PT DELTA DJAKARTA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MENGADILI:DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:- Menolak Eksepsi dari Tergugat PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO), tersebut untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat PT ASL SHIPYARD INDONESIA tersebut, untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);3. Menghukum Tergugat untuk:i.

PT ASL SHIPYARD INDONESIA X PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

SELAMAT SIAHAAN VS KOPERASI PENGUSAHA BATIK DJAKARTA (KPBD), DKK

KOPERASI PENGUSAHA BATIK DJAKARTA (KPBD),berkedudukan di Jalan Bendungan Walahar, Nomor 556,Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,Kota Administrasi Jakarta Pusat:2. Ahliwaris almarhum Drs. ASYARI, bertempat tinggal diJalan Gandaria Tengah 1/20, RT 004/001, KelurahanKramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi:DanTANTOWI DAUD BIN A.

Kecamatan Petamburan, Kawedanan Gambir, Jakarta,setempat sekarang dikenal dengan alamat Jalan Bendungan Hilir Ill,Nomor 4, RT 004, RW 01, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan batasbatas: Sebelah utara : Tanah Mustafa Kamal, Sebelah timur : Tanah Kosim, Sebelah selatan : Tanah Andri Widodo, Sebelah barat : Jalan Bendungan Hilir Ill,yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kavling Nomor 68/122yang dikeluarkan oleh Djawatan Pekerjaan Umum DCI Djakarta

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1417/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1417/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1419/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaHalaman 7 dari 9 halaman.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1900/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (Kantor Konsultan Pajak Jack & HermanAssociates) Gedung Graha Mandiri Lantai 15, Jalan ImamBonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, yangdiwakili oleh Bejo Supono, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00116/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/14/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama: PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1900/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2422/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/12/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak September 2012, atas nama: PTKarteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

PT DELTA DJAKARTA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1396/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, dan alamatkorespondensi di (d.a.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00108/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak Juni 2013, atas nama PT Karteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.

PT DELTA DJAKARTA Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) tersebut;

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)LawanPT ASL SHIPYARD INDONESIA

NOAHTU SHPYARD melawan PT.PELAYARAN SAMUDRA DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret2011,Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;Melawan;PT.PELAYARAN SAMUDRA DJAKARTA LLOYD (PERSERO), disingkatPT.DJAKARTA LLOYD (PERSERO), berkedudukan di JalanSenen Raya No.44 Jakarta Pusat 10410, Selanjutnya disebutSEWAGE!

Pengembangan Armada Niaga Nasional MultiFinance tentang Dalam Rangka Pembiayaan Pengadaan MaterialImport Untuk Membangun 12 Unit Kapal Semi Container Berkapasitas4.180 DWT , Caraka Jaya Ill Tahap 3.Bahwa faktanya berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI, DirektoratJenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi No.S615/PB4/2011 tanggal 5 April 2011 perinal Permohonan Penerbitan SuratPernyataan Kapal Caraka Jaya Niaga sebagai Asset Negara menyebutkan Sehubungan dengan surat Direksi PT Djakarta

Djakarta Lloyd (Persero) putus karena Penggugat mangkir yang dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

DJAKARTA LLOYD / PERSERO Head Office (TERGUGAT I)- PT. DJAKARTA LLOYD / PERSERO Cabang Medan (TERGUGAT II)

Djakarta Lloyd denganSerikat Pekerja PT. Djakarta Lloyd (SPDL);16.Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Penggugat memberikan Suratkepada Direktur PT. Djakarta Lloyd (Persero) yang beralamat JI. SenenRaya No. 44 Jakarta Pusat.

Djakarta Lloyd (Persero)yang beralamat JI.

Djakarta Lloyd No.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1394/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, yang diwakilioleh Bejo Supono, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. M.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00105/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/13/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2013, atas nama: PT KarteksiDuta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.

PT DELTA DJAKARTA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2332/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan beralamatkorespondensi di Kantor Konsultan Pajak Jack & HermanAssociates, Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam BonjolNomor 61 Lantai 15, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili olehBejo Supono, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh

tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00114/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 0001 7/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak Desember 2013, atas nama: PT Karteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2332/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2420/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150 dan alamatkorespondensi di (d.a.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00131/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/12/028/16tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama: PTKarteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.

PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1375/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA, beralamat di Jalan BiakNomor 48A, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, dan alamatkorespondensi di (d.a.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00107/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 20 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/13/028/16 tanggal 30 Maret 2016Masa Pajak Mei 2013, atas nama: PT Karteksi Duta Djakarta

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KARTEKSI DUTA DJAKARTA;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasamadengan Dr.

CV SUMBER KARYA >< PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum PPD

PENGGUGAT ; MELAWANPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA,(Perum PPD ) beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 1 Cawang , KelurahanMakasar , kecamatan Makasar Jakarta Timur ,dalam hal ini diwakili olehPande Putu Yasa selaku dan sebagai pelaksana Tugas (Plt) Direktur UtamaPerum PPD dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas namamewakili perum PPD dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama : Danu Nugraha, SH,MH , Wan Zulkifli, SH , Prio Handoko,SH , Julius Piter, SH Advokat

Octagon Capital Asia, Pte, Ltd >< PT Djakarta Lioyd ( Persero), Cs

Djakarta Lloyd (Persero) (Tergugat ) diwakili oleh Drs.Muhammad Muntaqga selaku Direktur Utama dan Sdr.

Djakarta Loyd), Tergugat secara lisan menyatakanbahwa 12 Surat Sanggup tersebut tidak tercatat dalam pembukuan (LaporanKeuangan Tergugat ) pada saat itu.23.

Lloyd( PERSERO ) pada tanggal 23 Maret 1998; Bukti P3.B Foto copy Surat Sanggup Jangka Menengah ( Medium Term Notes)nomor seri PO 03980103 yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal23 Maret 1998; Bukti P3.C Foto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor seri PO 03980104yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998; Bukti P3.D Foto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor : Seri PO 03980105yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998, dengannilai nominal Rp.JPY

F Foto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor ; Seri PO 03980107yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998 dengannilai nominal Rp. JPY 38.888,889; Bukti P 3.GFoto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor : Seri PO 03980108yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998 dengannilai nominal Rp.

JFoto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor : Seri PO 03980113yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998 dengannilai nominal Rp. JPY 38.888,889; Bukti P 3.KFoto copy Surat Sanggup Jangka Menengah Nomor : Seri PO 03980114yang diterbitkan oleh PT Djakarta Lloyd tanggal 23 Maret 1998 dengannilai nominal Rp.