jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbuktiatas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya BungaPinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentangKUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbuktiatas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya BungaPinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentangKUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Pajak Masukan yangtelah dibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 sebesar Rp14.200.000,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp778.798,00 dibataIkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp288.994,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

atas Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp40.094.603,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atauuntuk bulan April 2008 sebesar Rp210.856.208,00;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut : bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalampersidangan Majelis berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndangNomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulanApril 2008 sebesar Rp849.743.592,00;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun secara lisan yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat :bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang Nomor 28 tahun 2007disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Masukan Yang DapatDiperhitungkan Masa Pajak April 2008 atas Pajak Masukan Pemanfaatan Barang TidakBerwujud dari luar Daerah Pabean (royalti) sebesar Rp140.762.185,00 terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan; bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut:bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007disebutkan;Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp748.809,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

saksisaksi,petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa subjek hukumpelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Adri Yanto als Dri Bin CekAnang (alm) yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasanpemaaf maupun alasan pembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen,saksi Ahmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan danketerangan terdakwa Adri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umummemperoleh simpulan

Anmad Nuraini Bin Sutrisno.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwaAdri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober2016 sekira jam 04.30 wib di atas jembatan tanggul irigasi Desa Tanjung BulanKec. Buay Madang Kab.

Anmad Nuraini Bin Sutrisno.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwaAdri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengankekerasane Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober2016 sekira jam 04.30 wib di atas jembatan tanggul irigasi Desa

dan 1 (satu)unit HP merk CRRY warna biru, 1 (satu) buah helm merk Kawasaki warna hijau dan uangsebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) milik yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang yakni milik saksi Wagiyo Bin Senen, saksi Ahmad Nuraini BinSutrisno atau orang lain selain.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa AdriYanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,"Pendapat dan Simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu,bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp12.951.175,00dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangandan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tidakHalaman 7 Putusan Perkara Nomor 650/Pid.B/2018/PN.Btadibantah oleh terdakwa IMRON Bin CEK ANANG, serta berdasarkan faktadipersidangan yaitu:bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi Desi Bin TOLIB, SakssiSARMADI Bin AHMAD, Saksi DAHLIAN Binti SOLMAN, Saksi ITALIA BintiADNAN yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa terdakwaIMRON Bin CEK ANANG, Penuntut Umum memperoleh simpulan

lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi, maka unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.Ad.4. dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orangitu maupun orang lain;Yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah bahwaberdasarkan FaktaFakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidanganberupa keterangan saksisaksi yang disampaikan dipersidangan danketerangan terdakwa, Penuntut Umum memperoleh simpulan

Nasional, dimanaperbuatan terdakwa tersebut menggangu keamanan dan kenyamananwarga sekitar pada umumnya dan Sakjsi Desi knususnya, terlebih terdakwamemaksa Saksi Desi untuk berkelahi dengan istri terdakwa denganmengunakan ancaman kekerasan dan mengunakan senjata tajam.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Evi Mulia Binti Dalius,saksi Yuni Aryani Binti Ahmad Kayum, saksi Suyadi Bin Mujiman yangdisampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Susanto Bin WaginoPenuntut Umum memperoleh simpulan

Pasal 36 ayat (1) danayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN MamDari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut dibawah ini :1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitusetiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpahak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin danatau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurint bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukumdapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa tanpa hak

petunjuk,keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa subjek hukum pelaku tindakpidana dalam perkara ini adalah terdakwa Karnain Bin Muhrin yang selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasanpembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin,saksi Indri Fitriani als Pipit Bin Nasarudin, saksi Candra Bin Kamaludin, yangdisampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Karnain Bin Muhrin MajelisHakim memperoleh simpulan

Eva Susanti dengan cara terdakwa Karnain Bin Muhrin meminjam sepedamotor milik saksi korban dengan alas an untuk membeli nasi dipasar namun sepedamotor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.Menimbang bahwa berdasarhasil keterangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin, saksi Indri Fitriani als Pipit BinNasarudin, saksi Candra Bin Kamaludin yang disampaikan dipersidangan danketerangan terdakwa Karnain Bin Muhrin, Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar peristiwa

Menimbang bahwa berdasar hasilketerangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin, saksi Indri Fitriani als Pipit Bin Nasarudin,saksi Candra Bin Kamaludin, yang disampaikan dipersidangan dan keteranganterdakwa Karnain Bin Muhrin Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafaktasebagai berikut : Bahwa benar peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebutterjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi Pipit diDesa Tanjung Aman Kel. Pasar Martapura Kec. Martapura Kab.

. :1580/NNF/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut:e Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No.

Makassar, Nomor Lab. : 1580/NNF/V1I/2015, tanggal 13 Juli 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut :Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No.

Makassar, Nomor Lab. :1580/NNF/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut :Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No.

2009 dimana untukkasus yang sama Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Barangbahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan