;Bahwa kemudian di dalam Lampiran Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 tersebut, terdapat namaPenggugat dan Penggugat Il, dan dalam lampiran surat keteranganHal. 3 dari 148 hal. Put.

Kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo:1.Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Ilmemohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar*"Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16,tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 (vide petitum point 4gugatan);.

Gugatan Penggugat dan Penggugat II kurang pihak (plurium itisconsortium).1.Bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat dan Penggugat Ilmendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan BersamaNomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapanTurut Tergugat Il sebagaimana posita point 3 s/d point 6 gugatan;Bahwa selain itu didalam gugatannya, Penggugat dan Penggugat IIjuga mendalilkan tentang adanya Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana

Sure Indonesia (Turut Tergugat 1),Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yangmembuat dan menandatangani Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai denganPasal 1338 KUHPerdata jo Pasal 1340 KUHPerdata yang dikutipsebagai berikut:Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Suatu Perjanjian itu. tidak dapat ditarik kembali selain dengankesepakatan kedua belah

Menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor16, tertanggal 12 Maret 2014 dan lampiran surat keterangan,NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014, (videpetitum point 4 gugatan);3.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012hal 59 dari 116 halaman putusan pidana Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PNDpsdi Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),b.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/827/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012di Meru dan tembok keliling di Pura Sukaluwih, lokasiDesa Pering, Kecamatan Blahbatuh, KabupatenGianyar, yang yang ditandatangani oleh pemeriksa /penerima ( IDA BAGUS MUDALARA, A A GEDESAKSING TRI MEGA P.,S.KOM , ANAK AGUNGGEDE RAKA, MADE SUJA, DEWA GEDEMARUTI,SH) Direktur Citra Karya Utama( WAYANMISI ), dan Kuasa Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen ( Drs GUST LANANG BAGUSARNAWA),.

Berita) Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012untuk pemeriksaan di Candi bentar dan tembok kelilingdi Pura Puseh Wasan, lokasi Desa Batuan Kaja,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),.

50Artinya : Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripadamendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti).Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keteranganorang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalamperkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupayaHalaman 7 dari 10 halaman salinan Putusan nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Spg g dekatnya karena tidak pernah datang diasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomorum tersebut telah juga memenuhi

Nomor: 138/18.38/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 , perihal: Daftar UlangHO;1 (satu) lembar Cek Nomor: CT005705 dan Data Entry View tanggal 31Januari 2012 Pembayaran Kontan sebesar Rp31.699.350,00 (tiga puluhsatu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluhrupiah);1 (satu) lembar Surat Pertangung Jawaban Uang Muka NomorUM/PUM/54/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dileges tanggal 26Nopember 20131 (satu) lembar memo PT.

SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) Leges IzinUndangUndang Gangguan (HO) Nomor: UM/Pb/Bi/609/2012 tanggal 01Oktober 2012 yang dileges tanggal 26 Nopember 2013;1 (satu) lembar Surat Pertangung Jawaban Uang Muka NomorUM/PUM/464/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dileges tanggal 26Nopember 2013;1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor: 001843 tanggal 09 Juli2012;1 (satu) lembar Surat Nomor: 178/18.38.1/VII/2012 tanggal Juli 2012yang ditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HRP, S.E., MSP.

No. 1278 K/PID.SUS/201617.18.19.20.21,22.23.24.25.26.2/.28.1 (satu) lembar Surat Pertangung Jawaban Uang Muka NomorUM/PUM/54/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dileges tanggal 26Nopember 20131 (satu) lembar MEMO PT.

SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) Leges IzinUndangUndang Gangguan (HO) Nomor UM/Pb/Bi/609/2012 tanggal 01Oktober 2012 yang di leges tanggal 26 Nopember 2013;1 (satu) lembar Surat Pertangung Jawaban Uang Muka NomorUM/PUM/464/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dileges tanggal 26Nopember 2013;1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 001843 tanggal 09 Juli2012;1 (satu) lembar Surat Nomor 178/18.38.1/VII/2012 tanggal Juli 2012 yangditandatangani oleh HASTUTY HANDAYANI HRP, S.E.

Nomor 2747 K/Pdt/2019berakhir Oktober 1993 dan tidak pernah diperpanjang lagi karenaberdasarkan surat direksi Pelabuhan Tanjung Priok NomorUM.330/2713/I/PJP.15 tanggal 27 Maret 2015 yang intinya bahwa surat PTPelabuhan Indonesia II/Persero Cabang Pelabuhan Tanjung Priok NomorKU.261/25/9/2/C/TPK.UP tanggal 25 September 2014 perihal surat perintahpembayaran menyatakan tidak berlaku lagi dan menghentikanpenggunaannya untuk kepentingan umum, maka Penggugat tidak berhaklagi atas obyek sengketa sehingga

memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakah Penggugat berhak dan berwenang sepenuhnya melakukankerjasama Penempatan Pekerja Operator RTGC PT Pelindo II (Persero)dengan PT Pelindo II (Persero) selaku induk perusahaan;Menyatakan secara hukum Berita Acara antara Penggugat dengan DireksiPT Pelindo Il (Persero) tentang Penempatan Pekerja PT Pelindo Il(Persero) di PT JICT Nomor UM.339/28/8/3/PI.Il14 = danUM.338/3/12/JICT2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan NomorUM

Dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa telahsesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Surat KeputusanBersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, NomorUM.008/41/2/DJPL11, Nomor

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan percekcokan yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang hubungan tersebut menjadisebab pecahnya rumah tangga Penggugat karena telah 7 bulan berpisah; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalNah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Tergugatmenghabiskan uang kiriman Penggugat ; Tergugat banyak mempunyai hutang kepada orang lain ; Tergugat mempunyai pacar baru lagi ; fangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkan Qgatsudah tidak ada harapan untuk pore is lain Majelis Hakim maupunkeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua belah pihak.

: e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) NomorUM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untukrekanan PT.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan NomorUM.005/......../TTU/XI/2008 tanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Nikolaus Suni, M.T., selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU dan Terdakwa selakuKepala Perwakilan CV. Konsulindo Inti Teknika ;3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk PembayaranAngsuran Nomor : UM.005/......../TTU/XI/2008 tanggal 30 Desember2008, yang ditandatangani oleh Drs.

TTU/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan masingmasing rekanan,yakni :a) Paket e Surat (Kontrak) NomorUM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untukPhilipBenediktus Wadhi, A.Md. dengan nilai kontrak sebesarPerjanjian Pemboronganrekanan PT.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan NomorUM.005/......../TTU/XIV2008 tanggal 30 Desember 2008, yangditandatangani oleh Drs. Nikolaus Suni, M.T., selaku PenggunaAnggaran/Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU dan Terdakwaselaku Kepala Perwakilan CV. Konsulindo Inti Teknika ;3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk PembayaranAngsuran Nomor : UM.005/......../TTU/XIV2008 tanggal 30 Desember2008, yang ditandatangani oleh Drs.

TTU TA. 2008 NomorUM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atas luncuranPekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana diKecamatan Miomaffo Timur, Miomaffio Barat dan Noemuti sesuaiKontrak Nomor Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 danBerita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 21/BT/KESOS/TTU/X1/2009tanggal 05 Desember 2009 dari Bendahara Pengeluaran (MikhaelNeno) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs.

Instansi yang berwenang;b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 8 dan 11 c.Penyedia berada dalam keadaan pailit yang dijputuskan oleh pengadilan; d....0StMaka tindakan Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak adalah PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) NomorUM

Fatimah Indah Utama (Penggugat);4) Menindaklanjuti Surat Pemyataan di atas Kepala Balai PrasaranaPermukiman Wilayan Gorontalo mengeluarkan Surat NomorUM.01.03/Cb25/3175 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM KabupatenLuwu Utara untuk dapat mengeluarkan Pemyataan ResmiterkaitPekerjaan Pembangunan Pusat Perdangan dan Pasar TradisionalModem Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 sebesar Rp. 31.005.905.000berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi

Fatimah Indah Utama (Penggugat);2) Menindaklanjuti Surat Pemyataan di atas Kepala Balai PrasaranaPermukiman Wilayah Gorontalo mengeluarkan Surat NomorUM.01.03/Cb25/3175 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM KabupatenLuwu Utara untuk dapat mengeluarkan Permyataan Resmi terkaitPekerjaan Pembangunan Pusat Perdangan dan Pasar Tradisional ModemKabupaten Luwu Utara tahun 2010 sebesar Rp. 31.005.905.000berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi

Memperhatikan angka 14 s.d angka 15 dasar gugatan a quo dapat kamitanggapi sebagai berikut:a.Sehubungan dengan Surat Tergugat kepada Lembaga LKPP NomorUM.01.03/Cb25.4/III/221 tentang Penetapan Sanksi Pencatuman dalamDaftar Hitam dapat kami sampaikan beberapa sebagai berikut:1) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya tidaksematamata dari pemutusan kontrak;2) Memperhatikan angka 3 huruf E pada Surat Inspektorat Jenderal NomorPW 01021/1690.7 tanggal 21 Desember 2020 yang pada salah

