PENETAPANNomor 1 serine G/2016/PA.TbneA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :PENGGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan lbu RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Tangungan, RT.01, RW. 05,XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai"Penggugat",melawanTERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan TidakBekerja, tempat

Apakah ada prestasi yang tidak terpenuhi sehingga sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku hak tangungan tersebut dilelang ;4.

Rum Riviani Warsito, SH), Bukti Tl2 s/d Bukti TI3 (Akta Adendum Penambahan Kredit);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat di atas dan keteranganpara saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapatsebuah perikatan antara Pelawan dan Terlawan dalam bentuk perjanjian kreditinvestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat TI4 s/d Tl5a, 5b, 5c terdapatHak Tangungan yang dijaminkan oleh Pelawan dalam perjanjian kredit investasidengan Terlawan ;Menimbang, bahwa akibat dari

Akibatnya timbul berbagaiperbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalampelaksanaan Hukum Jaminanatas Tanah, misalnya tentang pencantuman titeleksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturantersebut dirasa kurang memberikanjaminan kepastian hukum dalam kegiatanperkreditan.Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan eksekusi terhadap hak tangungan dalam perkara aquo denganmengacu pada apa yang tertera dalam perjanjian

yang dibuat antara Pelawan danHalaman 52 dari 58Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Plw/2018/PN SonTerlawan yakni bukti surat TI1 ( akta perjanjian kredit), Tl2 s/d T1 3 ( adendumrestruksrisasi kredit, Tl4 ( SHM Nomor 471/Malawali tanggal 30 Januari 1992 atasnama Sriyani, Tl5a,5b,5c ( Sertifakat Hak Tangungan);Menimbang, bahwa M.

aquo untuk dikelola dan berdasarkanmakna Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 barulah dimintakan pelelangan kepadaTerlawan II;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan di atas, proses pelelangan hak tangungan yang telahdilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan cacat hukum karena tidakada penetapan sita eksekusi yang memberi mandat kepada Terlawan untukHalaman 55 dari 58Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Plw/2018/PN Sonmengelola obyek hak tangungan

Pasal 14 (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tangungan atas Tanah beserta Bendabenda yang berkaitandengan Tanah. "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padaHalaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 2260 K/Pdt/2017ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mernperdeh kekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah"2.

Penjelasan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tangungan atas Tanah Beserta Benda Benda yangberkaitan dengan Tanah tentang pasal 14 (3).Irah irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dandalam ketentuan ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanyakekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehinggaapabila debitor cidera janji, slap untuk dieksekusi seperti halnya suatuputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,melalui tata cara

Bahwa Judex facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehundangundang dalam hal bagaimana pelaksanaan eksekusi HakTanggungan yang diatur dalam UU Hak Tanggungan dan HIR;Bahwa Pasal 14 (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tangungan atas Tanah Beserta Benda Benda yangberkaitan dengan Tanah.

Bahwa Pelawan dan Pelawan II tidak mengetahui dantidak mengenal Terlawan dan tidak tahu serta tidak mengerti mengenai adanyaAkta Hak Tangungan No:7779/12, tanggal 23 Agustus 2012 terkait tanah danbangunan milik para Pelawan yang telah dibebani Hak Tanggungan;10.

Bahwa oleh karena penetapan Pengadilan NegeriBatam No.47/Pdt.Eks/20019, tanggal 24 Februari 2021 adalah penetapan yangkeliru, tidak benar dan cacat hukum, maka Akta Hak Tangungan No:7779/12,tanggal 23 Agustus 2012 juga harus dibatalkan;17.

ketentaun undangundang perlindungan konsumenno. 8 tahun 1999 dimana kewajiban pelaku uasaha adalah beritikad baikHal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2018/PN Dps20.21.22.22.23.dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ( VidePasal 7 UUPK ) sehinga perbuat Tergugat telah nyata adalah perbuatanMelawan Hukum;Bahwa penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membuktikanadanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan

(SKMHT) sertameminta kepada Tergugat untuk menunjukkan Akta Pemberian HakTangungan (APHT) yang mana ketentuan mengenai hal tersebut di aturdalam pasal 13 UU NOMOR 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan Dengan Tanah pabilaTergugat lalai atau bertentangan dengan UU Hak Tangungan makapembebanan hak tangungan beserta perjajian kredit yang berhubungandengan Pembebanan Hak Tangungan dapat dinyatakan batal demi hukumSalah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas

Oleh karena itudidaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlakuntuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya HakTanggunganterhadap pihak ketiga;Bahwa selama melakukan perjanjian kredit Penggugat tidak pernahmendapatkan salinan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggugangan(SKMHT ) dan sertifikat hak tanggungan dimana itu adalah hak dariPenggugat sebagai konsumen dari Tergugat dimana juga diatur dalamUndangundang Hak Tangungan sehinga apabila tergugat tidak memenuhihal tersebut adalah

. : 3290, Kelurahan Bandungrejosari, Surat Ukur Tel.09/01/2009 No. 01921/Bandungrejosari/2009 luas 127 M2 tertulis atas nama PemegangHak : BUDI SANTOSO diberi tanda bukti P8 ;9 Fotocopy Sertifikat Hak Tangungan No. : 1980/2010, tertulis atas nama Pemegang HakTanggungan: PT.

. : 3290, KelurahanBandungrejosari, Surat Ukur Tgl. 09/01/2009 No. 01921/Bandungrejosari/2009 luas127 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak : BUDI SANTOSO dan bukti P9 berupaSertifikat Hak Tangungan No. : 1980/2010, tertulis atas nama Pemegang HakTanggungan: PT.

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahTetangga Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan iniadalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediamanorangtua Penggugat selama 1 minggu dan tidak dikaruniai anak; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih danbertengkar, disebabkan Bapak Penggugat mempunyai tangungan

keterangan saksi di persidangan, telah ditemukanfaktafakta sebagai berikut :Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikahdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XxxxxxxxxxXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, pada 14 September 2016, dan selama menikah,belum pernah bercerai;Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak September 2016, sudah tidak rukun dan tidakharmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Bapak Penggugatmempunyai tangungan

oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

III oleh Turut Tergugat incassu BPN SerdangBedagai;Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang telahmemperdaya dan mengelabui Penggugat dengan mengatakan pinjamanHalaman 5Putusan No. 12/Pdt.G/2013/PNLPhanya Rp. 50.000.000 (lima puuh juta rupiah) pada hal adalah Rp.350.000.000 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikanPenggugat;Bahwa begitupun Tergugat Ill selaku Pejabat Pembuat Akta, tidakpernah membacakan dan berhadapan langsung kepada Penggugat padapembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan

(APHT) No. 251/ 2011,tertanggal 23 juni 2011, sebagai perikatan pemberian hak tanggungandan hanya pegawai Tergugat II yakni Syamsudin yang membawakanberkasberkas untuk ditanda tangani Penggugat;Bahwa jelaslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, akta pemberian hak tangungan harus berbentukakta notaris, dan begitu juga disetiap akta notaris harus berhadapannotaris sebagai pejabat pembuat akta dengan pihakpihak dan selaludalam akta notaris dibacakan hak dan kewajiban yang

melekat dalamakta tersebut;Bahwa oleh karena Tergugat Ill tidak pernah berhadapan denganPenggugat dan tidak pernah membacakan dan tidak pernah Penggugatmenandatangani Akta Pemberian Hak Tangungan dihadapan TergugatII adalah juga perobuatan melawan hukum oleh Tergugat Ill sertaberakibat secara formil Akta pemberian hak Tangungan No. 251/ 2011tanggal 23 Juni 2011 adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;Bahwa karena Akta Pemberian No. 251/ 2011 tidak sah serta tidakberkekuatan hukum maka sertifikat

hak tangungan No. 596/ 2011 jugasangat beralasan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa karenamana sertifikat hak tangungan No. 596/ 2011 dinyatakantidak sah serta tidak berkekuatan hukum maka adalah sangat beralasanjuga untuk menyatakan risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat IINo. 1224/ 2012 atas sertifikat No. 215 yang diperbuat oleh Dian Surbaktipejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negaraadalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;Bahwa seterusnya berdasarkan

Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan No. 66/2011 yangdibuat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris Ratna Amilia tertanggal 23 Mei 2011, dan telah ditanda tangani olehH. Idris AS (ic. Penggugat), diberi tanda bukti T.II5;6. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 251/2011 tanggal23 Juni 2011 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RatnaEmilia, SH, Notaris di Serdang Bedagai, diberi tanda bukti T.II6;7.

Pemohon mempunyai tangungan hutang untuk kebutuhan rumahtangga akan tetapi Termohon tidak mau tau dan tidak mau membantuPemohon dalam melunasi hutang tersebutb.

