., M.Kn. berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec.

., M.Kn berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkal Kalimantan TengahHalaman 3 dari 69 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN BntNomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang jinlokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunanjalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. BenuaLima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II BaritoSelatan.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat KaltengNomor : 593.82./295/Pem.Um. tanggal 7 Desember 1990 tentang jinlokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunanjalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec.Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kab. DaerahTingkat II Barito Selatan dengan luas + 419, 02 (empat ratus sembilanbelas koma kosong dua) hektar;b.

Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab.Balangan Nugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkai Kalimantan Tengah Nomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi danpembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dantapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima,Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II BaritoSelatan;I.

Hubungan Hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT6.Bahwa TERGUGAT adalah Pemegang izin penggunaan lokasi tanahuntuk pembangunan/Renovasi Pasar dan Terminal Ciputat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barattertanggal 26 Juli 1993 No. 593/SK.1473.Pem.Um/93 dan/atauHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 786/Pat.G/2018/PN. Tng.Developer Ruko Plaza Ciputat yang terletak di JI.

Dalam kasus ini, Pemohon tidak jujur, mengingatobjek Permohonan a quo diterbitkan bukanlah berdasarkan pertimbanganhukum, melainkan pertimbangan politikkekuasaan, antara lain : adanyaintervensi dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat berupaRadiogram Nomor 131.403/Pem.Um tanggal 18 Desember 2012, dantekanan sejumlah pihak yang tidak jelas dasar hukumnya.

Pem.Um/2010.4. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak memenuhi unsursubyek hukum, dalam perkara ini gugatan diajukan kepada Kepala KelurahanArgasunya, sedangkan Kepala Kelurahan Argasunya bukanlah badan hukumsebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Subyek Hukum, melainkanjabatan yang secara tegas dinyatakan dan diatur dalam struktur organisasiPemerintah Kota Cirebon (obscuur libel).5.

Pem.Um/2010) telah memberikan ganti rugikepada Penggugat melalui Tergugat I. Adapun pemasalahan yang timbulkemudian baru diketahui dan berakibat terhalangnya program Pemerintah KotaCirebon untuk menjadikan tanah aquo sebagai Tempat Pembangunan AkhirSampah adalah sebagai akibat permasalahan/ pertikaian pribadi keluarga antaraPenggugat (adik kandung dari Tergugat I) dan tergugat I (kakak kandung dariPenggugat), yaitu Tergugat I belum memberikan uang ganti rugi yangdiperolehnya kepada Penggugat.7.

Pem.Um/2010) telah memberikan ganti rugikepada Penggugat melalui Tergugat I.

sisapembayaran Rp800.000.000,00 dan pembayaran yang telahdilakukan sebesar Rp400.000.000,00 adalah merupakan pembayarankompensasi atas hak Penggugat;e Bahwa dari bukti T.J21 yakni surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tinggat I Jawa Barat No. 593/Kep.518Huk/88 pada Pasal 8berbunyi: Tanah timbul yang berimpit dengan kawasan kehutanan,langsung menjadi kawasan hutan yang berada dalam pengelolaankehutanan dan atau Perhutani;Bahwa dari bukti P.13 surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaBarat No. 593/211/Pem.Um

Majelis Hakim di atas Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I menyatakan keberatan sebagai berikut:a Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim:e Bahwa dari bukti T.I21 yakni surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tinggat I Jawa Barat No. 593/Kep.518Huk/88 pada Pasal8 berbunyi: Tanah timbul yang berimpit dengan kawasankehutanan, langsung menjadi kawasan hutan yang berada dalampengelolaan kehutanan dan atau Perhutanv;e Bahwa dari bukti P.13 surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat IJawa Barat No. 593/211/Pem.Um

satupun terdengar ataupun terpapar adanya rencana dari Tergugatuntuk pembangunan transmisi listrik, kecuali pada saat itu telah ada Saluran UdaraTegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sehingga ketika Penggugat membeli tanahtanah tersebut,Penggugat menghindari pembelian tanah dibawah aliran SUTET tersebut, terhadappembelian tanah tersebut, Penggugat telah mendapat persetujuan dari pemerintah setempatberupa ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I, Jawa Barat denganNomor :593.82/SK.2252.Pem.Um

Bukti P3 Jjin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa BaratNo.593.82/SK.2252.Pem.Um/91 (foto copy/ tidak ada aslinya) ;4. Bukti P4 Surat Tergugat No.176/151/APJ.BTU/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 kepadaPenggugat (sesuai dengan aslinya);5. Bukti P5 Surat Tergugat No.516/444/PRING.JR/1993/M tanggal 19 Juli 1994 ( foto copy /tidak ada aslinya) ;6. Bukti P6 Surat Penggugat No.090/DIR/IX/94 tanggal September 1994 (foto copy/tidal adaaslinya) ;7.

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Sekda cqPengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahanuntuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta,Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal18 Mei 201 1; 2722222 nn enna nnn nnn nnn nnne Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) BPN Luwu Utara nomor610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksi BUSTAM

HAJ MUJAHIDINIBRAHIM, M.si selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukanpermohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara Menimbang ..........39untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diDesa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai suratNomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 201 1;Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksiBUSTAM, SH.MH

OKA RATMADI, DKK selaku pengemong PuraMerajan Satriya tertanggal 9 Desember 2010;Surat dari Walikota Denpasar No: 593.2/1917/Pem.Um tanggal 25 Mei1983 perihal Larangan Menjual Harta Kekayaan Desa Adat;Surat dari PUTU SUBADA KUSAMA, S.H.

OKA RATMADI, DKK selaku pengemong PuraMerajan Satriya tertanggal 9 Desember 2010; Surat dari Walikota Denpasar No: 593.2/1917/Pem.Um tanggal 25 Mei1983 perihal Larangan Menjual Harta Kekayaan Desa Adat; Surat dari PUTU SUBADA KUSAMA, S.H.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keputusan yang dibuat olehTergugat hanya bersifat pengesahan;Terbitnya objek gugatan a quo telah melalui atau berdasarkan KeputusanKPUD Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPUKota011.329181/ 2010 tanggal 25Oktober 2010, Surat Ketua DPRD Kota Depok Nomor 172/10Setwan/11 tanggal18 Januari 2011, dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal19 Januari 2011;Oleh karena itu Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Depok, dan KPUD Kota Depok tidak

Akan tetapi tanah bengkok bolehdisewakan dan hasilnya akan dimanfaatkan untukkepentingan masyarakat desa;Bahwa berdasarkan penjelasan point a di atas, makaterhadap keberadaan tanah Kas Desa Cipanas apabilamerujuk kepada surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor :143 .1/149/Pem.Um Tgl.27 Januari 2009 perihal Tanah KasDesa bahwa Kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa agardikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnyauntuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan Masyarakat

ZAIRIN selaku KepalaDinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku BupatiBogor berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.327279Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bogor Provinsi JawaBarat tanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari 2014, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau

ZAIRIN selaku Kepala DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, kepada pegawai negeri yaitukepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 131.327279 Tahun 2013 tentang PengesahanPengangkatan Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2013dan Surat Pernyataan Pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat Nomor:131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari 2014, dengan mengingat kekuasaanatau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atauoleh pemberi hadiah

Kumala, tanggal 01Halaman 47 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur Jawa Barat beserta Surat PernyataanPelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan PelantikanNomor :131/17/Pem.Um

kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lIembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur Jawa Barat beserta Surat PernyataanPelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan PelantikanNomor :131/17/Pem.Um

kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yangmengambil sumpah, Gebernur Jawa Barat beserta SuratPernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan MendudukiJabatan.5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan PelantikanNomor :131/17/Pem.Um

Bahwa hal ini bersesuaian dengan Surat Bupati Bogor kepada Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 13 Juli 2004, Nomor : 593.4 / 135 Pem.Um,yang secara tegas menyatakan :Pemerintah Kabupaten Bogor pada prinsipnya tidak berkeberatan kepadaPT Buana Estate dapat diberikan perpanjangan masa berlaku HGU seluas+ 455.05 Ha.

