Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT) tersebut;

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT), VS 1. JUNUS TAMMU, DKK

PUTUSANNomor 284 K/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus gugatan pelanggaran hak cipta padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT),berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 45 Rantepao,Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Drs.Rede Roni Bare, M.Pd. dan Pdt.

Van der Veen yangditerbitkan oleh Tergugat;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karenamenerbitkan buku Kamus Toraja Indonesia dengan penulis J. Tammudan Dr. Van der Veen tanpa seizin Para Penggugat;Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta atas buku bukuKamus Toraja Indonesia dengan penulis J. Tammu dan Dr.

Van der Veen adalah pemegang hak cipta atasBuku Kamus Bahasa Toraja Indonesia, untuk itu J. Tammu dan Dr.

Pembanding/Penggugat : LUDIA PARIRAK
Terbanding/Tergugat : KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Putusan Nomor 354/PDT/2018/PT.MKS; Demikian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja patut dan mutlakdiikut sertakan dalam perkara ini oleh karena obyek sengketadiperoleh Tergugat dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ; Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan jika tidak mengikutsertakan Pemerintah Tana Toraja yang melakukan kesepakatan saatitu dengan Bato Rante ; 3.

Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.Bahwa penyerahan beberapa asset termasuk dari Kabupaten TanaToraja ke Kabupaten Toraja Utara melalui mekanisme dan aturan hukumyang sah, Itu sebabnya dalam eksepsi semula kami menegaskan bahwaKabupaten Tana Toraja patut dan beralasan hukum untuk diikut sertakandalam perkara a quo ; .

Toraja saat itu,bahkan tidak ada pernyataan atau dalam gugatan bahwa daripenyerahan obyek sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Tana Torajaternyata pihak Pemerintah Tana Toraja telah wanprestasi dalampemberian ganti rugi itu sebabnya tanggung jawab ganti rugi beradapada Tergugat.

(Foto Kopi Putusan Nomor : 216/PDT/2012/PT.MKS, Rahman GaffarSampetoding melawan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; Bukti P.4.

Kabupaten Tana Toraja yang kemudian dikuasai olehPemerintah Kabupaten Toraja Utara karena adanya pemekaran wilayah,maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PemerintahHal 26 dari 35 hal.

ADRIANA SAMPE PONGRANTEMelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

diJalan Pongtiku Nomor 53 Kabupaten Tana Toraja, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya bemama : 1.

;Bahwa saksi kenal dengan Kun Massora ;Bahwa Kun Massora bukan suami Penggugat ;Bahwa saksi tidak lihat sertipikat objek sengketa dijadikan bukti dalam perkara diPengadilan Negeri Tana Toraja karena ada kuasa hukum ;Bahwa luas tanah yang digugatidi Pengadilan Negeri Tana Toraja adalah seluas 1.375 m2menurut pengukuran pertanahan Kabupaten Tana Toraja ;Bahwa anaknya Soeli ada 4 (empat) orang yakni Diana Suli, Laso Tayyeb, Abubakar danJatinah ;Bahwa AdrianaiSampe Pongrante adalah anaknya Diana Soeli

dan sudah putus, namunsaksi mau banding ;Bahwa Penggugat ketahui sertifikat obyek sengketa pada tanggal 20 Nopember 2011 saatada gugatan di Pengadilan Negeri Tana Toraja ;15 Bahwa...

Bahwa ibu Adriana yang sekarang Penggugat tidak menggugat di Pengadilan NegeriTana Toraja ;Bahwa luas tanah yang tercantum didalam sertipikat objek sengketa adalah seluas 3.319m2;Bahwa saksi menggugat di Pengadilan Negeri Tana Toraja pada tanggal 20 November2011;Bahwa status tanahnya Soeli berupa tanah lapang tanah bumbum ;Bahwa tanah lapang tersebut pemah disewakan oleh Pemda Tana Toraja sejak tahun 1941sld1951 ;Bahwa setelah tahun 1951 tanah tersebut dikembalikan kepada Andi Lolo dan Soeli ;Bahwa

Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja antara pihak Marthin Balalembang melawanAmos Suli, dkk tanggal 28 April 2011 (sesuai dengan aslinya);Foto copy Surat Risalah Pengolahan Data (RDP) kasus pertanahanobjek tanah seluas 3.319 m2, terletak di Kelurahan Ariang, KecamatanMakale, kabupaten Tana Toraja antara pihak Marthin Balalembangmelawan Amos Suli, dkk, tanggal 29 April 2011 (sesuai denganaslinya);23.

