U.P. 7/5/35-690 DJAKARTA, Tanggal 22 FEBRUAR1 1960 yang ditandatangani oleh sesuai dengan aslinja Sekertari Djenderal R.M. Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

/TERGUGAT VII).Sedangkan menurut ketentuan hukum Surat Djenderal Agraria Nomor :594/1492/AGR, Tanggal : 31 Maret 1982, menentukan : peralihan haktanah atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), HARUS dibuatsecara AUTHENTIK (Notarial).

Surat Djenderal Agraria Nomor : 594/1492//AGR, Tanggal 31 Maret 1982menentukan : bahwasanya peralihnan hak tanah atas dasar PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) HARUS dibuat secara OTHENTIK (Notariil)hingga berupa AKTA Perjanjian Pengikatan Jual Beli, BUKAN merupakanAkte Dibawah Tangan ;14.7.

Yang hal ini sejalandengan ketentuan dimaksud Surat Djenderal Agraria Nomor : 594/1492/AGR.

Surat Djenderal Agraria Nomor 594/1492/AGR, Tanggal 31Maret 1982 JO. UndangUndang Nomor 30/2004 JO. Nomor 2/2014 tentang :Jabatan Notaris Jabatan Notaris serta Jurnal Akta JO. Yurisprudensi MARItentang LARANGAN Jual Beli tanah dengan SURAT KUASA MUTLAK,Nomor : 17.K/SIP/1959 JO. Nomor : 2584.K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988JO. Nomor : 2817.K/PDT/1994 JO.

Tahun 1967 tepatnya tanggal 27 Oktober 1967 Tergugat melaluiDirektorat Djenderal Tenaga dan Listrik memberi Anugerah TandaPenghargaan Kesetiaan kepada George Berents Lyandouw. (bukti P2);3. Tepatnya tanggal 11 Oktober 1972 George Berents Lyandouwmendapatkan lagi Anugerah Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Ketekunandari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja.

Daftar namanamapenerima izin menanam dari Direktorat Djenderal Pelabuhan Laut,Badan Pengusahaan Pelabuhan No.7934/Ktr/Adpel/XIl/73 tanggal 15Desember 1973 jo. Surat Pernyataan Garapan di atas tanah Negara(exPelabuhan) atas nama SAPINAH binti SANAM seluas + 16.040 M2Hal. 10 dari 16 hal. No. 2027 K/Pdt/2010(enam belas ribu empat puluh meter persegi) tertanggal 20 Desember1973 (vide Bukti P4 Juncto P1, Juncto P2, Juncto P3);.

DG Patompodinyatakan bahwa: gedung Kantor Akuntan Negara jang terletak di Djenderal SudirmanNo.1 Makassar akan dipindahkan/diganti bengunannya ke Djl. C.Bawakareng No.83 Makassar denga luas bangunan jang sama sepertisekarang, disamping itu kepa Kantor Akuntan Negara Makassar dalamrangka ini diberikan sebidang tanah di Djl.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djenderal Pengawasan KeuanganNegara (DJPKN) pada Departemen Keuangan, dan tugas DjawatanAkuntan Negara (DAN) menjadi tugas3) Bahwa melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30Mei 1983, DJPKN kemudian ditransformasikan menjadi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah lembagapemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah danbertanggung

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan perusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas danamanah Pemerintah RI dalam bidang perhubungan angkutan udarasebagai pemegang hak dan telah menguasai Tanah seluas 166.294m2 (seratus enam puluh enam dua ratus Sembilan puluh empatmeter persegi) terletak di Desa Dadap Kecamatan KosambiKabupaten Tangerang yang tercatat sebagai aset TERGUGAT IlINTERVENSI, merupakan hasil dari pembebasan Tanah Tim PanitiaPembebasan Direktorat Djenderal Moneter Kementerian

Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan Nomor145 th 1976, Kep. 754/MN/IV/6/76, KM.253/U/PHB.76 tanggal 14 Juni1976 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk ProyekPelabuhan Udara Internasional JakartaCengkareng jo SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor259/Pm.131/SK/76 Tanggal 10 Juli 1976 jo Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 915/Pm.131Pem/SK/1978 Tanggal 18 September 1978 dan telah diserahterimakan dari Panitia Pembebasan Direktorat Djenderal

Bahwa sepanjang proses Pembebasan Tanah Tim PanitiaPembebasan Direktorat Djenderal Moneter Kementerian DalamNegeri pada tahun 1976 dalam rangka Proyek Jakarta InternasionalAirport Cengkareng (JIAC) berdasarkan Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan Nomor145 tahun 1976, Kep. 754/MN/IV/6/76, KM.253/U/PHB.76 tanggal 14Juni 1976 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah UntukProyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng jo SuratKeputusan Gubernur Kepala

