GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4109/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali kedua telah memutusdalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12267/SET,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan H.R.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua: GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4113/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

BERSAMA PAPUA UNGGUL

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4093/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4093/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79860/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79860P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4562/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk keduakalinya,telan memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan = diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan KepalaBadan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ProvinsiPapua, dan kawankawan, beralamat di Jalan Soa Siu Dok IIJayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/12271/SET tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan HR.

Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakAir Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal 8 Oktober 2014 untuk Bulan Maret2014, atas nama PT Freeport Indonesia, karena Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Air Permukaan yangdikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4108/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali kedua telah memutusdalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12288/SET,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan H.R.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1714/Dispenda, tanggal 3 Agustus 2015, untuk Masa PajakJuli 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:188.4/315/Tahun 2015, tanggal 23 September 2015; dan,4.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua: GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 4 dari 6 halaman.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6 Jakarta,yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatan WakilPresiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jayapura, Papua;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Juni 2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA tanggal 3 Juli 2017diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah PemerintahProvinsi Papua dengan perhitungan sebagai berikut: PERHITUNGAN PAJAK Volume/Areal/DayaJenis Pungutan (M3/Ha/PK) Harga Dasar Air Tarif Pajak Pajak TerutangPAP

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juni2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA Tanggal 3 Juli 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 Tanggal 15Desember 2017; dan,4.

Putusan Nomor 1093/C/PK/PJK/2020air permukaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PenerbitanSKPD PAP tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DaerahProvinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4094/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4094/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/0411/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/041 1/Dispenda tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79868P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah berkekuatan

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4098/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4031/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12284/SEI,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, tempat kedudukan di JalanHR. Rasuna Said Kav.

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 333/B/PK/Pjk/2018, tanggal 28 Februari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua

Menyatakan permohonan peninjauan kembali Kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

PT FREEPORT INDONESIA, vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA

Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6, Jakarta,12940, yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatanWakil Presiden Direktur:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jayapura, Papua;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan banding di atas, makaPemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PAP terutang seharusnyaadalah NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009301 .06/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2017 Nomor 973/0844/BAPPENDA tanggal 6 Juni 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun 2017 tanggal 15Desember 2017: dan4.

Penerbitan SKPD PAP tersebutdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta

GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4030/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12268/SEI,tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Putusan Nomor 4030/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2388, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2388 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79854/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 4099/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

Putusan Nomor 4099/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2389, dan oleh karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79855P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/ Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur PapuaNomor 188.4/58/ Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR. RasunaSaid Kav.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOPS PAPUA JAYA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG YOGYAKARTA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN., II. NY. WARDJIMAN alias NY. WAHYUTI, DKK;

PUTUSANNomor 05 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTORCABANG YOGYAKARTA, tempat kedudukan di JalanBabarsari Kompleks Raflesia Kavling J & K, Sleman,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili olehFankie Nahumury, jabatan Kepala PTI BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta;Selanjutnya dalam hal ini diwakili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANGYOGYAKARTA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,Halaman 7 dari 8 halaman.

PENGEMBANGAN JAYA PAPUA;

TOPS PAPUA JAYA;

POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT PELAYANAN PENGADAAN PAPUA VS PT. TELAGA MEGA BUANA;

PUTUSANNomor 306 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA(PUNCAK JAYA) UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA,tempat kedudukan di Jalan Hom Hom Nomor 89 Wamena;Dalam hal ini diwakili oleh Dameria Hutagalung, ST., MT.

Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Npmor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT.

Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratsurat keputusanobjek sengketa, berupa :Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/20191.

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor166/KPTS/PJNWIL.III/2018 tanggal 4 April 2018 tentang SanksiPencantuman dalam daftar hitam kepada PT. Cahaya Mas Perkasa;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Subsidair :Halaman 4 dari 8 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : POKJA SATKERPJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT LAYANANPENGADAAN PAPUA dan Pemohon Kasasi II : PT. TELAGA MEGABUANA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

TOPS PAPUA JAYA;

Samabusa, Distrik Teluk KimiKabupaten Nabire,Papua adalah memiliki Kekuatan hukum ;Menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut secara hukum adalahsah dalam penguasaan dan hak milik Penggugat;Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;Menyatakan sertifikat Hak milik nomor 1212/samabusa tertanggal 17Desember 2010 dengan luas 400 M2 dan sertifikat hak milik nomor 1214/samabusa tertanggal 17 Desember 2010 dengan luas 400 M2 yangditerbitkan