ARIFUDDIN NURDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

Karya Pribumi SawerigadinglawanBupati Kabupaten Tana Toraja, dkk

BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA, Berkedudukan di Jalan Pongtiku 120 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ; Telah memberikan Kuasa kepada MARTENBAWAN = SIRENDEN,S.H, Kepala BagianHukum dan Perundangundangan SetdaKabupaten Tana Toraja, JIMIN ANDANG, S.H,Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum dan PerundangundanganSetda Kabupaten Tana Toraja, JOHANNESMASIKU,S.H, Staf Khusus Bupati KabupatenTana Toraja, MARTHIN.D.

SYAMPA;S.H,StafKhusus Bupati Kabupaten Tana Toraja, yangberkantor di Jalan Pongtiku No.120 Makale,Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tertanggal 22 Maret 2010 yangtelah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makale pada hari SelasaTanggal 23 Februari 2010 dibawah registerNomor : 35/SK/I/ A/2010 ; 2.

Pimpinan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Tana Toraja, Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.2A Makale, KabupatenTana Toraja, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT ; Telah memberikan Kuasa kepada JHONYPAULUS, SH Advokat/Pengacara pada KantorLAW OFFICE JP & Rekan yang berkantor danberkedudukan di Jalan Pongtiku No.167 Makale,Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tertanggal 25 Maret 2010 yangtelah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makale

Tana Toraja) berupa pahatan batu sebesar997.766 M?

Tana Toraja, unsur Bappeda Kab. Tana Toraja, unsurLSM Kab. tana Toraja dan unsur Akademisi yang diwakili oleh unsur dariUniversitas Kristen Indonesia (UKI) Tana Toraja untuk melihat danmemeriksa kebenaran klain Penggugat dan serta untuk menghitungtambahan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat itutermasuk untuk meninjau kebenaran dan besaran tambahan volumepekerjaan tersebut di lapangan ; 9.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

PUTUSANNomor 413 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANA SERU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;ELISA SAMPEALLO,~ kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan,

Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1.

JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA, S.H., JabatanKepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Tana Toraja,Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, berdasarkan Surat KuasaHalaman dari 13 halaman.

yang dikenal dengan nama ToDarra dan terletak diKelurahan Nonongan (dahulu Desa Nonongan), Kecamatan Sopai(dahulu Kecamatan Sanggalang), Kabupaten Toraja Utara (dahuluKabupaten Tana Toraja) yang diperoleh secara waris dari Nene Serudimana tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Nonongan/1982 tanggal 29 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor937/1982 tanggal 23 Februari 1982, luas 228 M* atas nama HeronMangitung Tikupasang adalah merupakan bagian dari lokasi tanahToDarra;2.

atas nama Heron MangetungTikupasang sekaligus mencoret dari daftar buku tanah pada kantorPertanahan Kabupaten Tana Toraja;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.

Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 Desa Laang Tanduk tanggal 2 Juli 1975, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 66 tahun 1974, tanggal 2 Juli 1975, seluas 561 M2, atas nama : Maila ;---------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja untuk mencabut surat keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 Desa Laang Tanduk tanggal 2 Juli 1975, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 66 tahun 1974, tanggal 2 Juli 1975, seluas 561 M2, atas nama : Maila ;----------------------------------------------------------------4.

Ruth Sulle Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Dk

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berkedudukan di Jalan PongtikuNo.53 MakaleTana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyabernama : 22 222 2= 222 noo nnn on 222222 = ==Yanri Pata Lalang, A. Ptnh, Jabatan Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan suratkuasa khusus Nomor : 07/600.14/73.18/VII/2013, tanggal 02 Juhl 2013,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.

Bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah adat yang dikenal sebagai tanah TongkonanTanete (menurut hukum adat Tana Toraja) yang bersumber dari kakek Penggugat yangbernama: Ne Kissi (suami) dan Ne Ponde (isti), berdasakan penguasaan turuntemurun secara hukum adat, dan tanah tersebut terletak di Desa Laang TandukKabupaten Tana Toraja sekarang imi dikenal dengan alamat Kelurahan Mentirotiku,Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;2. Bahwa ......2.

Direktorat Agraria Kabupaten Tana Toraja, seluas 561 M2? (lima ratusenam puluh satu meter persegi); 8. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten TanaToraja bahwa pada saat datam penguasaan L. Rantetasik belum pernah terdaftar padaPajak Hasil Bumi dan yang pertama kali didaftarkan sebagai wajib pajak atas tanahtersebut adalah Pihak L. Rantetasik ;9.

Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten DaerahTingkat II Tanah Toraja di Makale (sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti T9 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan Pengakuan HakMilk Nomor: 23/RPT/1985, tanggal 15 Juli 1985, yang dimohonkanoleh Yohanis Limbongan Parura (sesuai dengan aslinya) ; 10.

Bukti T10 : Foto copy Ikhtisar tentang permohonan pengakuan hak milik, Nomor:23/AGR/UH/1985, tanggal 27 Juli 1985, yang dibuat oleh KepalaKantor Agraria Kabupaten Tana Toraja (sesuai dengan aslinya) ; 11. Bukti T11 : Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/KelurahanLaang Tanduk, tanggal 15 September 1984 dan terlihat oleh KepalaKecamatan Rantepao (sesuai dengan aslinya) ; 12.

ROSALINA PALINOAN PASAPAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA dkk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketaantara : ROSALINA PALINOAN PASAPAN Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di Alang Alang, Lembang Sangbua,Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja, yangdalam hal ini diwakil i oleh KuasanyaDS MNAMME Ss = see = eee some see

PITHER D.RANTELINO, KewarganegaraanIndone sia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Sepon Talpen,Lembang Tallung Penanian, KecamatanSanggalangi, Kabupaten Tana Toraja,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12September 2006, yang dilegalisasi olehPAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO,SH.MKn Notarisdi Tana Toraja, tanggal 12 September 2006dan Surat Izin Insidentil Nomor46/SII/TUN/2006/P.TUN.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJAberkedudukan di Jalan Pongtiku) Nomor 53Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal inidiwakil i oleh kuasanya bernama1. YANRI PATA LALANG,A.Ptnh, Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja =;2.

DAUD R.WAKIWAN Jabatan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja,keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Pongtiku~ Nomor 53Makale, Tana Toraja, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 21 Nopember 2006Nomor 570/522/53.09/2006, yang selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT2.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal/berkantor di Jalan Poros Rantepao Palopo (Bolu),Kabupaten Tana Toraja, berdasar kan Surat KuasaKhusus, tanggal 22 Nopember 2006, yangselanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut j sss sse+ssnes ene scene senceTelahmembaca ; rrr rrr rrr rrr rr rrr rer reer ere1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 25 September 2006, Nomor46/PEN.K/G.TUN/2006/P.TUN.

Pembanding/Tergugat : BUPATI TORAJA UTARA
Terbanding/Penggugat : ALFRIDA KALA'SUSO

PUTUSANNOMOR : 207/B/2021/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :Nama Jabatan : BUPATI TORAJA UTARA;Tempat Kedudukan : Kantor Bupati Toraja Utara di JalanPoros Palopo KM.4, Lembang Tondon

,MH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala BagianHukum/ PNS,berkantor di sekretariat daerah kabupaten Toraja Utara,Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan Badan, Kelurahan Tondon,Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja ;2.

., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan KasubagDokumentasi dan Penyuluhan Hukum/ PNS, berkantor di sekretariatdaerah kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinasdan Badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja ;Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;Melawan:Nama : ALFRIDA KALASUSOWarga Negara : Indonesia;Alamat : Londa, Lemban Sangbua Kecamatan Kesu,Kabupaten Toraja Utara Privinsi SulawesiSelatan;Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 207/B/2021/PTTUN.MksDalam

,Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di JalanPoros Makale Mangkendek KM.2 Botang, (Warung Setia Kawan)di Toraja, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Law FirmDuta Keadilan, email: yoelbello.advokt @gmail.com.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2021;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca1.

Menyatakan batal Surat Perintah Tugas Nomor094.412/ST/IV/2021 tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan olehPlh Bupati Toraja Utara atas nama Drs. Rede Roni Bare,M.Pd3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah TugasNomor : 094.412/ST/IV/2021 tanggal 01 April 2021, yangdikeluarkan oleh Plh Bupati Toraja Utara atas nama Drs. Rede RoniBare,M.Pd4.

Pemohon:
KARMAN LODA
Termohon:
Kejaksaan Negeri Tana Toraja

PEMOHON;LAWANKEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA, beralamat di Jalan PongtikuNo. 1 Makale, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Syauki, S.H.,Margaretha Harty Paturu, S.H., Andi Ardiaman, S.H., ParadeHutasoit, S.H., dan Umarul Farug, S.H., kesemuanya JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkanSurat Perintah Penunjukan Jaksa Penyidik Untuk Mengikuti SidangPraperadilan Nomor: PRINT690/R.4.26/Fd.1/06/2019 tertanggal 20Juni 2019, disebut Sebagal................

dan atas dugaan tersebut PEMOHON dansahabatnya TAUFAN RINTO MANGALIK ditetapkan sebagaiTERSANGKA dan sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan saat iniPEMOHON ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Makale, Tana Toraja;23.

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT FORMILDIKARENAKAN BELUM DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARABahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan NegeriTana Toraja No.

No.Print02/r.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 juga dinyatakan tidaksah dan batal demi hukum; Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Tana Toraja No.

hanya bisa menghitung kerugian keuangan Negaradan tidak memiliki Kewenangan untuk mengumumkan (mendeclare)adanya kerugian keuangan Negara;Bahwa saksi pernah turun ke lokasi proyek di Lembang Bau bersamaKajari Tana Toraja, Tim Penyidik dan Pemohon selaku Kepala LembangBau pada tanggal 17 Mei 2018 untuk melakukan penghitungan;Bahwa saksi turun atas permintaan Kajari Tana Toraja dan dilengkapiSurat Tugas dari Bupati Tana Toraja untuk melakukan audit ProyekPekerjaan Turbin PLTMH di Lembang Bau, Kec.

Penggugat:
FRANSISCA SANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN TANA TORAJA

LTD VS PT LEBANG INDOKOPI TORAJA

YOHANIS SAMPEBULU VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA

., Advokat, beralamat di Jalan Luwu VUI,Blok G/126, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUSKABUPATEN TORAJA UTARA, berkedudukan di Jalan Taruna Nomor28, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang diwakili oleh Ketua DPKPDK Kabupaten Toraja Utara, Drs.Yosni Pakendek, berkedudukan diJalan Taruna Nomor 26, Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 September 2013, sebagai Termohon

Nomor 83 K/Pdt.SusParpol/2014Kebangsaan (PDK) dan telah ditetapkan dan disumpah serta dilantiksebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan 2009 2014;Bahwa Tergugat dengan berbagai cara dan upaya berusaha menyingkirkanPenggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengancara menggantikan kedudukan Penggugat selaku Sekretaris dari SusunanOrganisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Toraja Utara tanpa melaluimekanisme Kongres

Surat tersebutmemberhentikan Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Toraja Utaradan mengusulkan Romba' M.S. Sombolinggi sebagai Pengganti AntarWaktu.

Tergugat secara melawan hukumakan menimbulkan kerugian berupa hilangnya penerimaan Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yang setiap bulannya menerimaRp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung selama masa yangbelum dijalani sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yakni masih kurang12 bulan = 12 bulan X Rp12.500.000,00/bulan = Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);b Kerugian Immateriil:Yakni kerugian yang tidak dapat diukur dan dinilai secara pasti

Sebagaimana dijelaskan saksi MediSampebulu dan saksi Yonathan Tandirerung yang menyatakan "tidakpernah ada rapat khusus pada DPK PDK Toraja Utara, yang membahaspemberhentian Pemohon Kasasi dari Kepengurusan dan keanggotaanPDK (Partai Demokrasi Kebangsaan), demikian juga mengenai rapatpengurus untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dari keanggotaanDPRD Toraja Utara. Disinilah perbuatan melawan hukum TermohonKasasi sehingga timbullah surat bukti T.1, T.4 dan T.9.