jassesssensieesseeseeensnenenseesen 2 T 2 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 BKD/X1I/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011; ( Foto Copy sesuai aslinya ) ; 292022 SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.32/1898/OTDA TERTANGGAL 2 MEI 2011(Foto Copy sesuai aslinya ) ;2 202 20 PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR1.31,:32808 TAHUN 2011, :( Foto Copy sesuai aslinya ) ; SURAT WALIKOTA BEKASI NOMOR 100/986Bipem/V/2011TERTANGGAL 3 MEI 2011( Foto Copy sesuai aslinya ) ; 6 T 6SURAT GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 821.2/2222/PEM.UM

mengeluarkan izin tertulis untuk melakukan mutasi terhadap ParaPenggugat (vide buktiMenimbang,bahwa merujuk dari bukti P42 tersebut yangditindaklanjuti oleh bukti T5, T6, T7, T8, T9 dan T10 yang dilakukan olehpihak Tergugat (PIt) Walikota Bekasi, menurut Para Penggugat adalahPermohonan Persetujuan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih TugasJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bukan untuk JabatanFungsional sesuai dengan surat Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa BaratNo.82/2358/Pem.Um

D.V Kohir No. 1186, kemudian beralih haknyakepada Nyonya Utjih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waristanggal 2281990 No. 474.3/2216/Pem.Um yang diterbitkan olehWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Bandung dicatat padatanggal 23111991.Bahwa Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 864/Kel. Ciumbuleuitoleh Nyonya Utjih dipisah sampai habis dan terbit menjadi 1).

Namun demikian saksi Ir H MUJAHIDIN IBRAHIM, Msiselaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukanpermohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk TempatPembuangan ...Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta,Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011.13Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal18 Mei 2011, saksi

Namun demikian saksi Ir H MUJAHIDIN IBRAHIM, Msiselaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukanpermohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Luwu...Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk TempatPembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta,Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011.Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal3918 Mei 2011, saksi BUSTAM,

Bupati Kupang (Pembantu Bupati Rote Ndao) berdasarkanpenyerahan tanah adat oleh masyarakat adat 3 kecamatantersebut pada tanggal 21 Oktober 1992, mengusulkan kepadamengusulkan kepada Gubernur KDTK tanggal 3 November 1992nomor: Pem.um 593/67/93.f. Berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 21 Oktober1992 di buat Berita Acara Penyerahan Pengurusan Tanah Negarainstansi kehutanan oleh Gubernur.

Gubernur NTT dengan Surat Nomor Pem.Um.593/67/93tanggal 13 November 1992, mengusulkan kepadapemerintah/kementrian kehutanan untuk ditetapkan menjadikawasan hutan.

Rachmat Affandiselaku/atas nama/kuasa ahli waris, berdasarkan SuratKeterangan ahli waris No. 474.3/3409 Pem.Um tertanggal 11Juli 1992 yang difotokopi dan dilegalisir pada tanggal 2Desember 1996, maksudnya untuk mengadakan pertemuanmembahas pertanggungjawaban almarhum Bapak ldji Hatad itentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut diatas;Hal. 5 dari 33 hal. Put.

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Sekdacq Pengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada kepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukanpengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli,Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011;Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) BPN Luwu Utara Nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011,Saksi BUSTAM, SH.MH, Saksi ABDUL LATIEF, SH

HAJ MUJAHIDINIBRAHIM, M.si selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukanpermohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utarauntuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diDesa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai suratNomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011 ;Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksiBUSTAM, SH.MH, saksi ABDUL LATIEF,

Jambi Nomor : 805/K/54/Pem.Um Tanggal 27 Januari1960 tentang Perihal Pengelolaan Tanah Kosong untuk tanaman Palawija danPengumuman Bersama Walikota Kepala Daerah Jambi bersama KepalaAgraria Daerah Kab.

Polisi AbdoelMoerah, sebagai daftar terlampir sejak diterbitkannya Surat Keterangan padaTanggal 10 maret 1962 untuk digarap sebagai memenuhi pengumuman GubernurKepala Daerah Tingkat Djambi Tanggal 2/7 Januari 1960 Nomor:805/K/54/Pem.Um Khusus Untuk Penanaman Palawijo dan Tanah Kosong.Dimana setiap orang atau Anggota Kepolisian yang menggarap tanah dalamkavling tersebut harus membayar Uang Pantjung Alas kepada Kas MargaKumpeh Ulu.