diterima dan dikabulkanseluruhnya;Bahwa ketentuan Pasal 98 huruf (d) dan (e) PKB, dan ketentuan Pasal 94ayat (1) Peraturan Perusahaan tentang Disiplin Kepegawaian PT.Pegadaian (persero) yang sudah tidak berlaku itu, sebagaimana tersebutpada butir 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, adalah nyatanyata mengadopsiketentuan eks Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang telah di amandemen (di anulir/dihapus) olehMahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan Perkara, Nomor012/PUndang

Saksi PUNDANG bin BOKO: Bahwa objek sengketa perkara ini adalah Rumah toko berlantai duabeserta tanahnya yang terletak di jalan Sungai Siwa No. 6 Sengkang, Kec.Tempe Kab. Wajo;12Bahwa luas objek sengketa adalah + 4 x 19 meter;Bahwa batasbatas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Toko milik H. Muh. Lawang;e Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sungai Siwa Sengkang;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Toko milik H.

Mahkamah Konstitusi Nomor12/PUUI/2003 tentang Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003adalah sebagai berikut:MENGADILI Mengabulkan permohon Pemohon untuk sebagian;: Menyatakan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan: Pasal 158;7 Bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 Menyatakan Pasal 158 Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor012/PUndang

Bahwa dengan adanya pertimbangan paragraf ke3 halam 40 dalamPutusan PHI Jakarta dalam perkara Nomor27/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.JKT.PST yang mempertimbangkan alasan PHKkarena pelanggaran serius tidak mengaitkan pasal undangundang yangmana, tentu tuduhan mengambil (wegnemen) benda/barang yangdimaksud PHI Jakarta Cacat Formil dan Materi tidak layak mendasarkanPasal 44 C.5 huruf k PKB PT Indosat, Tbk. sebagai alasan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) dan tidak sesuai putusan MahkamahKonstitusi (MK) bernomor 012/PUndang

Sehingga jumlah gaji Penggugat sampai pada harigugatan ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta adalahsebesar 20 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp300.000,000,00 (tiga ratus jutarupiah).Bahwa sikap Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yang melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensiadalah alasan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 19/PUndang Undang IX/2011 yang diucapkandalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terouka

Abdul Majid; Uang Pesangon 2 x7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp2.655.000,00 =Rp 7.965.000,00 Uang Penggantian Perumahan, Perawatandan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00Jumlah Rp51.905.250,00(4) Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang 13/2003, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor37/PUndang UndangIX/2011 tanggal 19 September 2011, maka mohonkepada Yang Mulia Hakim Agung untuk menghukum Tergugat membayarupah

Uang penggantian hak lain 15% x Rp153.697.500,00 Rp23.054.625,00 Jumlah Rp217.738.125,00 Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat bulan April 2013, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUndang UndangIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugatsampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewisjde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara

Putusan Nomor 117 K/Pdt.SusPHI/201759.60.61.62.tersebut mencerminkan tindakan sepihak Tergugat yang sangat arogandan semenamena;Bahwa karena Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannyasebagai pekerja Tergugat yang seharusnya hal itu dapat dihindarkan olehTergugat (vide Pasal 93 ayat (2) huruf f dan pasal 155 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara37/PUndang UndangX/2011) maka Tergugat berkewajiban membayar upahdan hakhak lainnya yang biasa diterima

Nomor 3420 K/Padt/2015Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf b dan c Peraturan BersamaEmpat menteri ini bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi Illmemenuhi dan sah secara hukum, maka dari itu Mohon KiranyaMajelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, memutus danmengadili perka a quo dapat mengabulkan Permohonan Pemohondan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam Perkara aquo.Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam PerkaraNomor 34/PUndang Undang IX/2011 pengujian pasal 4 ayat

Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis HakimTingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;B.7.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUndang UndangX/2012tertanggal 31 Oktober 2013, Menolak Permohonan Pengujian Pasal 163ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi.

Pelaksanaan pencabutan hak PENGGUGAT melalui KTUNObyek Sengketa, mungkin saja terjadi perouatan melawan hukumyang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad),yaitu dalam dalam penetapan ganti rugi ternyata tidak memenuhipersyaratan bagi PENGGUGAT untuk memperoleh kehidupansosial ekonomi yang layak di tempat yang baru sehinggamelanggar Asas Kemanfaatan seperti yang diatur dalam Pasal 10Halaman 19 dari 89 halaman, Putusan No. 58/G/2015/PTUNSRG20V.1.PUndang Undang No 30 Tahun 2014 tentang

pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUndang

Dalam hal terjadi pelanggaran seperti ini,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUndang Undang 1!X/2011tanggal 17 Januari 2012, jo Permennakertrans Nomor 19 tahun 2012Pasal 13, 28, dan 29 menetukan adanya perlindungan hak terhadappekerja.

Adapun kaidahkaidah hukum yang dilanggar oleh Judex Juris adalahsebagai berikut:a. ketentuan Hukum Pasal 1132 10 Pasal 1134 KUH Perdata;b. ketentuan Hukum UndangUndang Hak Tanggungan;c. ketentuan Hukum Kepailitan, dan terakhir;d. bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUNDANG UNDANG VV2008 Tanggal 23 Oktober 2008 yangmenyatakanKedudukan Buruh Berada Dibawah Kreditur Separatis;PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MELANGGAR KETENTUAN Pasal1132 Jo.

Menurut pendapat Mahkamah pada PutusanMakamah Konstitusi 5/PUndang UndangXllII/2015 pada point(3.11.2). Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaanpendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengandemikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalahpendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut.Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan ataubantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, danperolehan lainnya.

halaman 65,alinea ke2, ke3, alinea ke4, halaman 66, pada pokoknya telahmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dipahami bahwaprinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisiasalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui,menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.Begitu juga dengan hak setiap orang yang merasa kepentingannyadirugikan oleh orang lain berhak mengajukan Gugatan tersebutdiamin oleh ketentuan pundang

Maka sudah sepantasnyagugatan Para Penggugat (Yayan Gunawan dkk 21 Orang ditolak).Bahwa kadaluarsa yang dimaksud Tergugat sama sekali tidak adakaitannya dengan Putusan MK Nomor 58/PUndang Undang IX/2011tanggal 16 Juli 2012 karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebutterkait dengan batas waktu penagihan hak upah sebagaimanadimaksud di dalam pasal 169 UndangUndang 13 Tahun 2003sementara dalil Tergugat dalam dalil Eksepsi adalah menyangkutbatas waktu yang sah menurut hukum acara sebagai ketentuanformal

IAIN Syekh Nurjati tersebut termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah untukkepentingan umum sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 10 huruf pUndang Undang Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2012 tentang PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan :Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan atausekolah pemerintah/pemerintah daerah Menimbang, bahwa dengan demikian pulakegiatan Pengadaan Tanah