Ditemukan 120942 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 443/Pdt.G/2015/PN.Smg Tanggal 12 Agustus 2015 — SUGIANTO PRAGUNADI (penggugat)
melawan
Pemerintah Republik Indonesia (tergugat 1)
Pemerintah Republik Indonesia (tergugat 2)
Camat Semarang Utara (tergugat 3)
Camat Gayamsari (tergugat 4)
Camat Tembalang (tergugat 5)
Camat Pedurungan (tergugat 6)
Camat Genuk (tergugat 7)
Camat Candisari (tergugat 8)
184 — 0
184 — 0
Register : 27-04-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Clp Tanggal 6 Januari 2016 — HJ. MARSINEM CHASANAH, beralamat di Desa Nusawungu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHOTMABUTAR BUTAR, S.H. dan SULIS MA’RIFATUN NAJIBAH, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;
Lawan
1.PURWITO, S.Pd, beralamat di Dusun Sumber Jaya RT. 002 RW. 005 Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ;
2.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR KCP SUMPIUH, beralamat di Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF TRIWIBOWO, S.H., BUDI NURYADI, S.H., DADANG BUDI PRAYITNO, S.H., VIDDY RENALDI R, S.H., LUKMAN ROSIDI, KABUL TRI WIDODO dan WILLY KURNIANTO, Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, beralamat di Jalan RayaTambak-Sumpiuh, Depan Lapangan Kebokura, RT. 01 RW. 01 Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;
3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA C/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SUYANTO, S.H., M.H., IWAN IRMAWAN, S.H., AGUSTINA LIES RAHAYU, S.H., SRI SUPANGATI, S.H., MISKIJO, S.H., ARIF BAYU FIRMASYAH, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III ;
1120 — 440
1120 — 440
Bahwa Grosse Risalah lelang nomor 744/ 2012 yang berabah adalah AktaPemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah adasebelum perjanjian kredit dilaksanakan, dimana Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) seharusnya tidakboleh ada sebelum Perjanjian Kredit dilaksanakan karena Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) bersifataccesoir (ikutan)BERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA EKSEKUSITERSEBUT TIDAK
, Sertifikat HakTanggungan sampai dengan adanya pelelangan obyek hak tanggungan danpermohonan eksekusi obyek hak tanggungan tersebut.
Namun ternyata Grosse Risalah Lelang Nomor 744/2012 yangditerbitkan Terlawan Ill guna kepentingan eksekusi Terlawan berbeda dengansalinan Risalah Lelang Nomor 744/2012, yang mana perbedaan tersebut terlihatdari Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak tanggungan yangsudah ada sebelum perjanjian kredit dan permohonan lelang bukan ditujukanterhadap tanah milik Pelawan.
Marsinem Chasanah (bukti surat bertanda P.2dan T5), sebagai jaminan dengan membebani hak atas tanah tersebut denganhak tanggungan pada tanggal 01 Agustus 2011 sebagaimana Akta PemberianHak Tanggungan Nomor 5777/2011 (bukti surat bertanda Tl2).
Kredit, yang mana seharusnya Akta PemberianHak Tanggungan dibuat mengikuti Perjanjian Kredit.
Register : 18-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 19-04-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 56/Pdt.P/2015/PN Clp Tanggal 30 Maret 2015 — Roihatul Jannah
442 — 204
442 — 204
Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama:- HILMAN FAROZDAQ, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 13 April 1997 ;- SYAUQI RAYHAN ABQORI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 11 Januari 2000 ;- AFTON ILMAN ALFAROBY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Mei 2006;untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna menjaminkan/ membebani dengan hak tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunan
AFTON ILMAN ALFAROBY.4 Bahwa kini pemohon hendak menjaminkan/ membebani dengan hak tanggungan atassebidang tanah tersebut di atas guna mencukupi kebutuhan seharihari dan biayasekolah anakanak Pemohon ;5 Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama HILMAN FAROZDAQ, SYAUQIRAYHAN ABQORI, dan AFTON ILMAN ALFAROBY selaku pemegang hak darisertifikat tersebut di atas saat ini masih dibawah umur sehingga anakanak tersebutbelum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjukseorang wali
selanjutnya menetapkan :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anakanaknya yangbelum dewasa bernama:e HILMAN FAROZDAQ, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacap padatanggal 13 April 1997 ;e SYAUQI RAYHAN ABQORI, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacappada tanggal 11 Januari 2000 ;e AFTON ILMAN ALFAROBY, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacappada tanggal 8 Mei 2006;untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna menjaminkan/ membebani denganhak tanggungan
AFTON ILMAN ALFAROBY untuk menjaminkan/membebani dengan hak tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunannya seluas +245 m?
karena suami pemohon telah meninggal dunia makasesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdata, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagaiwali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakanhukum untuk kepentingan anakanak pemohon maupun dalam pengurusan harta bendadari anakanak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohondiberikan ijin untuk menjadi Wali bagi anakanaknya dan bertindak untuk melakukanperbuatan hokum perdata guna menjaminkan/membebani dengan hak tanggungan
permohonan ini ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anakanaknya yangbelum dewasa bernama:e HILMAN FAROZDAQ, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacap pada tanggal 13April 1997 ;e SYAUQI RAYHAN ABQORI, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacap padatanggal 11 Januari 2000 ;e AFTON ILMAN ALFAROBY, jenis kelamin lakilaki, lahir di Cilacap padatanggal 8 Mei 2006;untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna menjaminkan/ membebani denganhak tanggungan
Register : 23-08-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Tjb Tanggal 29 Desember 2017 — - TERGUGAT : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG TANJUNG BALAI,
- PENGGUGAT : DWI MUKSIN PANJAITAN
593 — 295
593 — 295
Register : 12-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 229/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 15 Agustus 2013 —
535 — 437
535 — 437
.; e Bahwa perlawanan Pembanding / Semula Pelawan terhadapsita eksekusi adalah layak dan patut untuk diterima dandikabulkan sebab sebagaimana UndangUndang HakTanggungan (UUHT), maka seharusnya secara hukumTerbanding /Terlawan tidak dapat melaksanakan eksekusidengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya dan atashal tersebut telah dengan jelas dan secara terang telahdiuraikan dalam penjelasan UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT), Pasal 26.; Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatanPembanding
;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut , KuasaTerbanding / Terlawan, mengajukan Kontra Memori Banding yangpada pokoknya sebagai berikut ; e Bahwa peraturan pelaksanaan eksekusi hak tanggungansudah ada yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR.Jadi jelas bahwa dalil Pembanding yang mengatakanKetentuan UndangUndang Hak Tanggungan tentangeksekusi belum berlaku karena belum ada peraturanpelaksanaannya adalah tidak benar oleh karena itu harusdikesampingkan.
;e Bahwa gugatan Perlawanan ini diajukan dengan itikad buruk,tidak mempunyai dasar hukum dan hanya bertujuan untukmenghambat eksekusi hak tanggungan, oleh karena itugugatan Perlawanan harus ditolak.Sebaliknya pertimbangan hukum dan putusan a quo sudahbenar oleh karena itu harus dikuatkan.; Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dariTerbanding / Terlawan tersebut disamping mendukung PutusanPengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Januari 2013 Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.PkI. juga menguraikan apa
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Pelelangan Hak Tanggungan
Kata Kunci : Pelelangan Hak Tanggungan
PERDATA UMUM/A.4/SEMA 4 2014 1532 — 0
- Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.
Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.
Register : 12-05-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTA MEDAN Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Mdn Tanggal 22 Juni 2016 — Siti Aisyah dkk V Bank Mega Syariah dkk
444 — 257
444 — 257
PUTUSANNomor 39/Pdt.G/2016/PTA.MdnFra a ar anDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraperlawanan hak tanggungan antara :Siti Aisyah dkk, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada K. Anwar, S.H.,M.Si., Samwidi Asmara, S.H., dan Ramadhan Zuhri, S.H.
Putus : 12-08-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127K/TUN/2004 Tanggal 12 Agustus 2004 — PT Tritunggal Indra Perkasa; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung; PT Bank Eksekutif Internasional Tbk.
484 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
484 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Tanggungan No. 252/ 1999 tertanggal 20 September 1999 atasnama pemegang Hak Tanggungan PT, Bank Eksekutif Internasional ( TergugatI Intervensi ) berkedudukan di Jakarta :b). Sertifikat Hak Tangeungan No. 387/ 2001 tertanggal 18 April 2001 atas namapemegang Hak Tanggungan PT.
Bank Eksekutif Internasional :Bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan No. 252/ 1999 tanggal 20 September1999 yang diterbitkan oleh Tergugat (vide posita gugatan di atas ) ternyataberdasarkan atas adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1999tertanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh Ny.
Sertifikat Hak Tanggungan No. 252/ 1999 tertanggal 20 September1999 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT.Bank EksekutifInternasional di Jakarta, yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Badung (Tergugat) :b, Sertifikat Hak Tangeungan No. 387/200 tertanggal 18 April 2001aias nama pemegang Hak Tanggungan PT.Bank EksekutifInternasional di Jakarta, yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Badung ( Tergugat ) :3.
Nomor 387 adalahjuga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 252 Tahun 999 tertanggal 20 September999 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT, Bank Eksekutif Internasional Tbk.Atas objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milk No. 5488.
Dalam putusan tingkat pertama tersebut dinyatakan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 252Tahun 1999 tertanggal 26 September 1999 tidak melebihi tenggang waktu I(satu )bulan sejak terbitnya Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 4 Tahun1999 tertanggal 8 September 1999 . Melihat fakta tersebut dengan tidakmempertimbangkan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 252 Tahun1999 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berarti pula bahwaPengadilan ........
Register : 02-09-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 76/PDT/2016/PT YYK Tanggal 13 Oktober 2016 — INDENTIKA SOSIAWATI WIDYANTI melawan PT BPR UNIVERSITAS GAJAH MADA, dkk
758 — 533
758 — 533
Bahwa, pada saat penandatanganan perjanjian kredit tanggal 28 November2014 antara Pelawan dan Terlawan dilakukan di kantor Bank BPR UGMdan hadir pula wakil dari pegawai Notaris Agus Praptini, SH selaku Notarisdan PPAT yang dalam perkara ini sebagai Terlawan Il dan Pelawan punmenandatangani berkas dari pihak wakil Terlawan Il yakni pegawai NotarisPraptini, SH guna proses pembuatan SKMHT (Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan) untuk pemasangan Hak Tanggungan. .
Bahwa atas keterlambatan atau tersendatnya pembayaran kewajiban tiapbulan maka muncullah permasalahan dengan pihak Terlawan dalam hal iniBank BPR UGM dan Pelawanpun mendapatkan somasi/teguran/peringatandari pihak BPR UGM atau Terlawan hingga terjadinya PerlawananEksekusi yang dilakukan oleh Pelawan saat ini atas dilakukannyaeksekusi/lelang Hak Tanggungan melalui campur tangan Pengadilan NegeriSleman sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan Eksekusi LelangPerkara No.30/Pdt.E/2015/PN atas permintaan
Dan Pelawan hanyamendapatkan copy Perjanjian Kredit, Copy Hak Tanggungan, copyan APHTdari Terlawan atas permintaan paksa Pelawan padahal itu merupakanbagian dari Hak Pelawan tanpa harus diminta oleh Pelawan. 12.Bahwa sehubungan kejadian yang menimpa Pelawan tersebut di atas makaditemukan fakta hukum adanya niat tersembunyi dan pelanggaran hukumdari Terlawan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan IIadapun perbuatan melawan hukum tersebut adalah :12.1.
(hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUPK ayat 1 huruf hyang menyatakan konsumen memberikan kuasa kepada pelakuusaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, hakjaminan... .dSt). 2 22222 non nnn nnn nnn one one one13.Bahwa perkara ini timbul dikarenakan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan maka sudah semestinya dan berdasarkan hukum Terlawan, Terlawan Il dihukum untuk membayar biayabiaya yang timbuldikarenakan adanya perkara ini. "14.
Sertifikat Hak Tanggungan No.01124/2015 tidak sah, cacat hukum, danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. 6. Menghukum Terlawan I, Terlawan Il membayar biayabiaya yang timbuldikarenakan adanya perkara in.7.
