Menetapkan bahwa Nama SITI RAHMAH BINTI MAHMUD tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 04 Juni 1985 yang tertera dalam Paspor No.P 552823 data tersebut adalah salah,dan yang benar adalah nama ROHMAH lahir di Sampang tanggal 14 Pebruari 1983 alamat di Dsn.Mandangin Ds.Aeng Sareh,Kec/Kab.Sampang;

3. Menetapkan bahwa nama ST.ROHMAH yang tersebut pada kutipan akta nikah nomor 051/51/I/2001 adalah salah,yang benar adalah Rohmah;

4.

Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 17 November1970 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.12/992/Ind/86 tertulisMaria Magdalena Nanik Widyastuti yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten daerahTingkat Il Wonogiri tertanggal 20 Februari 1987 ;2.

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.P.12/992/Ind/86 namaPemohon tertulis Maria Magdalena Nanik Widyastuti;Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Wng Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312125711700002 namaPemohon tertulis Nanik Widyastuti; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312121912190001) namaPemohon tertulis Maria Magdalena Nanik Widyastuti; jazah SD Negeri Wonodadi nama Pemohon tertulis MariaMardalena Nanik Widyastuti;. jazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)Petrus Kanisius Wonogirl nama

Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 17 November 1970sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.P.12/992/Ind/86 tertulis MariaMagdalena Nanik Widyastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Wonogiritertanggal 20 Februari 1987 ;2.

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.P.12/992/Ind/86 nama Pemohontertulis Maria Magdalena Nanik Widyastuti; Kartu. Tanda Penduduk Nomor 3312125711700002 namaPemohon tertulis Nanik Widyastuti; Kartu.

RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah ASN pada BKSDA Sumatera Barat sebagai PengendaliEkosistem Hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No.P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018, trenggiling yang bernama /atin ManisJavanica adalah satwa yang dilindungi;Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN PsbBahwa karena dilindungi maka segala macam penjualan sisik trenggilingadalah

PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl No.P.106/MenIhk/Setjen/Kum.1/12/2018, trenggiling yang bernama latin ManisJavanica adalah satwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) JoPasal

PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl No.P.106/MenIhk/Setjen/Kum.1/12/2018, trenggiling yang bernama latin ManisJavanica adalah satwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) JoPasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan

Kab.Tabalong dimana keterangannyadibacakan dari berita acara penyidikan kepolisian yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan.Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan KotaTanjung atas permintaan dari Kapolresta Tanjung sebagaisaksi ahli.Bahwa ketentuan Undangundang yang mengharuskan untukmengangkut, menguasai atau memiliki hasil MHutan adalah UURI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan PeraturanMentri No.P

.55/Menhut II/2006, tgl 26 Agustus 2006tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara.Bahwa kayu jenis Ulin dan jenis meranti adalah termasukhasil Hutan Negara dan untuk mengangkut menguasai ataumemiliki kayu tersebut harus berdasarkan ketentuan UUdilengkapi dengan dokumen.Bahwa berdasarkan Peraturan Mentri No.P.55/Menhut II/2006, tgl 26 Agustus 2006 tentang Penatausahaan yangberasal dari Hutan Negara Dokumen yang digunakan untukmelindungi hasil MHutan adalah Surat Keterangan Sah KayuBulat

dimuat didalamnya dibawa ke Polres Tabalong ; Bahwa benar kayu jenis Ulin dan jenis meranti' tersebutterdakwa peroleh dari membeli Di Misim dan Kuari DesaPanaan untuk selanjutnya akan dijual kembali olehterdakwa ;Bahwa benar kayu jenis Ulin dan jenis meranti yangdiangkut terdakwa IMAM SUBALI Als IMAM BIN WAKIJO adalahtermasuk hasil Hutan Negara dan untuk mengangkutmenguasai atau memiliki kayu tersebut harus berdasarkanketentuan UU dilengkapi dengan dokumen.Bahwa benar berdasarkan Peraturan Mentri No.P

makaterdakwa beserta barang bukti yaitu berupa I(satu) unitDump Truck Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning Nopol DA. 9706 BGlembar surat jalan no. seri: J14207588 dan kayu ~ dimuatdidalamnya dibawa ke Polres Tabalong ;Menimbang, bahwa benar kayu jenis Ulin dan jenismeranti yang diangkut terdakwa IMAM SUBALI Als IMAM BINWAKIJO = adalah termasuk hasil Hutan Negara dan untukmengangkut menguasai atau memiliki kayu tersebut harusberdasarkan ketentuan UU dilengkapi dengan dokumen danberdasarkan Peraturan Mentri No.P

