Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp40.498.991,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp748.809,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

atas Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp40.094.603,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp778.798,00 dibataIkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

maupun Pemohon Banding, dan secaramaterial sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp288.994,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

Pajak Masukan yangtelah dibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 sebesar Rp14.200.000,00 dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;/Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

saksisaksi,petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa subjek hukumpelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Adri Yanto als Dri Bin CekAnang (alm) yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasanpemaaf maupun alasan pembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen,saksi Ahmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan danketerangan terdakwa Adri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umummemperoleh simpulan

Anmad Nuraini Bin Sutrisno.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwaAdri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober2016 sekira jam 04.30 wib di atas jembatan tanggul irigasi Desa Tanjung BulanKec. Buay Madang Kab.

Anmad Nuraini Bin Sutrisno.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwaAdri Yanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengankekerasane Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober2016 sekira jam 04.30 wib di atas jembatan tanggul irigasi Desa

dan 1 (satu)unit HP merk CRRY warna biru, 1 (satu) buah helm merk Kawasaki warna hijau dan uangsebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) milik yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang yakni milik saksi Wagiyo Bin Senen, saksi Ahmad Nuraini BinSutrisno atau orang lain selain.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Wagiyo Bin Senen, saksiAhmad Nuraini Bin Sutrisno disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa AdriYanto als Dri Bin Cek Anang (alm), Penuntut Umum memperoleh simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,"Pendapat dan Simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu,bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

diayang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkansuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbuktiatas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya BungaPinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentangKUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atauuntuk bulan April 2008 sebesar Rp210.856.208,00;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut : bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalampersidangan Majelis berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndangNomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulanApril 2008 sebesar Rp849.743.592,00;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun secara lisan yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat :bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang Nomor 28 tahun 2007disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Masukan Yang DapatDiperhitungkan Masa Pajak April 2008 atas Pajak Masukan Pemanfaatan Barang TidakBerwujud dari luar Daerah Pabean (royalti) sebesar Rp140.762.185,00 terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan; bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut:bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

petunjuk,keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa subjek hukum pelaku tindakpidana dalam perkara ini adalah terdakwa Karnain Bin Muhrin yang selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasanpembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin,saksi Indri Fitriani als Pipit Bin Nasarudin, saksi Candra Bin Kamaludin, yangdisampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Karnain Bin Muhrin MajelisHakim memperoleh simpulan

Eva Susanti dengan cara terdakwa Karnain Bin Muhrin meminjam sepedamotor milik saksi korban dengan alas an untuk membeli nasi dipasar namun sepedamotor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa.Menimbang bahwa berdasarhasil keterangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin, saksi Indri Fitriani als Pipit BinNasarudin, saksi Candra Bin Kamaludin yang disampaikan dipersidangan danketerangan terdakwa Karnain Bin Muhrin, Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar peristiwa

Menimbang bahwa berdasar hasilketerangan saksi Rahmad Ilahi Bin Tajudin, saksi Indri Fitriani als Pipit Bin Nasarudin,saksi Candra Bin Kamaludin, yang disampaikan dipersidangan dan keteranganterdakwa Karnain Bin Muhrin Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafaktasebagai berikut : Bahwa benar peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebutterjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi Pipit diDesa Tanjung Aman Kel. Pasar Martapura Kec. Martapura Kab.

Cressey dalam bukunya berjudul Principles Of Criminologyditerjemahkan oleh Momon Martasaputra kedalam buku Azasazas Kriminologi halaman 271, telah memberikan simpulan atas hasil penelitiaanya tentang kondisi ataukeadaan keadaan lingkungan keluarga / rumah tangga yang cenderung menimbulkan anakmenjadi nakal adalah : 1. Anggotaanggota keluarga yang lain juga sebagai penjahat, pemabok, amoral dll ;2.

Tekanan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya penghasilan dan ibu yangbekerja diluar ; Menimbang, bahwa atas dasar simpulan tersebut diatas nampaklah jelas kiranya latarbelakang yang bersesuaian dengan keadaan dan kondisi kehidupan terdakwa adalahbersesuai pada point 2, 3, 4 dan 6 ; Menimbang, bahwa namun demikian bukanlah merupakan sebuah faktor pembenar,bahwa keadaan seperti halnya simpulan tersebut diatas mesti mengakibatkan anak menjadinakal atau melakukan penyimpanganpenyimpangan dalam perbuatannya

Dilain halTOPSEBUL: a sismme sss asaintersebut masih banyak faktorfaktor sosial lainnya yang ikut berpengaruh, misalnya factorlingkungan pergaulan temantemannya, keadaan pola struktur masyarakat secaramenyeluruh termasuk keadaan geologi wilayah tempat tinggal ; Menimbang, bahwa justru hasil simpulan seperti tersebut diatas seharusnya dapatdipakai sebagai dasar atau pedoman bagi pihakpihak terkait kususnya pihak keluarga.Keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan dan membentukpolapola

Tentu dalam hal yang demikianklimaknya bila seseorang apalagi masih anakanak dalam mengalami komulasi keadaanyang menyakitkan perasaanya maka akan berdampak pada sikap dan tindakan yang tidakterkontrol dengan kecenderungan melakukan tindakan yang menyimpang sebagai sebagaitumpahan kekesalana sebagaimana simpulan dari Principles Of Criminology tersebutdiatas ; Menimbang..................Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian seharusnya Negara berkwajibanjuga melalui kekuasaan yang dijalankan

Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp12.951.175,00dibatalkan;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

2009 dimana untukkasus yang sama Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telahdibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Barangbahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

jugamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Short Term Agreement;bahwa berdasarkan Putusan pada sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 terbukti atas koreksi negatif Biaya Bunga Pinjaman, telah dibatalkan, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan pasal 26 terkait Koreksi Negatif Biaya Bunga Pinjaman, dibatalkan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

Lab2064/NNF/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan ke simpulan sebagaiberikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbukKristal putin transparan berdasarkan hasil pengujian laboratoriummengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61Lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An.Terdakwa Muh. Yunus Al.

Lab2064/NNF/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan ke simpulan sebagaiberikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa Muh.Yunus Al.

Lab2064/NNF/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan ke simpulan sebagaiberikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika); Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. Terdakwa Muh.Yunus Al.

Lab2064/NNF/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan ke simpulan bahwaserbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratoriummengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No.

Lab2064/NNF/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, dengan ke simpulan bahwa serbukKristal putin transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan No.