Ditemukan 1688 data
180 — 354
KHAN Bin AHMAD DIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara adalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalan bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.No
Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIAZ alias Mr. KHAN Bin AHMAD DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;4.
98 — 11
(delapan ratus ribu rupiah) kepada Faisal (DPO).Bahwa ia Terdakwa mengetahui kalau) membeli, menerima,menyerahkan narkotika golongan I dilarang oleh Undangundang danTerdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yangberwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair.Bahwa ia Terdakwa 1 MUNAWIR Bin IBRAHIM
(delapan ratus ribu rupiah) kepada Faisal (DPO).Bahwa ia Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasaiatau narkotika golongan I dilarang oleh Undangundang dan Terdakwamengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai atau narkotika golongan I.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (2) UU R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.
(delapan ratus ribu rupiah) kepada Faisal (DPO).Bahwa ia Terdakwa tidak melaporkan adanya menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman dilarang olehUndangundang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 131 UU R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.
ACHMAD SUBAIDI, SH., MH.
97 — 25
No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang R.I.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnyamenyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Tahun Kelahiran setelahmendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri,sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban untuk memerintahkankepada Pemohon melaporkan perbaikan
Tahun Kelahiran Pemohon tersebutkepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang R.I.No.24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undangundang R.I.
No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang R.I.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Penambahan nama setelah mendapatkan Penetapan dariPengadilan Negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan NegeriJakarta Barat berkewajiban untuk memerintahkan kepada Pemohon melaporkanPenambahan nama ketiga anaknya
No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang R.I.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Perubahan nama setelah mendapatkan Penetapan dari PengadilanNegeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkewajiban untuk memerintahkan kepada Pemohon melaporkan PenambahanHal. 29 dari 7 Hal.
No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang R.I.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Perubahan nama setelah mendapatkan Penetapan dari PengadilanNegeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkewajiban untuk memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penambahannama anaknya tersebut
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.256 PK/Pdt/2006Desember 2000 No.24/Pdt.G/2000/PN.Ekg. yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkarayang dalam tingkat banding sebesar Rp.114.000, (seratus empatbelas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I.No.848 K/Pdt/2002 tanggal 22 Februari 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NUHUNG, 2.DAMIN, 3. AMIRULLAH, 4. SULI, 5. MINA, 6.
ERWIN tersebut ; Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I.No.848 K/Pdt/2002 tanggal 22 Februari 2006 diberitahukan kepadapara Pemohon Kasasi/Tergugat I, Il, Ill, V, VI, VIII, IX, X/paraPembanding pada tanggal 2 Mei 2006 kemudian terhadapnya olehpara Pemohon Kasasi/Tergugat I, Il, Ill
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dimohon banding tersebut ; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp.110.000, (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I.No.252 K/Pdt/2004 tanggal 11 Januari 2007 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiZAMZAMI ALI tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/ZAMZAMI ALI untuk membayarbiaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I.No.252 K/Pdt/2004 tanggal 11 Januari 2007 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2008kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal11 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonanpeninjauan
40 — 3
menyimpulkan barang buktiyang disita dari Terdakwa lyan Afriansyah yaitu : kotak rokok SampoernaMild berisi bungkusan kertas tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkusplastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7895 gram diberiNomor barang bukti 0083/2015/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal warna putih berat netto 0,6874 gram diberi Nomor barangbukti 0084/2015/OF, adalah benar positif mengandung Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang R.I.No
Pasal 132 ayat (1) Undangundang R.I.No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ; "Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan /= .1 1 8 taMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama :1.
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dimohonkan banding ;dan denganMENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat dan turut Tergugat ;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut seluruhnya ; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarauntuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.125.000, (seratus dua puluh lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I.No.3148 K/Pdt/2002 tanggal 16 November 2005 yang telahberkekuatan
Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama, tingkatbanding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I.No.3148 K/Pdt/2002 tanggal 16 November 2005 diberitahukan kepadapara Termohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat/para Pembandingpada tanggal
25 — 16
tanamandimaksud;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 961/NNF/2015tanggal 4 Januari 2015 disimpulkan bahwa :e = =4340/2015/NF berupa kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairanwarna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benarHal.3 dari 12 hal Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2016/PNDps.mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftardalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I.No
yang berwenang untuk untuk memakai/mengkonsumsi sabu sabu tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 961/NNF/2015tanggal 4 Januari 2015 disimpulkan bahwa :e = 4340/2015/NF berupa kristal bening dan 4341/2015/NF berupa cairanwarna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benarmengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftardalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I.No
24 — 3
Unsur Secara tanpa hak ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang R.I.No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika bahwa pengguna psikotropika hanyadapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika untuk digunakandalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, yang mana berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penggunasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang R.I.No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika ; Menimbang, bahwa
23 — 1
Penetapan No. 197/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I.No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;2.
