mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;an uu BP W NY FeApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Hal. 5 dari 67 hal.

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dantidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada BankPermata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukanHal. 19 dari 67 hal. Put.

No. 2481 K/Pid.Sus/2011otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000, dan melakukan penagihan terhadapBank Permata sesuai dengan sale slip ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;an uu BP W NY FeApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Hal. 33 dari 67 hal.

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;nA uu BPW NY FPApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugianadalah Risk

H.SOFYAN ARPAN mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1132/SKOR 2002tanggal 12 September 2002 dengan nilai Rp.741.406.250, (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu dJutaEmpat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah),dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/1174/SKORHal 41 dari 213 halaman, No. perk :1352/Pid.Sus/2009/PN.Bjm.2002 tanggal 13 September 2002 dengan nilai Rp.41.250.000, (Empat Puluh Satu) Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) ;.

MIDFAIYABANI, MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004 tanggal12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (LimaRatus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu LimaRatus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) olehPemegang Kas dan dibuatkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), kemudiandiuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) KalimantanSelatan oleh

H.SOFYAN ARPAN mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1132/SKOR 2002tanggal 12 September 2002 dengan nilai Rp.741.406.250, (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu JutaEmpat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah),dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/1174/SKOR2002 tanggal 13 September 2002 dengan nilai Rp.41.250.000, (empat puluh satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;4.

H.Midfai Yabani, MM, mengeluarkan dan menandatanganiSurat Keputusan Otorisasi No: 921/97/SKO/2004tanggal 12 Mei 2004 dengan nilai Rp.570.312.500,(lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua belasribu lima ratus rupiah) ;Bahwa Surat Keputusan Otorisasi (SKO) selanjutnyadiproses dengan dibuatkan diproses oleh pemegang kasdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dandibuatkan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU) olehKepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian diuangkan diBank Pembangunan Daerah

H.SOFYAN ARPAN mengeluarkan dan menandatanganiSurat Keputusan Otorisasi Nomor921/898/SKO2003 tanggal 11.

MIDFAI YABANI,MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004tanggal 12 Mei 2004 dengan nilaiRp.570.312.500, (Lima Ratus Tujuh Puluh JutaTiga Ratus Dua Belas Ribu) Lima RatusRupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) olehPemegang Kas dan dibuatkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD),kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD)Kalimantan Selatan oleh

H.SOFYAN ARPAN mengeluarkan dan menandatanganiSurat Keputusan Otorisasi Nomor921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003,dengan nilai Rp.570.312.500, (Lima RatusHal. 33 dari 118 hal. Put.

MIDFAI YABANI,MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/92/SKO2004tanggal 30 Maret 2004 dengan nilaiRp.570.312.500, (Lima Ratus Tujuh Puluh JutaTiga Ratus Dua Belas Ribu) Lima RatusRupiah) ;3. Berdasarkan Memo Walikota Banjarmasintertanggal 12 Mei 2004 "Keuangan~ dibantuuntuk kegiatan Pemko Rp.570.312.500, ",Walikota Banjarmasin Drs. H.

MIDFAI YABANI,MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004tanggal 12 Mei 2004 dengan nilaiRp.570.312.500, (Lima Ratus Tujuh Puluh JutaTiga Ratus Dua Belas Ribu Lima RatusRupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) olehPemegang Kas dan dibuatkan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD),kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD)Kalimantan Selatan oleh

Copy Surat Permohonan No. 154/POSLOG/Bistrans2/1107 tanggal 20 November 2007 ;351.Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistik Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugl/0108 tanggal18 Januari 2008 sebesar Rp. 3 milyar (tigamilyar) ;352. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 526/HO/kugI/0108tanggal 16 Januari 2008 sebesar 1.150.000.000,353.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugI/0108 tanggal22 Januari 2008 sebesar Rp. 6.000.000.000. (enammilyar rupiah) ;354. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugl/0108 tanggal23 Januari 2008 sebesar Rp. 479.500.000. 355.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjaraOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugIl/0108 tanggal23 Januari 2008 sebesar Rp. 668.750.000. 356. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjaraOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 695/HO/kug1/0108tanggal 24 Januari 2008 sebesar 4 milyar ;357. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 729/HO/kug1/0108tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 944 juta(sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;359. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 1025/HO/kug1/0108tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 2 milyar (duamilyar rupiah) ;360.

Lembaran Persetujuan/Otorisasi PengirimanPanjar Operasional Project Logistik PerdaganganMelalui Giro OnLine (GOL) Nomor :...../HO/Kug1/0108 tanggal 23. Februari 2008 sebesar Rp.2.150.000.000, ;509. Lembaran Persetujuan/Otorisasi PengirimanPanjar Operasional Project Logistik PerdaganganMelalui Giro OnLine (GOL) Nomor : ...... /HO/Kug1/0108 tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp.549.500.000, ;510.

Bahwa yang berewenangan melakukan otorisasi atau persetujuan gunapembukaan buku rekening dan penerbitan fasiltas kartu ATM oleh nasabahpada PT. Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Banda Naira yakni pimpinancabang pembantu saksi Aryani Katjong.. Bahwa otorisasi atau persetujuan guna pembukaan buku rekening danpenerbitan fasiltas kartu ATM oleh nasabah pada PT.

Bank Maluku Malut Cabang PembantuBanda Naira, selaku pengguna atorisasi, melimpahkan otorisasi penggunaanpaswort dengan tujuan untuk melakukan pelayanan dalam transaksi perbankanpada PT.

Melinda lamadi danPridayatni Supriyatna dapat melakukan otorisasi perbankan layaknya saksi lakukansaat menjadi pemimpin ketika berada di Kantor Bank PT.

Kemudia Costumem Servis membawah formulir aplikasi yang telah di isi olehNasabah dengan foto Copy KTP dan buku tabungan keruangan Kepala Seksiuntuk disetujui mendantangani formulir tersebut dan otorisasi kepala seksi.d.

milik terdakwa untuk melanjutkan proses linking card kemudian disaatpermintaan otorisasi kasi Pelayanan Nasabah yang kedua terdakwa langsung lockout atau keluar dari Core Banking System kemudian terdakwa masuk denganmenggunakan User dan password milik Kasi Pelayanan Nasabah dan melakukanotorisasi, terdakwa melakukan Linking Card dan Otorisasi pemimpin hanyamenggunakan satu sarana yaitu computer yang ada pada meja terdakwa selakuCustomer Service PT.

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Hal. 5 dari 84 hal. Put.

Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujul atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;oa fF oO PNApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetakbukti transaksi (sales slip) ;Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalamikerugian adalah Risk Manajemen (unit

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepadaBank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggaltransaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000, danmelakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan

Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;oa fF YO DNApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetakbukti transaksi (sales slip) ;Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalamikerugian adalah Risk Manajemen (unit

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepadaBank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggaltransaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000, danmelakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;om ks SP eyApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetakbukti transaksi (sales slip) ;Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalamikerugian adalah Risk Manajemen

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;oF ONBank Permata

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akankeluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim

kepadacalon penabung serta menyerahkan slip setoran.Prosedur setoran Tamades, Tamades PlusPenabung mengisi slip setoran tabungan kemudianmenyerahkan kepada petugas staf fungsi kas.Penabung menyerahkan sejumlah uang.Memeriksa slip setoran dan buku tabungan.Uang setoran diterima staf fungsi kas dari penabungserta melakukan pengecekan terhadap keaslian uangsetoran.Mencetak buku tabungan berdasarkan slip setoran.Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan' tindasanslip setoran kepada penabung.Melakukan otorisasi

buktidiri yang asli kepada staf fungsi kas.Memeriksa kebenaran tandatangan yang ada di slippengambilan sesuai dengan spesimen.Mencocokan saldo tabungan.Memeriksa slip pengambilan dan jumlah pengambilan.Meminta kepada penabung untuk meneliti ulang uang yangditerima sebelum meninggalkan teller / kantor.Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan' tindasanslip pengambilan tabungan.Pengambilan tabungan tidak diri sendiri harus dilengkapidengan surat kuasa serta identitas yang bersangkutan.Melakukan otorisasi

pencairan deposito serta menandatanganisertifikat deposito bermaterai Rp. 6.000, .Deposan menyerahkan sertifikat deposito dan bukti diriyang asli.Pemeriksaan tandatangan yang adae dislip pencairandeposito dengan speciment.Pencocokan slip pengambilan dan nominal deposito dengansertifikat deposito.Pencairan deposito oleh staf fungsi kas.Deposan menghitung ulang uang yang diterima sebelummeninggalkan teller atau kantor.Penyerahan tindasan slip pengambilan tabungan.Validasi slip pengambilan.Pelaksanaan otorisasi

) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yangditetapkan oleh Kepala Daerah ;4) Penerbitan ........4 Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;5 Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; 1 Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) kepada

pejabat yang melaksanakan fungsiperbendaharaan.2 SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukansetelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.11Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPPBeban Tetap (SPPBT).Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kasdilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).Pembayaran

DAUD NDAKULARAK alias DAUD tidak melakukan sesuai denganprosedur tersebut diatas yaitu antara lain tanpa adanya SPPPK (Surat PermintaanPembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), dan SPM (Surat PerintahMembayar).= Bahwa pengambilan uang Kas Daerah oleh saudara KALENDI MANANGAHA1alias KALENDI yang kemudian diberikan kepada Terdakwa DENY UNTONO aliasDENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuanKeputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun

dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dansah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPPBT (Surat PermintaanPembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi),Kontrak ..........Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan,fotofoto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran danbukti pendukung lainnya.

Namun pada kenyataannya saudara KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI tidakmelakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPPBT(Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrakpelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, fotofotoyang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan buktipendukung lainnya ; = Bahwa Terdakwa DENY UNTO NO Alias DENY meminta pembayaran panjar proyekkepada

Penggugat kemudianmendapatkan panggilan/telepon dari Call Center Tergugat (di nomor Hotline1500010) yang menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi upayapembobolan credit card oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan pihakTergugat sedang berupaya untuk mencegah terjadinya pembobolan tersebut;Pada saat itu Call Center Tergugat menjelaskan kepada Penggugatbahwa cara pencegahan dapat dilakukan dengan meminta Penggugat untukmemberikan informasi mengenai Kode Otorisasi Transaksi yang terdapatdalam pesan

Mengingat panggilan tersebut dilakukan dariNomor Resmi Hotline Tergugat yakni 1500010 (Call Center), makaPenggugat tidak menaruh curiga atas permintaan Kode Otorisasi Transaksitersebut dan memberikan Kode Otorisasi Transaksi;Bahwa, setelah menerima telepon dari Call Center Tergugat tersebut,Penggugat menunggu informasi lebih lanjut dari Tergugat, namun tidak adainformasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersebut.

Ternyata diketahulbahwa setelah Penggugat memberikan Kode Otorisasi Transaksi ke CallCenter Bank Mega, ternyata permintaan tersebut tidaklan mencegah upayapembobolan yang terjadi dan justru menyebabkan lolosnya transaksitransaksi yang tidak dilakukan oleh Penggugat pada Credit Card tersebut ;Bahwa adapun transaksi yang terjadi atas dasar penipuan yang terjadiadalah sebagai berikut:Halaman 2 Putusan .No.458/Pdt/2020/PT.DKI.6.a.

, dan tidak dapat bertemu dengan pihak pejabat yang bertanggung jawab mengenai permasalahan kartu kredit dari Tergugat;Pada saat itu, pihak Tergugat melalui Customer Service menerangkanbahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan hanya secara sederhanamenyatakan bahwa Pihak yang melakukan Panggilan kepada Klien kamibukanlah pihak dari Tergugat dan hanya merupakan oknum yang menggunakan suatu aplikasi Fake Call, dan secara mudahnya menimpakankesalahan kepada Penggugat yang memberikan Kode Otorisasi

Maret 2006;d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 03/01.04/BL/2006 Tanggal3 Maret2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja LangsungTahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;8) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 726; No.

Barito Selatan;d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 1April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja TidakLangsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;10) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 881; No.

/BTL/2006 Tanggal 25September 2006, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaTidak Langsung Tahun Anggaran 2006, besertaLampirannya;Tahun 20081. 1 (satu ) lembar Kuitansi Kosong atas nama AKHMADI(Asli ) ;2. 4 (empat ) lembar kwitansi Kosong atas nama Drs.

Barito Selatan;d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 1April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja TidakLangsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;9. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 881; No.

/BTL/2006 Tanggal 25September 2006, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaTidak Langsung Tahun Anggaran 2006, besertaLampirannya;Tahun 20081. 1 (Satu ) lembar Kuitansi kosong atas nama AKHMADI ( Asli ) ;2. 4 (empat ) lembar kwitansi kosong atas nama Drs.

MUHHAMAD YUSUF tanpaizin/sepengetahuannya;Bahwa pada saat itu saksi baru menjabat sebagai pimpinan KCP Weda,jika ada yang saksi kurang mengerti saksi selalu meminta bantuankepada Terdakwa, seharusnya sebelum melakukan otorisasi, saksi harusmenandatangani persetujuan berkas permohonan yang diajukan kepadasaksi tetapi dalam kasus ini, Terdakwa tidak pernah mengajukan berkaskepada saksi untuk saksi setujui atau tandatangani.

Ketika itu Terdakwamasuk ke ruangan saksi dan menyampaikan ibu jangan /upa otorisasi,sehingga saksi saat itu juga melakukan otorisasi dan Terdakwa memandusaksi dalam proses tersebut karena saksi belum menguasai prosesotorisasi dimaksud;Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN SosBahwa yang berwenang melakukan pemindah bukuan dana darirekening bank ke rekening debitur adalah Sdr.

Bahwa mekanisme membuka rekening giro yaitu : nasabah mengajukanpermohonan dengan disertai persyaratan administrasi dan mengisiformulir aplikasi pembukaan rekening giro, setelah itu formulir tersebutHalaman 11 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sosditanda tangani oleh nasabah dan CS kemudian dilakukan penginputandata nasabah (berdasarkan data formulir) kedalam system computerbank dan setelah itu CS meminta otorisasi/persetujuan dari pimpinanbank.

Jika dokumen itu sudah benar/tidakbermasalah maka diputus Acc untuk dibayarkan ;Bahwa proses persetujuaan pembayaran kredit melalui 2 (dua)tahap/system/cara, yaitu : pimpinan menandatangani dokumen, danmelalui system (Otorisasi), Setelah diotorisasi pimpinan maka selanjutnyateller melakukan pembayaran kepada nasabah.

Kecurangan itu adalahperbuatan manipulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh orangorangtertentu yang mempunyai otorisasi pada sebuah bank yang berakibatkepada kerugian bank, nasabah atau pihak lain.

olimpia 131 unit mesin ketik brother 181 unit mesin ketik listrik brother 6x82501 unit mesin fax panasonic kx FT 77 (putih)6 unit telepon panasonic kx T23731 set mesin yanmar + gerobak dorong1 unit dynamo Danyo 1000 W AVRPutusan Pidana Nomor.21/Pid.SusTPK/2018/PT JAP Hal. 12Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Nabire Cq Badan PengelolahKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.3) Dari Pemda Nabire : SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1812/ RT /2002 Tanggal12 Juli 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi

SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 2801/ RT /2002 Tanggal2 Oktober 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran04/01/ 2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang ditanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI. SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1829/ RT /2003 Tanggal31 Juli 2003 Tahun anggaran 2003, Otorisasi Pembavaran 04/R/2003, Tanggal 02/01 / 2003 yang dttanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI, S.Sos.

SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1812/ RT /2002 Tanggal12 Juli 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran 002/ 2 /2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang dttanda tanganl! oleh Pgs KabagKeuangan F. KAROMA;2. SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 2801/ RT /2002 Tanggal2 Oktober 2002 Tahun anggaran 2002, Otorisasi Pembavaran04/01/ 2002, Tanggal 04 /01 / 2002 yang ditanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI;3.

SPMU (Surat perintah Membayar Uang) No. 1829/ RT /2003 Tanggal31 Juli 2003 Tahun anggaran 2003, Otorisasi Pembavaran04/R/2003, Tanggal 02/01 / 2003 yang dttanda tangani oleh KabagKeuangan NATALIS DEGEI, S.Sos;4. Surat tanda setoran pengembalian dana bantuan untuk instansivertikal tahunan 2002 sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus jutarupiah) ke ayat 2.14.1.1132;5. Surat Perintah Kerja (SPK) N. 027/1000/UM, tanggal 19 Juli 2003;6.

Menggunakan otorisasi User ID BJTO19B099untuk pencairan deposito.

. 15.000.000,Halaman 61 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyTeller harus meminta persetujuan atau otorisasi oleh Pemimpin Cabangdengan menggunakan User ID PC0O1.

dari Penyelia Dana denganUser ID BO99 sedangkan diatas Rp. 15.000.000, Teller harus memintapersetujuan atau otorisasi oleh Pemimpin Cabang dengan menggunakanUser ID PCO1.

. 15.000.000,Teller harus meminta persetujuan atau otorisasi oleh Pemimpin Cabangdengan menggunakan User ID PC0O1.

yang pertama kali tahu bahwa barangbarang tersebut Bahwa saksi mengetahui bahwa barangbarang tersebut hilang, saksi tahu darisaudara Ilwan yang melaporkan kepada SakSi;""" Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksilangsung perintahkan staf administrasi untuk periksa CCTV;Halaman 7 dari Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN KkaBahwa barangbarang yang ada di worshop tidak ada yang jaga, penjagaanhanya dilakukan di Pos jaga oleh Sekutity;Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi

Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihakketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan;Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untukmengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar worshop;Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang buktiLenS U fee eee eeeBahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT. Ham;Bahwa yang saksi tahu ketiga Terdakwa kerja di CV.

tersebut hilang, waktu itu saksilagi piket dengan pak Zulkifli, dan memeriksa barangbarang bekas di workshopdan saksi melihat ada beberapa barang bekas sudah tidak ada di tempatnya;Bahwa yang saksi lakukan setelan mengetahui kejadian tersebut, saksilangsung melaporkan kejadian itu kepada pak Sutomo, dan pak Sutomoperintahkan saksi untuk memeriksa kamera CCTV;Bahwa barangbarang yang ada di worshop tidak ada yang jaga, penjagaanhanya dilakukan di Pos jaga oleh Sekutity;Bahwa kendaraan yang memiliki otorisasi

Antam yang memberikan otorisasi kepada kendaraan pihakketiga untuk masuk kedalam wilayah kerja perusahaan; Bahwa barang bukti mobil tersebut biasa dipakai oleh Para Terdakwa untukmengangkat sampah yang berada di dalam dan sekitar worshop; Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat mobil tersebut memuat barang buktiLEP SEIILIL ~~ nnn nnn nmin nn nnn enn nn nnn nnn nan annnnnnmainnmanmannmmmnmn Bahwa kedua mobil tersebut milik CV. Tri Putra dan PT.

