Permohonan Alokasi Anggaran Persiapan Pemilu 2014, beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 932-KEP Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013;7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 210/SP/Set/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 03-KEP Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014, tentang Pengangkatan Bendahara APBD

Bawaslu Provinsi Papua Barat;9. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penganggaran APBD;10. 4 (empat) lembar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;11. 2 (dua) rangkap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 17 Maret 2014, antara Drs.

Pemilihan Umum Kecamatan;24. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun 2014;25. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/18/1/2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014;26. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954/61/3/2014 Tahun 2014 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana APBD

Tahun Anggaran 2014 dilingkungan SKPD Provinsi Papua Barat;27. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Dana Hibah APBD Bawaslu Tahun Anggaran 2014;28. 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 09 April 2014;29. 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 13 April 2014;30. 1 (satu) bundel tiket-tiket pesawat;31. 1 (satu) eksemplar bill-bill hotel;32. 3 (tiga) buku kwitansi-kwitansi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

PB MUHAMADIDRUSRp. 37.500.000, Bayar biaya Operasional Bulan MaretBENDAHARA APBD Bawaslu Prov.

PapuaBarat , dan untuk melengkapi persyaratan berupa: Proposal asli/awal Fotocopy KTP Sekertaris dan Bendahara APBD Nomor rekening APBD BAWASLU Prov. PB Fotocopy buku tabungan SK Sekertaris Bawaslu Prov. Papua Barat SK Bendahara APBD Rincian Rencana Penggunaan Dana HibahBahwa selanjutnya setelah disetujui untuk memberikan bantuan dana hibahkepada BAWASLU Prov.

PB MUHAMADIDRUS6 Bayar biaya Operasional Bulan Maret Rp. 25.000.000,BENDAHARA APBD Bawaslu Prov.

Papua Barat Nomor : 03KEP tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014Tentang Pengangkatan Bendahara APBD Bawaslu Prov.

Dana APBD Tahun2013 Prov.

(copy)1 (satu) bundel DPA PPKD APBD tahun 2013 (Asli)1 (satu) bundel DPA PPKD APBD P tahun 2013 (Asli)DISITA DARI Drs.

/VIIV2013 tanggal29 Desember 2013 perihal Laporan Kegiatan APBD 2013.125.

tanggal 1 Desember 2013 Laporan KegiatanHibah APBD 2013.140.

FISIK / APBD / 2011 tanggal 18 Oktober2011;Bahwa kemudian Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHTYANGAN) membuat Surat Perjanjian Pemborongan (SubKontrak IT) No.1697.02 / SUB.KONT.FISIK / APBD /2011 padatanggal 20 April 2011;Bahwa Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHIYANGAN) kemudian membuat Addendum 03 SuratPerjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Terhadap addendum 02)Nomor : 03 /ADDENDUM / KONT.FISIK / APBD / 2012 tanggal13 Februari 2012;Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09

FISIK / APBD / 2012 tanggal29 Oktober 2012;Bahwa atas addendum tersebut diatas, Tergugat II dan Penggugat(PT.FAJAR PARAHTYANGAN) membuat Surat PerjanjianPemborongan (Sub Kontrak IV) No.1697.04/XI/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2012 pada tanggal 1 Nopember 2012;Bahwa Tergugat II dan Penggugat (PT.FAJARPARAHTYANGAN) kemudian membuat Surat Perjanjian KerjaKonstruksi Harga Satuan (Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;Bahwa Tergugat II secara sepihak telah melakukan

FISIK/ APBD / 2010 tanggal 8Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;Menyatakan untuk tidak mencairkan Jaminan Uang Muka PelaksanaanPEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA 1697/ KONT.

FISIK/ APBD / 2010 tanggal 8Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V) No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;2 Menyatakan untuk tidak mencairkan Jaminan Uang Muka PelaksanaanPEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA 1697/ KONT.FISIK/ APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010, sampai dengan Sub.Kontrak Sub Kontrak V)No.1697.05/IV/SUB.KONT.FISIK/ APBD/2013 pada tanggal 11 April 2013;3 Menyatakan Tidak Melakukan Denda atas PEMBANGUNAN JEMBATANBRAWIJAYA;4 Menyatakan Tidak memasukkan

FISIK /APBD/ 2010 pada tanggal 8 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat II selakupejabat Pembuat Komitmen dengan PT.

Anggrek KP/APBD DirekturTaman P/2016, Dewi Yanitanggal 14November2016Total 1.883.151.80.

/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Ahmad Yani, nomor Kontrak/SPK : 183/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Paus, nomor Kontrak/SPK :217/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Kartini, nomor Kontrak/SPK :163/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.44 dari

:181/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.45 dari 75 hal.

/ SPK : 241/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Badak, nomor Kontrak/SPK :210/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Bhakti, nomor Kontrak/SPK :199/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Anggrek Taman, nomorKontrak/SPK : 238/ SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu

, nomorKontrak/SPK : 158/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Ronggowarsito, nomorKontrak/SPK : 195/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Sumatera, nomorKontrak/SPK : 178/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.62 dari 75 hal.

Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita cermati alurpenyusunan dan penetapan APBD:a Bahwa Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerahbersamasama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD (vide: pasal Pasal21 ayat (1) PP Nomor: 105/2000 dan pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 29 Tahun 2002);b Bahwa Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 17 Ayat (1), Kepala Daerah menyusun Strategi dan PrioritasHal. 25 dari 37 hal. Put.

(vide: Pasal 21 ayat (2) PP no. 105/2000 dan Pasal 18 ayat (1) KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002);e Bahwa Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 Ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerahdalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.

(vide: Pasal 22 ayat (3) KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002);k Bahwa Bagian Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerahberkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.

(vide: Pasal 22 ayat (2) PPno. 105/2000);261 Bahwa Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalamayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD (vide: Pasal 22 ayat (3) PP no.105/2000);m Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui olehDPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD palinglambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Bapats shoeskaren Reuetre dan cobst Rais Arab Kebijakas" Uma APS DSurnnegt = priors RAPED GaNom keusug2ct: APBD Pejabdaras APBD pattai3) Bahwa terkait dengan Dana Persiapan Pensiun untuk Anggota Dewan Paling lambat tulansenudiah PanermpanAPBN Paling lambert 1 bulanwetelal Peuetapas APBD Perwakilan Daerah Kabupaten Batang Periode 19992004, dari prosespengusulan anggaran hingga dana tersebut dibagikan adalah sebagai berikut:a Bahwa Bupati Batang mengirim surat Nomor: 900/1157 tanggal 7 Oktober2003

APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihalPermohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P.

APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 419/EK/II.1/2011 tanggal 20 September 2011perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBDSU 2012 ;Nota Dinas Nomor 458/Ek/Il.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Hal. 32 dari 135 hal. Put.

APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 419/EK/II.1/2011 tanggal 20 September 2011perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBDSU 2012 ;Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P.

APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihalPermohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 danAPBD SU 2012 ;Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.

APBD SU 2011 dan APBD SU 2012;Nota Dinas Nomor 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012;Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihalPermohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal :Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU2012 ;Hal. 132 dari 135 hal. Put.

Benteng) tentang pembahasan APBD TA.2019 Hari senin tanggal 10 Desember 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kab.

Selanjutnya diadakan rapat paripurna pandangan akhir praksiterkait Perda APBD Kab. Bengkulu Tengah8. Ketua TAPD membawa pagu anggaran APBD Kab. Benteng keGubernur untuk di verifikasi9. Setelah pagu diverifikasi oleh Gubernur dan dikembalikan(disetujul) baru anggaran APBD tersebut dapat digunakan.Bahwa Anggaran APBD Kab.

Selanjutnya diadakan rapat paripurna pandangan akhir praksi terkaitPerda APBD Kab. Bengkulu Tengah8. Ketua TAPD membawa pagu anggaran APBD Kab. Benteng keGubernur untuk di verifikasi9.

juta rupiah) sebagaijasa pengesahan Anggaran APBD 2018;Bahwa Kesepakatan pengesahan APBD P 2018 saksi bersama dengansaksi BEBIN AFRIDI menemui terdakwa diruangan Ketua Komisi DPRDKab.

