keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

SALINAN Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum supsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dan SALINAN nilainilai teori keadilan moral oleh Plato

sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Kewajiban utama bagi seoarangister ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkanoleh hukum Islam.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan,teori keadilan moral oleh Plato

dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berumahtangga Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukumyang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat,dengan cara menikah sirri dengan wanita lain tanpa ijin Penggugat sehinggapelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara

wajar, olehkarenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teorikedilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikanpenghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, danmemperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yang telah diubah dengan UndangUndant8 Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk memberikan biaya

putusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindunganhukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secaratersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat,namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugatyang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya,maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagaikepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakanterhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hakdan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat SALINAN Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dannilainilai teori keadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Kewajiban utama bagi seoarangister ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan olehhukum Islam.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato

dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis mengambil

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

Plhkeadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Kewajiban utama bagi seoarang isterifalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan olehhukum Islam.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato

dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempattinggal Tergugat sebagai kepala keluarga melakukan perbuatan hukum yangmembahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehinggapelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, olehkarenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis

mengambil alih teori kedilanmoral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilanTergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikanketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkanbahwa, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suamiterhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapatmenambah kalimat sebagai berikut ...vang dibayar Tergugat sebelummengambil akta cerai dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita danpetitum gugatan. maka dengan memperhatikan aturan perundangundangandiatas dan nilainilai teori keadilan moral oleh Plato

ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan olehhukum Islam.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dAgan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

putusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurattidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namundengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yangmana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, makadengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teorikeadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagaikepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakanterhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hakdan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dannilainilai teori keadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Hal. 17 dari 22 Hal.

Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.PIhMenimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga melakukan perbuatan hukumyang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat,sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar,oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teorikedilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikanpenghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum,

putusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suamiterhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapatmenambah kalimat sebagai berikut ...yvang dibayar Tergugat sebelummengambil akta cerai dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita danpetitum gugatan. maka dengan memperhatikan aturan perundangundangandiatas dan nilainilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukumTergugat untuk membayar nafkah iddah dan mutah sebelum Tergugatmengambil

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagaikepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakanterhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hakdan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis

Pemberlakuan Rmusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddah SALINAN dan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dannilainilai teori keadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagaikepala keluarga telah melalaikan kewajibannya yang berakibat membahayakanterhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hakdan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dannilainilai teori keadilan moral oleh Plato

SALINAN Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum supsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dan SALINAN nilainilai teori keadilan moral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum Tergugat sebagaikepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakanterhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hakdan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi AparatPengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddahdan mutah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatanPenggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatanPenggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundangundangan diatas dannilainilai teori keadilan moral oleh Plato

sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Kewajiban utama bagi seoarangister ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan olehhukum Islam.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuzdengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teorikeadilan moral oleh Plato

dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan moral, Majelis mengambil

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato

keadilan moral oleh Plato dalam bukunya The Republic of Plato yangmenyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telahmampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selamaberpisahtempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastianhukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaanhak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untukmemenuhi keadilan

amarputusan.Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukumperempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidakdimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun denganberdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang manaPenggugat memohon pada Majelis putusan yang seadiladilnya, maka denganmemperhatikan aturan perundangundangan diatas dan nilainilai teori keadilanmoral oleh Plato