Kemudian karena pada pada hari itu, terdakwa bertugas sebagaialternatif Kepala Kantor Layanan (KKL) pengganti dari saksi Parwati yangpada saat itu sedang tidak bertugas (off), dengan tugas tanggung jawabmengelola Transaksi Opersional Cs, Teller, Otorisasi dan umum, terdakwaberniat untuk melakukan transaksi fiktif.

Kemudian karenapada pada hari itu, terdakwa bertugas sebagai alternatif Kepala KantorLayanan (KKL) pengganti dari saksi Parwati yang pada saat itu sedang tidakbertugas (off), dengan tugas tanggung jawab mengelola Transaksi OpersionalCs, Teller, Otorisasi dan umum, terdakwa berniat untuk melakukan transaksifiktif.

Bahwa setelah mengisi formulir, uang tersebut di serahkan kepadaTeller untuk di lakukan penghitungan dan pengecekan ulang, setelahdilakukan pengecekan dan penghitungan, pegawai Teller melakukanpenginputan data ke akun masingmasing pegawai bank, selanjutnyasetelah itu dilakukan pengecekan ke pihak pegawai yang di berikankewenangan sebagai otorisasi transaksi, selanjutnya setelah dilakukanpengecekan dan otorisasi transaksi sudah sesuai dengan nominal yangakan di setorkan pegawai teller yang di berikan

Bahwa benar bukti tersebut di buat oleh terdakwa dengan caramemanipulasi data transaksi yang seolaholah benar (otentik) dan padasaat bukti setoran tersebut akan di input, sdr terdakwa meminta kepada sdrMUTIARA untuk menginput bukti setoran fiktif tersebut dengan memakaiakun sdr MUTIARA dan di otorisasi oleh sdr terdakwa yang manabersamaan dengan tugas nya dr terdakwa menjabat di kantor Cabang KopiBank Artha Graha, Jakarta Barat sebagai Kepala Kantor Layanansementara menggantikan sdr PARWATI Bahwa

Kemudiansetelah mengisi formulir, uang tersebut di serahkan kepada Teller untuk dilakukan penghitungan dan pengecekan ulang, setelah dilakukanpengecekan dan penghitungan, pegawai Teller melakukan penginputandata ke user masingmasing pegawai bank, selanjutnya setelah itudilakukan pengecekan ke pihak pegawai yang di berikan kewenangansebagai otorisasi transaksi, selanjutnya setelah dilakukan pengecekandan otorisasi transaksi sudah sesuai dengan nominal yang akan disetorkan pegawai teller yang di berikan

H.Risuddin selaku Bupatimenerbitkan Surat Keputusan otorisasi masingmasing :1. Keputusan Bupati Asahan No : 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja tahun 2003 untuk keperluanHal. 5 dari 32 hal. Put.

Asahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan 75stel pakaian dinas untuk pegawai Pemkab Asahan formasi T.A 2002 ;Keputusan Bupati Asahan No : 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untukkeperluan biaya pengadaan 6.186 stel pakaian dinas untuk Guru SDse Kabupaten Asahan ;Keputusan Bupati Asahan No : 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untukkeperluan biaya pengadaan 1.795 stel pakaian dinas untuk

guruSLTP, SMU, SMK, TK dan SKB seKabupaten Asahan ;Setelah Surat Keputusan Otorisasi ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.Risuddin selanjutnya saksi H.

Risuddin selaku Bupatimenerbitkan Surat Keputusan otorisasi masingmasing :1. Keputusan Bupati Asahan No : 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja tahun 2003 untuk keperluanBiaya Pengadaan Pakaian Dinas untuk Kepala Dusun sebanyak2.370 orang ;Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/20062.

Keputusan Bupati Asahan No : 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untukkeperluan biaya pengadaan 6.186 stel pakaian dinas untuk Guru SDse Kabupaten Asahan ;. Keputusan Bupati Asahan No : 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untukkeperluan biaya pengadaan 1.795 stel pakaian dinas untuk GuruSLTP, SMU, SMK, TK dan SKB seKabupaten Asahan ;Bahwa setelah saksi H.

KAHARUDIN NGAJA.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik KejaksaanTinggi Maluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian AnggaranBagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untukdiajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelumdisahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahanAPBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDAperubahan di sahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyardempat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudiaditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan kekepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untukmenerbitkan SK Otorisasi

apa ;Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransiBahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransipada tahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenyasama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewatSekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda denganpengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelahantar waktu di tambah 2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratustujuh puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah dicairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2002 Nomor: 29/P/2002 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:194/P/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor: 126/2003 ;1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:150/P/2003 ;(satu) Eksemplar Surat

Pengantar SPMU Tanggal 20Agustus 2003 Nomor 1679/PT/2003 sejumlahRp.15.750.000, (lima belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah );(satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU Tanggal 15Agustus 2003 Nomor 1531/PS/2003 sejumlahRp.260.000.000, (dua ratus enam puluh = jutarupiah) ;(satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:228/P/2003 ;(satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU Tanggal 7Nopember 2003 Nomor 206/PT/2003 sejumlahRp

.336.190.000, (tiga ratus tiga puluh enam jutaseratus sembilan puluh ribu rupiah) ;(satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU Tanggal 22Desember 2003 Nomor 2421/PT/2003 sejumlahRp.97.700.000, (sembilan puluh tujuh juta tujuhratus ribu rupiah) ;(satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU Tanggal 22Desember 2003 Nomor 2422/PT/2003 sejumlahRp.30.390.000, (tiga puluh juta tiga ratussembilan puluh ribu rupiah) ;(satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan

(dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulankurungan;Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2002 Nomor:4729/P/2002 ;(satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:194/P/2003 ;(satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:

, (tiga puluh juta tiga ratus48sembilan puluh ribu rupiah) ;(satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara tentang Otorisasi BelanjaPembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor:513/P/2003 ;(satu) lembar Surat PT JRD Bright MotorcycleIndustries, Nomor: 022/BRMCL/PS1000/2003 tanggal11 Januari 2003, perihal Penawaran 1000 (seribu)Unit Hand Tractor Merk QUICK dengan Prime MoverKUBOTA;(satu) lembar Surat Proyek Pengadaan Hand TraktorKab.

No.1 K/Pid.Sus/2010juta rupiah) ;Setelah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) tersebut diterima oleh Pemerintah DaerahKabupaten Pohuwato Cq. Drs. Yahya K. Nasib selaku Pejabat BupatiPohuwato, kemudian saksi Drs. Yahya K. Nasiob menunjuk Terdakwa Romen S.Lantu, ST. selaku Pimpinan Proyek tersebut dan Sdr.

Lantu, ST. untuk segera melakukan pencairan dana sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) bantuan dari Pemerintah Pusatsebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) dari KPPN Gorontalo dengan dalih untuk menutupidefisit Kas Daerah Pemda Kabupaten Pohuwato atas petunjuk dari saksi Drs.Yahya K. Nasib selaku Pj. Bupati Pohuwato.

,Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 854.545.454,(delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus lima puluh empatrupiah) ;Sehingga akibat dari perouatan Terdakwa tersebut, Program Pemerintahdalam menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Pohuwato Tahun 2004berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2004 (SKOR), berupa Proyek :1.

Lantu, ST selakupemimpin proyek untuk segera melakukan pencairan dana sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) bantuan dari Pemerintah Pusatsebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) dari KPPN Gorontalo dengan dalih untuk menutupidefisit Kas Daerah Pemda Kabupaten Pohuwato atas petunjuk dari saksi Drs.Yahya K. Nasib selaku Pj. Bupati Pohuwato.

(delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus lima puluh empatrupiah) ;Sehingga akibat dari perouatan Terdakwa tersebut, Program Pemerintahdalam menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Pohuwato Tahun 2004berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2004 (SKOR), berupa Proyek :1.