Ditemukan 44 data
77 — 22
Buyan No. 36 Sanur, Denpasar,Bali;Bahwa lebih lanjut perlu Turut Tergugat tegaskan tanah yangterletak di sebelah Timur obyek tanah yang disewa oleh Penggugatmerupakan kawasan suci karena dipergunakan untuk ritualkeagamaan yaitu prosesi Melasti, sehingga tidak dimanfaatkansecara komersial di luar kepentingan ritual keagaamaan,sebagaimana terurai dalam AwigAwig Desa Pakraman Serangan,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2007 yaituPawos 17 (ayat 17), angka (2), huruf (nha) yang menyatakan: Pahpahan
279 — 242
Halaman 22, Putusan Nomor NO/JENISBahwa yang membuat semua Aktaakta dan surat perjanjian tentang uangRp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) adalah saudara EDI SANUSI.Bahwa saudara Pahpahan bukan pengacara Saksi.Bahwa Saksi melaporkan TJIA MAN LIEN karena penggelapan hasil penjualantanah di Desa Manggahang dan Desa Jelekong.Bahwa pada saat dibuatkan AJB tahun 1990 antara Saksi dengan masyarakatyang menjual tanah tersebut dilakukan ketika Saksi berusia 20 tahun an dankemudian aktaakta tersebut dibawa
415 — 447
, Banjar Sumampan danBanjar Batu Supit dan mempunyai Awig Awig ; Bahwa, saksi mengetahui karena setiap warga mendapat 1 (satu) awigawig; Bahwa, Awigawig sudah di sahkan dan sudah dipasupati dengan acaraagama Hindu; Bahwa, Nyelosin/Nyeburin diatur di dalam Awig awig dan Nyelosin danNyeburi artinya sama; Bahwa, artinya orang yang sudah menikah, Nyeburin di keluarga orangtua putus keturunannya, mewarisi karang ayah ada hubungan waris; Bahwa, ada orang bertransmigrasi dan pulang kembali tidak dapat pahpahan
2010 — 1603 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muchtar Pahpahan, SH, MM, di manadalam pertimbangannya menyatakan:"Dalam menghadapi problema yuridis Hukum Acara Pidana ini, di manatidak diatur secara tegas dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung melaluiputusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan Hukum AcaraPidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hakatau wewenang Jaksa untuk mengajukan permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali dalam perkara pidana"Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni2006 tentang Peninjauan