Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Putusan Nomor 1060/B/PK/Pjk/2017diuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui SistemPDE Kepabeanan, menyebutkan:Halaman 28 dari

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:"1.

Hal ini berbeda dan bertentangan dengan Pasal2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikanpada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanHalaman 30 dari 47 halaman.

MAHMUDDIN (Penggugat No. 12).3.1.11. MUHAMMAD LUTFI BIN H. MAHMUDDIN(Penggugat No. 13).3.2. HJ. SAIPA BINTI SINONGKO (Penggugat No. 1).3.3. MUZAKKIR BIN SINONGKO (Penggugat No. 2).3.4. H. ABD. AZIS BIN SINONGKO (telah meninggal dunia padatahun 2005), dan dari perkawinannya dengan perempuan HJ.MANTASIA (masih hidup) diperoleh 6 (enam) orang anak, yaknisebagai berikut :3.4.1. NUR NAJEMI BINTI H. ABD. AZIS (Penggugat No. 14).Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.

Hal ini berbeda dan bertentangan dengan PasalHalaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/20172 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikanpada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB yang Disampaikan

Hal iniberbedadanbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Sintai Industri Shipyard (Penetapanhalaman 41 alinea 1);3.1.11 Bahwa sampai dengan perkara a quo disidangkan ternyatapermohonan Cheng Yong Chien tersebut belum dilaksanakanapakah status perseroan PT.

(satu) unit jemuran besi yang ditafsir Rp.150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah);3.1.8. 1 (satu) set galon + meja yang ditafsir Rp.100.000, (seratusribu rupiah);3.1.9 1 (satu) set kitshen set yang ditafsir R.p.200.000, (dua ratusribu rupiah);3.1.10. 1 (satu) buah hiasan dinding yang ditafsir sehargaRp.100.000, (seratus ribu rupiah);3.1.11. 1 (satu) buah ambal yang ditafsir Rp.400.000, (empat ratusribu rupiah);3.1.12. 1 (satu) unit meja belajar kursi yang ditafsir R.p.250.000,(dua ratus lirna puluh

Disamping itu pula Identitas Obyek Sengketa rekonpensi point3.1 tidak cukup jelas.Misalnya, tidak jelas apa warna dan bahan serta merk kursi sofapoint.3.1.1; Tidak jelas apa merk kursi santai putar point.3.1.2; Tidak jelasapa merk mesin cuci point.3.1.4; Tidak jelas apa merk Spring Bedpoint.3.1.6, 3.1.7 dan 3.1.8, Tidak jelas apa merk Tape Dek point. 3.1.11;Tidak jelas apa merk Kulkas point.3.1.12; dan tidak jelas pula apa merkkompor gas point.3.1.14;2.

Diterbitkan Yayasan LPMB,Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, halaman 1112point 3.1.11, Konstruksi Pelat Rusuk;Fotocopy sesuai dengan aslinyaLaporan pengeluarandan Target Keuntungan dan missing target kerugian yangdikeluarkan PT. Duitemoro DWHalaman 25 Putusan No.15/Pdt.SusPaten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst19. BuktiT17A : Fotocopy sesuai dengan copyanPublikasi TabloidMingguan BINTANG HOME edisi 39/722 Februari 2005dengan judul KERATON Pengganti Plat Lantai Betonhalaman 24;20.

Tanggal 03 Maret 2009, Penetapan DPT, denganjumlah 198.005 mata pilih, sesuai yang tertuangdalan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 11/KPUKOTA/III/2009; 3.1.11. Tanggal 09 April 2009, Penyempurnaan DPT Pascaberlakunya Perppu Nomor Ol Tahun 2009, denganjumlah 201.136 mata pilih, sesuai yang tertuangdalan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 11/KPUKOTA/III/2009; 4.

telah berdiri 28 unit ruko,padahalhanya 26 unit ruko,dan posita No.3.1.6 Penggugat menyebutkan telah bangun22 ruko padahal salah / tidak benar yang sebenarnya hanya 21 buah,hal inimenunjukkan Penggugat tidak mengerti dan mengetahui sdebenarnya itupunsudah dijual dan Penggugat menyetujuinya dan dalam masa perkawinan.Putusan Nomor 0369/Pat.G/2016/PA.PIg Halaman 56 dari 62 HalamanBahwa posita 3.19 dan 3.1.10 objek tersebut telah di Hipotikan melaluiBank Panin yang di setujui olen Penggugat posita 3.1.11

Bukti T.3.1.1: Fotokopi Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 29 Maret 2018yang dibuat di Notaris Septidarson;Menimbang, bahwa Bukti T.1.1.II telah bermaterai cukup namun tidakdiperlinatkan Salinan aslinya sehingga sesuai dengan fotokopi dari fotokopimaka dapat dipertimbangkan selama memiliki relevansi dengan alat buktilainnya, sedangkan Bukti T.2.1.1 dan Bukti T.3.1.11 telah bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II telahmengajukan 9 (Sembilan

Raya Senjoyo III/5 ;3.1.11. Jl. Senjoyo V / 14 Kel. Bugangan, Kec.Semarang Timur, Kota Semarang seluas 40M? denganSHM No. 1839 dan batasbatasnya sebagai berikut :Sebelah utara : tanah kosong ;Sebelah timur : Ji. Senjoyo Ill/4 ;Sebelah selatan: Jl. SenjoyoIf &Sebelah barat : Jl. Tanah kosong/ lorong ;3.1.12. Jl. Indraprasta Raya No. 42 Kel. Pendrikan LorKec. Semarang Tengah, Kota Semarang seluas 272M? dan batasbatasnya sebagal berikutSebelah utara : Jalan;Sebelah timur : Jl.

Bahwa dengan demikian dalam hal Penggugat inginmengajukan gugatan, gugatan tersebut seharusnya ditujukankepada pihak yang menjual tanah kepada Tergugat I.3.1.11. Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dijelaskantersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacaterror in persona dan oleh karena itu maka sudah sepatutnyagugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.Plurium Litis Consortium3.2.1.

upayapenyelesaian melalui upaya administrasi berupa Keberatan danBanding Administrasi, Kepada Atasan Penggugat ;3.1.10 Bahwa pada faktanya Pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan TUNBandung oleh Para Penggugat dengan tanpa mengajukanpenyelesaian melalui upaya administratif terlebih dahulu,malahPenggugat langsung mengajukan gugatan atas objek sengketaperkara Nomor 52/G/2017/PTUNBDG tanggal 18 April 2017 yangtelah beberapa kali diperbaiki terakhir tanggal 22 Mei 2017 diPengadilan Tata Usaha Negara Bandung; 3.1.11

No. 261 a/n Siska Damayanti (anak Pemohon dengan Termohon) ;

3.1.11. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, luas 352 m2 terletak di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara, SHM. No. 01698 a/n Siska Dayanti (anak Pemohon dengan Termohon) ;

3.1.12. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, luas 165 m2 terletak di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara, SHM. No. 01374 a/n Sri Sukowati (Termohon) ;

3.1.13.