Penyidik Atas Kuasa PU:
POLRES TANA TORAJA
Terdakwa:
YOEL

dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanperkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor: 3 /PENPID.C/2019/PN Mak.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makaleyang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : YOEL;Tempat lahir : Paku ;Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juli 1996 ;Jenis kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Paku, Kelurahan Paku, Kecamatan MasandaKabupaten Tana Toraja

;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;Terdakwa tidak ditahan ;SUSUNAN PERSIDANGAN :SURYA LAKSEMANA, S.H. : Hakim;HENDRA MAJID, S.H. : Panitera Pengganti ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian ResortTana Toraja di Makale tanggal 19 Maret 2019 No.

PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penyidik Resort Tana Toraja AIPTU DANIEL PELUserta Terdakwa ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM,HENDRA MAJID, S.H. SURYA LAKSEMANA, S.H.

Penggugat:
LUDIA PARIRAK
Tergugat:
KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Pemerintah Tana Toraja yang melakukan kesepakatansaat itu dengan Bato Rante ; 3.

menjadi duaKabupaten yakni Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.Bahwa penyerahan beberapa asset termasuk dari Kabupaten TanaToraja ke Kabupaten Toraja Utara melalui mekanisme dan aturanhukum yang sah, Itu. sebabnya dalam eksepsi semula kamimenegaskan bahwa Kabupaten Tana Toraja patut dan beralasanhukum untuk diikut sertakan dalam perkara a quo ; .

Penggugat, hal ini pula dapatdibuktikan saat Rahman Gaffar Sampetoding melakukan gugatankepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, justru Ludia Parirakbertindak selaku saksi dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ; .

PemerintahKabupaten Toraja Utara).

Apakah benar tanah obyek sengketa telah dipinjamkan oleh Ne BatoRante kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan selanjutya karenaadanya pemekaran wilayah Pemerintah Daerah Tana Toraja telahmenyerahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untukkepentingan umum dan apakah penguasaan Tergugat atas obyeksengketa adalah perbuatan melawan hukum ; 3.

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 888-04/ BKPSDM-TT/2019, tanggal 27 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs.

.: 19631022 198611 1 001;

MUSTAHIR EDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI TANA TORAJA

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten TanaToraja;Alamat Kantor : Jalan Pongtiku Nomor 120 Makale Tana Toraja;2. Nama : SUDARMONO LAGAI, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum Setda Kabupaten TanaToraja;Alamat Kantor : Jalan Pongtiku Nomor 120 Makale Tana Toraja; Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN. Mks.3.

.; Jabatan : Advokat/Staf Knusus Bupati Tana Toraja bidangHukum dan Pengawasan Daerah; Alamat Kantor : Jalan Pongtiku Nomor 120 Makale Tana Toraja; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: 828/X/2019/Setda,tanggal 05 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA, kemudian berdasarkan Surat KuasaKhusus Tambahan Nomor: SK316/P.4.26/GP/10/2019, tanggal 08 Oktober 2019, memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Nama : MARGARETHA HARTY PATURU, S.H.

;Warga Negara : Indonesia;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; Alamat Kantor : Jalan Pongtiku Nomor 6 Pantan Makale Kabu paten Tana Toraja; 2. Nama : PARADE HUTASOIT, S.H.

;Warga Negara : Indonesia;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; Alamat Kantor : Jalan Pongtiku Nomor 6 Pantan Makale Kabu paten Tana Toraja;semuanya memilih domisili pada Kantor Bupati Tana Toraja, di JalanPongtiku Nomor 120 Makale Tana Toraja, dengan domisili elektronik:pitherbaranyO1@gqmail.com;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PENDIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 02 September 2019

Tana Toraja (vide Bukti P9); bahwa Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1988, diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Sanggalla Kab. Tana Toraja (vide Bukti P10);bahwa Penggugat diangkat dalam Pangkat Pembina Tk.

Penggugat:
PRANIS PALOMBU
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PUTUSANNomor 112/B/2018/PTTUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS KRISTENINDONESIA TORAMJA;Tempat Kedudukan: Jalan Nusantara Nomor 12 Makale,Tana Toraja, Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23Juli 2018

Tulak, S.H., M.H. & Associate, alamatJalan Dirgantara Nomor 40 A Makassar;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT;melawan:Nama : PRANIS PALOMBU;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Sadan Ballopasange, KecamatanSadan, Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulawesi Selatan;Pekerjaan : Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 5 Januari 2018 yang bernama:1. FRENGKY RICHARD, S.H.;2. RUDY ORYANTO TANGKERI, S.H., M.H.