154 — 14
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,dan untuk memaksimalkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.No
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAULITA SARI SH
20 — 25
dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI S.Si, M.Si, masingmasing selakupemeriksan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 35(tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, milik terdakwaSELAMAT RIADI alias MEMET, dengan kesimpulan Positif MengandungHalaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PT MDNMetafetamina dan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 61Lampiran UU R.I.No
Lab. 6645/NNF/2020tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI S.Si, M.Si, masingmasing selakupemeriksan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 35(tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, milik terdakwaSELAMAT RIADI alias MEMET, dengan kesimpulan Positif MengandungMetafetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61Lampiran UU R.I.No. 35 Tahun
77 — 63
berkaitan dengan perkaraini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatan tertanggal 18 September 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2015, denganRegister Perkara Nomor : 198/G/2015/PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada tahappemeriksaan persiapan tanggal 6 Oktober 2015, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :A OBJEK SENGKETASurat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.No
DINI KUSUMAWATI, S.E., M.E. sebagai Ketua dan TAVIANTONUGROHO, S.H. sebagai Anggota, diangkat sebagai Dewan Pengawas padaLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah R.I.No. 25/KEP/M.KUKM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014Halaman 5 dari 50 halaman.
karena sudah merasa tidakdipercaya lagi oleh atasan;4 Reputasi Penggugat hancur di mata rekanrekan sejawat, karena baru6 (enam) bulan menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas padaLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah sudah diberhentikan tanpa alasan dan kesalahan yangjelas;Bahwa Penggugat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhirapabila Penggugat telah melakukan pelanggaran, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I.No
No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan PengawasBadan Layanan Umum tersebut di atas, oleh karena itu tindakan Tergugatyang memberhentikan Penggugat sebelum masa jabatannya berakhirmerupakan tindakan melampaui wewenang, karena bertentangan denganPeraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan MenteriKeuangan R.I.No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan Pengawas BadanLayanan Umum;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asasumum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalitas
, asas keterbukaan danasas kecermatan dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang;Bahwa ternyata Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannyatidak didasari dengan alasanalasan yang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I.No. 109/PMK.05/2009 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum,dengan demikian Tergugat telah melanggar asas profesionalitas tersebut;Bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu denganmengeluarkan
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
=Rp.118.020.430, ;(seratus delapan belas juta dua puluh ribu empat ratus tigapuluh rupiah) ;Membebankan ongkos dalam perkara ini sebesar Rp.211.000,(dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara ; Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I.No.107 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 8 April 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : P.T.MAJU MEDAN CIPTA ;Membebankan biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini kepadaNegara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I.No.107 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 8 April 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 November 2009 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2010diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6April 2010 sebagaimana ternyata
27 — 11
No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.e = =0722/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benarmengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam5Golongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.wennenenne Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I.
No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.@ =0722/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benarmengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalamGolongan I (satu) No.Urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
45 — 11
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.248C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehVITA LUNARTLS.Si dan Dewi Arni A.md,SH selaku Pemeriksa serta diketahuioleh atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, denganhasil pengujian sebagai berikut :Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran UndangundangR.I No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika ;Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 Undangundang R.I.No
.5Tahun 1997 Tentang Psikotropika :Nitrazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Undangundang R.I.No.5Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun membawaPsikotropika jenis Alparazolam, Dumolid dan Faldimex ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turuttermuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ;Menimbang, bahwa seseorang
49 — 2
Terdakwakedepan persidangan, dengan alasan bahwa terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannyasejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan surat keterangan No.352/KDMG/S.KET/VI/2014 dari kepala desa Mulyaguna bernama MUKLIS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan suratsurat yang terlampir dalam berkas perkara ternyata tidak ada kepastian bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.No
Terbanding/Penuntut Umum : VIKTOR MEGAWATER SITUMORANG SH,MH
24 — 11
Urut 61 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Urut 61 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
31 — 10
DumSAPUTRI Alias PUPUT Binti ABDUL RAHMAN tersebut pada BAB Ill, kamipemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :e Barang bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung MDMAdan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Barang bukti D adalah Positif mengandung Metilondan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentangperubahanpenggolonganNarkotika; Bahwa terdakwa
Lab:10735/NNF/2016 tanggal 30 September 2016 diperoleh kesimpulan bahwa :Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama SAULINAMARPAUNG Alias SOLI Binti (Alm) ALI MARPAUNG dan LIDYA WIRASAPUTRI Alias PUPUT Binti ABDUL RAHMAN tersebut pada BAB Ill, kamipemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :e Barang bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung MDMAdan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Barang bukti D adalah
Lab: 10735/NNF/2016 tanggal 30September 2016 diperoleh kesimpulan bahwa :Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama SAULINAMARPAUNG Alias SOLI Binti (Alm) ALI MARPAUNG dan LIDYA WIRASAPUTRI Alias PUPUT Binti ABDUL RAHMAN tersebut pada BAB Ill, kamipemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :e Barang bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung MDMAdan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Barang bukti D adalah
Lab: 10735/NNF/2016tanggal 30 September 2016 diperoleh kesimpulan bahwa :Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama SAULINAMARPAUNG Alias SOLI Binti (Alm) ALI MARPAUNG dan LIDYA WIRASAPUTRI Alias PUPUT Binti ABDUL RAHMAN tersebut pada BAB Ill, kamipemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :e Barang bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung MDMAdan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 37 Lampiran UndangUndang R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Barang bukti D adalah
29 — 4
mendengar keterangan saksisaksi dan para Terdakwa dipersidangan;Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan di persidangan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya1.Menyatakan Terdakwa OJI SULISTIO ALIAS OJI BIN SUPARDI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual membelimenerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I sesuai dakwaan primair melanggar pasal 114ayat (1) Undangundang R.I.No