Ditemukan 44 data
254 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
NASIRJUFRI BE, ZUDARMAN, ISMET, HARIATUN serta NOVRIANIsebagai anggota ;Pada kenyataannya lelang tidak pernah dilaksanakan, dimana Drs.ANWAR HARMINTO ME bin SOEMADI dan terdakwa Drs.BUSTAMIbin BUCHORI yang melakukan proses lelang pemilihan langsungdengan menyiapkan dokumendokumen lelang pengadaan pekerjaansupervisi/oengawasan dan studi kelayakan AMDAL PPDP tersebutmulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelangdan H. TAUFIK ABDU bin H. ABDULLAH serta Ir.
ANWAR HARMINTO ME bin SOEMADI selakuKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdakwa Drs.BUSTAMI bin BUCHORI selaku Pimpinan Proyek PembangunanDermaga Ponton TA 2003 meminta NAWAWI bin ANANG sebagaiKetua, JARJIS sebagai Sekretaris merangkap anggota, ISMED,HARIATUN serta NOVRIANI anggota panitia lelang pekerjaanperencanaan, pengawasan dan studi kelayakan AMDAL PPDP untukmenandatangani dokumendokumen lelang tersebut ;Hal. 34 dari 109 hal. Put.
NASIR JUFRI BE, ZUDARMAN, ISMET,HARIATUN serta NOVRIANI sebagai anggota ;Pada kenyataannya lelang tidak pernah dilaksanakan, dimana Drs.ANWAR HARMINTO ME bin SOEMADI dan terdakwa Drs.BUSTAMIbin BUCHORI yang melakukan proses lelang pemilihan langsungdengan menyiapkan dokumendokumen lelang pengadaan pekerjaansupervisi/oengawasan dan studi kelayakan AMDAL PPDP tersebutmulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelangdan H. TAUFIK ABDU bin H. ABDULLAH serta Ir.
ANWAR HARMINTO ME bin SOEMADI selakuKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun terdakwa Drs.BUSTAMI bin BUCHORI selaku Pimpinan Proyek PembangunanDermaga Ponton TA 2003 meminta NAWAWI bin ANANG sebagaiKetua, JARJIS sebagai Sekretaris merangkap anggota, ISMED,HARIATUN serta NOVRIANI anggota panitia lelang pekerjaanperencanaan, pengawasan dan studi kelayakan AMDAL PPDP untukmendantangani dokumendokumen lelang tersebut ;Kemudian seolaholah prosedur lelang telah dilaksanakan padatanggal 15 September
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.SAHDI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
1.BURHANUDIN ALIAS BURHAN
2.FATHIYAH
167 — 117
dokumen serta kelengkapan lainnya yang digunakan untukpemberangkatan ke Luar Negeri diurus oleh Terdakwa II ; Bahwa Imingiming yang terdakwa berikan kepada saksi ARIATI adalahsesuai dengan perintah yang Terdakwa II katakan kepada terdakwa yaitu jikaada orang yang mau diberangkatkan bekerja ke Luar Negeri oleh dirinyajanjikan akan dikirim ke Negara ABUDHABI; Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa merekrut saksi ARIATIadalah suami saksi ARIATI yang bernama SUPRIYANDI, dan istri terdakwa yang bernama HARIATUN
HARIATUN Rp2.000.000 (dua juta rupiah); Bahwa Tugas Terdakwa adalah orang yang mencari, menawarkan sertamengimingimingi calon tenaga kerja agar mau diberangkatkan, setelah calontenaga kerja tersebut tergiur, barulah Terdakwa 1 mengajak calon tenaga kerjatersebut kepada Terdakwa II guna untuk meyakinkan bahwa bisa mengirimkandirinya bekerja ke Luar Negeri, sekaligus untuk melakukan interview terkaitkesiapan untuk diberangkatkan ke Luar Negeri;Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2019/PN Mtr
85 — 29
Maslahil Hady (anak kandung perempuan)
- Hariatun Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan)
- Hj. Ernawati Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan)
- Husnul Khatimah Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan)
- Isniwati Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan)
- M. Jumhari bin H.
Maslahil Hady (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian 1/7;
- Hariatun Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian 1/7;
- Hj. Ernawati Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian 1/7;
- Husnul Khatimah Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian 1/7;
- Isniwati Binti H. Maslahil Hady (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian 1/7;
- M. Jumhari bin H.
22 — 9
Hariatun;Hal. 7 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2018/PA Mtr.Memang pernah dijual oleh Tergugat, namun jual belinya dibatalkan oleh sipembeli karena sebidang tanah tersebut dimasukkan dalam obyek hartabersama dalam gugatan ini;8. Bahwa oleh karena hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk melakukan pemeriksaan setempatterhadap obyek harta bersama tersebut;9.