.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : PENGGUGAT: lakilaki, warganegara Indonesia, Agama Hindu, umur : 29 tahun,pekerjaan : swasta , bertempat tinggal diKab.Gianyar, dalam hal ini dikuasakan kepadaIDA BAGUS WIKANTARA,SH Advokat yangberalamat di Perum Nuansa Penatih No.P.2Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai

Gianyar;SUBSIDAIR ; 220222 22222222 22 Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadiladilnya (Ex Aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihakPenggugat hadir kuasanya, yang bernama : IDA BAGUS WIKANTARA,SHAdvokat yang beralamat di Perum Nuansa Penatih No.P.2 Denpasar, sedangkanpihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan juga tidak menyuruh oranglain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah, namun telahdipanggil dengan patut, sebagaimana

., telah mengajukan permohonanyang isi pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon lahir di Denpasar dan telah dicatatkan/didaftarkan padaCatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 13 September 1995 No.P.294/Ist/K/1995 dengan nama NI NYOMAN SURI NANI; Bahwa Pemohon telah lulus pendidikan : jazah SD Tahun 2001 an. NI NYOMAN SURINAMI ; jazah SMP Tahun 2004 an. NINYOMAN SURINAMI ; jazah SMK Tahun 2007 an.

Saksi: Ni Wayan Yeni Utama Yanti, di depan persidangan memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan baik karena saksi adaHubungan Keluarga sebagai kakak Pemohon ; Bahwa benar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.P.294/Ist/K/1995 pada tanggal 13 September 1995 yang dikeluarkan KantorCatatan Sipil Kab.

Permenhut P.62/MenhutII/2006 Jo Permenhut NO.P.33/MenhutII/2007 bahwa agar seorang,sekelompok, badan hukum dapat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutankayu yang dipungut dari hutan Negara (kawasan hutan) harus dilengkapi bersamasamasurat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHH), untuk mengangkut hasil hutan kayuyang dipungut dari hutan maka pengangkutannya harus menggunakan Surat Keteranganasal usul (SKAU) sesuai dengan P.51/MenhutII/2006 Jo Permenhut P.62/MenhutII/2006 Jo Permenhut No.P.33

hutan negara(kawasanhutan) harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (GSKSHH) (UUNo.41 tahun 1999 jo P.55/MenhutII/2006 jo P.63/MenhutII/2009);e Untuk kayu yang berasal dari hutan hak yang merupakan hasil budi daya,pengangkutannya harus menggunakan surat keterangan asalusul (SKAU) (P.51/MenhutII/2006 jo P.05/MenhutII/2007:e Sedangkan dari hutan hak yang tumbuhnya secara alami diluar dari jenis yangmenggunakan SKAU dan nota penjualan sebagaimana diatur dalam pasal 10a dariPermenhut No.P

.33/MenhutII/2007, pengangkutannya harus menggunakan SSKB CapKR (P.62/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007);Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) terdiri dari :e Surat keterangan sahnya kayu bulat (SSKB) yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang langsung dari areal izin yang sah pada areal hutan alam negara dan telahmelalui proses legalitas termasuk telah dilunasi PSDH/DR;e =Faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang diterbitkan oleh penerbit FAKB;e = =Faktur angkutan

P.55/MENHUTII/2006 Jo Permenhut No. 63/MENHUTD/2006 sementara apabila terjadi pengisian FAKO yang tidak sempurnadengan tanpa tujuan pengangkutan hal tersebut bertentangan dengan Permenhut No.P.55/MENHUTII/2006 Jo Permenhut No. 63/MENHUTII/2006 dan menurut saksiWAHYUDIN sebagai P3KB PNS Dinas Kehutanan Kutai Timur dokumen kayu berupaFAKO dengan No. Seri : KOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 tidak tertulisalamat tujuan kayu tersebut akan dikirim.

Bahwa atas bukti surat berupa AKO dengan nomor seriKOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 menurut saksi Ahli bahwapada FAKO tersebut kolom penerima dan tujuan pengangkutan tidak di isi makapada prinsipnya penggunaan dokumen FAKO diatur dalam Pasal 14 ayat (1)sampai ayat (4) Permenhut No.P.55/MENHUTII/2006 Jo Permenhut No.63/MENHUTII/2006 ;(Vide putusan a quo halaman 17)Dan pertimbangan tersebut dalam butir 1.1 sampai dengan 1.3. tersebut di atas,bahwa benar Terdakwa SAHARUDIN ARMANUS BIN ARMANUS

pembuktian karena tidak memperhatikan keteranganAd.B.saksisaksi dan ahli yang merupakan faktafakta serta barang bukti yangdiajukan di persidangan yang merupakan alat bukti sesuai ketentuan Pasal184 KUHAP diantaranya:Bahwa atas bukti surat berupa FAKO dengan nomor seriKOP.MSL.1908.A.000002 tanggal 11 Maret 2008 menurut saksi Ahli bahwapada FAKO tersebut kolom penerima dan tujuan pengangkutan tidak di isimaka pada prinsipnya penggunaan dokumen FAKO diatur dalam Pasal 14ayat (1) sampai ayat (4) Permenhut No.P

Kab.Tabalong dimana keterangannyadibacakan dari berita acara penyidikan kepolisian yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan.Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kota Tanjung ataspermintaandari Kapolresta Tanjung sebagai saksi ahli.Bahwa ketentuan Undangundang mengharuskan untuk mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil Hutan adalah UU RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan danPeraturan Mentri No.P

.55/MenhutII/2006, tgl 26 Agustus 2006 tentangPenatausahaan yang berasal dari Hutan Negara.Bahwa kayu jenis Ulin adalah termasuk hasil Hutan Negara dan untuk mengangkutmenguasai atau memiliki kayu tersebut harus berdasarkan ketentuan UU dilengkapidengan dokumen.Bahwa berdasarkan Peraturan Mentri No.P.55/MenhutI/2006, tg 26 Agustus 2006tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara Dokumen yang digunakanuntuk melindungi hasil Hutan adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB),Faktur Angkut

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Mentri No.P.55/MenhutII/2006, tgl 26 Agustus2006 tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara Dokumen yangdigunakan untuk melindungi hasil Hutan adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat(SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkut Hasil Hutan BukanKayu (FAHHBK) dan yang berwenang menerbitkan SKSKB adalah DinasKehutanan setempat.Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sekitarsebesar Rp.6.244.824, (enam juta dua ratus empat

dikubikasi sekitar 1,0440 M3(satu koma Nol empat empat nol meter kubik ), kayu ulin tersebut dibeli terdakwa diDesa Samu Kaltim seharga Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)yang rencananya akan digunakan untuk keperluan sendiri ;13Menimbang bahwa kayu jenis Ulin yang diangkut terdakwa ABDUL MANANadalah termasuk hasil Hutan Negara dan untuk mengangkut menguasai atau memilikikayu tersebut berdasarkan ketentuan UU harus dilengkapi dengan dokumen danberdasarkan Peraturan Mentri No.P

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

Puji Sempurna Raharjadalam proses perpanjangan dan TELAH MEMENUHI kelengkapanpersyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.52/MenhutII/2008 jo Nomor : P.P.29/MenhutII/2009kecuali Sertifikat PHAPL; .

PujiSempurna Raharja adalah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1)Permenhut No.P.52/MenhutH/2008 yang pada pokoknya memberimakna bahwa "penolakan" harus didasarkan pada hasil penilaianLPI Mampu atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderalterhadap kinerja Pengelolaan Hutan Alam Secara Lestari pemegangIUPHHKHA, jadi secara yuridis bukan didasarkan alasan karenabelum mendapat Sertifikat PHAPL sampai tanggal 13 Juni 2010;Halaman 15 dari 71 halaman.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.29/MenhutH/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Tata Cara danPersyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Pada MHutan Produksi, ditentukan bahwaPasal 3 : 2929222 202 Ayat (1): Permohonan perpanjangan IUPHHKHA diajukan paling lambat 2 (dua)tahun sebelum tanggal berakhirnya izin; Ayat (2) 2222222 nnn nnnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 21 dari 71 halaman.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.29/MenhutH/2009 tentang Tata Cara danPersyaratan Perpanjangan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada HutanProduksi; b).2. Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/MenhutII/2009 jo. P.68/MenhutII/2011 tentangStandar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayupada Pemegang Izin atau pada MHutan Hak;b).3.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.29/MenhutII/2009, dan Pasal 3 Peraturan MenteriKehutanan No.

Ir.Iman Rusmana, menerangkan:bahwa Kayu Olahan sesuai pasal butir 41 adalah produk hasil pengolahan hasilhutan kayu;Bahwa yang dimaksud FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) sesuai denganPermenhut No.P.55 tahun 2006 pasal butir 51: adalah dokumen angkutan yangditerbitkan oleh Penerbit FAKO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasilhutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih danlaminated veneer lumber (LVL);bahwa untuk pengangkutan kayu olahan diatur pasal 13 ayat 1 sebagai

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) adalah blanko model DKA 303;bahwa fungsi kegunaan FAKO adalah sebagai surat keterangan sahnya hasilhutan;bahwa menurut pasal 50 ay 3 huruf h Undang Undang No.41 tahun 1999, yangdimaksud dilengkapi bersama sama adalah bahwa pada waktu dan tempat yangsama harus dilengkapi suratsurat sah sebagai bukti, dan dalam penjelasan pasal50 Undang Undang No. 41 tahun 1999 dikatakan jika tidak sama dengan fisikmaka dianggap tidak ada suratnya;bahwa setelah berlakunya Permenhut No.P

milik PT.SBAL diperolehsecara sah;e bahwa sesuai dengan keterangan saksi Syaiful Iskandar dihubungkan denganketerangan saksi Firmansyah yang juga hadir dipersidangan, kayu kayu milikPT.SBAL diperoleh dari hasil lelang, sebagaimana juga diterangkan terdakwaHayanto dan dipersidangan juga disertakan bukti Risalah Lelang;Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas terbukti kayu yang diangkutoleh kapal motor Sumber Abadi 178 adalah kayu olahan, yang sesuai dengan ketentuanpasal point 41 Permenhut No.P

(satu) tujuan pengangkutan (pasal 14 ayat 1);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) PerMenHut No.P.55 tahun2006, penerbitan FAKO dilakukan oleh Penerbit FAKO di Industri Pengolahan Kayuyang sah dan Tempat Penampungan yang terdaftar, dan (3) Sebelum menerbitkan FAKOatas Kayu Olahan yang akan diangkut, penerbit FAKO wajib melakukan pengukuranfisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku, selanjutnya Hasil pengukuransebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan ke dalam Daftar Pengukuran Kayu

tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa adanya selisih jumlah tersebut menurut terdakwa Hayantodikarenakan ada kayu yang dipotong dan tidak dihitung, sedangkan terdakwa SlametMustofa yang ditunjuk sebagai petugas penerbit FAKO dan DKO mengatakan baru satukali mendapatkan training dari Dinas Kehutanan, dan mengakui belum paham betulbagaimana mengisi formulir FAKO dan DKO;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan terdakwa terdakwa tersebut dapatdipahami karena Permenhut No.P

No.P U T U S A N 163/Pid.Sus/2016/PN.SkgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidanapada tingkat Pertamamenjatuhkan putusanperkara para terdakwaTERDAKWA INamaTempat lahirUmur / Tgl.lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTERDAKWA IINamaTempat lahirUmur / Tgl.lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTERDAKWA IIINamaTempat lahirUmur / Tgl.lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggaldengan acara pemeriksaan

atas panen sawah tersebutHal. 5 dari 17 hal.Put.No. 511 PK/Pdt/2007yang setiap tahunnya menghasilkan 8 ton padi basahyang dihitung uang sebesar Rp 2.800.000, selama 24tahun adalah 24 % Rp~ 2.800.000, adalah Rp67.200.000, (enam puluh tujuh juta dua ratus riburupiah) ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan NegeriKudus agar memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secarakeseluruhan;Menyatakan sebidang tanah pertanian No.P

Menyatakan sebidang tanah pertanian No.P.33.19.040.000 1173.7 persil 84 S.III luas + 5.407 myang terletak di Desa Wates, Kecamatan Undaan,Kabupaten Kudus dengan batas batas:Utara : Sutamto,Selatan : Wargono, Purwanto,Timur : Noer Komisah, Karto Ngatipah, KasmitoSarimin, Pardi,Barat : Kaerun, Rakibin, Kusnin;adalah harta peninggalan almarhum Sarmani Temu;.

Aturan Konversi;Sedangkan Pengadilan Tinggi Jateng di Semarangmendasarkan penegasan hak Sarmani' Temu dari No.P.33.19.040.

Bukit Santuai /Jalan Walter Condrat Prum.LestariIndah No.P.14 Kel. Baamang Tengah Kec.

WIWIK EKO DARMONO, lahir di Wonogiri O2September 1977sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.P.02/219/Ind/1987.6.2. JONI FEBRIYANTO, lahir di Wonogiri O3Maret 1980 sesuai KutipanAkta Kelahiran No.P.02/218/Ind/1987.6.3.

setelah barangbarang jenissembako tersebut diantar, saat itu terdakwa tidak langsungmembayarkannya akan tetapi dua minggu kemudian yaitupada sekitar bulan Maret 2013 sekira pukul 16.00 wibterdakwa datang ke Toko milik korban, yang mana saat ituterdakwa membayarkan pesanan barangbarang jenissembako tersebut kepada korban dan saksi MIFOHNA (istrikorban) dengan menggunakan uang tunai sebesarRp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanyaterdakwa membarikan 1 (satu) lembar Biyet Giro BankMestika No.P

setelahbarangbarang jenis sembako tersebut diantar, saat ituterdakwa tidak langsung membayarkannya akan tetapi duaminggu kemudian yaitu pada sekitar bulan Maret 2013 sekirapukul 16.00 wib terdakwa datang ke Toko milik korban, yangmana saat itu terdakwa membayarkan pesanan barangbarang jenis sembako tersebut kepada korban dan saksiMIFOHNA (istri korban) dengan menggunakan uang tunaisebesar Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) dansisanya terdakwa membarikan 1 (satu) lembar Biyet GiroBank Mestika No.P

barangbarang jenis sembako tersebut diantar, saat itu terdakwa tidaklangsung membayarkannya akan tetapi dua minggu kemudian yaitupada sekitar bulan Maret 2013 sekira pukul 16.00 wib terdakwadatang ke Toko milik korban, yang mana saat itu terdakwamembayarkan pesanan barangbarang jenis sembako tersebutkepada korban dansaksi MIFOHNA (istri korban) denganmenggunakan uang tunai sebesar Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh12juta rupiah) dan sisanya terdakwa membarikan 1 (satu) LembarBiyet Giro Bank Mestika No.P

Menetapkan surat bukti berupa :- Visum Et Repertum No.P-1/292/RSIF/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Islam Fatimah oleh dokter BINTARI WURYANINGSIH, tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20.MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentangHalaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.B.LH/2021/PN MkdJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi (Lampiran Nomor Ururt191) , sedangkan identitas satwa yang kedua adalah jenis celepukjawa (Otus angeliane) dimana satwa ini sudah masuk dilindungiberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 namun pemerintahmasih memberikan tenggat waktu) bagi masyarakat untukmendaftarkan satwa liar yang masuk daftar dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya celepuk jawakepada instansi terkait sehingga mempunyai izin untuk memeliharasampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan; Bahwa jika ada masyarakat yang memelihara celepuk jawa (Ofusangeliane) dan tidak mendaftarkan kepada instansi terkait selamatenggat

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terbit makatidak diperbolehkan karena setelah tenggat waktu pendaftaran selesaimaka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sudah berlaku final dansatwa liar yang masuk dalam daftar harus didaftarkan; Bahwa perbuatan terdakwa melakukan kegiatan jual beli ataumemperniagakan satwa liar yang dilindungi UndangUndang telahmelanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 yangberbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap

celepuk jawa di rumahterdakwa yang didapatkan di barat desa dan terdakwa pelihara sampaisekarang, selanjutnya terdakwa menunjukkan keberadaan burung tersebutkemudian burung tersebut diambil dari rumah terdakwa dan diamankanoleh petugas;Bahwa burung elang jenis paria (mi/vus migrans) dan burung celepuk jawa(Otus angeliane) termasuk satwa liar yang dilindungi UndangUndangberdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa ketentutan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi antara lain:a. Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945;b. Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan pajak;c. Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara BukanPajak;d.

Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 juncto PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan;8.Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi antara lain UndangUndang Dasar1945 dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997;UndangUndang

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar