MULTINAMS NABATI ASAHAN

Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di B & G Tower Lt. 7, 8 &9 JI. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.

Multimas Nabati Asahan (lc. Tergugat Il),maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidak berwenanguntuk menarik PT.

Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alin dayakan ke PT.

Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2011 sebagai karyawan kontrak danawalnya saksi melamar di PT. Kuala Cemerlang di subkan ke PT.

Multimas Nabati Asahan (ic.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2996/PJ/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT83608/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP5/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00045/207/12/331/14 tanggal 16 Desember 2014 Masa PajakNovember 2012, atas nama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP5/KEB/WPJ.27/ 2016 tanggal 1/7 Februari 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00045/207/12/331/14tanggal 16 Desember 2014 Masa Pajak November 2012 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamat diJalan Gatot Subroto Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi,terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

WILMAR NABATI (WINA), tersebut ;

WILMAR NABATI (WINA) VS MARULI TUA DONGORAN

WILMAR NABATI (WINA), berkedudukan dan berkantorcabang di Kompleks Pelabuhan Indonesia (PELINDO) KotaDumai;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:MARULI TUA DONGORAN, karyawan PT. WILMAR Nabati(WINA), bertempat tinggal di Jl. Merdeka Baru Gang Timur KotaDumai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herbert HerysenHalomoan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Bisnis/ Perusahaan JI.

WILMAR NABATI (WINA) dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 11/G/2011/PHILPbr tanggal29 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganketentuan Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkaradibebankan kepada Negara ;Memperhatikan

PT WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1217/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B & GLantai 9, Jalan Putri Hijau, No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara 20111;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal

terhadap Surat Tergugat NomorS423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Tanggapan atasPengajuan Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keterlambatan Penerbitan SuratKeputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihnan Pajak dan Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SGKPPKP) dan Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP) restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009sampai dengan April 2010 berdasarkan Pasal 17C UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, atas nama: Wilmar Nabati

Putusan Nomor 1217/B/PK/PJK/2016Nilai Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010 berdasarkanPasal 17C UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,atas nama: Wilmar Nabati Indonesia, NPWP 01.269.805.6092.000,beralamat di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, No. 10, Kesawan,Medan Barat, Medan, Sumatera Utara 20111;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap

permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali yang = diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT WILMAR NABATI

dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT WILMAR NABATI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2998/PJ/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari2015, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015, tanggal 02 Juli 2015,atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000

Putusan Nomor 4386/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari 2015,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015,tanggal 02 Juli 2015 atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP01.657.339.6.331000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUDI NABATI PERKASA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3056/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT BUDI NABATI

Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, alamat:JI. Gatot Subroto No. 34 Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, sehinggapenghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.

tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:1.1.1.2.1.3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 1/7 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207/12/331/14 tanggal 22 Desember 2014 Masa PajakOktober 2012 atas nama PT Budi Nabati

MULTI NABATI SULAWESI

Multi Nabati Sulawesi, beralamat KelurahanPaceda, Kecamatan Madidir ;Termohon Kasasi dahulu TERGUGAT ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalildali :1.

Multi Nabati Sulawesi diberikan upahborongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;4. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan dengan pemberitahuanpihak PT. MNS bahwa pekerjaan Para Penggugat akan dialihkan ke pihakHal. 1 dari 10 hal. Put. No.306 K/Pdt.Sus/201 1ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.MNS karena tidak ada datadata Penggugat sebagai pekerja ;5.

PT BUDI NABATI PERKASA

J/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI PERKASA, beralamat di Jalan GatotSubroto Nomor 34 Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, yangdiwakili oleh Mulyadi Lesmana, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap

tanggal 15 Mei 2017 juncto Nomor PUT83615P/PP/M.XA/16/2017, tanggal 11 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00017/207/13/331/15, tanggal 16 Juni 2015, MasaPajak Juni 2013, atas nama PT Budi Nabati

MULTI NABATI SULAWESI

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS HERI BUDI SANTOSO

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, berkedudukan di JalanRaya Narogong KM. 09 Bojong Menteng Rawa Lumbu, KotaBekasi Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Surja, selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan,Manager IR PT.

Mikie Oleo Nabati Industri, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanHERI BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Bojong MentengRT 003/004 Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu,Kota Bekasi;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada

MikieOleo Nabati Industri, sehingga hubungan kerja diputus dengan memperolehhak 2 (dua) kali upah:2 xX Rp3.796.770,00 x 15% = Rp1.139.031,00 (satu juta seratus tiga puluhsembilan ribu tiga puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

MIKIEOLEO NABATI INDUSTRI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 108/Pdt.SusPHI/2017/PN.BDG tanggal 6November 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama(PKB);3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak tanggal 24 Februari 2016;4.

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;

WILMAR NABATI INDONESIA, dalam hal ini diwakili olehErik, Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan diGedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan,selanjutnya memberi kuasa kepada: Hardijanto, S.IP., M.M.

tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35960/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP222/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskpor atas nama PTWilmar Nabati

Wilmar Nabati Indonesia untukmembayar kekurangan Bea Keluar atas PEB Nomor 000473 tanggal25 Februari 2011 sebesar Rp 92.906.100,00 dengan rincian sebagai berikut: Bea Keluar Rp 92.906.100,00Denda Administrasi He 0,00Rp 92.906.100,00Jumlah Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 720/C/PK/PJK/2012IV.

WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan,Halaman 11 dari 13 halaman.

WILMAR NABATI INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Dr. H.

MULTI NABATI SULAWESI vs. DIRJEN BEA DAN CUKAI

MULTI NABATI SULAWESI, diwakili oleh RICKY HERMANTO,selaku Direktur PT.

Multi Nabati Sulawesi, tempat kedudukan di Jalan RayaMadidir Bitung Madidir, Sulawesi Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardijanto, S.IP., MM., beralamat diJalan Kebon Bawang XI Nomor 52, RT. 002/001, Tanjung Priok, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/EXIM/MNS/IV/ 2012 tanggal 16April 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding

Multi Nabati Sulawesi. Bahwa dalam surat pengantartersebut diketahui terdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan, yakni SuratKeputusan Nomor KEP203/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Multi Nabati Sulawesi;e Tiki Account : 020118030916;e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21;Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwatanda bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, karena tidak mencantumkan stempel pos pengiriman.

Multi Nabati Sulawesi. Bahwa dalam surat pengantar tersebut diketahuiterdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan yakni Surat Keputusan NomorKEP203/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;

PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS 1. DESTA TRIYANTO, DKK

PUTUSANNomor 1340 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, diwakili oleh Surja, Direktur PTMikie Oleo Nabati Industri, berkedudukan di Jalan Raya NarogongKm.09 Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan, Manager IRPT Mikie Oleo Nabati

Bahwa Tergugat perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri adalahperusahaan swasta yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2001, Tergugatberkedudukan di Jalan Narogong Km. 9 Bojong Menteng, Rawa Lumbu,Halaman 9 dari 36 hal. Put.

tertanggal 24 Mei 2016 yang isinya menerima sepenuhnya isiAnjuran;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kota Bekasi selanjutnya Para Penggugat melaluiPUKSP RTMM SPSI PT Mikie Oleo Nabati Industri telah memberi jawaban atasHalaman 18 dari 36 hal.

HendroPrasetiyo menolak dituduh menerima uang suap atau sogok atau pemberianlain dari pihak ketiga, sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat(1) dan (II) selama bekerja pada PT Mikie Oleo Nabati Industri;Bahwa Tergugat sudah salah menafsirkan tentang uang yang diterima olehPenggugat (Ill) Sdr.

Pengurus Daerah, Pimpinan Cabang,Pimpinan Unit Kerja SPRTMM SPSI Provinsi Jawa Barat, KabupatenBekasi dan PUK PT Mikie Oleo Nabati Industri tidak memiliki kapasitassebagai kuasa hukum Para Penggugat;Halaman 26 dari 36 hal.

WILMAR NABATI INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3715/PJ/2017, tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Subtitusitanggal 19 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI

INDONESIA, beralamat di KomplekPlatinum Bussines Centre Jalan Arifin Ahmad Nomor 12Pekanbaru 28282 Riau, yang diwakili oleh Hendri Saksti,jabatan Presiden Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dumaria Situmorang,beralamat Pondok Bambu RT 010, RW 003, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03376/NKEB/WP4J.19/2016tanggal 8 November 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16 tanggal 30Maret 2016, atas nama PI Wilmar Nabati

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03376/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 November 2016Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16tanggal 30 Maret 2016, atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia,NPWP 01.269.805.6092.000, beralamat di Gedung B & G Lantai9 Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan

DUTA SUMBER NABATI tersebut ;

DUTA SUMBER NABATI vs. BUPATI KETAPANG, DK

Duta Sumber Nabati ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, berupa : Keputusan BupatiKetapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 Tentang PenguranganAreal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ;4.

DUTA SUMBER NABATI (obyekperkara) adalah salah dan tidak memenuhi ketentuan hukum sebuah Keputusan;e Bahwa meskipun sudah nyatanyata bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atasnama PT. DUTA SUMBER NABATI (obyek perkara) adalah salah, namun Judex FactiTingkat Banding tetap membenarkan Keputusan tersebut.

DUTASUMBER NABATI adalah seluas + 19.000 Ha diKecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Daerah Tingkat IIKetapang dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

DUTA SUMBER NABATI adalah seluas + 19.000 Ha,namun JudexFacti Tingkat Banding telah mengoreksi/ mengevaluasi meralat Keputusan tersebutdengan menyatakan bahwa Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu denganPengolahannya menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit dengan Pola PIRTRANSatas nama PT. DUT A SUMBER NABATI adalah seluas + 26.200 Ha.

DUTA SUMBER NABATI tersebut harusditolak";3 Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, maka terlihat bahwa Judex Juristelah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan.

MULTIMAS NABATI ASAHAN

MULTIMAS NABATI ASAHAN yang berkedudukan di B & G Tower Lt.7,8 &9 Jl. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.

Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alih dayakan ke PT.

Multimas Nabati Asahan;Bahwa saksi bekerja di PT. Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2010sebagai karyawan kontrak, sebelumnya saksi melamar di perusahaan PT.Kuala Cemerlang disubkan ke PT.

Multimas Nabati Asahan tidak pernahBahwa setahu saksi PT.

MULTI NABATI SULAWESI

MULTI NABATI SULAWESI, beralamat di KelurahanPaceda, Kecamatan Madidir,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat mendapat Upah ratarata

Multi Nabati Sulawesi kamidiberikan upah borongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan denganpemberitahuan pihak PT. MNS bahwa pekerjaan para Penggugat akan dialihkan kepihak ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA SUMBER NABATI tersebut;

PT DUTA SUMBER NABATIVSPT SUTOMO AGRINDO MAS

PUTUSANNomor 544 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jalan GunungSahari Raya Nomor 1, Lantai 2, Blok A 89, Jakarta Pusat,diwakili oleh Tan Budiono, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H., dankawankawan, para Advokat pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum PL.

Tergugat PT Duta Sumber Nabati adalah badan hukum yangberkedudukan/domisili hukum di Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yaknidi Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak Kalimantan Barat, hal inisebagaimana ternyata dari Anggaran Dasar PT DUTA SUMBER NABATIAkta Nomor 90 tanggal 26 April 1983 yang sudah disesuaikan denganUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Alamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Lt.

dalam hal ini bukan pihak yang terkait dengan KontrakJual Beli Nomor 009/CPO/DSNSAMA//2009 antara PT Sumitomo AgrindoMas (Penggugat) dan PT Duta Sumber Nabati (Tergugat).

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI;

WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut;

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI