Pyboleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 7 tahun 1974.

diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

PybKetentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesual dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon danPemohon Il telah

Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :Lele De ala 4 aly al alale Aaa y jl agi UD das) AD Ce UsArtinya : Barang siapa mengetahui bahve seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuam1 isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai

Perkawinan yang menyatakangugatan perceraian diajukan oleh suami atau istr' atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, makaPengadilan Negeri Tanjung karang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sahharuslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 danPasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagaiberikut :Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : Perkawnan

adalah sah apabilaadilakukan menurut hukum masingmasing agamnya dan kepercayaannyaPasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974: Tiaptiap perkawnan dicatatmenurut peraturan perUndangundangan yang berlaku ; Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : Pencatatan perkawnan dari merekayang melangsungkan perkawnannya menurut agama Islam, dilakukan olehPegavai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 32Tahun 1954 ; 22 n= 222 nnn no nnn nnn nn nnn nnn on nnn nn nnn en nee enn nenPasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : Pencatatan

perkawnan dan merekayang melangsungKan perkawnannya menurut agamanya dankepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh PegavaiPencatat Perkawnan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatan perkawnan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan menurut agama Kristen di Bandar lampung pada tanggal 20september 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Bandar lampung

adanyapertengkaranpertengkaran yang terjadi diantara keduanya yang tidak bisadiselesaikan (dicarikan jalan keluarnya) yang disebabkan karena Tergugattelah memiliki perempuan lain, meskipun pertengkaran adalah hal yang biasadalam perkawinan atau sering orang menyebutnya sebagai bumbu perkawnannamun mencermati pertengkaranpertengkaran yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksisaksi,majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pertengakaran itu bukan lagibumbu perkawnan

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabiladilaksanakan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya,b. Pasal 9 menyebutkan bahwa: Seorang yang masih terikat taliperkawnan dengan orang lain tidak dapat kawn lagi, kecuali dalam halyang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undangundang ini2. Kompilasi Hukum Islam:a. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;b.

No.0056/Pdt.P/2016/MSLsmTgl. 01.06.16perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun1974,c. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Dilarangmelangsungkan perkawnan antara seorang pria dengan seorangvanita karena keadaan tertentu:1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawnandengan pria lain.2.

Pemohon Il membutuhkan pengesahannikah untuk keperluan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa sebelum mengitsbatkan pernikahan Pemohon danPemohon Il, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanpersyaratan formil dan materil permohonan Pengesahan Nikah yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Hal. 9 dari 13 Put.

No. 3/Pdt.G/2013/PA.PybKompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yangditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3)dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterimauntuk diperiksa.Menimbang

, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hokum lIslam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

Nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 mengandung abstraksi hukum bahwadikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahve antara suamiisteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dengan fakta yangterbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan keduanya telahhidup berpisah lebih dari 1 tahun, apapun pemicu pertengkaran/perselisihanmenurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dipersoalkan seiringdengan perkembangan hukum perkawnan saat ini yang menitikberatkanpada

pecahnya perkawnan itu sendiri sebagai standar penyelesaianperkawnan, asas mana lebih sesuai dengan hukum perkawnan Islam(syiqaq) dan lebih rasional, di mana pecahnya perkawnan hanya ditujukanpada perkawnan itu sendiri yakni apabila sendisendin perkawnan sudahterurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, sertahukumhukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpamelihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnyaperselisihan dan pertengkaran

Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batindalam perkawnan dianggap telah pecah (syiqag, broken marriage).... danseterusnya.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusimenyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamahberpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, Antarasuami dan isten terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ... justrumemberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawnan tidak lagimemberikan kemanfaatan karena perkawnan sudah tidak lagi sejalan denganputusan nomor 0326/pdt.g/201 4/pa.mjl.maksud perkawnan sebagaimana disebutkan dalam

Hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi bahve dalam hal perceraiantidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilinhat adalah perkawnan itu sendiriapakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dantermohon, serta berbagai analisis yang berkaitan dengan berbagai kaidahhukum

MariaHalaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2016/PN MkdLourdes Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada tanggal 18April 1993;Bahwa, bukti surat P3 (Salinan Surat Perkawnan Testimonium MatrimoniiBuku Il Hal 76 No. 266 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama PAULUSNGATEMIN dan LUSIA SAMIYEM, yang disalin sesuai dengan aslinya danditandatangani oleh Rm. Antonius Abas Kurnia A., Pr.) adalah benarmerupakan surat perkawinan yang diterbitkan oleh Paroki St.

dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa terkait frasa ...dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka dalamketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan diatur bahwasanya : Perkawnan yang sah menurut PeraturanPerundangundangan wejib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana di tempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enam puluh) harisejak tanggal perkawnan, dan kemudian

perkara a quo,maka harus dipedomani ketentuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006, yaitu yangHalaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2016/PN Mkdmengatur sebagai berikut : Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikandengan Akta Perkawnan, pencatatan perkawnan dilakukan setelah adanyapenetapan pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 69 Perpres No. 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil mengatur sebagai berikut :(1) Pencatatan perkawnan berdasarkan

penetapan pengadilandilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.(2) Pencatatan perkawnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di atas, khususnyaketentuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 69 Perpres No.25 Tahun 2008, menjadi dasar yang tegas atas yurisdiksi (kKompetensi absolut)Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Mungkid) dalam mengadili perkaravoluntair in casu dalam

PRAWITO NGATEMIN,baik dalam bukti surat P3 (Salinan Surat Perkawnan Testimonium MatrimoniiBuku Il Hal 76 No. 266 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama PAULUSNGATEMIN dan LUSIA SAMIYEM, disalin sesuai dengan aslinya danditandatangani oleh Rm. Antonius Abas Kurnia A., Pr.) maupun dalam buktisurat P1 (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3308061009680001tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama P.

Pemohon Il membutuhkan pengesahan nikahuntuk keperluan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa sebelum mengitsbatkan pernikahan Pemohon danPemohon Il, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanpersyaratan formil dan materil permohonan Pengesahan Nikah yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa /tsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 7 tahun 1974.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI diHal. 10 dari 15 Hal. Salinan Pen. No : 06/Pdt.P/2013/PA.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangPerkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlakudimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

No : 06/Pdt.P/2013/PA.PybLeila) De Cb 4 ads al alale Ana g jy agi GO Aas 5 ADE a ye CsArtinya : Barang siapa mengetahui bahve seorang wanita itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuam1 isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawnan;maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah benarsebagai suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan

merukunkan kembali Penggugat denganTergugat, oleh karena itu telah terbukti bahwa telah terjadi perpecahan dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Brooken Marriage) yang sudahtidak dapat dirukunkan lagi, hal mana telah sesuai dan sejalan denganYurisprudensi MARI Nomor : 90/K/AG/1993, tanggal 14 Juni 1994, yangmenyatakan : Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkanpithak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak sudah pecah, maka perkawnan itu sendiri sudah pecah, makatidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetapmenginginkan perkawnan supaya tetap utuh, apabila perkawnan itu tetapdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

kembali Penggugat denganTergugat tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa telah terjadi perpecahandalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Brooken Marriage) yangsudah tidak dapat dirukunkan lagi, hal mana telah sesuai dan sejalan denganYurisprudensi MARI Nomor : 90/K/AG/1993, tanggal 14 Juni 1994, yangmenyatakan : Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan/perselisinan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan9pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak sudah pecah, maka perkawnan itu sendiri sudah pecah, makatidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetapmenginginkan perkawnan supaya tetap utuh, apabila perkawnan itu tetapdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2.

./2017/MS.LsmrukunPasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan

Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Tahun1974,Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, walinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwauntuk melaksanakan perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antaraPenggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yangselengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pat.G/2016/PN Sql(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Tahun 2003tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 29/Pat.G/2016/PN SqlSetiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendin, kecuali jika adaalasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ituadalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbanganterakhir;Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawnan

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkevajibanmengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudPasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yangtelah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegavwai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, dan Peganai Pencatat mendaftar putusan perceraiandalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegavuai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanpula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegavai Pencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama

Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bahwa Pasal 2 ayat (2)UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan disebutkan: Pencatatan perkawnan dari mereka yangmelangsungkan perkawnannya menurut agamanya dan kepercayaannyaitu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatan Perkawnan padakantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundang mengenai pencatatan perkawnan.10.Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun

Bahwa di dalam pertimbangan hakim pada halaman 3 paragraf 6Penetapan menyebutkan: menimbang, bahva perkawnan pemohondengan Merietta Hutahaean telah dilaksanakan secara Agama KristenProtestan dan namun oleh karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon dan Isterinya sehingga perkawnan tersebut tidakdicatatkan pada Instansi yang berwenang/Kantor Catatan Sipil diPekanbaruRiau.

Bahkan, berdasarkanPasal 36 UU No.: 23/2006 tentang Administrasi Kependudukanyangberbunyi: Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikandengan Akta Perkawnan, pencatatan perkawnan dilakukansetelah adanya penetapan pengadilan", berlaku sebagaidispensasibagi para pihak yang sebelumnya belum mendaftarkanperkawinannya menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) UU No.: 1/1974.

Pelaksanaan perkawinantersebut adalah sah karena telah dilaksanakan menurut ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.: 1/1974 tentang Perkawinan yangberbunyi: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut19hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu."

Penetapan Nomor 61 1/Pdt.P/2014/PA Lbt.Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan kompetensiabsolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkaraini.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pria dan wanita yangdapat melangsungkan perkawnan masingmasing telah berusia minimal 19(sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, kecuali usia tersebut dapatdisimpangi setelah orang tua yang

Sedangkan ayah kandung calonistri anak Pemohon, meskipun memiliki hubungan darah dengan calon istri, namuntidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, sehingga tidak termasukgolongan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud ketentuan dalamPasal 172 ayat (1) angka (1) dan (2) R.Bg., yang mengatur bahwa keluarga dalamgaris lurus karena sedarah atau karena perkawnan, saudara lakilaki atauperempuan dari ibu dan anakanak dari saudara perempuan dari salah satu pihakberperkara tidak

RAHIM, umur 17 tahun 6bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernamaSALMA DJAFAR binti JAFAR INSANI.Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, mengatur bahwa perkawnan hanya diizinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur16 (enam belas) tahun.

Dan dalam penjelasan umum undangundang tersebut padapoin (4) huruf (d) menyatakan bahwa undangundang ini menganut prinsip, bahwacalon istri isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawnan, agar Supaya dapat mewujudkan tujuan perkawnan secara baik tanpaberakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk ituharus dicegah adanya perkawnan antara calon istri isteri yang masih di bawahumur.

Disamping itu, perkawnan mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorangwanita untuk kawn, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkandengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undangundangHal. 15 dari 19 hal.

diCatatan Sipil adalah tidaksah karena rangkaian perbuatan dan tindakan hukum Termohon danTermohon Il dilakukan dengan cara melanggar hukum yakni memalsukanidentitas umur Termohon Il yang sebenarnya belum dewasa ( belum 21tahun ke atas. ) yang seharusnya perbuatan dan tindakan hukum Termohon Il tersebutwajid mendapat izin dari orang tua Termohon Il atau setidaktidaknya adaizin dari pengadilan sebagaimana ketentuan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:untukmelangsungkan perkawnan

Bahwa karena Termohon Il dan Termohon telah melakukan perkawinandengan cara melanggar syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuanpasal 6 ayat (2) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 yakni tidak ada izin dariorang tua atau dari izin dari pengadilan, maka patut dibatalkan sesuaiketentuan Pasal 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun1974 Tentang perkawinan yang menyatakan: Perkawnan dapatHal. 3 dari 15 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Kpgdibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat

untukmelangsungkan perkawnan,10.Bahwa disamping karena umur Termohon Il yang belum 20 tahun(dewasa) dan belum (harus) mendapat izin dari orang tua atau pengadilan,perbuatan Termohon dan Termohon Il melakukan pembaptisan,melakukan perkawinan gereja dan perkawinan catatan sipil diduga jugatelah melanggar aturan yakni: dilakukan tanpba pengumuman dan tenggang waktu yang seharusnya,yakni Termohon Il pergi dari rumah orang tua tanggal 10 Agustus 2016lalu dilakukan Pembaptisan terhadap Termohon Il tanggal

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Kpg(2) Untuk melangsungkan perkawnan seorang yang belum mencapaiumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal duniaatau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izindimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masihhidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;(4)

Pejabat yangberwenang hanya selama perkawnan belum diputuskan; dan d. Pejabatyang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undangundang ini dan setiaporang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadapperkawnan tersebut, tetapi hanya setelah perkawnan itu putus.

Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat sehinggaPemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai bukti perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah, Majelis Hakim perludikemukakan abstak hukum sebagai berikut :i:UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,Kompilasi Hukum Islam:a.Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan

Pasal 7 ayat (8) menyebutkan : Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun1974,e.

Nomor: 19/Pdt.P/2012/PA.PybMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kemudiandalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: ...huruf fe Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan

dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (8) dan (4) KHI diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dan Pemohonll telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan

hokum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum IslamHal. 11 dari 15 Pen.

dipanggil 2 (dua) kali dengan panggilanyang sah, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lainsebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hakatau tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 (1) HIR Tergugat telahdiangggap melepaskan haknya, dan gugatan Penggugat dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat telah dengan sengajamenipu Penggugat dan telah melanggar Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawnan

dengan orang lain tidak dapat kawn lagi, kecuali dalamhal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undangundang ini denganmengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan mendudukkan istriPertama sebagai Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara inimendasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukanpermohonan pembatalan perkawnan apabila pada wektu berlangsungnyaperkawnan terjadi salah sangka

tersebut di atas, majelis hakimberpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat danTergugat yang tercatat di KUA Kecamatan XXX pada tanggal 18 Oktober 2014adalah perkawinan yang melanggar hukum perkawinan, karena Tergugat telahmemalsukan identitas dirinya dengan menyatakan bahwa ia berstatus dudakarena istrinya telah meningggal dunia padahal isirnya tersebut masih hidup ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawnan

Dan dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawnan denganorang lain tidak dapat kawn lagi, kecuali dikehendaki oleh pihakpihak yangbersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristrilebih dari seorang;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa suatu Perkawnan dapat dibatalkan jika (a) seorangsuami melakukan poligamitanpa izin dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa

Penggugat merasa tertipu serta merasa salah sangkamengenai diri suami (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 72 (2) KompilasiHukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapatHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Wnomengajukan pembatalan perkawnan apabila pada waktu berlangsungnyaperkawnan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai din suami atau istn,Penggugat dapat mengajukan Pembatalan perkawinannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka telahternyata

Perk.No.593/PDT/2017/P T.DKsegala sesuatu yang berhubungan dengan perkawnan berdasarkanalas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang iniketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawnan Indonesia Kristen(Huvelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), PeraturanPerkawnan Campuran (Regeling Op de gemengde huvelijken S.1898No.158), dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentangperkawnan sejauh telah diatur dalam Undangundang

ini, dinyatakantidak berlaku, maka: ketentuan yang berhubungan dengan perkawnan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dinyatakan tidak berlaku termasuk ketentuan mengenai harta benda suami istri di dalam perkawnan.

Bahwa berdasarkan UndangUndang RI No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan Bab XIV Pasal 66 yang berbunyi untuk perkawnan dansegala sesuatu yang berhubungan dengan perkawnan berdasarkanalas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang iniketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawnan Indonesia Kristen(Huvelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), PeraturanPerkawnan Campuran (Regeling Op de gemengde huvelijken S.1898No.158

), dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentangperkawnan sejauh telah diatur dalam Undangundang ini, dinyatakantidak berlaku, ketentuan yang berhubungan dengan perkawnan didalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dinyatakan tidak berlaku termasuk ketentuan mengenai harta benda suami istri di dalam perkawnan.

Bukit sementara Tergugat Rekonvensi/Penqgugat Konvensi boru Sembiring Maha dan perlu dicatat perkawnan antara Pengqugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pengqqugat Rekonvensi dilakukan secara adat istiadat Karo.

Bahwa, dalam perkawnan tersebut Pemohon dengan Termohon telahbercampur (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telahdikarunial 2 (dua) orang anak bernama:e ANAK, Lakilaki, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXXX;e ANAK II, Lakilaki, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXXX;. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon denganTermohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januar tahun2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, disebabkan :a.

yang dimaksud Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan jo.

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakanfakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula denganHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.JBYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi Hukum bahvabilamana suamiistri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadipertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sumua usaha perdamaianyang dilakukan

berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harusdapat diartikan bahwe hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, (marriagebreakdown);Menimbang, bahve berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memohon izinmengucapkan ikrar talak satu Rojie terhadap Termohon didepan sidangPengadilan Agama Jakarta barat telah memenuhi alasan hukum sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawnan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegavai Pencaiat Nikah Kantor Urnuisan Agama Kecamatan Palmerah, KotaJakarta Barat, wlayah tempat perkawnan Pemohon dan Termohondilangsungkan sekaligus tempat tinggal Termohon dan kepada PegavaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota JakartaBarat, tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;.