Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negedri negera negeri2 negerii negeriku negeri1 negeri5 negerui
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Btl
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.SUDARMAN
2.SAPTONO
3.SLAMET
4.SUKARSIH
5.SUHADI SISWANTO
6.SRI PONIYATI
7.PARMONAH
8.MISKIYAH
9.MALINEM
10.SUKINAH
11.RATNO UTOMO alias SADIMAN
12.SARIJAN
Tergugat:
1.BUPATI BANTUL
2.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Turut Tergugat:
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
73 — 41
  • Wahonosartokriyo Panitikismo Kraton Ngayogyakarta,selaku pemberi kuasa sebagaimana Surat Kuasanya tertanggal 15 September2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeriu Bantul tanggal3 Oktober 2017, Nomor 254/SK.Pdt/2017/PN Btl. Untuk selengkapnya SuratKuasa dari Tergugat III tersebut terlampir dalam perkara tersebut.Untuk Pihak Turut Tergugat hadir Sdr. R. JATI BAYUBROTO,SH.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-10-2008 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 141/Pid.B/2008/PN.PSR.
Tanggal 15 Oktober 2008 — TIAMAR bin SATUM
25 — 2
  • bermotif garisgaris warna hitam putih;e 1 (satu) potong celana jeans warna biru;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secarasah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepadasaksisaksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barangbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atasdiri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeriu
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 25 September 2014 — PEMOHON TERMOHON
11 — 5
  • Asnawi) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakangagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeriu Sipil telah melampirkan SuratIzin perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten LimapuluhKota Nomor tanggal 24 April 2014, sehingga Pemohon telah mendapatkan izindari atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkaraaquo
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 112/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI BIMA
Terbanding/Penggugat I : BAKAR SIDIK
Terbanding/Penggugat II : ABDURAHMAN SIDIK alias RAHMAN SIIDK
58 — 24
  • Bahwamenurut Para Terbanding / Para Penggugat alasan Pembanding /Tergugat tersebut adalah tidak benar oleh karena Majelis HakimPengadilan Negeriu Raba Bima tidak keliru dalam menilai buktiPI.l3 yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugatkarena bukti tersebut adalah bukti yang sah dan otentikmenurut hukum oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang untuk itu dalam hal ini Bupati sebagai kepala DaerahKabupaten Bima, dan lagi pula bukti tersebut telah diakui olehTergugat dalam jawabannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 70/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MAMAN SUPARMAN, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
168 — 105
  • nnnnns10.Bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah diberhentikan dengan Hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Jawa Baratsebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 887/Kep115BKD/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Nama SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Maman Suparman, S.Sos tanggal 11Desember 2017; 922222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nce nn nnn enn enn nnn nnne11.Bahwa atas Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeriu
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 105/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 31 Oktober 2018 — MARGO RAHARJO MELAWAN DWI LISWANTI, DKK
59 — 67
  • PN.Slmn Tanggal 17 Maret 2016, dan ataupula dalil Posita No. 26 tersebut SEBENARNYA , bahwa yang memalsukanSURAT KEMATIAN tersebut, justru PELAWAN SENDIRI dan anakanaknya yakni TURUT TERLAWAN II s/d TURUT TERLAWAN IV diatas,sehingga MENOLAK dalil Posita No. 26 tersebut;Bahwa terkait Posita No. 27, 28, 29 dan Posita No. 30, maka dalil tersebutHARUS DITOLAK SECARA HUKUM, karena telah dipertimbangkan secaraseksama dan sempurna secara hukum dalam PutusanPutusanPengadilan, yakni Putusan Perdata Pengadilan Negeriu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 25-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 722/PDT/2016/PT DKI
Tanggal 24 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : MARTA DIANTA SILALAHI SIDEBANG Diwakili Oleh : Lapana Saragih SH
Terbanding/Tergugat : PT. AVEMEDIA GEMILANG
Terbanding/Tergugat : MARULI PANDAPOTAN MANURUNG
154 — 73
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeriu Jakarta Barat berpendapatlain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Hal. 13 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus
Register : 17-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN KABANJAHE Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kbj
Tanggal 11 Juni 2019 — Pemohon:
Mulyanti
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo
61 — 27
  • N.2.17 / Euh.1 / 04 / 2019 tanggal 05 April 2019.Bahwa pada saat berjalannya Proses penyidikan Termohon PraPeradilan telah meminta Persetujuan Penyitaan barang buktikepada Ketua Pengadilan negeri Kabanjahe sesuai dengan suratNomor B / 39 / IV / 2019 / Satresnarkoba tanggal 10 April 2019,dan telah ditetapkan oleh pengadilan Negeriu Kabanjahe sesuaidengan surat Penetapan Nomor : 171/Pen pid/ 2019 / PNKBJtanggal 24 April 2019.Bahwa setelah termohon melakukan Proses penyidikanselanjutnya melakukan pemeriksaan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 17 Februari 2016 — PENGGUGAT, PARA TERGUGAT
73 — 27
  • Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya, berikut barang bergerakyang berada didalamnya milik dan yang berada dalam PenguasanTergugat Il, yang terletak di Jalan Bakti 2, No. 9, RT.007/RW.008,Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu, waulaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi(uitvoerbaar bij vooraad);Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;SUBSIDAIR :apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeriu
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2010 — Putus : 11-10-2010 — Upload : 12-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 338/PID.B/2010/PN.SKY
Tanggal 11 Oktober 2010 — HAMZAH LUBIS, SIP bin M. HARUN A RONI
189 — 10
  • Sky, sejak tanggal 08 Maret 2010 sampaidengan tanggal 06 April 2010;5 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 07 April2010 Nomor : Print32/N.19.6/Ft.1/04/2010, sejak tanggal 07 April 2010sampai dengan tanggal 26 April 2010;69Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 April 2010 Nomor: 04/Pen.Pid/2009/PN.Sky, sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan 26 Mei2010;Hakim Pengadilan Negeriu Sekayu tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 360/Pen.Pid/2010/PN.Sky sejak tanggal 20 Mei 2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
292 — 1132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeriu Jakarta Pusat dalam perkaraNomor : 06 / KPPU/2010 /PN.Jkt Pst telah melanggar ketentuan yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung RI no 3 tahun 2005 tentang TatacaraPengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU pasal 5 ayat(2) jo. Pasal 5 ayat (4) dimana ditegaskan bahwaPemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU danberkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);5.