terbit(objek sengketa) yakni, Surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor500/35/410.113.3/2018, tentang Penghapusan dari Perusahaan danSurat Keputusan Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentang Penutupandari daftar Perusahaan yang keduanya diterbitkan pada tanggal 21Desember 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitarpada tanggal 18 Desember 2018 lebih dahulu mengeluarkan SuratNomor : 174/351/410.040.3/2018, Perihal Rekomendasi DPRD KotaBlitar Hasil Hearing

;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kepadaKetua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front PembelaIslam (FPI) Blitar Raya, Nomor : 156.2/22/410.040.3/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal Dialog/Hearing ;Fotocopy sesuai asli, Daftar Hadir Hearing PimpinanDan Anggota DPRD Kota Blitar dengan Forum OrmasIslam Blitar Raya, tanggal 18 Desember 2018, di RuangRapat Paripurna DPRD Kota Blitar ;Fotocopy sesuai asli, Surat dari Dewan PerwakilanRakyat Daerah (

Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum terjadi pro kontra terkait BrillianCafe, kondisi percafean di Kota Blitar pada umumnya kondusif tidak ada masalah apapun ;e Bahwa, ada 9 cafe waktu itu yang 8 masih beroperasi tapi setelah kitamelakukan demo dan menuntut kalau ditutup 1 ditutup semua ;e Bahwa, akhirnya cafe ditutup semua, tapi alasannya berbeda kalauBrillian Cafe dicabut, sedangkan yang 8 cafe alasannya evaluasiperijinan, tapi Sampai detik ini juga tidak jelas kapan di buka ;e Bahwa, permohonan hearing

Kota Blitar ; Halaman 41 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBYe Bahwa, kebetulan Brillian Cafe terletak di Kelurahan Kauman, disanabanyak tokoh muslim, pondok pesantren, TPQ, kemudian dekat denganMasjid Agung dan pada akhirnya meresahkan, semua ormas inginbergerak sendirisendiri ; e Bahwa, saksi mengajukan hearing pada tanggal 14 Desember 2018, diterima oleh Ketua Dewan dalam hal ini 4 fraksi ;e Bahwa, output dari hearing itu karena kelengkapan dewan besertaormas yang hadir

dimaksud telah dilaporkankepada Ketua DPRD Kota Blitar, sebagaimana Surat Nomor156.2/26/410.040.3/2018, tertanggal 18 Desember 2018 (Vide BuktiT 18), dimana Materi Pembahasan adalah terkait denganpengoprasionalan Cafe Maxi Brilian yang sempat viral di sosial mediadan muncul dalam Media Massa dengan conten pemberitaannyameresahkan masyarakat, karena mempertontonkan kegiatan yang tidakpatut dan pertunjukan yang menyimpang dari normanorma masyarakat dan sosial ;Bahwa atas laporan Hearing dimaksud untuk

Bahwa hearing yang sudah dilakukan di komisi A DPRD Kota Surabayasebagaimana point 4 tersebut di atas masih belum mencapai hasil solusikarena Sdr. Erowati sebagai pihak pelapor tidak hadir.8.

hearing dari tingkat DPRD Surabaya terkait dengan Bangunan posHalaman 43 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBYjaga dimaksud.

Sehingga Sdri.Hj.SITl MARIAManggota DPRD Kota yang waktu itu kebetulan hadir melihat situasi seperti itu dandinilai menyangkut pelayanan masyarakat maka menyarankan untuk sementaraditunda dulu dan permasalahannya akan dibawa hearing di DPRD Kota SurabayaKomisi A.. Bahwa hasil hearing dan musyawarah di DPRD Kota Surabaya disepakati bahwapenertiban pos kamling ditunda terlebin dahulu karena dampak sosiologisnyatidak menguntungkan dari aspek bina lingkungan;.

Penggugat dalam petitumnya angka 4 mempermasalahkan hearing yangdiadakan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya, namun tidak melibatkan DPRDKota Surabaya dalam perkara a quo. Hal ini mengakibakan gugatan ParaPenggugat menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan hukum ;Bahwa hearing yang dilakukan oleh Komisi A DPRD adalah kewenangan dariDPRD yang diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka fungsipengawasan.

Bahwa para penggugat mempermasalahkan hearing yang diadakan komisi ADPRD Kota Surabaya tanggal 8 Juli 2015 terkait pembongkaran obyeksengketa sebagaimana dalam guagtan pada halaman 26 dan 27.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Dinas SosialPemerintah Kabupaten Karawang oleh Tergugat, maka pada tanggal 4 Mei2015 Karang Taruna terpilin hasil Temu Karya mengadakan Hearing ke2yang bertempat DPRD Kabupaten Karawang bersama Komisi D DPRD,Kepala BPMPD, Asda 1, dan Dinas Sosial Pemerintah KabupatenKarawang dengan menghasilkan keputusan sebagai9)=1 a1.

Pada Hearing ke2 bersama Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Asda l,BPMPD, Dinas Sosial, dibacakan rekomendasi :Nomor: 460/1229/Dinsos tertanggal 13 April 2015 menyatakan telahmemberikan rekomendasi agar point 1, 2 dan 3 untuk dapat dipedomanimenjadi dasar keputusan Dinas;Hasil berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum, KepalaBPMPD, Dinas Sosial, Plt Karang Taruna Desa Walahar, dan Pimpinan DPRDKabupaten Karawang (Wakil dan Wakil Il) yang isinya pada Point 1 sampaidengan 5 sebagai dasar

Pada waktu Hearing ke dua, para pihak yang terkait dualisme kepengurusanKarang Taruna telah diundang, yaitu Kepala Desa Walahar, Hasan Basriselaku Ketua Karang Taruna versi penunjukan Kepala Desa, dan Mistaselaku Ketua Karang Taruna hasil Temu Karya, akan tetapi yang hadir danmembawa berkas hasil Temu Karya hanya Saudara4.

Tebo telah memimpin rapat internalDinas KB dan PKS yang antara lain menyampaikan adanya hutanghutangkantor yang belum dibayar dan harus membantu biaya hearing untukmeloloskan anggaran Dinas KB dan PKS tahun 2007 di DPRD Tebo sertadibutuhkan biaya keberangkatan semua pegawai Dinas KB dan PKS danPenyuluh Lapangan untuk menghadiri Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)di Bogor tanggal 29 Juni 2006, adapun rapat dihadiri oleh Pegawai Dinas KBdan PKS Tebo antara lain ZARNUZI, S.Ag., RIZAL EFENDI, SE danSUHAIMI

USMAN memerintahkan agar tiaptiapbidang untuk membantu membayar utangutang kantor dengan caramengambil dari mata anggaran yang ada di bidang masingmasing yaitubidang KB (Keluarga Berencana) dan KR (Kesehatan Reproduksi) sertabidang KSPK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) maupunbidang Tata Usaha, selain itu Terdakwa memerintahkan juga kepadamasingmasing kepala bidang dan Kasub TU supaya membantu membayarbiaya hearing di DPRD Tebo maupun untuk kegiatan Harganas tersebut,diantaranya :1.

Membayar biaya hearing guna meloloskan anggaran Dinas KB danPKS tahun 2008 di DPRD Tebo sebesar Rp 9.000.000, (Sembilan jutarupiah), yang disebutkan oleh Terdakwa dan saksi ZARNUZI, S.Agdan saksi SUHAIMI telah diberikan kepada 2 (dua) orang anggotaDPRD Kab.

USMAN memerintahkan agar tiaptiap bidang untukmembantu membayar utangutang Kantor dengan cara mengambil dari mataanggaran yang ada di bidang masingmasing yaitu bidang KB (KeluargaBerencana) dan KR (Kesehatan Reproduksi) serta bidang KSPK (KeluargaSejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) maupun Bidang Tata Usaha.Adapun perintah Terdakwa kepada masingmasing bidang untuk membantumembayar utangutang kantor, untuk biaya hearing di DPRD Tebo maupununtuk kegiatan Harganas tersebut, yaitu :1.

No. 87 K/Pid.Sus/2010Anggaran Peningkatan dan Pemantapan Lini Lapangan dalamPengembangan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) itu tidakdibenarkan karena anggarananggaran tersebut nyatanyatadipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan mataanggaran tersebut, karena keperluan membayar hutanghutang Kantor,biaya hearing dan mengikuti Harganas hanya untuk Kepala Dinas KB danPKS serta Kabid pada Dinas KB dan PKS Kab.

Dikeluarkannya SK Pemberhentian oleh KepalaDesa;bahwa saksi menyatakan saksi pernah mendengar ada pembagian maskerdi Desa, ada yang mewakili Dusun Padamara untuk mengambil masker diKantor Desa Murbaya dan telah dibagibagikan ke warga dengan tidak adakendala, saksi juga mendapatkan masker,;bahwa saksi menyatakan setelan terjadi pemecatan, Penggugatmengajukan keberatan, dan dari situ masyarakat tersinggung kenapaKadus sampai diberhentikan hanya karena alasan melaksanakan sholatjumat dan kami minta hearing

warga; bahwa saksi menyatakan sebelum pemecatan dilakukan bahkan Kadestelah membaca beberapa aturan tentang pemecatan Kadus yaitu aturantahun 2017 yang dibacakan oleh Ketua BPD; bahwa saksi menyatakan tidak tahu apa tujuannya, tetapi dia saat itumembaca peraturannya bahwa Kadus akan diberhentikan setelah berusia60 tahun;bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apa alasan Kades tidak ikuthearing tersebut dan saksi tidak tahu kalau Camat telah memberikan izinkepada Kades karena tidak bisa mengikuti hearing

tersebut ;bahwa saksi menyatakan setelah melaksanakan sholat jumat tidak adadari warga masyarakat yang terpapar virus corona;bahwa saksi menyatakan sebelum dilaksanakan hearing tidak ada terjadikeributan di Padamara namun pada hari Kamis Pak makmurmengumumkan kepada warga dengan menggunakan pengeras suarabahwa Pak kadus yang bernama Burhanuddin sudah diberhentikan olehKepala Desa dan ini yang menimbulkan kemarahan pada masyarakat;Untung saat itu ada Danramil yang mengamankan; bahwa saksi menyatakan

baca SK tersebut dan saksi lihat tidak adastempel di SK tersebut;bahwa saksi menyatakan tindakan Kadus terhadap SK pemecatan tersebutadalah meminta pendapat dan pertimbangan kepada masyarakat dankepada saksi selaku Pimpinan Lembaga Sosial dan setelah dikajiPenggugat tidak ada melakukan pelanggaran dan saat itu Kadus sangatkeberatan saat menerima SK Pemberhentian tersebut dan melakukankonsultasi secara kekeluargaan ke Camat dan tidak ada hasilnya dan adasurat keberatannya secara resmi serta ada hearing

dengan Kades diKantor Desa dan Kades menyarankan untuk menempuh jalur hukum dankami sudah melakukan somasi ke Bupati dan telan mengadakan hearing diKantor Camat dan saat pertemuan di Kantor Camat Kadesnya tidak hadir:bahwa saksi menyatakan setiap saat proses yang dilakukan olehPenggugat saksi selalu hadir dan pada saat hearing duluan kami lakukanheraing di Desa baru ke kecamatan dan tidak ada tanggapan dari Kades;bahwa saksi menyatakan kami melakukan somasi terlebih dahulu barukemudian setelah itu

Kepala Daerah Tingkat SulawesiUtara Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pengosongan Tanah;Bahwa perkara yang menyangkut perumahan dan tanah yang sedangdalam proses di Pengadilan, maka pihak eksekutif/Pemerintah Daerahatau Pejabat di Daerah untuk sementara tidak melakukan sesuatu tindakanapapun dan mengambil sikap status quo menunggu sampai ada putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa pada tanggal 05 April 2016, terkait dengan tanah objek sengketapernah dilaksanakan Hearing

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objekperkara in casu tanggal 5 April 2016 (posita angka 9) saat dilakukanhearing di DPRD Kota Manado dengan Komisi A dan ditunjukkanSertipikat Hak milik oleh salah satu pegawai BPN Manado adalahmengadaada, sebab yang ditunjukkan oleh Pegawai KantorPertanahan Kota Manado pada saat hearing dengan Komisi A KotaHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 349 K/TUN/2017a:DPRD adalah fotokopian Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Bumi Nyiurdan bukan aslinya

;Bahwa faktanya pada tahun 2009 dan tahun 2014 sudah pernahdilakukan hearing oleh Komisi A DPRD Kota Manado terkait denganobjek perkara in casu dengan dihadiri oleh warga Bumi Nyiur, sehinggadalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek perkarain casu sangatlah mengadaada;Bahwa atas bantahan Tergugat di atas, sesuai dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan telahlampau waktu dan haruslah ditolak

Penggugat dengan Tergugat Il Intervensitelah terjadi yang berujung pada adanya laporan Polisi hingga persidangandi Pengadilan, adalah hal yang mustahil pada tahun 2011 Para Penggugattidak mengetahui tentang adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Pakowadiatas tanah sengketa tersebut;Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 349 K/TUN/2017Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak benar dan harus ditolak oleh MajelisHakim dalil Para Penggugat yang mendasarkan perhitungan tenggangwaktu dihitung pada saat terjadi hearing

dengan anggota DPRD KotaManado tanggal 5 April 2016;Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat II Intervensi mohon agar HakimMajelis menolak dalil Para Penggugat yang mendasarkan tenggang waktupengajuan gugatan didasarkan pada adanya hearing dengan DPRD tanggal5 April 2016;Gugatan Para Penggugat Subjeknya Salah/Error in Personal1.

17 Desember 2011 tanpa diduga saat Penggugatberkunjung melihat lokasi di atas tanah tersebut, telah didirikan sebuah rumahBTN oleh Developer BTN Rezky Anggoeya diatas tanah milik Penggugat ; Bahwa Penggugat melalui anaknya telah menegur (komplain) terhadap PihakDeveloper BIN Rezky Anggoeya yang membangun di atas tanah milikPenggugat yang selanjutnya telah ditempuh upaya penyelesaian secaraMusyawarah antaraPihak...4Pihak Developer dan Penggugat melalui pihak Kelurahan, Kecamatan, danhingga proses Hearing

di DPRD bersama Pihak Tergugat (Kantor Pertanahan).Akan tetapi selama proses tersebut hingga saat ini tidak ada kesepakatan yangdiperoleh antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat maupun dari PihakDeveloper BTN Rezky Anggoeya ; 2200220 2 nnn nn nonets Bahwa pada saat hearing di DPRD Kota Kendari Penggugat mengetahui dariJawaban Tergugat bahwa tanah yang dibangun oleh Developer BTN RezkyAnggoeya tersebut telah disertipikatkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak MilikNo. 01211/Kel.

Anggoeya tanggal 10 Mei 2010, Surat UkurNomor: 121/Anggoeya/2009 tanggal 21 10 2009 Kelurahan Anggoeya,Kecamatan Poasia, Kota Kendari terakhir tercatat atas nama FATMAWATI, AhliMadya Kebidanan, yaitu pada tanggal 09 Januari 2012 yaitu pada saat hearing diDPRD mengenai penyerobotan tanah Penggugat oleh Developer BTN RezkyAnggoeya, maka pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuanPasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1038/E.3/ IX/2014 tanggal 23 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:800/1041/E.3/IX/2014 tanggal 24 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan danMesin Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 2 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan danMesin Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Desember 2014;1 (satu) bundel fotokopi Surat Hearing

27 dri 4232. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/827/E.3/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor800/828/E.3/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;34. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perihal Penyediaan Kendaraan DinasNomor 170/227/DPRDIVMM/2014 tanggal 25 September 2014;85. 2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Perihal Hearing Nomor 170/73/DPRDIVMM/2014 tanggal 24 September 2014;36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir

DPRD Kabupaten Mukomukodalam Acara Hearing tanggal 25 September 2014;37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Hearing tanggal 25September 2014;38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas dari Sekretaris DPRD KabupatenMukomuko Nomor 175/ /C.1/MM/2014 tanggal 22 September 2014;33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 2.4421.Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Jabatan 20142019 tanggal 23 September

Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 170/73/DPRDIV/MM/2014tanggal 24 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Memo Hasil Hearing tanggal 25September 2014;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Namanama Petugas PenjemputanKendaraan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Periode2009 sampai dengan 2014;1 (satu) eksemplar asli Petikan Keputusan Bupati MukomukoNomor : 821.22159 Tentang Mutasi Pejabat Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Oktober2011;1 (satu) eksemplar

asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/827/E.3/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 800/828/E.3/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perihal Penyediaan KendaraanDinas Nomor 170/227/DPRDIVMM/2014 tanggal 25 September2014;2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Perihal Hearing Nomor170/73/DPRDIVMM/2014 tanggal 24 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir DPRD KabupatenMukomuko dalam Acara Hearing tanggal

Sebaliknya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensitidak pernah melakukan pembangunan di bagian belakang rumah menjadi 2(dua) tingkat;Bahwa tidak puas dengan perbuatan perbuatan tersebut, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensikepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan telahdiadakan hearing (dengar pendapat) di hadapan Rapat Komisi DPRD KotaBatam;Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yangditerangkan

saksi pernah hadir dipertemuan yang diadakan di kantor DPRD;Bahwa benar pada waktu di DPRD tersebut saksi pernah mendengar Tergugatmengatakan mau memperbaiki rumah Penggugat ;Bahwa benar saksi tahu ada pernyataan dari Tergugat untuk merenovasi rumahPenggugat tetapi Secara tertulis tidak ada karena dari awal Tergugat tidak pernahmau mengakui, bahwa kerusakan rumah Penggugat itu akibat dari renovasirumahnya Tergugat tetapi dari pertemuan yang di DPRD, Tergugat baru maumengakui ;Bahwa benar bunyi dari hearing

atau pertemuan yang diadakan di kantor DPRDitu bahwa Tergugat siap untuk memperbaiki akibat dari renovasi itu ;Bahwa benar setahu saksi yang mengakui hearing atau pertemuan pihakTergugat ;Bahwa benar pada waktu hearing itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat selainitu ada dihadiri oleh Pak Camat dan Pak lurah ;Bahwa benar renovasi itu yang saksi tahu secara jelas tidak tahu tetapi darikasap mata ada perubahan dari bentuk L menjadi lurus dan pemasangankeramik ;Bahwa benar ada perubahan dari lantai

antara Penggugat dan Tergugat ini ada masalah tadinya saya tidaktahu belakangan ini baru tahu ;e Bahwa benar tadinya antara Penggugat dan Tergugat ini ada masalahsaksi tidak tahu belakangan ini baru tahu setelah dia mau renovasi rumahnyaPenggugat minta hitungkan biaya renovasinya;e Bahwa benar Penggugat ini mau renovasi rumahnya sekitar bulan nopember2012 ;e Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk menghitung itu Penggugat ;e Bahwa benar Penggugat minta hitungkan dengan saksi katanya karena itu sudahdi hearing

menghitungkan biayanya ;e Bahwa benar pada waktu itu ada saksi tanya kenapa rumahnya mau direnovasikatanya ada kerusakan akibat dari renovasi rumah disebelahnya ;e Bahwa benar hitung biaya renovasi rumahnya tidak mungkin hanya direnovasisaja karena bangunannya sudah bergeser dari semula nanti takutnya tidak kuat ; Bahwa benar hitungan saksi dengan bangunan yang diminta Penggugatsekitar 120 juta ;e Bahwa benar bangunannya belum dimulai karena masih dalam kasus ;e Bahwa benar saksi pernah menghadiri hearing

2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir DPRD Kabupaten Mukomukodalam Acara Hearing tanggal 25 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Hearing tanggal 25September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas dari Sekretaris DPRD KabupatenMukomuko Nomor 175/ /C.1/MM/2014 tanggal 22 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:Z.442..

Untuk menyikapi hal itu terdakwatelah mengeluarkan Nota Dinas Nomor 175/ /C.1/MM/2014 tanggal22 September 2014 yang meminta agar DPRD KabupatenMukomuko melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) denganpihak Eksekutif;Bahwa atas dasar Nota Dinas dari terdakwa tersebut, makadijadwalkan pada tanggal 25 September 2014 akan dilangsungkanRapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan pihak Eksekutif, akantetapi justeru pada tanggal 24 September 2014 itu juga terdakwamenerima SK pemberhentian dari jabatan Sekretaris

Untuk menyikapi hal itu terdakwa telah mengeluarkanNota Dinas Nomor 175/ /C.1/MM/2014 tanggal 22September 2014 yang meminta agar DPRD KabupatenMukomuko melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing)dengan pihak Eksekutif;Bahwa atas dasar Nota Dinas dari terdakwa tersebut, makadijadwalkan pada tanggal 25 September 2014 akandilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) denganpihak Eksekutif, akan tetapi justeru pada tanggal 24September 2014 itu juga terdakwa menerima SKpemberhentian dari jabatan Sekretaris

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/827/ E.3/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor800/828/E.3/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perihal Penyediaan Kendaraan DinasNomor 170/227/DPRDII/MM/2014 tanggal 25 September 2014.2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Perihal Hearing Nomor 170/73/ DPRDII/MM/2014 tanggal 24 September 2014;1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir DPRD Kabupaten Mukomuko dalamAcara Hearing tanggal

Putusan Award on Cost For Ther Preliminary Hearing From 2024April 2009 tertanggal 5 Februari 2010 (Putusan PreliminaryHearing) (vide Bukti P1a dan Bukti P1b); dan hal Put. No.207 K/PHI/2006 .A.3A.4.B.1B.1.1.B.1.2.A.3.3.

Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI bahwa 3 (tiga) PutusanPutusan SIAC 2010, yang terdiri dari:(i) Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009(Putusan Partial Award) (vide Lampiranl);(ii) Putusan Award on Cost For Ther Preliminary Hearing From 2024April 2009 tertanggal 5 Februari 2010 (Putusan PreliminaryHearing) (vide Bukti P 1a dan Bukti P1b); dan(iii) Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yangtelah diperbaiki dengan Memorandum of Correction Made Pursuantto Rule

(b) Putusan Partial Award, Putusan Preliminary Hearing dan PutusanFinal Award (PutusanPutusan SIAC 2010) merupakan putusanputusan yang dikeluarkan dengan mendasarkan pada PutusanSIAC Tahun 2009;(iii).(c) PutusanPutusan SIAC 2010 merupakan kelanjutan dan satukesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan (intergral andinseparable part) dari Putusan SIAC Tahun 2009.Faktafakta dan alasan untuk membuktikan huruf (a) dan (c) tersebut diatas kami ajukan pada huruf C.1.3 s/d C.1.5 di bawah ini.C.1.3.

Karena Putusan SIAC Tahun2009 telah dinyatakan noneksekuatur berdasarkan Putusan MARINo. 01/2010, maka Putusan Partial Award (vide Lampiranl) yangnyatanyata merupakan kelanjutan dari Putusan SIAC Tahun 2009,ipso jure harus dinyatakan noneksekuatur dalam perkara ini.Putusan Preliminary Hearing vs Putusan SIAC Tahun 2009Terdapat fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa PutusanPreliminary Hearing salah satu dari PutusanPutusan SIAC 2010 hal Put.

This is the Tribunals award on cost incurred and occasionedby the hearing held from 20 to 24 April 2009 (Hearing onPreliminary Issues) which led to the findings in our Award onPreliminary Issues of Jurisdiction, Interim AntiSuit Injuctionand Joinder dated 07 May 20092.

Electronic BloodPressure Monitor merk Bion.1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HDConversion Cable.3(tiga) karung @ isi 100(Seratus) buah 3 in 1 High Speed HDTVVable.1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Ckr66.67.68.69.69.70.71.2(dua) karung @ isi sebanyak 90(Ssembilan puluh) buah senter UltraFire dan Unique Fire.2(dua) karung @ isi sebanyak 100(Seratus) buah Hearing

(aplifier mobil);Hats (Sandal japit);Beauty apparatus (alatalat salon);Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);Fabric (kain rol polyster berbagai motif);Spareparts (Sparepart komputer);Wax paper (kertas keriting rambut);Hair cutter (gunting rambut);Mould (alat cetakan);Blood pressure checker (alat tensi darah);Resin (bahan cetakan);Flashlight (lampu senter);Protective film (kaca film komputer);PC Casing Fan (kipas komputer);Flaslight (lampu senter);Cable, converter (kabel komputer);Hearing

Hearing Aid (alat bantu dengar);. Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;. Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;. Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;. Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;. Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;. Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;.

Mould Release Agent.. 13(tiga belas) karung @ isi 30(tiga puluh) buah Electronic BloodPressure Monitor merk Bion.1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HDConversion Cable.3(tiga) karung @ isi 100(Seratus) buah 3 in 1 High Soeed HDTVVable.p. 1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.V.W.x.2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.2(dua) karung @ isi sebanyak 90(Sembilan puluh) buah senterUltra Fire dan Unique Fire.2(dua) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah Hearing

(gantungan kunci dan aksesoris lainnya);Fabric (kain rol polyster berbagai motif);Spareparts (Sparepart komputer);Wax paper (kertas keriting rambut);Hair cutter (gunting rambut);Mould (alat cetakan);Blood pressure checker (alat tensi darah);Resin (bahan cetakan);Flashlight (lampu senter);Protective film (kaca film komputer);PC Casing Fan (kipas komputer);VV VV VV VV VV VV VV WVFlaslight (lampu senter);Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr> Cable, converter (kabel komputer);> Hearing

(gantungan kunci dan aksesoris lainnya);Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN CkrLLL LL LLL LL LLL LLL LLL AFabric (kain rol polyster berbagai motif);Spareparts (Sparepart komputer);Wax paper (kertas keriting rambut);Hair cutter (gunting rambut);Mould (alat cetakan);Blood pressure checker (alat tensi darah);Resin (bahan cetakan);Flashlight (lampu senter);Protective film (kaca film komputer);PC Casing Fan (kipas komputer);Flaslight (lampu senter);Cable, converter (kabel komputer);Hearing

(aplifier mobil);Hats (Sandal japit);Beauty apparatus (alatalat salon);Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);Fabric (kain rol polyster berbagai motif);Spareparts (Sparepart komputer);Wax paper (kertas keriting rambut);Hair cutter (gunting rambut);Mould (alat cetakan);Blood pressure checker (alat tensi darah);Resin (bahan cetakan);Flashlight (lampu senter);Protective film (kaca film komputer);PC Casing Fan (kipas komputer);Flaslight (lampu senter);Cable, converter (kabel komputer);Hearing

Hearing Aid (alat bantu dengar);bE. Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;NoO. Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;NbE. Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;NN. Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;. Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;NO DNBR. Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr25. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;26.

;Bahwa Camat pernah menjelaskan bahwa batas usia perangkatDesa adalah maksimal berusia 60 Tahun ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Dokumen Pemilihan PerangkatDesa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten LombokTengah (T5) ;Bahwa sempat dilakukan hearing, yang membahas hasil dari Panseldan pelaksanaan Hearing di laksanakan sekitar bulan Februari dandihadiri oleh saksi ;Bahwa kegiatan Hearing tersebut merupakan kegiatan spontanitasdari warga masyarakat dengan tujuan untuk dapat diketahui perihalpengangkatan

Kadus yang telah ditetapkan, karena sebagai WargaHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.Mtr.Negara saksi perlu tahu apa yang terjadi pada Pemilihan KepalaDusun tersebut ;Bahwa titik poinnya adalah menanyakan hasil dari Pansel karenahasil dari Pansel tersebut tidak pernah ditunjukan oleh Kepala Desa ;Bahwa pertemuan tersebut, tidak tuangkan dalam Berita Acara ;Bahwa dalam gambar foto pelaksanaan Hearing (bukti T6),memang gambar saksi tidak ada, tapi saksi ikut hadir pelaksanaanHearing

yang dilaksanakan padatanggal 17 Pebruari 2020 ;Bahwa hearing dilaksanakan untuk membahas tentangpengangkatan perangkat Desa yang baru, dimana saat itu ada 2(dua) hal yang belum diketahui masyarakat, pertama menanyakanhasil Pansel dan yang kedua kenapa si A dan si B yang diangkat ;Bahwa pada saat Hearing dilaksanakan, tidak ada Notulen dan tidakada Berita Acara yang dibuat sedangkan saksi bertugas sebagaimoderator ;Bahwa Kepala Dusun yang baru sudah menjalankan tugasnya, danberikut adalah nama Dusun

Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa ;Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi pemilinan PerangkatDesa, yang memberi penilaian adalah tim Pansel dan hasilnya tidakdiberitahukan secara langsung kepada Para Penggugat, semua hasilpenilaian saksi satukan dalam laporan untuk disampaikan kepadaKepala Desa ;Bahwa hasil penilaian dari seleksi tersebut tidak diumumkanditempat keramaian, seperti pasar atau diumukan di Masjid ;Bahwa Pemberitahuan hasil nilai diberitahukan kepada ParaPenggugat pada saat Hearing

sosialisai dari KantorCamat berkaitan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan AparatDesa yang Baru ; Bahwa saksi ikut hadir dalam acara Pelantikan dan yang hadirdalam pelantikan tersebut adalah semua anggota BPD, para tokohmasyarakat dan Kepolisian ; Bahwa pada saat Pelantikan Sudah ada SK untuk Aparat Desa yangbaru, hanya belum di Fotokopi jadi belum diberikan secara langsung Bahwa saksi tidak ingat tanggal dilaksanakannya acara Pelantikantersebut, dan setelah acara pelantikan sempat dilaksanakan hearing

Pp.750.000.000, 375.000.000, 375.000.000,Daerah2 15 02 Hearing / dialog dan Rp. RKordinasi dengan Pp. ; 375.000.000, 375.000.000,Pejabat Pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat3 15 03 Rapatrapat alat Rp. R Rkelengkapan Dewan P. P.1.400.000.000, 930.000.000, 470.000.000,4 15 04 Rapatrapat paripurna Rp. 665.000.000, Rp. Rp.524.000.000, 141.000.000. Halaman 17 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PT JAP Jumlah Rp. Rp.

Rp. 905.000.000,RancanganPeraturan 530.000.000,Daerah2 15 02 Hearing / R Rp. 375.000.000,. a+ p.dialog danKordinasi 375.000.000,denganPejabatPemerintahdaerah dantokohmasyarakat3 15 03 i eal Rp. 470.000.000, Rp. Rp. 800.000.000,kelengkapan 330.000.000,Dewan4 15 04 Rapatrapat Rp. 141.000.000. Rp. Rp. 532.000.000,paripurna391.000.000, Jumlah Rp.

"og9gan 000 000Perda2 Hearing. Rp. Rp. Rp./ dialog P R P Pdan 375.000. P 375.000. 375.000 Kordina 000 375.000. 000, .000,S 0003 :a Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.fapat 470.000. 330.000.0 g00.000. 800.000. 675.000Alat 125.000.000, 00, 000, .000, 0 J weerkelengk 000 000apanDewan4 Rapat Rp. Rp.Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.rapat 441.000. 532.000. 98:499 415.000. eaaaeparipurn qo 391.000. 000, 000. 125.000. ;a 000, oD 000000,Jumlah Rp. Rp. Rp.

Rp RpRancangan 750.000.000, 375.000.000, 375.000.000,Peraturan Daerah2 15 02 Hearing / dialog Rp. Rp aGain Kordlnas! 375.000.000, 375.000.000,dengan PejabatPemerintahdaerah dan tokohmasyarakat3 15 03 Rapatrapat alat Rp. Rp Rpkelengkapan 1.400.000.000, 930.000.000, 470.000.000,DewanS patipuma (RP Rp 3665.000. 524.000.000, 141.000.000.000, Halaman 56 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PT JAP Jumlah Rp. Rp.

SusTPK/2016/PT JAP 5 :Hearing Rp. Rp. Rp./ dialog Rdan 375.000. P. 375.000. 375.000 Kordina 000, 375.000. 000, .000,0003 Rapat Rp.ra nt Rp. Rp. P Rp. Rp. Rp.p 470.000. 330.000.0 800.000. 800.000. 675.000Alat 125.000.kel k 000, 00, 000 000, .000, eleng 000apanDewan4Rapat Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.rapat 441.000 532.000, 298400. /415.000paripurn " 549. 391.000. = 1 00, 000. 425000. 58.400.a 000, 000 000 000, Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.Rp. Rp.

Bahwa oleh karena minimnya pengetahuan Penggugat akan permasalahanhukum, maka Penggugat kemudian hanya melakukan beberapa upayamediasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang diantaranyameminta permohonan audiensi (hearing/dengar pendapat) dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dengan harapandapat memanggil pihakpihak yang berwenang untuk itu, seperti BupatiJombang beserta jajarannya (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang

Bahwa setelah diadakannya audiensi (hearing/dengar pendapat) denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Jombang dimana kemudian BupatiJombang mengeluarkan Surat Nomor: X 700/424/415.15/2019 tertanggal 2Agustus 2019, Perihal: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus di DesaBanyuarang Kecamatan Ngoro, yang ditujukan kepada Kepala DesaBanyuarang Kecamatan Ngoro, yang pada intinya berisi:a.

Bahwa proses penjaringan Perangkat Desa Banyuarang, KecamatanNgoro, Kabupaten Jombang tahun 2019 pernah berhenti, kemudianselanjutnya dilaksanakan Tahun 2020; Bahwa penundaan proses. seleksi penjaringan Perangkat DesaBanyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang tahun 2019 tersebutsetelah adanya hearing ke Bupati Jombang; Bahwa pelaksanaan ujian dalam proses lanjutan penjaringan PerangkatDesa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang tahun 2019dilaksanakan tahun 2020 di Surabaya yang dihadiri

SLAMET WIYOTO: Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 pihak Ahmad Faiz melakukan hearing keDPRD Kabupaten Jombang, yang membahas terkait pelanggaran sertatuntutan agar Ahmad Faiz bisa dikembalikan lagi menjadi Kepala DusunBanyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang; Bahwa hasil yang diperoleh setelahn hearing dengan DPRD yang pertamaadalah DPRD memerintahkan pihak Inspektorat untuk menindaklanjuti sertapada saat itu hanya memperlihatkan Surat Keputusan tentang pemberhentianAhmad Faiz sebagai Kepala Dusun

Banyuarang, Kecamatan Ngoro,Kabupaten Jombang, selanjutnya setelah hearing dengan DPRD yang ke duayang bersangkutan dipanggIl;Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor: 143/G/2021/PTUN.SBY.

Nuraini Harahap, Nomor urut 384, NRK 136352, Kategori TMS.Bersifat final, Keputusan Ketua Tim Seleksi Terbuka Calon Kepala PuskemasKecamatan dan Kepala SMAN/SMKN No.1037/083.12 tanggal 7 Maret 2014menyatakan namanama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Tim Seleksiadalah orangorang yang telah mengikuti seluruh tahapan/ proses seleksi yangdinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Puskesmas Kecamatan danKepala SMAN/SMKN yang direncanakan mengikuti sidang BadanPertimbangan Jabatan dan public hearing

;Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai CalonKepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala SMAN/SMKNakan dilaksanakan Public Hearing. ;halaman 41 dari 87 halaman Putusan No. 59/G/2014/PTUNJktPAGE 10424 Bahwa dalam keputusan objek gugatan dinyatakan adanya tahapanselanjutnya setelah adanya keputusan objek gugatan, yaitu : (1) sidangBadan Pertimbangan Jabatan, dan (2) Public Hearing.

Maman Suwarman sekalipun nomor (satu) dalam hasilseleksi terbuka, namun oleh karena tidak lulus dalam sidang BadanPertimbangan Jabatan (Baperjakat) dan Public Hearing maka Sdr. MamanSuwarman tidak diangkat sebagai Kepala SMAN di Provinsi DKI Jakartadalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor424 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014.

;Bahwa hal ini dapat dilihat dalam diktum keputusan objek gugatan yangberbunyi :KETIGA : Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai1617Calon Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala SMAN/SMKN akan dilaksanakan Public Hearing. ;Bahwa Para Penggugat dengan adanya keputusan objek gugatan statushukumnya tidak berubah, tetap sebagai guru di SMAN/SMKN, sehinggatidak memunculkan hak yang dapat menimbulkan tuntutantuntutan.

;KETIGA : Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai CalonKepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala SMAN/SMKN akandilaksanakan Public Hearing. ;20 Bahwa begitu juga dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka CalonKepala Sekolah dinyatakan :46PAGE 10Pasal 14212221 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikandengan nilai urutan tertinggi kepada Ketua Baperjakat. ;2 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

KAI dan Pelindosampai berjalan 3 kali, pertema di komisi A DPRD Surabaya, yang hadirawalnya masyarakat, hearing kedua kami undang masyarakat, PT. KAI dan PT.

Pelindo ; Bahwahasilnya tuntutan masyarakat belum di akomodir, tuntutanmasyarakat adalah ganti untung ; Hal 35 Putusan No.903/Pdt.G/2014/PN.Sby.Bahwa tuntutan tersebut disampaikan kepada kamu untuk penggantian ganti untung yang layak ;Bahwa hearing ketiga disampaikan masyarakat untuk diganti harga dasartanah kisaran 300400 juta per kepala keluarga dan PT.

KAI tidak melakukan pembuktian atas bukti kepemilikan;Bahwa hearing ketiga PT.

KAI, Pelindo, BPN, masyarakat, Polres hadir ;Bahwa hearing ketiga sempat dipertanyakan tentang kepemilikan, saksitanyakan ke perwakilan cabang, jawabannya tidak ada bukti dan dariPelindo tidak ada bukti dari BPN bilang tidak ada bukti, Pelindo ada buktiberupa tanah HPL (Hak Pengelolaan Lingkungan));Bahwa waktu penggusuran masyarakat dirugikan, ada yang tahu dan tidak sehingga ada masyarakat yang terlantar ;Bahwa pernah konsultasi dengan PT.

KAI yang isinya saksi tidak begitu jelas ; Bahwa untuk bangunan yang bukan rumah dinas juga masyarakat tidakada alas hak; Bahwa saat hearing tidak ditunjukkan hak rumah dinas ; Bahwa ada resume waktu itu namun tidak diberikan ke masyarakat ; Bahwa data HPL tidak ditunjukkan oleh BPN ke kami hanya disampaikan ;Bahwa proses dari pertama sampai digusur selama 2 bulan ; Saksi Il dari Penggugat, yang bernama SANTOSO.

Bahwa selanjutnya para Penggugat pada tanggal 8 April 2015 diberikankesempatan untuk hearing serta diskusi dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Manado, bersama dengan pihak kelurahan untukHalaman 5 dari 24 halaman.

Bahwa selain dari pada itu para Penggugat didalam gugatannyahalaman 8 angka 5, 6, 7, 8, 9 dan hal 9 angka 10 mendalilkan telahmelakukan pertemuan/hearing di Kantor Camat, pada tanggal 8 April2015, dan dari hasil pertemuan tersebut dijadikan dasar oleh paraPenggugat bahwa para Penggugat baru mengetahui tanah objeksengketa tersebut telah terbit sertifikat jelas dalil tersebut tidak benaroleh karena jauh sebelum pertemuan tanggal 8 April 2015, paraPenggugat telah mengadakan pertemuan/hearing yang pertama

dituju langsung atasterbitnya objek sengketa maka menurut hemat Majelis tenggang waktuuntuk mengajukan gugatan haruslah dihitung secara kasuistis sesualdengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negarajuncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Ketentuan PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim sebelumpertemuan/hearing

Sehingga sebagai orang yang tidak dituju secara langsung, paraPenggugat merasa dirugikan dengan jalan umum yang disertifikatkan.Sementara pertemuanpertemuan yang dilakukan oleh pihak Kantor Lurahsebelum pertemuan/hearing dengan Anggota DPRD tanggal 8 April 2015memang benar dilakukan, namun pertemuan tersebut hanya membahastentang dilakukan pemagaran tanah, penutupan jalan, serta kKompensasi kemasyarakat, tanpa membahas sertifikat apalagi memperlihatkan sertifikatHalaman 18 dari 24 halaman.

Batudaa Pantai mengatakan isu pecatan itu tidak benar, sebabsampai saat ini dari Kecamatan belum ada pemberitahuannya;Bahwa katanya ada dikoran itu hasil hearing dari DPR mengenai kasusKepala Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kab. Gorontalo;Bahwasaksi tidak tahu sebab saksi tidak membaca koran, hanyaterdakwa datang itu membawa Koran;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya.. Saksi YANTO A.

Gorontalo dan saksiyang mendampinginya saat itu, kebetulan ada hearring di DPR Kab.Gorontalo masalah Kepala desa Kayubulan Kec.Batudaa Pantai Kab.Gorontalo katanya menggelapkan dana desa; Bahwayang ikut Hearing ada salah satu anggota Dewan yang saksikenal yaitu Bapak A.SamT Ase, dan ada dari Dinas PU Kab.

Gorontalo; Bahwasetelah hearing atau rapat dengar pendapat DPRD tersebutmereka (anggota dewan) langsung turun kelapangan ada sekitar8(delapan)orang, salah satu dari mereka yang saya kenal Bapak A.SamT Ase; Bahwa mereka menyampaikan akan diperbaiki, seperti pipa dipasangtapi tidak bisa keluar airnya dan masyarakat disekitar itu sulutmendapatkan air; Bahwa ada yang disampaikan oleh Bapak A.

Ase mengatakan Kades Kayubulantelah menggelapkan dana Rumpon dan Jambanisasi;Bahwa Terdakwa ini sebagai masyarakat biasa dan juga sebagai ketuakelompok;Bahwa pada saat hearing di DPRD masyarakat banyak yang datang diDPRD saat itu;Bahwa BPD Desa Kayubulan ada tapi tidak berfungsi hanya Kades yangmembuat perencanaan dan membelanjakan dana tersebut;Atas keterangan saksi yang =meringankan tersebut terdakwamembenarkannya;2.Saksi USMAN HARMAIN.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi

Batudaa Pantai;Bahwa yang saksi tahu ada hearing di DPRD dengan Kades Kayubulandengan masyarakat mengenai masalah anggaran MCK tidak sesuaidengan anggarannya;Bahwa masyarakat hanya meminta ke DPR supaya turun kelapanganmelihat proyekproyek yang ada di Desa Kayubulan Kec. Batudaa PantaiKab. Gorontalo;Bahwa DPRD turun kelapangan setelah 3(tiga) hari pertemuan di DPRD;Bahwayang turun kelapangan ada dari Dinas Inpektorat Kab. Gorontalo;BahwaDPRD Kab.