Putus : 21-10-2008 — Upload : 10-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852K/PDT/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 — ZUL QAEDAH BINTI HAJI KEMI, dk ; ONG TJUN SING, dkk
328 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003,dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. oleh Terlawan dibuat Akta PemberianHak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003, dan atasdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan ini oleh Kantor Pertanahan KotaPalembang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 261/2003tanggal 14 Februari 2003 sebesar Rp. 300.000.000,Bahwa oleh Terlawan I, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor :261/2003 tanggal 14 Februari 2003 telah dimohon eksekusi
Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003yang dipergunakan untuk pembuatan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor : 47/SU.1I/2003 tanggal 3 Februari 2003, dimana pada waktu AktaKuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 5 tanggal 4 Januari 2003 dibuat,Pelawan turut memberikan kuasa dan menanda tangani Akta KuasaMembebankan Hak Tanggungan tersebut, padahal pada waktu itu usiaPelawan baru 19 tahun dan dianggap belum dewasa atau belum cukup umurmenurut ketentuan pasal 330 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenentukan
Dengan demikian maka Akta Kuasa MembebankanHak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 tersebut cacat hukum dantidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalampasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
No.852 K/Pdt/2008.tanggal 14 Februari 2003 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan KotaPalembang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 adalah tidak berkekuatan hukum danharus dibatalkan.Bahwa berdasarkan pasal 1451 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,akibat dari pembatalan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5tanggal 4 Januari 2003 tersebut atas dasar ketidak cakapan, maka barangbarang dan orangorangnya dipulinkan sebagaimana keadaan sebelumperikatan
Menyatakan bahwa Akita Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5tanggal 4 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH.cacat hukum dan dinyatakan batal menurut hukum. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003tanggal 3 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH.karena cacat hukum berdasarkan Akta Kuasa Membebankan HakTanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003.
Putus : 20-04-2006 — Upload : 22-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910K/PDT/2005 Tanggal 20 April 2006 — Syamsul Fauzi; Ny. Maudhy Laviana Gais (al.Maudi Lafianan Yosephina Gais) vs. PT Bank Internasional Indonesia; Badan Pertahanan Nasional cq. Kantor Pertahanan Kotamadya Jakarta Timur; Belsasar Siagian, SH.,; PT Pipa Rona Sembeda; Radi dan Ny. Hastuti; Hamdani Pulungan; Ny. Rosmaida Marpaung
197 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-09-2002 — Upload : 16-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1171K/PDT/2001 Tanggal 19 September 2002 — PT. BANK NISP KANTOR PUSAT DI BANDUNG, cq. PT. BANK NISP CABANG JAKARTA GUNUNG SAHARI, cq. BANK NISP CABANG TANGERANG ; vs. Dra. RATU CAHYANINGRAT
533 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap
533 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 13_Pdt_Plw_2016_PNBkt_Kabul_25102016_Lelang Tanggal 25 Oktober 2016 — DARMAN Dkk (P) >< PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK PUNDI USAHA MIKRO KCP BUKITTINGGI Dkk (T)
1535 — 935
1535 — 935
Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara sepihak kepada para pelawan yang diadakan pada tanggal 28 April 2016 oleh terlawan I dan II, dimana hal ini tidak beriktikad baik seharusnya terlawan I terlebih dahulu memberikan :a. Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan PengumumanLelang Eksekusi yang dulaksanakan tanggal 28 April 2016 bearti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan ;b.
Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 28 April 2016 yang akan dilaksanakan oleh terlawan.I dengan Terlawan II KPKNL harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Pasal 20 ayat 2 : atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilasanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ;3.
Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tertanggal 01 April 2016 akan dilakukan Pelaksanaan Lelang tgl. 28 April 2016 yang dilakukan Lelang tgl. 28 April 2016 tempat PT BANK PUNDI Indonesia Tbk Cabang Bukittinggi, adalah tidak beriktikad tidak baik, Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut sudah merupakan pengumuman sepihak dan bertentangan dengan aturan yang ada, akibatnya para pelawan telah dirugikan baik moril maupun materil ;4.
Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2016 oleh Tergugat I melalui Terlawan II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertentangan dengan Undang Undang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigedaad) dan batal demi hukum karena :a.
Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2015 yang akan dilaksanakan oleh tergugat dengan PERANTARA KPKNL harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 20 ayat 2 : atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilasanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ;5. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya ;6.
