tidak ternyatabahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkanundangundang;Ptsn No. 0277/Padt.G/2017/PA .Pbr Tanggal 20 Juli 2017 Hal 6 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Tentara Repubulik

Rkssecara resmi, patut dan sah menurut hakum, sehingga perdamaian melaluiprosedur mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Repubulik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Bahwa karena upaya perdamaian dan penasihatan tidak berhasil danmediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis hakim menyatakanpersidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dandilanjutkan dengan membacakan permohonan

dimuka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyatabahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkanundangundang;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Tentara Repubulik

Buntok yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara CeraiGugat yang diajukan oleh:EE, t2anggal lahir 7 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ci xeee, selanjuinya disebutsebagai Penggugat;melawanRn, tanggal lahir 6 Agustus 1983, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu dieee, Provinsi KalimantanTengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruhwilayah Repubulik

terjadi ijab dan kabul;e Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuanatau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;e Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;e Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan isteri Pemohonberstutus perawan;e Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai hingga isteri Pemohon meninggal dunia;e Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon selain petani juga terdaftarsebagai anggota Veteran Repubulik

, serta di muka sidang tidakdiperoleh fakta bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz kepada Tergugat;Menimbang, bahwa kondisi Tergugat yang tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat tersebut diperburuk dengan seringnya Tergugatpergi dari rumah kediaman bersama pada malam hari, dimana perbuatanTergugat tersebut telah membuat Penggugat tidak suka dan menjadikannyasebagai salah satu alasan dalam gugatan perceraian a quo;Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya lagi keberadaanTergugat di wilayah Repubulik

Pemerintah Repubulik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) KotaPayakumbuh Atr/bpn Kota Payakumbuh, beralamatdi JL. Kel. Tanjung Pauh, Kel.

bahwa setelah memperhatikan bukti T1, tentang PerjanjianKredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: RO2.BKT/OO06/KPR/2017 padapoin VI, tentang Pilihan Hukum, pada huruf b, yang menyatakan bahwaMengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini maupun segala akibat hukumnyaDEBITUR maupun pihak BANK sepakat untuk memilih yurisdiksi di PengadilanNegeri Payakumbuh, dengan tidak mengurangi hak BANK untuk mengajukantuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui Pengadilan Negeri lainnya yangberwenang di dalam wilayah Repubulik

BODONG bin MUNOTO dan shabushabutersebut yang ditemukan ke Polres Brebes menggunakan mobil.Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan jenis Shabushabu tanpa jjin dari pihak yang berwenangsebagaimana dalam Undangundang Repubulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika adalah perbuatan melawan hukum, hal mana perbuatan terdakwadikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan

BODONG bin MUNOTO dan shabushabu tersebutyang ditemukan ke Polres Brebes menggunakan mobil.Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis Shabushabu tanpa ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana dalam Undangundang Repubulik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan melawan hukum, hal manaperbuatan terdakwa dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalisik No.

BODONG bin MUNOTO dan barang bukti yangditemukan ke Polres Brebes menggunakan mobil.Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menyalahgunakan narkotika golongan dengan jenis shabushabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupununtuk penyembuhan bagi dirinya sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana dalam Undangundang Repubulik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan melawan hukum, hal manaperbuatan terdakwa dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan

yang telah dicabut dan digantidengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Hal 19 dari 20 halaman, Putusan dalam Perkara No. 33/G/2014/PTUNPLGMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2014 KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pemohon Keberatan mengajukanbuktibukti sebagai berikut :P1:P2:P 3:P4:Surat Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 350/IV/KISS/PSMA/2014 tanggal 22 April 2014 (sesuai dengan asli);Lembar DisposisiBadan Pertanahan Nasional Repubulik

Undang undang No. 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan bedasarkan pilihan sukarelapara pihak yang bersengketa dan keputusan menteri perindustrian danperdagangan repubulik indonsesia No. 350/MPP/KEP /12/2001 pasal 4menyatakan :a Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi ataumediasi atau arbitrase sebagaimana dimasud dalam pasal 3 huruf adilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan

BPSK kota solok bahwa pemohontidak memilih BPSK tempat penyelesaian sengketa a quo maka demi hukumseharusnya BPSK tidak bisa lagi meneruskan persidangan perkara aquo dan tidakbisa serta merta BPSK mendalikan pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai dasar hukum dalam memutus perkara A quo.81011Bahwa BPSK kota solok dalam mengadili perkara aquo tidak melaksanakanprosedur penyelesaian perkara yang benar yang telah ditetapkan oleh KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Repubulik

HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;2.

Putusan No.1 9/Pid.Sus/2015/PN Smn.sehingga terdakwa Sandy Reinaldo Kurniadi hanya bertugas membawakeluar ikan baby Lobster dari Wilayah Repubulik Indonesia ke Negara lainyaitu Singapura yang nantinya apabila sampai di Singapura akan diterimaoleh sdr. Calvin.Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. Zie menjanjikan akanmemberikan upah apabila berhasil mengirimkan ikan baby lobster sebesar$100 (seratus dollar USA) untuk setiap koper sesampainya disingapurayang akan diberikan melalui sdr.

Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Repubulik Indonesia(MARI) Nomor 1652 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa syarat materiilpenggabungan objek gugatan adalah hubungan erat antara gugatan yangsatu dengan yang lainnya;6.

Keadaan Yang Memberatkan ;e Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;e Terdakwa pernah dihukum ;2.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainyang berwenang, Negara Repubulik Indonesia dalamkeadan damai, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa LanudAdisutjipto Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan tugasOperasi militer.Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 54K/PM II11/AU/VIII/2018MenimbangMenimbang10.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 10 Desember 2015 (vide bukti surat P9);Menimbang, bahwa setelah diajukannya upaya hukum Kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 507/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 21 November2016 (vide bukti surat P8), pihak NG SEE BO mengajukan permohonanpencabutan pemeriksaan kasasi (vide bukti surat P5), dan dibuatlan AktaPerdamaian dihadapan Notaris pada tanggal 14 Februari 2017, namun ternyatatelah terbit Putusan Mahkamah Agung Repubulik

Narkotika bukti keseriusan negaradalam upaya pemberantasan narkotika mengingat tindak pidana narkotikamerupakan Lect Specialist atau pengkhususan jika dibanding dengan tindakpidana lainnya disebabkan tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang luarbisa sehingga diperlukan penanganan dan/atau sanksi yang luar bisa juga, halini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah melakukan pelaksanaan eksekusihukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang telah suksesdilaksanakan oleh Kejaksaan Repubulik

Menyatakan Sah surat penyerahan tanah tanggal 22 maret 1973, yangberisikan penyerahan tanah seluas 50 Ha dari TK Marah Sudin DaulatYang Dipertuan Parit Batu, Anmad Bandaro, Malin reno Manti, MunirDatuak batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatassegel repubulik indonesia tahun 1971 pada Marahiman MangarajaEndah dan Nusai datuak Kando Marajo.4.

KasmilaSebelah barat berbatas dengan tanah MuktiSebelah Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milik Bahrindan DahrulSebelah selatan berbatas dengan JI Protokol Jalur 32 Pasaman Barat.adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman MangarajaEndah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanahseluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan paritBatu, Ahmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, MenanDatuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel repubulik

HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;2.

HalHal Yang Memberatkan ;e Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahdidalam pemberantasan Narkotika di Negara Repubulik Indonesia ;2.