Benteng dalampenyusunan APBD Kab. Bengkulu Tengah dalam pembuatan APBDadalah :1. APBD tahun 2018a. Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang PedomanPenyusuan APBD TA. 2018;b. Peraturan Presiden Nomor : 107 tahun 2017 tentangrincian APBN Tahun 2018.2. APBD P 2018a. Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang PedomanPenyusuan APBD TA. 2018Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bglb. Peraturan Mentri Keuangan tentang Besaran DanaTransfer ke Daerah.c.

Benteng dalampenyusunan APBD Kab.

Pematang Siantar 2018 Nomor : 459/SPK-PSU.11/DPR/2018 tanggal 22 Oktober 2018 pekerjaan pembaharuan interior di kantor Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000,-

Interior di kantor Walikota Pematang Siantar Nomor 123/SPK-PSU.11/DPRKS/2018 dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000,-

Medan Tahun 2018 Nomor : 472/SPK-PSO:11/BPBSU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 pekerjaan pembangunan pagar dan renovasi bangunan di kantor BPBD Sumatera Utara;

dan renovasi bangunan di kantor BPBD Sumatera Utara;

: 483/SPK-PSO:11/BPBSU/2018 tanggal 12 November 2018 pekerjaan kamar MES lantai 1 di kantor BPBD Sumatera Utara;

1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 15/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara ;8) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 03/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di

Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp.53.680.000,- ;9) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 14/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp.69.489.000,- ;10) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 17/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/ Material Paket 5

Krapyak alamat : Tahunan RT 02 RW 02 Jepara ;16) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 19/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp.52.650.000,- ;17) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 44/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatan marka

Bangsri ;- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 03/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Renging-Pulodarat dengan beton dengan nilai Rp.93.797.000,- ;- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 46/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.

Pelita Sakti Mandiri ;64) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan ;65) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri ;66) 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

Dasar pemotongan jaminan pemeliharaan ini adalah PetunjukTeknis Bupati tentang Pelaksanaan APBD Kab.

Kontrak Nomor : 050/28/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009,Pekerjaan Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang, nilai kontrak Rp.80.369.000, CV. Kurnia Jaya:1. Kontrak Nomor : 050/30/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal19 Mei 2009,Pekerjaan Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18, nilai kontrakRp. 62.599.000,2. Kontrak Nomor : 050/11/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal19 Mei 2009,Pekerjaan Pengadaan bahan/ material pembuatan talud JI.

Kontrak Nomor : 050/46/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal21 September2010, Pekerjaan Pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Keling Paket 1, nilaikontrak Rp. 80.982.000,2. Kontrak Nomor : 050/03/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010,Pekerjaan Pemeliharaan jalan RenggingPulodarat dengan beton, nilai kontrakRp. 93.797.000, CV. Purnama Jaya:1. Kontrak Nomor : 050/05/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pemeliharaan J. Wilayah Kec.

Kontrak Nomor : 050/09/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Tahunan Paket 3, nilai kontrak Rp. 79 35.853.000,2. Kontrak Nomor : 050/01/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Keling, nilai kontrak Rp.32.859.000,CV. Praba Jaya Mandiri :1. Kontrak Nomor : 050/58/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec.

Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se kabupaten:Pengadaan Bahan/ Material Paket 6 dengan Surat Perjanjian PemboronganNomor : 050/ 18/ Kontrak/ Pemel/ APBD/ 2009 tanggal 19 Mei 2009dengan nilai kontrak sebesar Rp.88.848.000, sumber dana : DAK&sharing APBD ;2.

Pemerintah Kabupaten Bantul yangditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun2010 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 danPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBD BantulTahun Anggaran 2011 untuk APBD Perubahan Kabupaten Bantul 2011;Bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 selanjutnya telahdijabarkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 untukAPBD 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011 untukAPBD Perubahan 2011;

Bahwa dari penjabaran APBD tersebut diatas selanjutnya Belanja HibahKONI Tahun 2011 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Nomor : 914/02/DPKAD/2010 untuk APBD 2011 dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/69/DPKAD/2011 untuk APBDPerubahan 2011 dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor :921/02/DPKAD/2011 untuk APBD 2011 dan SPD Nomor921/273/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011;Bahwa Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah antara PemerintahDaerah Kabupaten Bantul selaku

dianggarkan padaanggaran Belanja Tidak Terduga baik APBD Kabupaten Bantul 2016 dan2017;A.

tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 adalah kadaluwarsa,sebab bentuk hukum Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun2017 massa berlakunya diawal tahun yakni pada tanggal 1 Januari sampaidiakhir tahun 31 Desember, sehingga dalam kasus a quo Perda APBDtahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi dan telahterbit produk keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul yakni Perda APBDtahun 2018, yang sekarang ini masih berlaku dan berjalan sebagaipedoman belanja dan pengelolaan keuangan daerah

Eksepsi Peremptoria Temporis (kadaluwarsa);Bahwa gugatan Penggugat terhadap pengembalian dana hibah yangmendasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugatdianggap tidak melaksakan Perda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun2017 adalah kadaluwarsa sebab bentuk hukum Perda APBD tahun 2016 danPerda APBD tahun 2017 masa berlakunya di awal tahun yakni pada tanggal1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember sehingga dalam kasus a quoPerda APBD tahun 2016 dan Perda APBD tahun 2017 sudah tidak berlakuHalaman

Jepara tahun 2010 yangdibiayai dari APBD Kab.

KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan PemeliharaanPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanpengadaan bahan/material pengecatan marka jalan (paket 2) dengannilai Rp. 48.769.000, ; 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan PrasaranaFisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalanCemoro Cilik Ngasem Kec.

Pelita Sakti Mandiri ; 65) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan ; 66) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap diKec. Bangsti ; 67) 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi RekeningBank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

Pelita Sakti Mandiri ; 65) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan; 66) 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap diKec. Bangsri ; 67) 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi RekeningBank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

DIK 2001.10.Buku Kas per pasal 24 buku.11.Buku Kas Umum (xxxx) V.12.SPMU per pasal 24 buku.13.Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Keputusan Bupati Nomor : 5 Tahun2001).14.Perda Nomor: 1 Tahun 2001 tentang APBD.15.Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16.Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17.PKD 2001.Hal. 17 dari 100 hal. Put.

dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 diterbitkandalam suatu Peraturan Daerah tentang APBD, yaitu :a.

tentang pelaksanaan APBD (vide alat bukti TDW.5),sebagaimana tersebut di bawah ini :a.

kata SekretarisDewan "aman, tidak bertentangan dengan hukum"* draft anggaran dari eksekutif berdasarkan Undang Undang Nomor : 22Tahun 1999* APBD sudah ijin dari Gubernur* APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah* APBD adalah sahHal. 75 dari 100 hal. Put.

No.1682 K/Pid.Sus/2014Pelaksnaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alatbukti TDW.21)e. Petunjuk Pelaksanaan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002(vide alat bukti TDW.35)Bahwa telah dilakukan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Pekalongandan telah mendapat persetujuan dari DPRD, sebagaimana :a.

Siantar tanggal 1September 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja Ketuadan Anggota KPU Tahun 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang daftar rincian tunjangan kesejahteraan kerjaSekretariat KPU Tahun 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2004 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja AnggotaPPK dan Sekretariat tahun

bayarkan ke Kas Daerah Pematang Siantar.Bahwa benar setahun saksi tidak bias ada 2 (dua) sumber dana/ Keuanganuntuk kegiatan yang sama seperti : membayar uang Kehormatan (gaji)yang berasal dari APBN dan APBD (TA 2003 dan TA 2004), hanya yangdari APBN dibayarkan setiap bulan dan dari APBD dibayarkan setiap 3(tiga) bulan.Bahwa yang mengajukan Permohonan Bantuan Biaya Operational KPUKota Pematang Siantar TA 2003 dan TA 2004, kepada Pemerintah KotaPematang Siantar dari APBD adalah : Ketua PKU (Drs.

Kansi Saragih Rp. 36.000.000.Rp.192.000.000, Bahwa benar disamping dana dari APBN di atas ternyata adalagi danayang diminta dari APBD Kota Pematang Siantar TA 2004 yaitu : berupauang Kesejahteraan walaupun telah ditampung dalam APBN berupa uangkehormatan ; sehingga telah terjadi double anggaran, sehingga menurutBPH menyatakan supaya dana APBD dikembalikan.Bahwa benar sebelum pengajuan dana APBD Kota Pematang Siantarterlebin dahulu dilakukan Rapat Pleno antara Ketua KPU dan anggota,Sektretaris, untuk

Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja Ketuadan Anggota KPU Tahun 2003.494. Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang daftar rincian tunjangan kesejahteraan kerjaSekretariat KPU Tahun 2003.5. Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2004 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja AnggotaPPK dan Sekretariat tahun 2003.6.

Siantar tanggal 1September 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja Ketuadan Anggota KPU Tahun 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2003 tentang daftar rincian tunjangankesejahteraan kerja Sekretariat KPU Tahun 2003.Berita Acara Penggunaan Dana dari APBD Kota P.Siantar tanggal 1September 2004 tentang rincian tunjangan kesejahteraan kerja AnggotaPPK dan Sekretariat tahun

APBD.2. Belanja cetak buku keg. Penyusunan raperda ttg. 31.995.000,APBD.2. Belanja photo copy buku keg. Penyusunan APBD 32.750.000,keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.4. Belanja photo copy konsep buku Penyusunan 32.750.000,APBD keg. Penyusunan raperda ttg. APBD TA.2011.5. Belanja makan minum penyusunan APBD keg. 27.500.000,Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.6. Belanja makan minum penyusunan APBD keg. 21.250.000,Penyusunan raperda ttg. APBD TA. 2011.7. Honor panitia pelaksana keg.

Penyusunandaerah ttg perubahan APBD TA 2011.8.775.000, 11Belanja cetak konsep penyusunan APBD keg.Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA2011.48.125.000, 12Belanja fotocopy buku APBD keg. Penyusunandaerah ttg perubahan APBD TA 2011.34.980.000, 13Honor panitia pelaksana keg. Penyusunan daerahttg perubahan APBD TA 2011.288.500.000, 14Uang lembur keg.

Penyusunan daerah ttgperubahan APBD TA 2011.1.700.000, Belanja makan minum keg. Penyusunan daerahttg perubahan APBD TA 2011.22.500.000, Belanja cetak buku penyusunan APBD keg.Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA2011.23.625.000, 10Belanja makan minum lembur keg. Penyusunandaerah ttg perubahan APBD TA 2011.8.775.000, 11Belanja cetak konsep penyusunan APBD keg.Penyusunan daerah ttg perubahan APBD TA2011.48.125.000, 12Belanja fotocopy buku APBD keg.

Sragen TA. 2004.4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

Sragen TA. 2004.7. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2005.8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.9. 1 (satu) bendel lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab.

Sragen tahun 2005.10. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.11. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.12. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab.

Sragen TA. 2006.13. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.14. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.15. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

Sragen TA. 2006.16. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.17. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.18. 1 (satu) bendel Paraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

) Provinsi Sumut TahunAnggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (PAPBD) ProvinsiSumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan persetujuan terhadap LPJP APBDProvinsi Sumut TA 2014, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selakuPenyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 danangka 6 UndangUndang RI (UU RI) Nomor 28, Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Pst.persetujuan terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut denganGubernur Provinsi Sumut Nomor : 06/K/2013 dan Nomor : 188.44/527/KPPS/2013 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumuttentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012,yang kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebutdisahkan menjadi Perda Nomor 7, Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 ;

Persetujuan terhadapLPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012.

lima ratus riburuppialh) ; 2n anon anne a nee ceceSelanjutnya uang ketok LPJP APBD TA 2012 tersebut juga dibagikankepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut masa jabatan20092014, kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebutdisahkan menjadi Perda Nomor 7, Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 ; Uang ketok untuk pengesahan LPJP APBD TA 2012 yang berasal daripiniaaman Anwar Al Haq sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta

pengesahan, pembahasan APBD menjadi tertunda sampai 3 (tiga) kaliHal 59 dari 339 hal.

Sumatera Utara tahun 2013.c. 1 (satu) bundel fotokopi Bantuan APBD Prov.

Dana APBD Tahun2013 Prov.

SumateraUtara tahun 2013.c. 1 (Satu) bundel fotokopi Bantuan APBD Prov.

/2013 tanggal28 Desember 2013 perihal Laporan Kegiatan Hibah APBD 2013.122.

tanggal 29Desember 2013 perihal Laporan Kegiatan APBD 2013.125.

Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang TahunAnggaran 2005 tersebut di atas, dan terdakwa pada saat dilakukanpergantian Pemegang Kas per 15 Maret 2005 dari terdakwa kepadaPemegang Kas baru Sdr.

No. 1129 K/Pid.Sus/2009Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimanadalam :a) Pasal4 mengatur bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilakukansecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan yangberlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan asas keadilan dan kepatutan;b) Pasal 25 mengatur bahwa Tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelumditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkandalam Lembaran

Rembang sesuaikebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rembang No.1Tahun 2005 tentang APBD Kab.

Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab.Rembang Tahun Anggaran 2005 tersebut di atas, dan terdakwa padasaat dilakukan pergantian Pemegang Kas per 15 Maret 2005 dariterdakwa kepada Pemegang Kas baru Sdr.

Kabupaten Bengkulu Utara yaitu untuk APBD TahunAnggaran 2000 dan perubahan APBD TA. 2000, APBD Tahun Anggaran 2001dan perubahan APBD Tahun 2001, APBD Tahun Anggaran 2002 danperubahan APBD Tahun Anggaran 2002, APBD Tahun Anggaran 2003 danperubahan APBD Tahun Anggaran 2003, serta APBD Tahun Anggaran 2004seharusnya mempedomani ketentuan yang ada yaitu: UndangUndang RI Nomor: 4 Tahun 1999 tanggal 01 Februari 1999tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 34 ayat(3) huruf g menyebutkan bahwa

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2000;1.1. Anggaran Belanja DPRD;1.1.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2001;2.1. Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;2.1.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2003;4.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2003;5.1.

Indah Aris Mandiri sebanyak 14.400Kg dengan Nomor Kontrak 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11Januari 2019. 5. Pengadaan Kapur oleh CV. Aries Cahaya Utama sebanyak 100.000 Kgdengan Nomor Kontrak 800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari6. Pengadaan Racun Rumput oleh CV. Karya Solusi sebanyak 1.298 Literdengan Nomor Kontrak 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari7. Pengadaan Bibit Padi oleh CV.

Pupuk TSP, Pupuk KCL, Kapur, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan RacunRumput berakhir sesuai dengan Kontrak Nomor :1. 800/024/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Pupuk KCL sebanyak 13.250 Kg;2. 800/011/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Pupuk TSP sebanyak 13.250 Kg;3. 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Obat Hama /Insektisida sebanyak 1.121 Liter;4. 800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Pupuk

Urea sebanyak 14.400 Kg;5.800/005/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Kapur sebanyak 100.000 Kg;6.800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Racun Rumput sebanyak 1.298 Liter;7.800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019 untukPengadaan Bibit Padi oleh CV.

Trans.2019 tanggal 11Januari 2019; 800/017/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019;800/002/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/005/PL/APBDTrans.2019 tanggal 11 Januari 2019; 800/021/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11Januari 2019; 800/014/PL/APBD Trans.2019 tanggal 11 Januari 2019, sehinggaterdapat barangbarang berupa Pengadaan Pupuk Urea, Pupuk TSP, PupukKCL, Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida, dan Racun Rumput tidak disalurkankepada para penerima Hibah, adalah merupakan perbuatan melawan