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KelurahanKranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto NomorUM / 997 /417.514/2011 tanggal 12 Agustus 2011,Kemudian Oleh Ketua surat surat bukti tersebutdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telahsesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudiandiberi tanda P.1, P.2 danP.3; ++ ++ Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti buktisurat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup danmembenarkannya ; Menimbang, bahwa, Pemohon juga telah mengajukansaksi

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan pertengkaran yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalNah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua

No. 2382 K/PID.SUS/201534) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal PenyampaianUsulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihalundangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah KhususType 36 beserta lampirannya;37) Adendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjianKU.08.08

kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perhal PercepatanPelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;40) Foto copy Nomor 510/SatkerPRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;41)1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PKPRKB/PRNTT/PRK KB4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 PerihalPenunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket PekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu4 dan lampiranlampirannya;42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM

No. 2382 K/PID.SUS/201542) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihalRapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR DirektifPresiden di Propinsi NTT Tahun 2011;43) Foto copy surat PPK Nomor 30/PKPRNTT/XI/2012 tanggal 7November 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTTbeserta lampirannya;45) Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/142/II/2012tanggal

No. 2382 K/PID.SUS/201534) Foto copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal PenyampaianUsulan UPK/BKM serta usulan lokasi kegiatan;35) Foto copy telex Sekda Kabupaten Belu;36) Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihalundangan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RumahKhusus Type 36 beserta lampirannya;37) Adendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap suratperjanjian KU.08.08

kasatker tanggal 11 Oktober 2012 PerhalPercepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;40) Foto copy Nomor 510/SatkerPRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober2012 perihal undangan rapat Persiapan dan Evaluasi PelaksanaanKegiatan;41) 1 (satu) jepitan foto copy surat PK Nomor 24/SPBPBJ/PKPRKB/PRNTT/PRK KB4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 PerihalPenunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket PekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu4 dan lampiranlampirannya;42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM

CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran.76)1 (satu) lembar, Surat Tugas NomorUM.005/311a/TTU/XII/2009 tanggal 03Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitianterhadap Perkerjaan Pembangunan Rumahsederhana tipe 5X6 setelah masapemeliharaan yang berlokasi di Kec. BibokiAnleu Kab. TTU T.A 2008 dari Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kab. TTU (Drs.

Dua Sekawan dan lampiran;1 (satu) lembar Surat Tugas NomorUM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yangditandatangani oleh Kadis KesosKab. TTU;1 (satu) lembar Berita AcaraPemeriksaan Barang PekerjaanPembangunan Rumah Sederhana diKecamatan Miomaffo Timur,Miomaffo Barat dan NoemutiKabupaten TTU TA. 2008 NomorUM.005/314/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009;1 (satu) Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Kedua Final Hand Cover(FHO) Pembangunan RumahSederhana Kec.

CVRenatha dan lampirannya;53.1 (satu) lembar fotocopy BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan NomorUM.005/231.c/TTU/IX/2008 tanggal15 September 2008,Kegiatan :Perencanaan TeknisPembangunan Rumah SederhanaType 5x6 M kecamatan Biboki Utara,Insana, dan Insana Utara, Kab. TTUyang ditandatangani oleh Friso OBessy / Kepala Perwakilan CVRenatha dan Drs.

Biboki Anleu Kab.Timor Tengah Utara T.A 2008 NomorUM.005/ 311c/ TTU/XII/2009 tanggal03 Desember 200979.1 (satu) jilid. Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) NomorUM.005/294/TTU/X/2008 tanggal 16Oktober 2008 Perkerjaan RehabilitasiRumah Penduduk Korban BencanaAlam Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten Timor Tengah tahunAnggaran 2008 lokasi kecamatanBiboki Utara Insana Insana Utara136 Unit, PT Uanini MultikaSejahtera;1 (satu) jilid.

Kemudian Gambardan RAB tersebut dilampirkan dalam proposal permohonan bantuandana pembangunan 1000 (seribu) unit rumah korban bencana alam diKabupaten TTU Tahun 2008 dengan surat pengantar NomorUM.005/30/ TTU/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 yang ditandatanganioleh Drs. Gabriel Manek, M.Si selaku Bupati TTU dan diajukan kembalike Kemenko Kesra.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan pertengkaran yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan pertengkaran yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua

Rivai No. 99 Palembang, pekerjaan nomor urut1 sampai dengan 4 Aparatur Sipil Negara dan nomor urut 5sampai dengan 7 Pegawai Kontrak pada Kantor PertanahanKota Palembang; ""Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.001/19/24/MP/2018 tanggal 23 Juli 2018, telahmemberikan kuasa khusus kepada: 1. Cecep Rukendi, S.SOS., M.B.A., jabatan Plt.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan pertengkaran yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkanPenggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidakberhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru) akanmenyengsarakan kedua belah

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan pertengkaran yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua