Ditemukan 44 data
66 — 20
hanyasebanyak 2 (dua) ekor saja, dan terdakwa sebelumnya saksi ketahuipernah di hukum karena perkara pencurian hewan ternak sapi disekitar tahun 1994 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua; Bahwa pada sekitar tahun 2011 saksi sebagai Ketua Kelompok TaniDerokmasin pernah menyerahkan satu ekor hewan sapi kelompokdengan ciri sapi betina, bulu merah dengan umur satu adik yangdiserahkan kepada anak perempuan terdakwa yang bernamaFLORIDA HOAR sebagai anggota kelompok dan saat itu sapi tersebutbelum meemiliki
ANDIE WICAKSONO, SH
Terdakwa:
RASDI RUSLI Bin Alm. HUSIN
93 — 19
HUSIN, yang telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa diperiksa masalah pemalsuan surat berupa suratketerangan kepemilikaan lahan ;Bahwa terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum yang disangka melakukan pemalsuan;Bahwa terdakwa tidak meemiliki pekerjaan tetap dan bukan sebagaipetugas pada kelurahaan Gurimbang atau terkait dengan penerbitan surattanah ;Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui dan memperggunakan suratdimaksud ;Bahwa terdakwa
73 — 15
Perdata Gugatan Nomor 186/Pat.G/2019/PN Smr Bahwa H.Buhaera tahu tanah yang dibeli tetapi Penggugat tidak bisamenunjukkan lokasinya dengan jelas; Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengenai surat menyurat danmasingmasing bisa menunjukkan suratnya tanah dari Penggugat danTergugat II;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan ParaTergugat akan menanggapinya dalam KesimpulanSaksi Amir Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan adahubungan keluarga yaitu sepupu saksi; Bahwa saksi meemiliki
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
192 — 74
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor UPP, yaitu: melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan sertapenyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdiusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsungkepada Dirjen Perhubungan Laut; dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan,terdakwa meEMIliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukanpengawasan terhadap setoran
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor UPP, yaitu: melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan sertapenyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belumdiusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsungkepada Dirjen Perhubungan Laut. dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan,terdakwa meEMIliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukanpengawasan terhadap setoran