, penjualan objek Hak Tanggungan dapatdilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperolehharga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ;Bahwa setelah kredit para pelawan dikatakan macet oleh terlawan I danmelalui terlawan II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Padang)untuk melakukan lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan Para Pelawan,bahwa masalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehterlawan II sudah bertentangan dengan aturan Hukum dan tidak lagimengikat untuk dilakukan
Pasal 20 ayat 2: atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilasanakan dibawahtangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak ;Menyatakan putusan Nomor. 77/PUUIX/2011 Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, dengan IrahIrah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum tetap, sebagaimana yang tertuang dalam perlawanan parapelawan pada angka 11 diatas ;Menyatakan terlawan
,penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilasanakan dibawahtangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut, Majelis Hakim akanmenguraikan sebagai berikut :Menimban, bahwa dalam Pasal 20 Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah pada ayat (1) dinyatakan apabila Debitur cidera janji dinyatakanhak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual obyek
tertanggal 14 April2016 yang telah diumumkan di Surat Kabar (vide bukti T.I19) dapat terlihat darisurat peringatan dan pemberitahuan Pra Lelang serta Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2016 yang telah diumumkan diSurat Kabar (vide bukti T.I19) telah lewat masa waktu (satu) bulan, akan tetapidi persidangan berdasarkan Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2016
Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah dinyatakan setiap janji untuk melaksankan eksekusiHak Tanggungan dengan cara bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) batal demi hukum, oleh karena Terlawan I dan Terlawan II tidakmengumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerahyang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (3) maka proses tersebutbatal demi hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah
Kata Kunci : perlawanan, eksekusi hak tanggungan
AGAMA/3/SEMA 5 2021 904 — 0
- Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
Putus : 16-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3418 K/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — OLOAN HASIBUAN
lawan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG/KC SIBUHUAN, DKK
985 — 601 — Berkekuatan Hukum Tetap
985 — 601 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia
Nomor 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yangmenyatakan bahwa agar ada kesatuan pengertian dan kepastianpenggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalamundangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusihyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi haktanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang
Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HierarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu:Undang Undang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang Undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO a Fo NP =Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (incasu) Nomor 93/PMK. 06/2010 juncto Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan perundangundangan, apalagi Pasal 26 Undang UndangHak Tanggungan
iniPengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriPadangsidempuan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factitidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa Pelawan selaku debitur dalam perjanjian kredit denganjaminan dengan Terlawan selaku kreditur, dimana Pelawan telahwanprestasi dan telah diperingatkan, maka sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018 5681 — 0
- Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah wanprestasi.
Dalampelaksanaan akad murabahah, tidakjarang debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sehingga pihak krediturdapat menempuh proses litigasi atau melakukan eksekusi hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Apabila debitur yang mengalami kesulitan dalampemenuhan prestasi meminta restrukturisasi utang namun kreditur tidakmengabulkannya maka kreditur akan tetap melaksanakan eksekusi hak tanggungantersebut.
Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan eksekusi terhadaphak tanggungan tersebut telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agamaangka 3.
Sebelum SEMANomor 4 Tahun 2016 dikeluarkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 573K/Ag/2016 telah memutus bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakaneksekusi hak tanggungan dengan melakukan lelang karena debitur telah wanprestasiwalau perjanjian belum jatuh tempo.
Putusan Nomor 192K/Ag/2017. Dalam salah satupertimbangannya disebutkan:
Bahwa meskipunakad belum jatuh tempo akan tetapi telah terbukti Tergugat I tidak melakukanpembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan maka Tergugat I telah wanprestasidan masalah wanprestasi tidak harus menunggu akad selesai, sesuai denganketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3: Haktanggungan
Putus : 16-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3433 K/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI
lawan
PT BANKPEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL MABRUR, DK
dan
SANTOSO BUDI RAHARJO
593 — 398 — Berkekuatan Hukum Tetap
593 — 398 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-05-2007 — Upload : 14-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703K/PDT/2001 Tanggal 30 Mei 2007 — PT Kembang Griya Cahaya vs. PT Bank Universal; PT Bank Tabungan Negara (PERSERO); PT Bank Papan Sejahtera; PT. Ifi Bank; PT. Bank Rama; PT. Multinasional Finance Corporation Bank (Bank Multicor); PT. Bank Metropolitan Raya; PT. Bank Umum Nasional
144 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan
Kata Kunci : Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan
PERDATA UMUM/7.C/SEMA 7 2012 1843 — 0
- Bagi Pemegang Hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.
Bagi Pemegang Hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Waktu Pelaksaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Utang Lainnya
Kata Kunci : hak tanggungan dan fiducia syariah; waktu pelaksaan eksekusi hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya.
AGAMA/3/SEMA 4 2016 958 — 0
- Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalamakad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipunbelum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberiperingatan sesuai ketentuan yang ... [Selengkapnya]
Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalamakad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipunbelum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberiperingatan sesuai ketentuan yang berlaku.