kekhilafan yang nyata dari

Kereta Api Indonesia (Persero)kemudian berdasarkan Surat Sewa Menyewa dibawah tangan tanggal 821871 No.B.B.2381/BB/75/Bt. oleh Perusahaan Negara Kereta Api/PJKA/Perumka/ PT. KeretaApi Indonesia (Persero) diserahkan kepada Usaha Dagang eceran Telaga Mulia (S.RAHARDSJA) serta berdasarkan Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api/ PJKA/Perumka/PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 30111977 No.B.15253/77karena tanah tersebut tidak dipergunakan Perusahaan Negara Kereta Api/ PJKA/Perumka/PT.

;Bahwa dengan demikian jelas tanah yang sedang disengketakan dalam Perkara No.499/Pdt.G/2011/PNJKT.PST. yaitu yang luasnya kurang lebih 45 M2 adalah miliknya ParaTergugat bukan MILIK Perusahaan Negara Kereta Api/PJKA/Perumka/PT.

Bukti T2 : Foto copy dari copy Perjanjian Sewa antara Perusahaan Negara Kereta Apidengan Perusahaan Telaga Mulia milik Sukiman Raharja tanggal 25 Oktober3. Bukti T3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran No.: 1016/IV/JP/80, tanggal 2 April 1980 ; 4. Bukti T4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan pendaftaran Tanah dariKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 12 Oktober2011, No.226/X/JP/2011 ; 5.

B.B.02381/BB/75/Bt., atas tanah seluas1.404 M2 oleh perusahaan Negara Kereta Apti Eksploitatie Barat disewakankepada Usaha Dagang Eceran Telaga Mulia (Para Tergugat/Sukiman Rahardja)sebagai Pemohon ; Bahwa saksi mengatakan berdasarkan Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA/PT.Kereta Api (Persero) dahulu Perusahaan Negara kereta Api (PNKA),tanggal 30 Nopember 1977 No.B.15253/77, tanah tersebut dipergunakan olehPJKA dan Penguasaannya dikembalikan kepada Negara ; Bahwa saksi mengatakan pada tanggal

,oleh Perusahaan Negara Kereta Api Eksploitatie Barat disewakan kepadaUsaha Dagang Eceran telaga Mulia (Para tergugat/Sukiman Rahasdja) sebagaiPemohon dan berdasarkan Surat Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA/PTKAI (Persero)) dahulu Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), tanggal 30Nopember 1977, No.B.15253/77, tanah tersebut karena tidak dipergunakan olehPJKA dan penguasaannya dikembalikan kepada Negara) adalah Palsu, bahwasaksi mendapat informasi dari salah satu pejabat PNKA/PJKA/PT.Kereta Api(Persero

yang dimohonkan tersebut, padahaldokumendokumen tersebut ada jauh sebelum diterbitkannya Hak Pakai No.76/Pinangsia atas nama PJKA tanggal 20 Juni 1988 luas 62.218 M2 danGambar Situasi tanggal 13 Nopember 1987, No. 151/B/1987 ;won 22222 $22 92222222222 = 222222 $$ === === === == === == === Dengan lampirandokumen/suratsurat sesuai dengan tanda terima No. 131/ 1/TS/PHT/2003,tanggal 23 Januari 2003 sebagai berikut : Asli Akte Pemindahan dan Penyerahan tanggal 11 September 1964 No. 56; Fotocopy Surat Perusahaan

Negara Kereta Api tanggal 17 Juni 1967 No. 0048/BB/67/BT.0495/67/B.6 ; 72729222222 oonAsli surat dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) perihal permohonan menambahbangunan dan sewa tanah tanah tanggal 3 Januari 1971 No.

Negara Kereta Api tanggal 17 Juni 1967 No. 0048/BB/67/BT.0495/67/B.6 ; 72722222222 nnn n=Asli surat dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) perihal permohonan menambahbangunan dan sewa tanah tanah tanggal 3 Januari 1971 No.

Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tg 1421967 ;27. KTP an.Anis Alwainy;28. Surat Permohonan Hak, tgl 2312003 ;29. Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No. B.1189/77, tgl 1021977;30, Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No. Dph6/492/6/79, tgl 1461979 ;31. Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl 2112002;32. Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No. 107/1.711, tgl552003;33.

Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tgl 1421967 ;62. Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No.B.118/71, tgI 311971 ;63, Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api Na.B.1189/77, tgI 1021977 ;64. Daftar Pernbebasan rumahrumah liar di Komplek Wisma DwiputraMetropolitan tgl. 1251979;65. Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79, tgI 1461979 ;66.67.68..