ANAKumur 19 tahun, 2.ANAK2umur 10tahun;Bahwa sejak sekitar April 2014, saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis,karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar,disebabkan Pemohon mempunyai tangungan hutang akan tetapiTermohon tidak mau tau dan tidak mau membantu Pemohon dalammelunasi hutang sehingga saling berengkar;Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut telahmengakibatkan sejak sekitar September 2017, Pemohon

Bahwa, sejak sekitar September 2016, rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisin dan bertengkar,disebabkan :e Penggugatmengingatkan agar Tergugat membayar tangungan hutang dikopersi Desa ALAMAT kecamatan soko kabupaten Tuban, akan tetapikarena hal tersebut Tergugat tersingung dan marahmarah kepadaPenggugat;5.

Pasal 172 HIR, dua saksi Penggugat dipandang telah memenuhisyarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksisaksidalam persidangan, maka ditemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernahbercerai; Bahwa, sejak September 2016, Penggugat dan Tergugat berselisin danbertengkar terusmenerus, disebabkan Penggugat mengingatkan agarTergugat membayar tangungan

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,tetapi sejak bulan Juli Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat danTergugat mempunyai tangungan hutang untuk kebutuhan rumah tanggadan untuk usaha berdagang, akan tetapi Tergugat tidak bertangungjawabterhadap hutang tersebut, bahkan hutang tersebut dibebankan kepadaPenggugat;4.

Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat danTergugat mempunyai tangungan hutang untuk kebutuhan rumah tanggadan untuk usaha berdagang, akan tetapi Tergugat tidak bertangungjawabterhadap hutang tersebut, bahkan hutang tersebut dibebankan kepadaPenggugat4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalamsatu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 7 bulan;5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagisaling berkomunikasi dan mengunjungj;6.

Bahwa kedua orang tua Lindawati telah lebih dahulu meninggalduniaBahwa Hanfiah sebagai suami Ljndawti masih hidup namun padatahun 2008 telah bercerai dengan Laindawati;Bahwa Lindawati meninggalkan buku tangungan pada Bank Acehdan Bank BNI Syariha lhokseumaweBahwa Pemohon selaku anak Lindawati ingin mengajukanpenetapah ahli waris atas namanya ;Halaman 7 dari 13Penetapan Nomor 275/Padt.P/2020/MS.LskMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 6 diatas Pemohon telah mengajukan buktibukti surat

Bahwa Lindawati meninggalkan buku tangungan pada BankAceh dan Bank BNI Syariha lhokseumawe6. Bahwa Pemohon selaku anak Lindawati ingin mengajukanpenetapah ahli waris atas namanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut:Halaman 9 dari 13Penetapan Nomor 275/Padt.P/2020/MS.Lsk1. Bahwa Lindawati meninggal du ia dalam keadaan beraama Islamkarena saksi;2.

Apakah ada prestasi yang tidak terpenuhi sehingga sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku hak tangungan tersebut dilelang ;4.

Rum Riviani Warsito, SH), Bukti TIl2 s/d Bukti TI3( Akta Adendum Penambahan Kredit);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat di atas dan keteranganpara saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapatsebuah perikatan antara Pelawan dan Terlawan dalam bentuk perjanjian kreditinvestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat TI4 s/d Tl5a, 5b, 5c terdapatHak Tangungan yang dijaminkan oleh Pelawan dalam perjanjian kredit investasidengan Terlawan ;Menimbang, bahwa akibat dari

Akibatnya timbul berbagaiperbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalampelaksanaan Hukum Jaminan atas Tanah, misalnya tentang pencantuman titeleksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturantersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatanperkreditan.Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan eksekusi terhadap hak tangungan dalam perkara aquo denganmengacu pada apa yang tertera dalam perjanjian

yang dibuat antara Pelawan danHalaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonTerlawan yakni bukti surat TI1 ( akta perjanjian kredit), Tl2 s/d T1 3 ( adendumrestruksrisasi kredit, Tl4 ( SHM Nomor 471/Malawali tanggal 30 Januari 1992 atasnama Sriyani, Tl5a,5b,5c ( Sertifakat Hak Tangungan);Menimbang, bahwa M.

aquo untuk dikelola dan berdasarkanmakna Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 barulah dimintakan pelelangan kepadaTerlawan Il;Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan di atas, proses pelelangan hak tangungan yang telahdilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan cacat hukum karena tidakada penetapan sita eksekusi yang memberi mandat kepada Terlawan untukmengelola obyek hak tangungan