Bahwa jika TERGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki alashak, tentu PENGGUGAT tidak akan mengajukan gugatan a quo,karena Objek Sengketa a quo tidak akan terbit oleh TERGUGAT.Maka dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebutlah yang mengadaada.Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Ssepanjang prosesPembebasan Tanah Tim Panitia Pembebasan Direktorat Djenderal MoneterKementerian Dalam Negeri pada tahun 1976 dalam rangka Proyek JakartaInternasional Airport Cengkareng (JIAC) berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan Nomor 145 tahun1976, Kep. 754/MN/IV/6/76, KM.253/U/PHB.76 tanggal 14 Juni 1976 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pelabuhan UdaraInternasional JakartaCengkareng jo Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor : 259/Pm.131/SK/76 Tanggal 10 Juli 1976 jo SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 915/Pm.131Pem/SK/1978 Tanggal 18 September 1978 dan telah diserahterimakan dari PanitiaPembebasan Direktorat Djenderal

Sunggal yangterdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh KantorPendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negaraberdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66, tertanggal 20 Oktober 1966adalah merupakan harta peninggalan Alm. Ramli alias Hng Weng Tjoenyang belum dilakukan pembagian warisan;4. Menetapkan bagian masingmasing ahliwaris yang terdiri dari :.

Para Tergugat adalah AHLI WARISyang sah (almh) Carolina Augustina CorputtyLebelauw; Termasuk bidangTanah seluas 292 M2 yang berada di jalan Djenderal A Jani berdasarkanSHM No. 20/Ambon tersebut. Yang dipermasalahkan para Penggugatadalah mengenai hak kepemilikan tanah tersebut dimana tidak adahubungan hukum apapun antara para Tergugat dengan para Penggugat.Para Penggugat adalah bukan siapasiapa dalam permasalahan hakkepemilikan atas tanah di Jl.

Djenderal A JaniAmbon dengan SHM No. 20/Ambon tersebut.Para Penggugat BUKAN Ahli Waris (Almh) Carolina AugustinaCorputtyLebelauw yang menggugat harta warisan dari Ahli Warissah dari (Almh) Carolina Augustina CorputtyLebelauw.

Berdasarkan Surat Direktur Djenderal Agraria Nomor:SK.2/H.Peng/68 tanggal 2 Agustus 1968, ditetapbkan kawasan Seint Postdiberikan kepada TNI AL (ALRI pada saat itu) dengan Hak Pengelolaan.Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAe. Pada tanggal 24 Februari 2021 terbit Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Aceh Nomor: 04/HP/BPN01.02/II/2021yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Sertifikat HakPakai Nomor 00067/Kuta Barat a.n. Pemerintah RI cq.

Pada tahun 1968,berdasarkan Surat Direktur Djenderal Agraria Nomor: SK.2/H.Peng/68tanggal 2 Agustus 1968, ditetapbkan kawasan Seint Post diberikankepada TNI AL (ALRI pada saat itu) dengan Hak Pengelolaan.b.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusanbanding Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 22/Pdt/1992/PTAceh tanggal 19Maret 1992 yang dikuatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor2010 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1999 Jo putusan PK Nomor:22/PK/Pdt/2002 tanggal 3 Mei 2005 menyebutkan tanah aquo adalah tanahnegara yang dikuasai Tergugat III (Terbanding III) berdasarkan SuratKeputusan Menhan RIS nomor 9/MP/1950 tanggal 6 Januari 1950 danSurat Direktur Djenderal Agraria nomor SK.2/H.Peng/68 tanggal 2

yang masingmasing berbadan hukum yang berbedakepentingannya;Bahwa begitu pula secara substansial Persetujuan Bersamatanggal 8 Juli 1972 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatterhadap Pengggugat karena dalam Persetujuan Berama tanggai8 Juli 1972, Penerima Kuasa, selaku kuasa dari Geraja :Protestan di Indonesia Bagian Barat in casu Tergugat IlIntervensi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 1972hanya diberi kuasa untuk menandatangani dan mengajukan suratpermohonan kepada Direktur Direktorat Djenderal

Swapraja Bone Nomor 160.A.Atanggal 14 Oktober 1941;Foto copy dari foto copy Kutipan dari Buku daftarsuratsurat Putusan Kantor Agraria Daerah BoneSoppengWajo, Nomor 1/Kagda/Wtp60, tanggal 2Februari 1960;Foto copy dari foto copy Surat Ketua MajelisGareja Protestan Indonesia Bahagian Barat diWatampone Nomor: /GG/1960, tanggal 15Februari 1960, perihnal : Permohonan HakPerkenaan untuk Memakai, yang ditujukan kepadaKepala Djawatan Agraria di Jakarta;Foto copy dari foto copy salinan KeputusanDirektur Djenderal

Bahwa Para Penggugat adalah pemegang Surat jin atau ahli warisdari pemegang Surat ljin (yang telah meninggal dunia) baik yangdikeluarkan oleh:o Panitia Perumahan Direktorat Pendidikan Teknologi PendidikanDasar Dan Kebudayaan Djakarta;o Ataupun yang dikeluarkan oleh Djawatan Pendidikan TehnikDepartemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan;o Ataupun yang dikeluarkan oleh Direktorat Djenderal PendidikanDepartemen Pendidikan Dan Kebudayaan;o Ataupun yang dikeluarkan oleh Direktorat Djenderal PendidikanDasar

BATAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ(NV.BPM) terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis,Kota Surabaya, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat KeteranganUkur tanggal 5 Oktober 1960 Nomor 226/1960, hal mana tanah tersebutdiperoleh Penggugat berdasarkan izin dari Kantor Pertanahan KotaSurabaya (dahulu Departemen Pertanian dan Agraria) dengan Surattertanggal 24 November 1962, Lampiran : Perihal : Permohonan Tanahdari Mayor Djenderal Soengkono untuk Pembangunan Monumen Revolusi1945 di Surabaya

A.18/18/A/agr/BIl, dan kemudianoleh ayah Penggugat dilakukan keberatan keberatan terhadap SuratKeputusan A quo dan kemudian pada tahun 1974 muncullah surat dariDepartemen Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria DirektoratLandreform Nomor : BL 12/113/12/74 tertanggal 31 12 1974 yangditujukan Gubenur Kepala Daerah u/p.

pada alamat dimaksud olehDirektorat Djenderal P.T.I.P. untuk digunakan selanjutnya bagi keperluanUniversitas Trisakti? Sesuai dengan batasbatas yang tertera padagambar/denah terlampir ;Dan diperbaharui kembali dengan Surat Penglima Komando DaerahWilayah Pertahanan II, Komando Daerah Militer V Jayakarta NomorB/5374/V1/1992 tanggal 14 Juni 1982 yang ditujukan kepada Sdr.RektorUniversitas Trisakti, yang menyebutkan bahwa : ....

., Advokat/Pengacara pada FirmaHukum Karim Sani, beralamat diWisma Danamon Aetna Life lantai IIJL. dJenderal Sudirman Fav. 4546Gakartas os6sJakarta 12930, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 31 Januari2001, sebagai Pemohon Kasasi IIdahulu Termohon Penundaan KewajibanPembayaran Utang/Kreditur lain ;melawanP E k,berkedudukan di Plaza Bank Panin Lt4, Jl.

Bahwa yang benar adalah bahwa obyek tanah yang di klaim Penggugatadalah merupakan sebagian dari sebidang tanah yang dimaksud dalamSertipikat Hak Milik No.4/DesaSunggal, bertanggal 02 Oktober1969 jisGambar, P.L.L. 225/1969 bertanggal 04 Agustus 1969 dan Surat KeputusanDirektur Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.1653/HM/66 bertanggal20 Oktober 1966, yang terletak di Kampung/Desa Sunggal, KecamatanSunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov.

Djenderal A.

970 (semula adalah tanah Sultan Ground) surat ukurgambar situasi tanggal 2821952 Nomor 7 luas keseluruhan adalah 21.200 m2menurut daftar buku surat hak tanah tanggal 29 September 1928 Nomor 163tertulis atas nama De Deputatie Van De Generale Synode Van De CereformenKerken In Nederland Voor De Zending Onder Neidenen en Mokamodanan;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik/ Pakai GedungPemerintah yang dikeluarkan oleh Djawatan Gedung Negara Daerah Jogjakarta,Direktorat Tata Bangunan Direktorat Djenderal

Bukti surat tersebut merupakan Fotocopy tanpa aslinya bermateraicukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Bukti TII.2, Foto copy Salinan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan transmigrasi.

ABDURRANIJUNUS HARAHAP yang sah :Bahwa sesuait STAMBUK SEMENTARA yang diterbitkan oleh Markas BesarAngkatan Darat, Direktorat Adjudan Djenderal, Alm ABDURRANI JUNUSHARAHAP, NRP/No.

merubah kepemilikan hak atas tanah danbangunan, khususnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak MilikNo.1/1969/ Tanjung Duren melalui Turut Tergugat I, termasuk antara lainuntuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan dimaksud kepada TergugatIV (yang telah dilakukan di hadapan Turut TergugatPARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK KEBERATAN DANMELARANG PENGGUNAAN KATA JUNUS OLEH TERGUGAT IDAN TERGUGATBahwa sesuai stambuk sementara yang diterbitkan oleh Markas BesarAngkatan Darat, Direktorat Adjudan Djenderal