Ditemukan 165 data
Terbanding/Terdakwa : SYACHRUDIN Alias PAPANYA OPO
106 — 46
Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PAL21) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;22) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;23) Laporan Realisai
tanggal 6 Desember 2019;20) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;21) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;22) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 1244 / SPPLS/BNT/BPKAD/2019 tahun2019, tanggal 6 Desember 2019;23) Laporan Realisai
67 — 12
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa diangkat sebagai KasubagKeuangan dan asset pada Badan Ketahan pangan Berdasarkan SK BupatiNomor : 821.24/2071/BKD tanggal 06 Februari 2009 adapun Tugas saksiantara lain: Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaan keuangan Melaksanakan penatausahaan keuangan Melaksanakan Pembinaan perbendaharaan Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
keteranganpara saksi, surat, dan keterangan terdakwa dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut : Bahwa terdakwa Husen Salama, SP selaku Kasubbag Keuangan padaBadan Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2013yang mempunyai tugas dan kewajiban :e Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaankeuangane Melaksanakan penatausahaan keuangane Melaksanakan Pembinaan perbendaharaan83e Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
surat, keterangan terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik kesimpulansebagai berikut:Bahwa terdakwa Husen Salama, SP selaku Kasubbag Keuanganpada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun2013 yang mempunyai tugas dan kewajiban :e Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaankeuangane Melaksanakan penatausahaan keuangane Melaksanakan Pembinaan perbendaharaane Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
89 — 17
Bahwa menanggapi Permohonan Perlawanan poin 1, 2,3,4, 5dan 6Terlawan Il, akan menanggapinya sebagai berikut, benar Pelawanadalah sebagai Nasabah Terlawan Il, sebagaimana Surat PerjanjianKredit, No. 32, tertanggal 05062012, dengan realisai pinjaman Kreditmodal kerja sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)dengan ketentuan: Jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak 05062012 s/d. 05062013; Bunga 2,40%, perbulannya yaltu sebesar Rp, 960.000, (Sembilanratus enam puluh ribu rupiah) dan Bunga
82 — 10
adapertanggungjawaban antara Saksi dengan KasiKeu karena jabatankasikeu sebagai bendahara satuan (bensat) strukturnya garis putusputus karena jabatan tersebut SKEP (surat keputusan) dari polisidaerah sumatera utara (poldasu) dan pertanggungjawaannyalangsung ke Kapolres;Bahwa peristiwa ini diketahui dari pemeriksaan rutin Polres Taptengyang dipimpin Wakapolres;Bahwa Terdakwa sebagai Kasikeu memiliki 2 (dua) orang staf yangbernama Brigadir Andika dan Brigadir Dedi;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai realisai
80 — 12
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa diangkat sebagai KasubagKeuangan dan asset pada Badan Ketahan pangan Berdasarkan SK BupatiNomor : 821.24/2071/BKD tanggal 06 Februari 2009 adapun Tugas saksiantara lain: Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaan keuangan Melaksanakan penatausahaan keuangan Melaksanakan Pembinaan perbendaharaan Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
keteranganpara saksi, surat, dan keterangan terdakwa dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut : Bahwa terdakwa Husen Salama, SP selaku Kasubbag Keuangan padaBadan Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2013yang mempunyai tugas dan kewajiban :e Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaankeuangane Melaksanakan penatausahaan keuangane Melaksanakan Pembinaan perbendaharaan83e Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
surat, keterangan terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik kesimpulansebagai berikut:Bahwa terdakwa Husen Salama, SP selaku Kasubbag Keuanganpada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun2013 yang mempunyai tugas dan kewajiban :e Menyusun bahan kebijaksanaan teknis dibidang penatausahaankeuangane Melaksanakan penatausahaan keuangane Melaksanakan Pembinaan perbendaharaane Menyusun laporan keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan.meliputi laporan realisai
134 — 38
PN.Mjlpernah dilakukan penyelesaian atau tidak ada realisai dalampengembalian danadana tersebut, hal tersebut jelaslah PARATERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, sehinggawajarlah kalau PARA PENGGUGAT mohon agar putus hubunganhukum antara PARA PENGGUGAT , Il, Ill, IV, VI, Vil dan VIll denganPARA TERGUGAT , Il, Ill dan IV dengan segala akibatnya ;9.
6 — 0
Tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alat bukti 1.4 adalah fotokopi realisai Kredit atasnama Tergugat Rekonpensi, alat bukti T.4 ini telah memenuhi syarat formilsebagai suatu akta otentik karena telah memuat tanggal dan tahunpembuatannya. Tetapi secara materi! alat bukti ini tidak berhubungan lansungdengan gugatan Penggugat Rekonpensi, menurut majelis alat bukti ini tidakrelevan dengan pokok Gugatan Penggugat, karenanya alat bukti T4.
55 — 14
DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15 1 (satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah KabupatenBatang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas LaporanKeuangan TA 2010 ).16 SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum SekretariatDaerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
DPA SKPD : 1.20.03 01 175 2, kegiatan Penyediaan makan minum15). 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010).16). SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat Daerah KabupatenBatang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017).
DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat
35 — 4
dipakaiuntuk menerima setoran angsuran dari konsumen yang lain,jika ada setoran dari konsumen langsung saksi ambil dandiserahkan kepada terdakwa , ini semua atas perintahterdakwa.Bahwa transaksi dari PT Bumi Satria yang menggunakanrekening milik saksi diawali dari bulan Agustus 2014 sampaidengan bulan Desember 2014, sdr Herman merupakankonsumen pertama.Bahwa saksi tidak megetahui asal usul tanah yang dijualkavlingan oleh terdakwa tersebut.Bahwa pada bulan Desember 2014 banyak konsumen yangmenagih realisai
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biayapengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan olehHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 362/B/PK/PJK/2017Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa yang tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.19.3.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai
88 — 51
Denganberakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2013 sedangkan realisai fisikhanya 19,8391% maka sudah sangat jelas kesalahan dari Penggugat yaitu WanPrestasi (tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalamkontrak);sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 70Tahun 2012 disebutkan :Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;b.