Bank Rakyat Indonesia (Persero)tok kanto cabang tanjungkarng (dhi teergugat I) melalui surat nomor B.5880/KC/XIX/ADK/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014 permohonan lelang ulangEksekusi hak Tangungan yang terkait dengan objek sengketa perkara a qo,pada intinya telah memohon dilaksanakan lelang Eksekusi hak Tangungantehadap objek sengketa perkara a qo, dengan sekaligus menyampaikanpenetapan harga lelang.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas, tergugat II mohonkepada majelis Hakim Pengadilan

Tanjungkarang tergugat 1 selaku pemohon lelang nomor XIX/ADK/10/2014 Tangal 21 Oktober 20141 ,diberitanda Tanda T.II.III.e Fotocopi berupa surat nomor Surat 233/wkn.05/knl.03/2014 tanggal03 November 2014 megenai penetapan hari dan tanggal lelang.diberitanda T.II.4e Fotocopi berupa Selebaran pengumuman lelang hak Tangungan NO.B4896/KCIVK/092014.tanggal1september 2014 sebagai pengumumanlelang.diberitanda T.1I.5.e Fotocopi berupa pengumuman lelang Eksekusi hak TangunganNomor;B 6067/KCXIX/ADK/1 1/201

T.II1 sampai dengan T.II 9 tersebut telah diperlihatkandan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti TIl.2.TIl.5.Yang tidak dapatmemperlihatkan aslinya dan semua suratsurat bukti tersebut sudah diberimaterai secukupnya;Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan Saksi untukdidengar keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, KuasaTergugat III telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopi berupa bukti Pengumuman Koran harian tribun lelang ulangEksekusi hak tangungan

ada bangunanpermanent dan sarang waletl;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan buktibukti surat dariTergugat tersebut, dapat membuktikan bahwa pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan terhadap tanah milik Penggugat telah sesuai dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan tentang pelaksanaanlelang;Menimbang, bahwa tentang buktibukti Tergugat II yang merupakanpihak pelaksana lelang atas tanah sengketa, dengan buktibukti surat berupa:e Fotocopi Surat permohonan lelang Eksekusi Hak Tangungan

Apabila Termohon Keberatan tidak menepati komitmen sesuaikesepakatan pada butir 5 dan butir 6, maka Termohon Keberatanbersedia untuk dilakukan eksekusi lelang objek Hak Tangungan darijaminan kredit;8. Para pihak sepakat untuk tunduk pada isi/klausul Akta Perdamaian inidan mengakui akta ini memiliki kekuatan hukum pembuktian yangsempurna baik dihadapan Pengadilan maupun di luar Pengadilan;9.

sesual Gambar Situasi No. 1018/1994 tanggal 21 Februari 1994(Bukti P21), tercatat atas nama Penggugat III dan Penggugat IV,yang dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Surat Kuasa HakMembebankan Hak Tangungan Nomor 65 tertanggal 27 September2013 (Bukti P22) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor55 tertanggal 25 Oktober 2013 (Bukti P23);c. Sebidang tanah SHM No. 5827/Cipete Selatan, seluas 735 m?

Jkt.Sel.12.2565/1994, tercatat atas nama Penggugat II, yang dibebanidengan Hak Tanggungan sesuai Surat Kuasa HakMembebankan Hak Tangungan Nomor 64 tertanggal 27September 2013 dan Akta Pembebanan Hak TanggunganNomor 54 tertanggal 25 Oktober 2013;Sebidang tanah SHM No. 2174/Cipete Selatan seluas 770m?

, menurut Surat Ukur, Nomor: 02777/2008 tanggal 10April 2008 tercatat atas nama Penggugat I, yang dibebanidengan Hak Tanggungan sesuai Surat Kuasa HakMembebankan Hak Tangungan Nomor 67 tertanggal 27September 2013 dan Akta Pembebanan Hak TanggunganNomor 57 tertanggal 25 Oktober 2013;Sebidang tanah SHM No. 5789/Cipete Selatan seluas 223m* menurut Surat Ukur Nomor: 3666/1988 tanggal 6Februari 1988 tercatat atas nama Penggugat I, yangdibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Surat Kuasa HakMembebankan Hak

Tangungan Nomor 66 tertanggal 27September 2013 dan Akta Pembebanan Hak TanggunganNomor 56 tertanggal 25 Oktober 2013;Perjanjianperjanjian turunan dari Akta Pengakuan HutangNomor: 63 tersebut di atas, secara bersamasama disebutsebagai Perjanjian Turunan;Berdasarkan uraianuraian Para Penggugat di atas, menjadijelas dan terang bahwa Tergugat telah menyalahgunakankeadaan (misbruik van omstagdigheden/undue influence), dimana Tergugat yang mempunyai keunggulan ekonomis,mendikte Penggugat dan Penggugat

Hal 5 dari 12 hal.atau SSSS (Nama di Buku Nikah), Nomor sertifikat 00271 dengan luas69 m2 (88 enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di DesaDesa ALAMAT Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untukmelunasi tangungan hutang Pemohon selama masih hidup;2.

SR RRRatau SSSS (Nama di Buku Nikah), Nomor sertifikat 00271 dengan luas69 m2 (88 enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di DesaDesa ALAMAT Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untukmelunasi tangungan hutang Pemohon selama masih hidup;Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya mohonpenetapan. ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasemua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini.

Apakah ada prestasi yang tidak terpenuhi sehingga sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku hak tangungan tersebut dilelang ;4.

Rum Riviani Warsito, SH), Bukti TIl2 s/d Bukti TI3( Akta Adendum Penambahan Kredit);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat di atas dan keteranganpara saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapatsebuah perikatan antara Pelawan dan Terlawan dalam bentuk perjanjian kreditinvestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat TI4 s/d Tl5a, 5b, 5c terdapatHak Tangungan yang dijaminkan oleh Pelawan dalam perjanjian kredit investasidengan Terlawan ;Menimbang, bahwa akibat dari

Akibatnya timbul berbagaiperbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalampelaksanaan Hukum Jaminan atas Tanah, misalnya tentang pencantuman titeleksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturantersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatanperkreditan.Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan eksekusi terhadap hak tangungan dalam perkara aquo denganmengacu pada apa yang tertera dalam perjanjian

yang dibuat antara Pelawan danHalaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonTerlawan yakni bukti surat TI1 ( akta perjanjian kredit), Tl2 s/d T1 3 ( adendumrestruksrisasi kredit, Tl4 ( SHM Nomor 471/Malawali tanggal 30 Januari 1992 atasnama Sriyani, Tl5a,5b,5c ( Sertifakat Hak Tangungan);Menimbang, bahwa M.

aquo untuk dikelola dan berdasarkanmakna Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 barulah dimintakan pelelangan kepadaTerlawan Il;Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan di atas, proses pelelangan hak tangungan yang telahdilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan cacat hukum karena tidakada penetapan sita eksekusi yang memberi mandat kepada Terlawan untukmengelola obyek hak tangungan

Akta Pemberian Hak Tangungan No.111/2003, tanggal 20 November2003 (Sertifikat Hak Tanggungan) sudah tidak dapat diteruskankeberadaannya, sehingga Tergugat berhak menjual (quod non, hal manaditolak) Objek Hak Tanggungan begitu saja pada Penggugat (Vide BagianC, butir 2, paragraf kedua, halaman 6 Gugatan);19.Padahal apabila kita membaca secara cermat dan teliti Putusan Kasasi,tidak ada satupun amar Putusan Kasasi yang menyatakan batalnya atautidak dapat diteruskannya Sertifikat Hak Tanggungan.

Untuk mencegah keraguraguan,akan kami bunyi kutip janji Tergugat , yang antara lain:e Pasal 2.1. huruf a, butir 3, Akta Pemberian Hak Tangungan No.131/Pdn/VII/1996 tanggal 29 Juli 1996 sebagaimana dilekatkandalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 384/1996 tanggal 15Agustus 1996, yang dengan tegas menyatakan :a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, maka:313.

Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek HakTanggungan atau) menjual atau) = melakukan hibah ataumengalihkannya secara apapun untuk kepentingan pihak ketiga.e Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tangungan No. 03/APHT/PDN/11/1999 tanggal 15 Maret 1999 sebagaimana dilekatkan dalamSertifikat Hak Tanggungan No. 39/1999 tanggal 26 Maret 1999,yang dengan tegas menyatakan :Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak kedua, PihakPertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggunganatau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga;e Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tangungan No. 149/59/PDN/2003tanggal 21 November 2003 sebagaimana dilekatkan dalamSertifikat Hak Tanggungan No. 517/2003 tanggal 29 Desember2003, yang dengan tegas menyatakan:Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak kedua, PihakPertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggunganatau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga;e Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tangungan No.

10 Maret 1999,yang dengan tegas menyatakan:Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak kedua, PihakPertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggunganatau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga;e Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tangungan No. 111/2003 tanggal20 November 2003 sebagaimana dilekatkan dalam Sertifikat Hakhal 31 dr 58 hal Put No.43/Pdt.G/2013/PN CbnTanggungan No. 2184/2003 tanggal 2 Januari 2003, yangdengan tegas menyatakan:Tanpa persetujuan tertulis