denganSurat Hutang karena ditandatangani pihak Debitur danKreditur; Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;Syarat Hipotik (Akta Hipotik); Hipotik (Akta Hipotik) penyerahan jaminan hutang berupabenda tetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnyamasih berlangsung; Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut; Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah,sekarang Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT

) atauAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT); Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariildengan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA;Halaman 7, Putusan Nomor 233/Padt/2018/PT SMGe) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan :a.

danPraktek Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidakmenguasal barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukansesuatu.Bahwa Turut Tergugat II tidak menyangkal telah mengeluarkan SuratPengakuan Hak atas Tanah (SPHT) terhadap tanah objek Sengketa sepertiapa yang di dalilkan oleh Penggugat dan Penggugat II dalam gugatannyapada angka (5).Bahwa perlu.

Turut Tergugat Il sampaikan dasar Turut Tergugatmengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut sudahberdasar kepada aturan yang mengatur untuk itu dan hanya sebataskapasitas Turut Tergugat Il sebagai Kepala Desa.Bahwa perlu Turut Tergugat II Sampaikan Surat Pengakuan Hak atas tanah(SPHT) tersebut dikeluarkan atas permintaan sendiri dari Penggugat danPenggugat II bukan keinginan dari Turut Tergugat II.Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat II padaangka (9) dan angka (10

ARKIAH, tanahnya seluas 217 Meter persegi (SPHT) Hj. HADUAH, tanahnya seluas 1.437 Meter persegi (GSHMNo.124)Ada pihak yang termasuk Termohon Eksekusi, namun tanahnyatidak ikut disita, seperti :M. EFFENDI (Termohon Eksekusi Vl)H.

Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebutmasuk kawasan hutan produksi, kKemudian diberitahukan kepada Terdakwabahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milikTerdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titikkoordinat;Bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri alias Bon anak dari Husin padatahun 2015 pernah mendapat surat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait haltersebut;Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak AtasTanah (SPHT

), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yangditemukan di lahan perkebunan;Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6(enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke PolsekJebus;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan tersebut;Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasitersebut;Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukanpengukuran titik koordinat

), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yangditemukan di lahan perkebunan; Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6(enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke PolsekJebus; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan tersebut; Bahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasitersebut; Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lapangan kemudian dilakukanpengukuran titik koordinat

kilogram;Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebutmasuk kawasan hutan produksi, kKemudian diberitahukan kepada Terdakwabahwa kurang lebih 24 (dua puluh empat) Hektar lahan perkebunan milikTerdakwa masuk kawasan hutan produksi setelah dilakukan pengukuran titikkoordinat;Bahwa Anak Terdakwa yaitu Saksi Hendri pada tahun 2015 pernah mendapatsurat panggilan dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut;Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Surat Pengakuan Hak AtasTanah (SPHT

), 2 (dua) karung pupuk, alat panen dan alat pemupukan yangditemukan di lahan perkebunan;Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut ada sebanyak 6(enam) surat dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke PolsekJebus;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan tersebut;halaman 32 dari 76 Putusan nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN MtkBahwa pada saat itu tidak ada plang kawasan hutan produksi di lokasitersebut;Bahwa setelah dilakukan penyelidikan

dengan SuratHutang karena ditandatangani pihak Debitur dan Kreditur; Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;Syarat Hipotik (Akta Hipotik); Hipotik (Akta Hipotik) penyerahan jaminan hutang berupabenda tetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnyamasih berlangsung; Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut; Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah,sekarang Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT

) atauAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT); Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil denganirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan :a.

mau danmelarikan diri hingga ke persawahan, selanjutnya saksi Rofi, Andi, Miftahdan Firman menjemput Priyo yang posisinya ada persawahanlaluHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Sitmengantar Priyo menuju kerumah Kus selaku Ketua Ranting Situbondo.Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul01.00 wib setelah anggota PSHT dari Banyuwangi, Jember dan Bondowosoberjumlah sekitar 150 orang dengan mengendarai sepeda motor datang keSitubondo kemudian semua anggota SPHT

mau danmelarikan diri hingga ke persawahan, selanjutnya saksi Rofi, Andi, Miftahdan Firman menjemput Priyo yang posisinya ada persawahanlaluHalaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Sitmengantar Priyo menuju kerumah Kus selaku Ketua Ranting Situbondo.Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul01.00 wib setelah anggota PSHT dari Banyuwangi, Jember dan Bondowosoberjumlah sekitar 150 orang dengan mengendarai sepeda motor datang keSitubondo kemudian semua anggota SPHT

dengan SuratHutang karena ditandatangani pihak Debitur dan Kreditur;Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;Syarat Hipotik (Akta Hipotik) :Hipotik (Akta Hipotik) penyerahan jaminan hutang berupabenda tetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnyamasih berlangsung;Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminanbenda tetap seperti kapal laut;Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah,sekarang Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT

) atauAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil denganirahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanqgungan : Memiliki Parat Eksekusi (kekuatan Eksekutorial) :Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat Eksekusimemenuhi syarat mutlak pasal 224 HIR;Parat Eksekusi/kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untukmenjual lelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutangsecara langsung karena Debitur ingkar janji

denganberboncengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 22.00 wibsampai di rumah Rofi dan sudah ada beberapa warga PSHT selanjutnyamenuju ke rumah Firman al Aping di Dam Batako Bantungan DesaSumberkolak Kec.Panarukan Kab.situbondo sambil menunggu warga PSHTdari Jember, Bondowoso dan Banyuwangi di Jembatan Bantungan.Bahwa selanjutnya setelah anggota PSHT dari Banyuwangi, Jember danBondowoso berjumlah sekitar 150 orang dengan mengendarai sepeda motordatang ke Situbondo kemudian semua anggota SPHT

Bahwa untuk memperkuat kedudukan penggugat sebagai pemilikobyek sengketa, Wilhelmus Belang Langoday yang bertindak untukdan atas nama Suku Langoday Gawe Rodang (Langoday Ata Buto),. mengeluarkan surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor: 01/SPHT/AMK/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016. Bahwa meskipun persoalan ini telah diselesaikan oleh pemerintahsetempat namun Tergugat Il membangun rumah pada obyek sengketadengan alasan telah mendapat hibah dari Tergugat I..

Bahwa menurut Penggugat bahwa bidang tanah yang disengketakanadalah penyerahan dari Elyas Sili Mean Langoday, Hendrikus LikuWatan Langoday dan Yohakim Payong Langoday pada tahun 1979,lalu kKemudian Wilhelmus Belang Langoday yang bertindak atas namaSuku Langoday Gawe Rodang (Langoday Atabuto) mengeluarkanSurat Pernyataan Hibah Tanah Nomor : 01/SPHT/ AMK/I/2016 tanggal13 Januari 2016 adalah sebuah rekayasa karena para saksi batas daripihak kami tidak mengakui bahwa batas tanah mereka tidakberbatasan

Sriana tersebut, karena saksi langsung fokus pada korbanyang terkena bagian dari senjata tersebut ; Bahwa saksi tahu siapa nama dari salan satu yang melakukan kekerasantersebut dari suster yang pada saat itu menanganinya, nama salah satu pelakuyang mendapat pertolongan tersebut adalah Angga Kusuma ; Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari kekerasan tersebut setelahdilakukan pemeriksaan bernama Febi dan Aan ; Bahwa pada saat Simpatisan SPHT melakukan konvoi mereka mengendaraisepeda motor dan mayoritas

Febi dan Aan mengendarai sepeda motor Ninjawarna biru hitam, mereka berboncengan ; Bahwa dalam rombongan konvoi tersebut tidak ada ketuanya ; Bahwa Terdakwa tidak tahnu siapa yang meneriakkan kata Anak PN AnakPN, karena pada waktu itu rombongan kami banyak sekali ; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwatersebut ; Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menju acara sahsahan anggota baruPSHT tersebut di lapangan Bantengan Bandung setelah Isya, dan menuju kelokasi Padepokan SPHT

tetapi pihakpihak tersebut tidak bersedia memberikanketerangan bahkan terkesan semuanya sengaja saling menutupi, sehingga dalamperlawanan ini Para Pelawan tidak dapat menyebutkan tanggal serta nomor risalahlelang atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Terlawan III tersebut;Selain itu dari mula hingga sekarang Para Pelawan tidak pernah diberi tahu atasadanya kuasa membebankan hak tanggungan dan tidak pernah mendapat kesempatanuntuk akses informasi atas dokumen Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT

No.3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984;Syarat Hipotik (AktaHipotik): a) Hipotik (AktaHipotik) penyerahan jaminan hutang berupa benda tetap dariDebitur kepada Kreditur selama hutangnya masih berlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminan benda tetapseperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang Surat PemberianHak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notaril dengan irahirahDEMI

