Ditemukan 44 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rabung rajung raping raung rappang rawung rappung rarung raupung rampung
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 278/Pdt.Bth/2020/PN Mnd
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 25
  • KASEGER, dibawha janji telah memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek terkait masalah tanahantara para pihak yang di lelang ;Bahwa saksi mengetahui tanah itu terletak di paal 4 dulunya lingkungan Vsekarang lingkungan VIBahwa saksi mengetahui objek tanah itu kebun;Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut dulu luasnya 2 hectar lebih, sekarangada berkurang + 6000 m2Bahwa setahu saksi batasbatas dari tanah itu : Sebelah barat berbatasan dengan dulunya keluarga Rapung
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 04-01-2006 — Putus : 19-01-2007 — Upload : 18-10-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 05/PDT/2006/PT MTR
Tanggal 19 Januari 2007 — Gani Bakar
Terbanding/Tergugat III : Suhadi PR
Terbanding/Tergugat IV : Ilyas Ahmad
Terbanding/Tergugat V : Rapung Wijaya
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah RI Cq Mendagri RI Cq Gubernur NTB Cq Bupati Dompu Cq Camat Pajo Cq Kepala Desa Lepadi
Terbanding/Tergugat VII : Abdurrahman ILahi
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah RI Cq Mendagri RI I Kepala BPN Cq Kepala Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah
89 — 4
  • Gani Bakar
    Terbanding/Tergugat III : Suhadi PR
    Terbanding/Tergugat IV : Ilyas Ahmad
    Terbanding/Tergugat V : Rapung Wijaya
    Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah RI Cq Mendagri RI Cq Gubernur NTB Cq Bupati Dompu Cq Camat Pajo Cq Kepala Desa Lepadi
    Terbanding/Tergugat VII : Abdurrahman ILahi
    Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah RI Cq Mendagri RI I Kepala BPN Cq Kepala Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu
    Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
103 — 66
  • Daerah (TAPD), adalahmempersiapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prafon AnggaranSementara (PPAS) yang dibahas bersama dengan DPRD Kota Tual.Bahwa inti dari pembahasan KUA adalah membahas tentang plafonpengeluaran anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan dan plafonpemasukan anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan.Bahwa setelah persetujuan KUA oleh DPRD maka kami menyusun PPAS,dalam menyusun PPAS awalnya kami minta program dan kegiatan dari seluruhSKPD termasuk DPRD.Bahwa setelah rapung
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Bahwa setelah rapung kemudian dimasukan dalam PPAS dan diajukan keDPRD untuk dibahas.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
85 — 45
  • Bahwa setelah rapung kemudian dimasukan dalam PPAS dan diajukan keDPRD untuk dibahas.* Bahwa di dalam pembahasan di DPRD setiap SKPD diminta untuk menjelaskantentang program dan kegiatan yang ada.Hal 180 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.
    Pemerintah Daerah (TAPD)mempersiapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prafon AnggaranSementara (PPAS) yang dibahas bersama dengan DPRD Kota Tual.Bahwa inti dari pembahasan KUA adalah membahas tentang plafonpengeluaran anggaran pada Tahun Anggaran yang bersangkutan dan plafonpemasukan Anggaran pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.Bahwa setelah persetujuan KUA oleh DPRD maka kami menyusun PPAS,dalam menyusun PPAS awalnya kami minta program dan kegiatan dari seluruhSKPD termasuk DPRD.Bahwa setelah rapung