92 — 18
selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kanwil DepagProvinsi NAD tanpa tanggal tetapi dicantumkan pada bulan Desember 2007;Bahwa benar Surat Keterangan Aktif Mengajar atas nama penerima dana subsidiguru honorer RA/Madrasah Non PNS Tahun 2007 yang diteken oleh KepalaSekolah dan Pengawas Sekolah RA/Madrasah merupakan salah satu kelengkapandokumen persyaratan penarikan dana subsidi di Kantor Pos Sigli;Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2008 PT Pos Indonesia Kantor Pos Siglitelah menyampaikan Laporan Realisai
Pidie tanggal 15 Nopember 2007, KTP dan Surat KeteranganAktif Mengajar atas nama guru RA/Madrasah yang bersangkutan yang diteken oleh KepalaSekolah dan Pengawas Sekolah RA/Madrasah sehingga pada tanggal 18 Januari 2008 PTPos Indonesia Kantor Pos Cabang Sigli telah menyampaikan Laporan Realisai PenyaluranDana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Kanwil Depag Provinsi NAD TA. 2007untuk Kab.
84 — 28
Realisai pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.2. Hasil Audit RP 2.263.434.500,.3. Selisih kurang RP 90.505.100,.4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.) RP 117.305.312,505. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan RP. 117.306.000..6.
Realisai pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.2. Hasil Audit RP 2.263.434.500,.3. Selisih kurang RP 90.505.100,.4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.) RP 117.305.312,505. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan RP. 117.306.000,.6. Jumlah kerugian keuangan Negara RP325.116.412,50,.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbuktimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada tupoksi Terdakwa sebagaiwakil Direktur CV.
Realisai pembayaran sesuai dengan SP2D RP 2.346.106.250,.2. Hasil Audit RP 2.263.434.500,. 3. Selisih kurang RP 90.505.100,.4. Ditambah denda (5%x2.346.106.250,.) RP 117.305.312,505. Ditambah jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan RP. 117.306.000..6. Jumlah kerugian keuangan Negara RP 325.116.412,50,.telah terdapat kekurangan volume dan dihitung oleh BPKP Perwakilan PropinsiBengkulu yang dimuat dalam Laporannya NOMOR SR2451/PW06/5/2013 Tanggal 27Desember 2013 atas perbuatan terdakwa A.
67 — 28
Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013144.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruhpembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada BiroJasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadiDasar Pengenaan Pajak.19.3.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai
57 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruhpembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada BiroJasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadiDasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai
73 — 42
Bandara Gamar Malamo Galela sudah mencapa 33,66 %; Bahwa sesuai kontrak pekerjaan Pembangunan terminal baru Bandara GamarMalamo Galela Anggaran sebesar Rp. 7,8 milyar sekian dengan luas volume1.000mz2 ; Bahwa sesuai kontrak/penjanjian pekerjaan Pembangunan terminal baruBandara Gamar Malamo Galela berakhir bulan Desember 2017; Bahwa Saksi menyampaikan akhir capaian progress pelaksanaan pekerjaankontrusi pembangunan gedung terminal Bandar udara Gamar Malamo Galelatanggal 20 Desember 2017 dengan capaian realisai
awal bulan Desember 2017 namun belum terpasang; Bahwa pembongkaran bangunan lama sekitar 31 Mei 2018 dan pekerjaanPembangunan terminal baru Bandara Gamar Malamo Galela belum mulai; Bahwa Perubahan gambar menegani dengan luas Volume yakni gambar yangpertama dengan luas volume 1.000m2 dan setelah perubahan luas Volume1.344m2 Bahwa Saksi menyampaikan akhir capaian progress pelaksanaan pekerjaankontrusi pembangunan gedung terminal Bandar udara Gamar Malamo Galelatanggal 20 Desember 2017 dengan capaian realisai
74 — 14
SUMALIWIRYO SUDIBYO kok belum ada realisai penerimaan CPNS. Pada tanggal 6Agustus 2010 Sdr. MUJOKO Bin Alm. SUMALI WIRYO SUDIBYO datangkerumah saksi menjelaskan bahwa belum ada realisasi karena masih kurangnyapersaratan dana dan meminta tambahan uang senilai Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) kepada ibu mertua saksi. Dan pada saat itu juga Sdr. MUJOKO Bin Alm.SUMALI WIRYO SUDIBYO menyampaikan bahwa awal Agustus 2010 akan adapanggilan langsung dari Surabaya lewat Sdr. MUJOKO Bin Alm.
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
719.3.19.4.19.5.Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SIMON UNMEHOPA Alias MON Diwakili Oleh : MARTEN FORDATKOSU,S.H
144 — 70
mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimanadalam Alokasi APBDes Tahun 2016.Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa,kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawabanTahun Anggaran 2016 Tahap dan Tahap II terkait kegiatan Operasional KantorDesa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dantidak ada realisasi kegiatan/tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan OperasionalKantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisai
mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimanadalam Alokasi APBDes Tahun 2016.Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa,kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawabanTahun Anggaran 2016 Tahap dan Tahap II terkait kegiatan Operasional KantorDesa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dantidak ada realisasi kegiatan/ tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan OperasionalKantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisai