Ditemukan 22348 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : apbn apud abd arbt ambo apid apad aped
Penelusuran terkait : Korupsi apbd; unsur setiap orang Pengadaan barang dan jasa; pabn Pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 20 Oktober 2012 — Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI
164 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., serta paraKetua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY sertaSekretaris Komisi APBD H.
    SUPARNO, S.Ip., MM., serta paraKetua Fraksi dan Ketua Komisi APBD JOEL PATTIPEILOHY sertaSekretaris Komisi APBD H.
    dan putusan sidang paripurnaDPRD tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan selanjutnyaditerbitkan PERDA mengenai APBD;Bahwa dengan bukti bari (novum) yang kami ajukan dapat membuat terangalasan kenapa tidak adanya koreksi atau langsung APBD (PERDA) tersebutdisahkan oleh Menteri Dalam Negeri dikarenakan di dalam APBD(PERDA) yang disampaikan kepada Mendagri maupun yang sudah disahkanmenjadi Peraturan Daerah yang di dalam APBD khususnya pada Pos MataAnggaran 2.14.1.1132 tersebut secara
    TA. 2001, APBDperubahan TA. 2001 dan APBD TA. 2002;Bahwa ketika APBD Provinsi Jawa Barat TA.2001 dan TA. 2002 yang didalamnya telahdianggarkan dana bantuan peningkatan kinerjaatau dana kavling bagi Anggota Dewan dalam posmata anggaran 2.14.1132, dan kemudian ketikadisampaikan ke Menteri Dalam Negeri RI ternyatatidak adanya pengkoreksian dari Mendagri atasusulan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran2001 dan 2002 bersifat global karena tidakmenguraikan secara terperinci adanya danabantuan peningkatan
    Maka Jaksa Penuntut Umum dapat menarik kesimpulan,APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran2001 dan 2002 yang diusulkan ke Menteri Dalam Negerihanya menyebutkan jumlah anggaran dan penempatannyapada pos 2.14 diperuntukkan untuk 9 (sembilan) kegiatansebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendagri No.110 Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang bentuk dansusunan APBD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — AJI SAMBODO, S.T., VS KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (dahulu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP)
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Kontrak, Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Pengawas Lapangan PadaKegiatan yang didanai APBN/DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah(BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2010 tanggal1 April 2010 Angka 7 Atas Nama Aji Sambodo, S.T., pada Lampiran IISurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten CilacapNomor 050/0203.A/20 tanggal 1 April 2010 Perihal Panitia PemeriksaPekerjaan Tahun Anggaran 2010;ll.
    ProvinsiJawa Tengah (BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kabupaten Cilacap Tahun2010 tanggal 1 April 2010 Angka 7 Atas Nama Aji Sambodo, S.T., padaLampiran Il Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Cilacap Nomor 050/0203.A/20 tanggal 1 April 2010 perihalPanitia Pemeriksa Pekerjaan Tahun Anggaran 2010 di dalamkonsiderannya telah mengacu pada PERDA APBD Kabupaten CilacapTahun Anggaran 2009 padahal seharusnya objek gugatan tersebutmelaksanakan PERDA APBD Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun2009 tentang
    Bahwa guna menjamin kelancaran serta tertid adminstrasiKegiatan APBN/DAK,APBD Provinsi Jawa Tengah 9BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kabupaten Cilacap, yang dikelolaoleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2010,perlu. adanya Kuasa Pengguna Anggaran dalam bidangPengawasan Pelaksanaan pekerjaan;b.
    Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 9 Desember2008 tentang penetapan APBD Tahun Anggaran 2009adalah tidak benar dasar hukumnya karena APBD tahun2009 =stidak ~dapat dijadikan dasar hukum pembuatanKeputusan atas Tahun Anggaran 2010 padahal Keputusantersebut dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2010;Bahwa dengan demikian terbukti apabila objek gugatanHalaman 25 dari 34 halaman.
    Bahwa objek gugatan telah melanggar AsasKepastian Hukum . hal ini Penggugat buktikandengan mendasarkan pada bukti P1 berupa050/0203.A/20 tanggal 1 April 2010 tentangPembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak,Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan PengawasanLapangan Pada Kegiatan Yang DidanaiAPBN/DAK,APBD Provinsi Jawa Tengah(BK3/Eks.2P.0A) dan APBD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Ilyas, MM. yang ditujukan kepada Panitia Lelang Kewajaran HargaProyek APBD Kota Palembang, Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007 didaerah Kertapati Kota Palembang ;Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 ditandatangani Surat PerjanjianPemborongan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih TahunAnggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Booster Pump KecamatanKertapati Palembang Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007 tanggal 30 Juli2007 di daerah Kertapati di mana PT.
    Yahya llyas, MM. yang ditujukan kepada Panitia Lelang Kewajaran HargaProyek APBD Kota Palembang, Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007 didaerah Kertapati Kota Palembang ;Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 ditandatangani Surat PerjanjianPemborongan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih TahunAnggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Booster Pump KecamatanKertapati Palembang Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007 tanggal 30 Juli2007 di daerah Kertapati di mana PT.
    Kota PalembangSektor Air Bersih TA 2007 ;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 21 Juni 2007mengenai Pembangunan Booster Pump di Kecamatan Kertapati ;Surat Perjanjian Pemborong Proyek APBD Kota Palembang Sektor AirBesih Tahun Anggaran 2007 Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007tanggal 30 Juli 2007 ;Engineering Estimates PDAM ;Certificate Of Conformance No.
    Nomor : 001 A/KTR/APBD/PSDA/2007 ;22. Addendum Il Nomor : 001 B/KTR/APBD/PSDA/2007 ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Budi Susilo, MM.dan Terdakwa MT. Inuar Rasyid ;5.
    AMIR HAMZAH, S.Sos. dan saksiNURHAYATIselaku Bendahara Pengeluaran Subdin Sumber Air Bersih danPembantu Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kota Palembang terhadapProyek Booster Pump APBD Kota Palembang di Kec. Kertapati TahunAnggaran 2007 sudah dilakukan pembayaran sampai pembayaran masapemelihnaraan dan Proyek Pembangunan Booster Pump APBD KotaPalembang di Kec.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY
Tanggal 29 Desember 2017 — SUMARJOKO, SH. Kejaksaan Magetan
93 — 217
  • Kecamatan Kartoharjo- Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Magetan nomor 188/ 29 /kept./403.202/2014 tentang tim Pembahasan dan tim Penyusunan rancangan Kebijaksan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2015, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan.- 1 (satu) buku asli kebijakan umum perubahan APBD (KUP-APBD) TA. 2014- 1 (satu) buku asli prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD (PPAS-APBD) TA. 2014 (warna
    plafon anggaran perubahan APBD (PPAS-APBD) TA. 2014 (warna putih).- 1 (satu) buku copy Laporan keuangan per 31 Desember 2014.- Surat undangan ditujukan ke kepala SKPD di lingkungan Pemkab.
    Nomor : 005/183/403.202/2014 tanggal 9 Juni 2014 beserta daftar hadir.- 1 (satu) odner RKA APBD Th. 2014 bidang pemerintahan.- 1 (satu) bendel RKA APBD Th. 2014 kecamatan Karas.- 1 (satu) bendel RKA APBD Th. 2014 kecamatan ngariboyo.- 1 (satu) bendel RKA APBD Th. 2014 kecamatan magetan.- 1 (satu) bendel RKA APBD Th. 2014 kecamatan magetan.- 1 (satu) bendel RKA APBD Th. 2014 kecamatan lembeyan
    APBD TA.2014 HERU SISWANTO, S.Sos( Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kab.
    tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014.- Agenda Bupati magetan tanggal 1 Juli 2014.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
323 — 51
  • 2013, P APBD 2013, APBD 2014P APBD 2014 dan APBD 2015 ;Bahwa kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahanpengesahan baik LPJP maupun APBD/APBD P selalu ada permintaandari DPRD kepada Pemprov SU, yang sering di istilahkan dengan UangKetok.
    2014dan APBD 2015.
    APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul P.
    APBD ,1.382.100.000,....
    TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013,Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015seluruhnya Terdakwa Robert Nainggolan telah terbukti menerima uangseluruhnya berjumlah Rp.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Juni 2012 — TASIMAN, SH Bin SUMO SAPIJO
111 — 31
  • Laporan Panitia anggaran terhadap APBD Kab.Pati TA.2003 dan laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kab.pati terhadap Perubahan anggara APBD Kab.Pati tahun anggaran 2003 8. Pendapat akhir fraksi fraksi anggota DPRD Kab.pati tentang Nota Keuangan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.pati tahun anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003 9.
    Perda No.1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003 tentang penetapan APBD Kab.Pati TA 2003 berikut lampiran perda No.1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 200314. Keputusan Bupati pati No.3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang penjabaran Pendapatan Belanja Daerah kab.Pati TA 2003 ,berikut lampiran Bupati pati No.3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 200315.
    Perda No.11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 berikut lampiran Perda No.11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 200316. Keputusan Bupati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD TA 2003 ,berikut lampiran Keputusan Bupati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 200317.
    Perda Nomor 1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003 tentang Penetapan APBD Kab Pati TA 2003 berikut lampiran Perda No 1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003.40. Keputusan Bupati Pati Nomor 3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kab Pati TA 2003, berikut lampiran Keputusan Buptai Pati Nomor 3 tahun 2003 tanggal Pebruari 2003.41.
    Perda Nomor 11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003berikut Lampiran Perda nomor 11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003.42. Keputuasn Buptai Pati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentantang Penjabaran APBD TA 2003 berikut lampiran Keputusan Buptai Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.43.
    Kabupaten Pati Tahun 2003 dan sebesar Rp900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) pada APBD perubahan sehingga totalBantuan Pihak ke II dalam APBD Kabupaten Pati tahun 2003 sebesar Rp1.650.000.000, (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah ) pada PosAnggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD tahun 203 adalah :1.
    Penyusunan buku APBD sebesar Rp Rp 58.812.000,.
    Kabupaten Pati Tahun 2003 dan sebesar Rp900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) pada APBD perubahan sehingga totalBantuan Pihak ke III dalam APBD Kabupaten Pati tahun 2003 sebesar Rp1.650.000.000, (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah ) pada PosAnggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD tahun 203 adalah :1.
    Mengumpulkan bahan untuk penyusunan APBD Kabupaten Pati danAPBD Perubahan Kabupaten Pati.44b. Mengumpulkan bahan untuk menyusun konsep rencana Peraturan DaerahKabupaten Pati tentang APBD Kabupaten Pati dan APBD PerubahanKabupaten Pati.c.
    Jawa Tengahadalah mengevaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD danPertanggungjawaban APBD Kab.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
MUHAMAD IDRUS, S.H.
189 — 93
  • Anggaran Persiapan Pemilu 2014, beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
  • 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 932-KEP Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 210/SP/Set/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;
  • 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 03-KEP Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014, tentang Pengangkatan Bendahara APBD
    Bawaslu Provinsi Papua Barat;
  • 2 (dua) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penganggaran APBD;
  • 4 (empat) lembar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  • 2 (dua) rangkap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 17 Maret 2014, antara Drs.
  • 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/18/1/2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014;
  • 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954/61/3/2014 Tahun 2014 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana APBD
    Tahun Anggaran 2014 dilingkungan SKPD Provinsi Papua Barat;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Dana Hibah APBD Bawaslu Tahun Anggaran 2014;
  • 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 09 April 2014;
  • 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 13 April 2014;
  • 1 (satu) bundel tiket-tiket pesawat;
  • 1 (satu) eksemplar bill-bill hotel;
  • 3 (tiga) buku kwitansi-kwitansi;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan

    Papua Barat;Bendahara APBD : GETRIDA MANDOWEN, SE diangkat berdasarkan SKSekertaris Bawaslu Prov. Papua Barat Nomor : 03KEP tahun 2014 tanggal02 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara APBD Bawaslu Prov.Papua Barat; Bahwa dalam melaksanakan fungsinya BAWASLU Prov.
    PapuaBarat , dan untuk melengkapi persyaratan berupa: Proposal asli/awal:; Fotocopy KTP Sekertaris dan Bendahara APBD; Nomor rekening APBD BAWASLU Prov. PB; Fotocopy buku tab; SK Sekertaris Bawaslu Prov. Papua Barat; SK Bendahara APBD; Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah; Bahwa selanjutnya setelah disetujul untuk memberikan bantuan dana hibahkepada BAWASLU Prov.
    MUHAMAD IDRUS, sesuaikwitansi terlampirRp. 37.500.000, 20Bayar biaya Operasional Bulan JuniBENDAHARA APBD Bawaslu Prov.Papua Barat An.
    PapuaBarat , dan untuk melengkapi persyaratan berupa: Proposal asli/awal:; Fotocopy KTP Sekertaris dan Bendahara APBD;halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN.MnkNomor rekening APBD BAWASLU Prov. PB;Fotocopy buku tab;SK Sekertaris Bawaslu Prov. Papua Barat;SK Bendahara APBD;Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah; Bahwa selanjutnya setelah disetujui untuk memberikan bantuan dana hibahkepada BAWASLU Prov.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 1 April 2015 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
102 — 39
  • Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah DaerahKabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000, (enamratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun2004, dengan cara Sdr.
    : Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum Rp. 625.000.000, Pembayaran melaluidi Bagian Umum yang tidak dianggarkan Rp. 500.000.000,dalam APBD TA 2005Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp.1.875.000.000, Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000, ) Rp. 423.188.544, Total Dana APBD yang telah dikeluarkan+Rp.3.423.188.544,Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006yang telah dikeluarkan Pemerintah
    Yang setelah ditetapkanlahperubahan APBD 2004 dan dana tersebut telah diakomodir dalamPerubahan APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 1.250.000.000, (Satu MiliarDua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
    melalui di Bagian Umum Rp. 500.000.000,yang tidak dianggarkan dalam APBDTA 2005 Pembayaran melalui APBD Perubahan Rp. 1.875.000.000,TA 2005 di Bappeda Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Rp. 423.188.544,Bappeda(dikurangi pengembalian ke kas daerahRp.62.148.000,)Total Dana APBD yang telah Rp. 3.423.188.544,dikeluarkanBahwa dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2007 — Putus : 24-10-2007 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pid.B/2007/PN.Pkl
Tanggal 24 Oktober 2007 — DULMANAN bin RAMELAN
130 — 34
  • Pembukuan dan verifikasi ; Bahwa pada penyusunan APBD tahun 2001 saksi sebagaiKabag Keuangan duduk sebagai Sekretaris Tim PenyusunAPBD ; Bahwa tugas Sekretaris Tim Penyusun APBD antara lainadalah membantu Ketua Tim dalam hal ini Sekda dalammenyusun APBD, khususnya anggaran rutin ; Bahwa saksi dalam menyusun anggaran rutin memperolehdata dari masing masing dinas termasuk DPRD dalam halini Sekretaris Dewan ; Bahwa setelah semua draf masuk lalu) dibahas dalam TimPenyusun APBD selanjutnya dilaporkan
    dan melaksanakan tugaspengawasan ;Bahwa dalam penyusunan APBD, DPRD mempunyai tim yangnamanya Panitia Anggaran yang diketuai oleh Ketua DPRDsedangkan wakilnya adalah para wakil ketua DPRD dansekretarisnya adalah Ketua Komisi C ;Bahwa sebelum menyusun APBD terlebih dahulu Bupatimenyampaikan pengantar nota keuangan sebagai acuan APBD,pengantar nota keuangan tersebut memuat kebijakanpemerintah daerah untuk yang akan datang ;Bahwa secara gariS besar penyusunan APBD dimulai denganpengajuan RAPBD oleh
    Perlaksanaan APBD Tahun 2003 ;45.Perda No. iTahun 2003 tentang pokok pokok pengelolaankeuangan daerah ;46.SK pimpinan DPRD ........pelaksanaan anggaran 20012003(10 buku Sk) ;47.Nota keuangan APBD Tahun 2002 ;48.Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda APBD Tahun2002 (3 buku) ;49.Copy polis asuransi Bumi Putra dan Jiwa Sraya danperhitungannya ;50.
    2001 dan 2002 pada pos tunjangan khusus digit2211006 masing masing Rp. 275.940.000 dalam APBD 2003sebesar Rp. 137.970.000, ;Bahwa tunjangan khusus tersebut untuk APBD 2002 telahdirealisasikan secara bertahap melalui1.
    Juklak APBD Tahun 2001.13. Perda No. 1 Tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD Tahun 2001.15.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD IDRUS, S.H.
Terbanding/Terdakwa II : GETRIDA MANDOWEN,SE
111 — 41
  • GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Barat :
    • Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.
    • 16 (enam belas) Lembar Rincian kebutuhan APBD Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tahun 2015 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu, Mengetahui dan ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr.
      1. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum Dana ibah APBD Perubahan Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku bendahara APBD/Kegiatan Bawaslu Provinis Papua Barat.
    • 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Perubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
    • 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Dana Hiba APBD Bawaslu T.
    • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
    • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
      rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoOperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1Halaman 35 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP43.44.45.46.47.36September
      GETRIDAHalaman 38 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP39MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu ProvinsiPapua Barat :> Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu ProvinsiPapua Barat T.
      juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoOperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoperasional
      GETRIDAMANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu ProvinsiPapua Barat :> Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu ProvinsiPapua Barat T.
      juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoperasional kendaraan.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaranoOperasional
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 04-08-2011
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 171/PID.B/2010/PN.TMG
Tanggal 9 Maret 2011 — FUAD RIYADI
93 — 13
  • APBD DPRD maupun APBD Kabupaten Temanggung,demikian juga setelah APBD ditetapkan dalam PerdaNomor 8 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten TemanggungTA 2004, tidak ada Pos Anggaran Dana BantuanPendidikan.Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Bupati Drs.
    Menimbang, bahwa persetujuan Legislatif terhadapDraf APBD Perubahan Kab.
    Menimbang, bahwa dalam APBD Kab.
    terlibatdalam penetapan APBD perubahan Kab.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-01-2014 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2014 — Pembanding/Terdakwa : SON ANJAR KUMARA Bin MASTAR
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sukirno, SH.MH
79 — 54
  • Pemborongan Nomor : 050/ 15/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara;

    1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 03/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl.

    Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp. 53.680.000,- ;

    1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 14/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp. 69.489.000,- ;

    1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 17/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material

    Krapyak alamat : Tahunan RT 02 RW 02 Jepara ;

    1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/19/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp.52.650.000,- ;

    1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/44/ KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material

    jalan Dermolo-Balong dengan nilai Rp. 39.279.000,-;

    1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/50/KONTRAK /PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan pekerjaan lain-lain paket 2-pembersihan Bahu jalan semak-semak dengan nilai Rp.77.606.000,- ;

    1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di

    Bangsri ;

    Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 03/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Renging-Pulodarat dengan beton dengan nilai Rp. 93.797.000,- ;

    Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 46/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/ 2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec

    Kontrak Nomor : 050/57/Kontrak/Pemel/APBD/ PL/2010 tanggal 22 Juli 2010, PekerjaanPengecatan Marka Jalan Paket 2, SP2D pencairan Nomor : 11424/LS tanggal 23 Desember 2010,total uang yang dicairkan Rp. 47.141.000,2. Kontrak Nomor : 050/23/Kontrak/Pemel/ APBD/2010, Pemeliharaan jalan di Kec.Pakisaji, SP2D pencairan Nomor : 10617/LS tanggal 16 Desember 2010, total uang yang dicairkanRp. 45.120.000,3. Kontrak Nomor : 050/16/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010, Pekerjaan Pemeliharaan jalanKec.
    Kontrak Nomor : 050/23/ Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010, Pekerjaan Pemel. Jalan Wil.Kec. Kalinyamatan Paket 2, SP2D pencairan Nomor : 11014/LS tanggal 22 Desember 2010, totaluang yang dicairkan Rp. 26.022.000,2. Kontrak Nomor : 050/31/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010,Pekerjaan Pemel. Jalan Wil. Kec. Mayong Paket 4, SP2D pencairan Nomor : 10999/LS dan10998/LS tanggal 22 Desember 2010, total uang yang dicairkan Rp. 70.407.000,3.
    Kontrak Nomor : 050/57/Kontrak/Pemel/APBD/ PL/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Paket 2, SP2D pencairan Nomor : 11424/LS tanggal 23Desember 2010, total uang yang dicairkan Rp. 47.141.000,2. Kontrak Nomor : 050/23/Kontrak/Pemel/ APBD/2010, Pemeliharaan jalan di Kec.Pakisaji, SP2D pencairan Nomor : 10617/LS tanggal 16 Desember 2010, total uang yangdicairkan Rp. 45.120.000,3. Kontrak Nomor : 050/16/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010, Pekerjaan Pemeliharaanjalan Kec.
    Kontrak Nomor : 050/57/Kontrak/Pemel/APBD/ PL/2010 tanggal 22 Juli 2010,Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Paket 2, SP2D pencairan Nomor : 11424/LS tanggal 23Desember 2010, total uang yang dicairkan Rp. 47.141.000,2. Kontrak Nomor : 050/23/Kontrak/Pemel/ APBD/2010, Pemeliharaan jalan di Kec.Pakisaji, SP2D pencairan Nomor : 10617/LS tanggal 16 Desember 2010, total uang yangdicairkan Rp. 45.120.000,3: Kontrak Nomor : 050/16/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010, Pekerjaan Pemeliharaanjalan Kec.
    KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 KegiatanPemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan seKabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatanmarka jalan (paket 2) dengan nilai Rp. 48.769.000.;(21) 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/ KONTRAK/ PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan PemeliharaanPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanpemeliharaan jalan Cemoro Cilik Ngasem Kec.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2014 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg
Tanggal 29 Januari 2014 — SON ANJAR KUMARA Bin MASTAR
137 — 90
  • Purnama Jaya :Kontrak Nomor : 050/05/Kontrak/Pemel/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010, PekerjaanPemeliharaan JI. Wilayah Kec.
    Kurnia Jaya :Kontrak Nomor : 050/35/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, PekerjaanPemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Jepara, SP2D pencairan Nomor : 10864/LS tanggal 21Desember 2010, total uang yang dicairkan Rp. 74.573.000, 12 CV. Jujur Jaya Mandiri1. Kontrak Nomor : 050/29/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, PekerjaanPemeliharaan jalan Wilayah Kec.
    KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan PemeliharaanPrasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaanPenguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu KecamatanJepara;(11)1.
    ;b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/ 07/KONTRAK/ PEMEL/ PL/ APBD/ 2010 tanggal 22 Juli 2010pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.
    ;79b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/ KONTRAK/ PEMEL/ PL/ APBD/ 2010 tanggal 22 Juli 2010pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — EDY SUTOYO, ST., MT
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1935 K/Pid.Sus/2014 Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, NomorSP2D pencairan : 10999/LS dan 10998/LS tanggal 22 Desember2010, total uang yang dicairkan adalah Rp. 70.407.000,3. Pemel. Jalan RaguklampitanDamaran, Nomor kontrak050/05/Kontrak/Pemel/ APBD/2010, Nomor SP2D pencairan :08699/LS tanggal 9 Nopember 2010, total uang yang dicairkanadalah Rp. 46.865.000. CV. Karya Pratama :1. Pemel. Jalan Wil. Kec.
    Melaporkan perkembangan baik fisik maupun keuangan terhadappelaksanaan APBD kepada Bupati Up. Kepala Bagian PeembangunanSetda Kab.
    Melaporkan perkembangan baik fisik maupun keuangan terjadappelaksanaan APBD kepada Bupati Up. Kepala Bagian PeembangunanSetda Kab.
    .b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaanPemeliharaan Jalan Wilayah Kec.
    diPasar Ngabul ;7) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar diHal. 68 dari 115 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/Pid.Sus/2009
Muntalia, SH. (Kuasa Pemohon); H. Baharudin By bin Badu Yakin, dkk.
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Nota Keuangan RancanganPerubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut tidakada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dananggota DPRD Kabupaten Kerinci;e Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD KabupatenKerinci TA.2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerincikemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukandan menyusun = jadwal pembahasan terhadap RancanganPerubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 yang akandilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersamasamaPanitia Anggaran
    No. 52PK/PID.SUS/2009Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003, makaTim Anggaran eksekutif pada mulanya berkeberatan = atasusulan tersebut.
    Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBDKabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;c. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;d. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/dDesember 2003;f. Daftar Penerimaan bantuan uang sewa rumah untukPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulanJanuari s/d Desember 2003;g.
    Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBDKabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 52PK/PID.SUS/2009c. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;d. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;.
    Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBDKabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 52PK/PID.SUS/2009. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 #KabupatenKerinci;. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 April 2010 — Drs. H. MAHMUD Z.,
48 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) sisa dana biaya penyusunan APBD tahun 2004 Pemkab.
    Blitar TahunAnggaran 2004 ;. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;f. 1 (satu) buah APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;g. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;h. 1 (satu) buah RAPBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;i. 1 (satu) rancangan PAK Kab.Blitar Tahun 2004 ;j. 1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;k. 1 (Satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun2004;l. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;m.1 (satu) buah DASK Kab.Blitar
    Blitar TahunAnggaran 2004 ;e. 1 (satu) buah penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;34f. 1 (satu) buah APBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;g. 1 (satu) buah PAKAPBD Kab.Blitar Tahun Anggaran 2004 ;h. 1 (satu) buah RAPBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;(satu)(satu)satu) rancangan PAK Kab.Blitar Tahun 2004 ;j. 1 (satu) rancangan APBD Tahun 2004 ;k. 1 (satu) rancangan perubahan Penjabaran APBD Kab.Blitar Tahun2004;. 1 (satu) buah penjabaran perubahan APBD Kab.Blitar Tahun 2004 ;m. 1 (satu) buah DASK
    Didalam APBD Tahun 2003 maupun APBD Tahun 2004 tidak ada anggaran diPos DPRD sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) untukbiaya penyusunan APBD Tahun 2004 ( sebagai barang bukti dan untukbahan pertimbangan dilampirkan APBD tahun 2003 dan APBD tahun 2004Pos DPRD/Sekretariat DPRD pada lampiran III) ;4.
    Bahwa persoalan ini yangdipermasalahkan adalah tentang Pelaksanaan APBD Kab.Blitar tahun 2004, dimana anggaran untuk biayaPemrosesan APBD diletakkan pada Pos SekretariatPemkab. apakah boleh digunakan untuk membiayai kegiatanpemrosesan APBD yang dilakukan oleh DPRD? dan saksiahli Drs.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 8/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : MAYORUDIN FEBRI,SH
Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH, ST., MM Bin KUTNI
148 — 57
  • Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.
    Pembayaran Uang Muka Nomor174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.
    /DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019dan Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.240) Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682 K/PID.SUS/2014
Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIK 2001.10.Buku Kas per pasal 24 buku.11.Buku Kas Umum (xxxx) V.12.SPMU per pasal 24 buku.13.Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Keputusan Bupati Nomor : 5 Tahun2001).14.Perda Nomor: 1 Tahun 2001 tentang APBD.15.Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16.Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17.PKD 2001.Hal. 17 dari 100 hal. Put.
    dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 diterbitkandalam suatu Peraturan Daerah tentang APBD, yaitu :a.
    tentang pelaksanaan APBD (vide alat bukti TDW.5),sebagaimana tersebut di bawah ini :a.
    kata SekretarisDewan "aman, tidak bertentangan dengan hukum"* draft anggaran dari eksekutif berdasarkan Undang Undang Nomor : 22Tahun 1999* APBD sudah ijin dari Gubernur* APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah* APBD adalah sahHal. 75 dari 100 hal. Put.
    No.1682 K/Pid.Sus/2014Pelaksnaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alatbukti TDW.21)e. Petunjuk Pelaksanaan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002(vide alat bukti TDW.35)Bahwa telah dilakukan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Pekalongandan telah mendapat persetujuan dari DPRD, sebagaimana :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 11-05-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 — SULAEMAN HUSEN, SE., MH;
325 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Plafon Anggaran Sementara APBDKabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Tanggal07 Februari 2013:200) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 08 Februari 2013;201) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 11 Februari 2013
    ;202) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 11 Februari 2013;203) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 12 Februari 2013;204) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan
    APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;208) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;209) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal
    15 Februari 2013;210) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 15 Februari 2013;211) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 18 Februari 2013;212) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD
    BPD Sulawesi TengahTanggal 18 Desember 2013;286) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;287) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;289) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;290) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 23 Desember 2013;291) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 23 Desember 2013292) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 24 Desember 2013293) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 24 Desember 2013294
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
609 — 620 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 208 PK/PID.SUS/201730.31.32.Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2.
    APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul "P.
    APBD Provinsi Sumatera Utara ;Hal. 85 dari 133 hal.
    SU terhadap PertanggungjawabanPelaksanaan (LPJP) APBD Prov.
    Nomor 208 PK/PID.SUS/2017295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.Pengembalian uang terkait APBD Prov.