Ditemukan 1849 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANGERAN KARANG MURNI (sebanyak 1415 orang), ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
16 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGERAN KARANG MURNI (sebanyak 1415 orang), ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 02-09-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 026PK/PDT.SUS/2008
Tanggal 2 September 2008 — PT. ARJUNA UTAMA KIMIA ; HERUYANTO
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..
    No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut
    Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.
    Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..
    Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54K/TUN/2004
Tanggal 24 Mei 2006 — KETUA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN AKPER AISYIYAH PADANG, ; Dr. HERMAWI,
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2008 — Upload : 08-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243K/TUN/2007
Tanggal 12 Februari 2008 — UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
    Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan
    Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
    PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.
    B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun
    2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. KAHO INDAH CITRA GARMENT, DKK VS DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPDSPN) PROVINSI DKI JAKARTA, DKK DAN I. GUBERNUR DKI JAKARTA., II. PT. MYUNG SUNG INDONESIA, DK;
115 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — PT. KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian UPPHI mulaiefektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2005;Bahwa Pasal 125 ayat (2) UPPHI menegaskan, Pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 22Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor1227) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1964, tentang PemutusanHubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168K/TUN/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419K/TUN/2006
Tanggal 7 Agustus 2007 — Drs. NOORDIANSYAH, M.Sc. MM. ; BUPATI SERUYAN
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
    PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT,berkedudukah di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, JakartaSelatan;selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Drs.Anwar Baso MapparessaSubroto,S.H.Wurdayani,S.H.Djoko Mursito,S.H.Drs.Zafar SodikinMochamad Alimuddin, S.H.Dra.H. Rukiah KimiMasjkurGandi sungkonoSunarto, S.H.Bambang Adi IB,S.H.Sumiati, Sm.Hk.Ahmad Syahri, S.Sos.Sandrayana Sangkala, S.H.15. Inneke M.
    Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal20 juni 2001 dibawah register perkara Nomor 189/G/2001/PT.TUN.JKT dantelah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2001mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Dasar PerlawananBahwa gugatan perlawanan ini adalah berkenaan dengan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215 /G/200Q/PT.TUN.JKT tanggal 2 April2001, antara Sdr.WIRDHA HARUN sebagai PENGGUGAT lawan PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Wirdha Harunsebagai Penggugat Lawan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) sebagai Tergugat yang terhadapnya~ diajukan gugatanPerlawanantersebut adalah sebagai berikut :1. Memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun sebagai pekerja di PT.OCHIAIMENARA INDONESIA sebagaimana mestinya ;2. Membayar hakhak yang wajib diterima sesuai kedudukannya sebagaipekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;3.
    Tar.945/U9/P4D/2000; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P)No.640/544/968/X/PHK/S2000, tanggal 8 riei 2000;DALAM PENUNDAAN.Menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001 jo.
    sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 11dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:1.PANITIAPENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SUKARJI ALIAS SOEKARDJI, SH.,MH., DK VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO;
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 23-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA VS I. WINARSO, DKK., II. ILHAMSYAH, DKK;
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 25-09-2008 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11K/PDT.SUS/2007
Tanggal 25 September 2008 — NIZAR ; FIKRI ; ANSARI MUHAMMAD ; INTERNATIONAL MEDICAL CORPS
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
    SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : UTIS SUTISNA WIJAYA, SH.dkk., Pegawai Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawanPT. USAHA TIMOR, diwakili oleh FRANS TUMBELAKA, DirekturPT.
    Putusan Tergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003 tanggal 15Oktober 2003 dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan dalam menyelesaikan urusan perburuhan ;b.
    Alexius Muda adalah tidak berdasar karena PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah tidakmempertimbangkan secara baik dan benar atas faktafakta yang menjadi dasarbagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPekerja ;Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap para Pekerja karena para Pekerja (antara lain Sdr.
    No. 228 K/TUN/2006Bahwa terhadap fakta telah terjadi kesalahan prosedur hukum ketika parapekerja terPHK melakukan mogok (vide pasal 140 UndangUndang No. 13Tahun 2003), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) dikatakan bahwa para pekerja Tidak melakukan mogok tetapi protes(vide Surat Keputusan Tergugat halaman 8 alinea ke1, bukti P1).
    Oleh karena itu pertimbanganPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyangkutpendirian organisasi buruh yang baru SPBI (atau apapun namanya), vide SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yangmenjadi obyek gugatan a quo, halaman 8 alinea ketiga, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar ;Bahwa dari seluruh uraian diatas jelas terbukti bahwa surat keputusanTergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003, tanggal 15 Oktober 2003,bertentangan dengan undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174K/TUN/2002
Tanggal 27 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 23-04-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 07/G/2013/PHI.PN.PL
Tanggal 12 Juli 2013 — VENTJE POLUAN dan ISMAN (Penggugat) PT. PALU JAYA UTAMA (Tergugat I) KM. PALU JAYA (Fishing Master) cq. YU HSIENG CHUNG (Tergugat II) PT. NUSA INDO LINES (Tergugat III)
117 — 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-12-2005 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257K/TUN/2003
Tanggal 21 Desember 2005 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,