Pranis Palombu Sebagai MahasiswaUniversitas Kristen Indonesia Toraja;halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor UniversitasKristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu SebagaiMahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;4.

Pranis Palombu Sebagai Mahasisve Universitas Kristen Indonesia Toraja(vide putusan halaman 64);Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusantersebut maka Majelis Hakim Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugattersebut yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Rektor UniversitasKristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober2017, Tentang Pemecatan Sdr.

Pranis Palombu Sebagai MahasisvaUniversitas Kristen Indonesia Toraja (bukti P1);Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam jawabannyatelah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu,gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartidak berwenang memeriksa perkara a quo;halaman 5 dari 9 halaman.

Pemohon:
LUTHER PAMEAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Toraja Utara

Dalam Penundaan:

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 880-04/BKPP/VI/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 29 Juni 2019, atas nama Paulus Kobba, S.H., M.M.;

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III.

., MM
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA

Rani, BTN Gowa Mas Indah, Blok GNo. 5, Kelurahan BontoBontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan;Domisili elektronik (email): yohanasukirno@gmail.com;selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawan:Nama Jabatan : BUPATI TORAJA UTARA;Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Panga, Kelurahan PasangLambe, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 1.019/X1/2019, tanggal 14 November 2019, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:1.

.; Kepala Bagian Hukum/PNS pada SekretariatDaerah Kabupaten Toraja Utara;2.

;PARADE HUTASOIT, S.H.; Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 117/G/2019/PTUN.Mks.keduanya Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada KantorKejaksaan Negeri Tana Toraja, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 6Pantan, Makale, Kabupaten Tana Toraja;Domisili elektronik (email): oktavianus.paggapong@yahoo.com;selanjutnya disebut TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca: 1.

Ill Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1278.

Bukti P7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, KeputusanBupati Toraja Utara Nomor: 821.22093, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tanggal 11 Oktober 2011,atas nama Paulus Kobba, S.H., M.M.;8.

Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan Tongkonan ; Menteri Dalam Negeri ; DPRD Kabupaten Tana Toraja

PUTUSANNo. 04/P/HUM/2000.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil padatingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenTana Toraja No.04/KEP/PIMDPRD/II/2000 tanggal 3 Maret, Keputusan DPRDKabupaten Tana Toraja No.6/KEP/DPRD/IV/2000 tanggal 15 April danKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53347 tanggal 27 Juli 2000 telahmengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan oleh

DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ;3. PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ;Selanjutnya disebut sebagai para Termohon ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA/PERMOHONAN :Menimbang, bahwa permohonan keberatan dalam surat permohonannyatanggal 9 Oktober 2000 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungtanggal 17 Oktober 2000 dan diregister dengan No. 04/P/HUM/2000 telahmengajukan keberatan dengan dalildalil sebagai berikut :1. Dasar hukum pengajuan permohonan :a.

Berita Acara Pemilihan/Penetapan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Tana Toraja masa jabatan 20002005 No.50/PAN/DPRD/TT/2000(bukti P3) ;Berita Acara tersebut bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) UndangUndang No.22 Tahun 1999 (bukti P4) yang menegaskan bahwa :Namanama Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota yangakan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;DPRD Tana Toraja dalam menetapkan 5 (lima) pasal Calon dan WakilBupati Tana Toraja hanya melalui Berita Acara

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.53347 tentang pemberhentiandan pengesahan Bupati Tana Toraja masa jabatan 20002005 (bukti P10) ;Mengingat KEPMENDAGRI tersebut adalah merupakan tindak lanjut dariKeputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja No.6/KEP/DPRD/IV/2000yang cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, maka dengan sendirinya KEPMENDAGRItersebut juga bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi dan cacat hukum sehingga harus batal demi

Menyatakan semua produk hukum DPRD Kabupaten Tana Toraja danKeputusan Menteri Dalam Negeri No.131.53347 tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi ;3. Menyatakan semua Produk Hukum DPRD Kabupaten Tata Toraja maupunKeputusan Menteri Dalam Negeri No.131.53347 tersebut tidak berlakuumum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;4.