DA.01/C/SPHT/1973 tanggal 6Oktober 1973 seluas kurang lebih 350 M2 dengan batasbatas : Utara berbatas dengan Nasar Hamud Bin Kuddeh; Selatan berbatas dengan Abdullah Hamud Bin Kuddeh; Barat berbatas dengan Jalan Mayor Abdullah; Timur berbatas dengan Pantai Pasar Ikan Tual;Tanah mana tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah diterbitkanSertifikat Hak Milik No. 47 tanggal 18 Juli 1984 atas nama Hi SalehAziz/Saleh Alkatiri, yang di atasnya terdapat bangunan permanenberlantai 2 bekas gedung bioskop di

DA.01/C/SPHT/1973 tanggal 6 Oktober 1973 seluas kurang lebih 253,5 M2dengan batasbatas :Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1167 K/Pdt/2005 Utara berbatas dengan Kintal Hi.

. : Pembebasan tanah Waduk Jatigede, Jalan Told danPasar Hewan Haurgombong ;169e Bahwa SPHT yang saksi tahu yaitu SPHT Kolektif dan SPHTPerorangan, contohnya untuk Jatigede SPHT kolektif, sedanglan Jalan Toladalah SPHT perorangan ;e Bahwa dalam pembuatan SPHT Haurgombong saksi membuat 2 (dua)SPHT yaitu SPHT Kolektif dan SPHT perorangan, dimana tanggalnyadikosongkan dan diisi waktu ngeprint dan SPHT ketika di print masihkosong ;e Bahwa pembuatan 2 (dua) SPHT yaitu SPHT kolektif dan SPHTperorangan

adalah merupakan produk dari Team Satgas Pendataan dansaksi pernah melihat SPHT kolektif yang dibuat oleh Team PengolahanData ;Bahwa saksi tidak pernah melihat Team Pengolahan Data membuat SPHTperorangan dan tidak tahu SPHT perorangan buatan siapa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.1. bn.

hanya meragukan tandatangannya yang ada dalam SPHT adalah tanda tangan saksi ;Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai anggota P2T adalah adanyaSurat Tugas atau Surat Keputusan ;Bahwa saksi tidak tahu berapa Nilai jual Objek Pajak tanah yang ada diDesa Haurgombong ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.1.

pembebasan lahanPasar Hewah Desa Haur gombong , Saksi kemudianmenyerahkan kepada Dinas pendapatan Pengelolaankeuangan dan Aset Daerah ;Bahwa dokumen terseubt Belum lengkap karenaada beberapa surat yang belum ditandatangani ; dankalau dokumen lengkap bisa untuk pembayarannantinya;Bahwa dokumen yang belum lengkap lengkaptermasuk suratsurat yang belum ditandatangani olehKepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSumedang ;Bahwa didalam dokumen yang belum lengkapmenurut saksi termasuk didalamnya ada SPHT

belum lengkap , dokumentersebut diberikan kepada Tim Verifikasi untukdilengkapi termasuk yang belum ditandatangani ;Bahwa Usulan SPHT Nominatif yangmenandatangani adalah Pak sekda selaku KetuaP2T;Bahwa saksi tidak tahu kapan pencairan untukpembebasan Lahan Desa Haurgombong ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.1.

SGP 59.40 Mtanda bukti Surat Ukur dari Gubsu No. 52/DS/I/1985 tanggal 5 Januari1985 seluas + 2.608.5 M2 yang dimiliki Pihak Pertama dari Burhanberdasarkan SPHT No. 61/03/PH/PPT/1998 tanggal 02 Maret 1998 ;.

SGP 59.40 Mtanda bukti Surat Ukur dari Gubsu No. 52/DS/I/1985 tanggal 5 Januari1985 seluas + 2.608.5 M2 yang dimiliki Pihak Pertama dari Burhanberdasarkan SPHT No. 61/03/PH/PPT/1998 tanggal 02 Maret 1998 ;7.

berdasarkan alas hak SuratKeterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 020/KT/BTR/1985tanggal 10 September 1985 a/n Julian Sutini juncto SuratKuasa Menjual Mengalihkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei2000 kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat SuratPengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry LieNomor 593.83/109/SPHT/MRG/2003 tanggal, 9102003 junctoSurat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dariHendry Lie kepada Fandy Lingga Nomor 593.83/66/SPHAT/07/2004 tanggal, 28 April tahun 2004 diketahui olehCamat

berdasarkan alas hak SuratKeterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 019/KT/BTR/1985tanggal 10 September 1985 a/n Juriwati juncto Surat KuasaMenjual Mengalinkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat SuratPengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry LieNomor 593.83/108/SPHT/MRG/2003 tanggal, 9102003 junctoSurat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dariHendry Lie kepada Fandy Lingga Nomor 593.83/60/SPHAT/07/2004 tanggal, 28 April tahun 2004 diketahui olehCamat

berdasarkan alas hak SuratKeterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 022/KT/BTR /1985tanggal 10 September 1985 a/n Rolianto juncto Surat KuasaMenjual Mengalinkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat SuratPengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry Lie Nomor593.83/111/SPHT/MRG/2003 Tanggal 9102003 diketahuioleh Camat Merawang Kabupaten Bangka/sdr.Hasanudin.S.Sos. juncto Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada Yessica,Halaman 8 dari

berdasarkan alas hak SuratKeterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 023/KT/BTR/1985tanggal 10 September 1985 a/n Ahok juncto Surat KuasaMenjual Mengalinkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat SuratPengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry LieNomor 593.83/112/SPHT/MRG/2003 tanggal, 9102003diketahui oleh Camat Merawang Kabupaten BangkaHasanudin.S.Sos. juncto Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dari Hendry Lie kepada LaurenciaLimora, Nomor 593.83/

berdasarkan alas hak SuratKeterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 019/KT/BTR/1985tanggal 10 September 1985 a/n Juriwati juncto Surat KuasaMenjual Mengalinkan Hak Atas Tanah tanggal 1 Mei 2000kepada Syech Husin, yang selanjutnya dibuat SuratPengoperan dari Syeh Husin kepada Hendry LieNomor 593.83/108/SPHT/MRG/2003 tanggal 9102003 junctoSurat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas tanah dariHendry Lie kepada Fandy Lingga Nomor 593.83/60/SPHAT/07/2004 tanggal 28 April tahun 2004 diketahui olehCamat

denganSurat Hutang karena ditanda tangani pihak Debitur dan Kreditur.Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.d) Syarat Hipotik (Akta Hipotik).Hipotik (akta hipotik) penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung.Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut.Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah, sekarangSurat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT

) atau akta PemberianHak Tanggungan (APHT).Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notaril dengan irahrah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA>e) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.a.

Hal ini sesuaidengan Pendapat dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatadalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek TurutTerqugat dipergunakan bagi orangorang yang tidak menquasai barangsengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.Bahwa Turut Tergugat II tidak menyangkal telah mengeluarkan SuratPengakuan Hak atas Tanah (SPHT) terhadap tanah objek Sengketa sepertiapa yang di dalilkan oleh Penggugat dan Penggugat II dalam gugatannyapada angka (5).Bahwa perlu Turut

Tergugat Il sampaikan dasar Turut Tergugat mengeluarkanSurat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) tersebut sudah berdasar kepadaHalaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkbaturan yang mengatur untuk itu dan hanya sebatas kapasitas Turut Tergugat IIsebagai Kepala Desa.6.

Bahwa perlu Turut Tergugat Il sampaikan Surat Pengakuan Hak atas tanah(SPHT) tersebut dikeluarkan atas permintaan sendiri dari Penggugat danPenggugat II bukan keinginan dari Turut Tergugat Il.7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat II Pada angka(9) dan angka (10) Turut Tergugat II tidak menyangkalnya dikarenakanmemang benar saat ini wilayah tersebut temasuk di dalam wilayah desa TabalaJaya kecamatan Karang agung llir kabupaten Banyuasin.

.: 18tertanggal 31Januari 2011SuratPernyataanPelepasanSAIRINBUKTI Hak atas PERSIL82b BIN 4.990P20 Tanah 202LEIN(SPHT) No:2038/PH/VIII/1991BUKTI SPHT No: PERSIL IRUN82c 4.930P21 15/SPH/XI/201 203 BIN Halaman 7 dari 104 Halaman Putusan No: 37/Pdt.G/2018/PN.Kwg 1 JAIMAWINGSPHT No:BUKTI PERSIL BIN6. 82d 2084/PH/VIII/1 7.090P22 203 NASIRU991NSELOKA7. 3 : ,N Sehingga atas dasar hal tersebut PEMOHON, selakupihak yangmenguasai Tanah aquo, adalah pihak yang BERHAK mendapat nilaiganti kerugian yang LAYAK dari

TANAH)Sertipikat HakGunaBangunBUKTI79 an BMI 910 910 P17(SHGB) No.:59/Wanakerta Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan No: 37/Pdt.G/2018/PN.Kwg BUKTIP1880SHGBNo.:59/Wanakerta4242 BUKTIP1982aAktaPelepasanHak atasTanah(APHT)No:17tertanggal31 Januari2011 danAPHT No.:18tertanggal31 Januari2011PERSIL204SAINAHAIKA8.8753.655.222 BUKTIP20 82b SuratPernyataanPelepasanHak atasTanah(SPHT)No:2038/PH/V1/1991 PERSIL202 SAIRINBINLEIN 4.990 1.11 3.879 Halaman 18 dari 104 Halaman Putusan No: 37/Pdt.G/2018/PN.Kwg SPHT

Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dariSAIMAN BIN SAICAN kepada Pemohon dan Akta Pelepasan Hak atas Tanah(APHT) oleh Notaris Olin Liliawati Ananda Hidayat, S.H., No.: 18 tertanggal 31Januari 2011 atas Tanah Hak Milik Adat Girik No.: 187 Persil No.: 203, terletakdi Blok Cibaregbeg, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Provinsi Jawa Barat, dari SAIMAN BIN SAICAN kepada Pemohon,P20 tentang Surat Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta(SPHT

Izhar Karim,Jamaludin, Hendra, Saipul Bahri, Aidi yang diketahui olehPj Kepala Desa Bakit dan Camat Parittiga, yangmenerangkan bahwa tanah sengketa antara Masyumi,Cs dengan Sopian alias Bambang adalah tanah milik sdr.Sopian alias Bambang, maka Kepala Desa Balitmencabut surat SPHT atas nama Masumi, Cs denganalasan berdasarkan saksisaksi di lapangan dan SPHATtersebut adalah milik sdr.

Sopian;Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 045/330/2004/2020, tanggal 7 Agustus 2020, perihal pencabutan suratpernyataan pengakuan hak atas tanah, yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Bakit dengantembusan Camat Parittiga, yang ditujukan kepadaMasyumi, yang menerangkan sehubungan dengan masihadanya sengketa kepemilikan tanah saudara yang dibuatpengakuan hak atas tanah oleh saudara dengan NomorSPHT : 594/21/2004/2020, tanggal 2 Juli 2020 danNomor SPHT : 594/22/2004/2020, tanggal

Adenan, Tergugat tidak menguasai tanah tersebut;Bahwa Tergugat Il ada mengajukan surat SPHT pada tahun 2020setelah, setelah itu pada bulan Oktober 2020 terjadi riburibut;Bahwa di lokasi tanah tersebut tidak ada tanah milik Penggugat danSaksi tidak ada melihat kolam ikan dan menurut Saksi yang ada kolamikannya berada diseberang jalan;Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli tanah yaitu Tergugat II menjualtananya ke sdr. Zulkifli lalu sdr.

Izhar Karim,Jamaludin, Hendra, Saipul Bahri, Aidi yang diketahui oleh Pj Kepala DesaBakit dan Camat Parittiga, yang menerangkan bahwa tanah sengketaantara Masyumi, Cs dengan Sopian alias Bambang adalah tanah milik sdr.Sopian alias Bambang, maka Kepala Desa Balit mencabut surat SPHTatas nama Masumi, Cs dengan alasan berdasarkan saksisaksi dilapangan dan SPHT tersebut adalah milik sdr. Sopian;Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.

IzharKarim, Jamaludin, Hendra, Saipul Bahri, Aidi yang diketahui oleh Pj KepalaDesa Bakit dan Camat Parittiga, yang menerangkan bahwa tanah sengketaantara Masyumi, Cs dengan Sopian alias Bambang adalah tanah milik sdr.Sopian alias Bambang, maka Kepala Desa Balit mencabut surat SPHT atasnama Masumi, Cs dengan alasan berdasarkan saksisaksi di lapangan danSPHT tersebut adalah milik sdr.

(bukti kwintasi dan SPHT)Bahwa dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut pada tanggal 08 September2016 Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun PonorogoKelurahan Tawang Rejo Kecamatan Belitang dengan Ukuran luas 1.450 m2.Adapun batasbatas tanah tersebut sebagai berikut.