2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Kab.Boyolali Tahun 2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, WakilKetua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atasPenggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkandan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANmy BL NOMOR TGL NOMOR TGL wea1 MAR 73/P.BAUm2004 10314 26/1/2004 20304 1.125,000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belumdisahkandan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.Halaman31dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ; Pada bulan Maret sampai

dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhaktidicairkanoleh bagiankeuanganberdasarkansurat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: NOBLNSPMBUKTIPENGELUARAN NOMORTGLNOMOR TGLJUMLAH MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.

Merangin tentang APBD Kabupaten Merangin T.A 2003.Foto Copy Surat Nomor : 173.1/983/DPRD/2004 tanggal 10 Nopember2004 tentang Penagihan dan Penyetoran dan selanjutnya tidakdianggarkan dalam APBD. Kepada Sdr. Burhanuddin Ibrahim Dkk.Sebanyak 40 Lembar.22.Foto Copy Surat Nomor : 991/157/DPRD/2005 tanggal 20 Juni 2005Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 362 K/Pid.Sus/2009tentang percepatan Tindak Lanjut Hasil BPK RI. Kepada Sadr.Burhanuddin Ibrahim Dkk.

Merangin tentang APBD Kabupaten Merangin TA 2003 ;Foto Copy Surat Nomor : 173.1 / 983 / DPRD / 2004 tanggal 10Nopember 2004 tentang Penagihan dan Penyetoran dan selanjutnyatidak dianggarkan dalam APBD kepada Sdr. Burhanudin Ibrahim dkksebanyak 40 lembar ;Foto Copy Surat Nomor : 991 / 157 / DPRD / 2005 tanggal 20 Juni 2005tentang percepatan Tindak Lanjut Hasil BPK RI kepada Sdr.

2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Kab.Boyolali Tahun 2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, WakilKetua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atasPenggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belumdisahkandan Terdakwa mengetahui bahwa161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ;berdasarkanSurat Mendagri No.

Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhaktidicairkanoleh bagiankeuanganberdasarkan suratNo.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: NOBLNSPMBUKTIPENGELUARAN NOMORTGLNOMOR TGLJUMLAH MAR 73/P.BAU/III/2004 1031426/I11/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.

Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahuibahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran No. 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana PurnaBahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan suratkepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkandan Terdakwa mengetahui bahwa161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ;berdasarkanSurat Mendagri No.

./2021/ PT.BTN172.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 43D berisikandengan berat netto 1,3688 gram.173.1 (satu) bungkus plastik bening kode 44A berisikandengan berat netto 1,3613 gram.174.1 (satu) bungkus plastik bening kode 44B berisikandengan berat netto 1,3768 gram.175.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 44C berisikandengan berat netto 1,3906 gram.176.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 44D berisikandengan berat netto 1,3767 gram.177.1 (satu) bungkus plastik bening kode 45A berisikandengan berat

Satu) bungkus plastik bening kode 42C berisikandengan berat netto 1,3969 gram.168.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 42D berisikandengan berat netto 1,3803 gram.169.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43A berisikandengan berat netto 1,3991 gram.170.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43B berisikandengan berat netto 1,3461 gram.171.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 43C berisikandengan berat netto 1,3673 gram.172.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 43D berisikandengan berat netto 1,3688 gram.173.1

2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Kab.Boyolali Tahun 2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, WakilKetua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atasPenggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolaliNo.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkandan Terdakwa mengetahui bahwa161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;berdasarkanSurat Mendagri No.

Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhaktidicairkanolehbagiankeuanganberdasarkansurat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNo; BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAUMI/2004 10314 26/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.

Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahuibahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana PurnaBahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan suratkepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNo BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAUMI/2004 10314 26/11/2004 20304 1.125,000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima:Halaman 31 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. marsudi;67.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004, tanggal 16Februari 2004, perihal : Permohonan Realisasi Dana PurnaBhakti Anggota DPRD Kab.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab.Boyolali.Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihalDana Purna Bakti DPRD.Page 43 of 24765.66.67.68.Go.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.Pengadilan Tipikor SemarangSurat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli2005 Perihal Tindak Lanijjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IVYogyakarta.Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab.Boyolali;Page 236 of 24764.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.ee78.79.80.81.82.83.Pengadilan Tipikor SemarangSurat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihalDana Purna Bakti DPRD;Surat Sekretariat DPRD Kab.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRDKab. Boyolali;Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004perihal Dana Purna Bakti DPRD;Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IVYogyakarta;Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. marsudi;Surat Tanda Setoran UAng Rp. 25.000.000, atas nama Drs.

2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Kab.Boyolali Tahun 2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, WakilKetua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua danAnggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atasPenggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkandan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran No. 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDHalaman 23 dari 171 Putusan Nomor: 59/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas; Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana PurnaBahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan suratkepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkandan Terdakwa mengetahui bahwa161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggarantunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan ;berdasarkanSurat Mendagri No.

Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhaktidicairkanoleh bagiankeuanganberdasarkansurat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNo; BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAUMII/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No

Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua,Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun2004;Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketuadan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004:Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas PropinsiJawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 diSekretariat DPRD Kab.Boyolali;Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan22setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai100%terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dansetelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai100%terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dansetelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1/BA/APBDTKP/XII/2011tanggal 28 Desember 2011 pada intinya menjelaskan pihak kedua (rekanan)berhak mendapatkan pembayaran angsuran III dan IV sebesar Rp.2.625.333.480,00 dengan PT Marintek memberikan jamman Bank berupa BankGaransi No.5218/XII/2011/BII/CPC dan Jaminan Pemeliharaan Nomor : B.1739XIV/KC/ADK/12/2011 ;adalah sdr. WIDODO atas permintaan sdr.

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dansetelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda23keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukankarena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrak karenatelah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepadarekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukanpembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dansetelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100%terlebih dahulu.36Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatanprestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaanbaru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrak karena telah diaturketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepada rekanandengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukanpembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

2011 dari Pejabat KPA ;Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan III Nomor : 246.2/BAP/APBD.TKP /XI/2011tanggal 16 Desember 2011 berikut lampirannya dimana prosentase pekerjaan saat itu103adalah 93,54 % yang ditandatangani oleh rekanan, seluruh anggota Panitia PemeriksaHasil Pekerjaan dan mengetahui KPA ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II Nomor : 246.10/BAST/APBDTKP/XII.2011tanggal 17 Desember 2011 berikut lampirannya yang ditandatangani oleh rekanan danKPA ;Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(PHO) Nomor : 255/BAST/APBDTKP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang padaintinya menyatakan realisasi pekerjaan 100 % ;139Surat Pernyataan Nomor : 255.1/SUKET/APBDTKP/XH/2011 tanggal 30 Desember2011 yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan yang seharusnya selesaiselambatlambatnya tanggal 30 Desember 2011, sedangkan kenyataannya selesai dandiserahkan pada tanggal 30 Desember 2011 sehingga dinyatakan Tidak Terlambat ;Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatanprestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaanbaru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrak karena telah diaturketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepada rekanandengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukanpembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal initidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III barubisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dansetelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

potongan dendaketerlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukankarena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrak karenatelah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepadarekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukanpembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita Acara PembayaranPekerjaan Nomor : 173.1

berupapotongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yangsemestinya hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaan barumencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrak karena telahdiatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisadibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengankondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu ; Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan BeritaAcara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasipekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukan karenapekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuankontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran keIll baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaantelah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IVdengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu ; Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan BeritaAcara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

yang semestinya hal ini tidakdapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehinggamelanggar ketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrakpembayaran ke Ill baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisiHalaman 16Put.No.72/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran keIV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu ; Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

potongandenda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidakdapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehinggamelanggar ketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrakpembayaran ke Ill baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisipekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran keIV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu ; Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

potongan denda keterlambatan prestasi pekerjaan yangsemestinya hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54%sehingga melanggar ketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrakpembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaantelah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengan kondisipekerjaan selesai 100%terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1/BA/APBDTKP/XII/2011 tanggal 28Desember 2011 yang ditandatangani Ir.

potongan dendaketerlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapat dilakukankarena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggar ketentuan kontrakkarena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaran ke III baru bisa dibayarkankepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya barudilakukan pembayaran ke IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100%terlebih dahulu ;Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

Oleh karena itu,Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).B TERGUGAT I ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SHMNO. 289 DAN SHM NO. 173 DAN PENGGUGAT SAMA SEKALITIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SHM NO. 289 DAN SHM NO.173.1 Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat padahalaman 6 paragraph 2 gugatan a quo yang menyatakan bahwaTergugat

Oleh karenaitu, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).C TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV SAMA SEKALITIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADASAAT PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SHM NO.289 DAN SHM NO. 173.1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Penggugat padaposita paragraph 4 halaman 6 sampai s/d paragraph

ARIS TURISNADI, namun kKenyataannya baik Panmusmaupun Rapat Paripurna yang membahas surat tersebuttidak pernah ada, karena berdasarkan Nota Dinastanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 173.1/34 Sekwan/2006perihal pengajuan permohonan biaya rapat rapat DPRDKab. Pandeglang, tidak ada pengajuan biaya rapatParipurna yang ada pada tanggal 22Agustus 2006 adalah kegiatan Rapat dengar PendapatKomisi A DPRD Kab. Pandeglang dengan LSM danPerwakilan Masyarakat Picung yang juga dihadiri olehKetua DPRD Kab.

DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan didalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 04 Desember 2003;e Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggaitersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada BupatiBanggai sesuai dengan surat Nomor 173.1/1000/DPRD tanggal 04 Desember2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran Eksekutif;e Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRDKabupaten Banggai disepakati,

Hal tersebut melanggar ketentuan kontrak bahwapembayaran ke III baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisipekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran keIV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1/BA/APBDTKP/XII/2011 tanggal 28Desember 2011 yang ditandatangani oleh KPA yang pada intinya menjelaskanbahwa pihak kedua (rekanan) berhak mendapatkan pembayaran

denda keterlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidakdapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak bahwapembayaran ke HI baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisipekerjaan telah selesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IVdengan kondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

potongan dendaketerlambatan prestasi pekerjaan yang semestinya hal ini tidak dapatdilakukan karena pekerjaan baru mencapai 93,54% sehingga melanggarketentuan kontrak karena telah diatur ketentuan dalam kontrak pembayaranke II baru bisa dibayarkan kepada rekanan dengan kondisi pekerjaan telahselesai 100% dan setelahnya baru dilakukan pembayaran ke IV dengankondisi pekerjaan selesai 100% terlebih dahulu.Pembayaran lunas tersebut dilakukan dengan menggunakan Berita AcaraPembayaran Pekerjaan Nomor : 173.1

kegiatan Peningkatan danPembangunan Saluran pengairan dan Drainase; Anggaran29.032.368.183 s.d bulan : 2017: 171.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan AdministrasiPekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (LaporanStatis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahandan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan danPembangunan Saluran pengairan dan Drainase ; anggaran :8.756.207.598 s.d bulan : 2018: 172.1 (satu) buah buku catatan berwarna coklat tua dengan tulisanUMI AKHSANTI: 173.1