Ditemukan 697 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subsidair subandi subsider suhaidi subaidi subeidi subidi susidi
Penelusuran terkait : Subsidi bbm Penyalahgunaan pengangkutan bbm subsidi Bbm Penyalahgunaan bbm subsidi
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.B/LH/2018/PN Bon
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FAJAR NURHESDI
2.OCTAVIA ROULI MEGAWATY,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUBHAN Bin Alm WIGNYO SUWARNO
404 — 138
  • Brigjen Katamso Bontang sekitar 5 (lima) tahundari tahun 2012 sampai sekarang; Bahwa penjualan BBM subsidi yakni BBM jenis Bio Solar dan premiumtidak boleh dijual dengan menggunakan wadah berupa drum dan jerigensedangkan penjualan BBM Non subsidi yakni BBM jenis Pertamax,pertalite dan Dex Lite boleh dijual dengan menggunakan wadah berupabesi namun tidak boleh dengan menggunakan wadah berupa plastik.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN Kag
Tanggal 2 Juli 2015 — - SARIUDIN Bin MUKMIN
36 — 8
  • Keputusan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral ;Tidak ada izin selain perizinan berupa keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan/penimbunan dan niaga ;Bahwa Suatu) badan usaha/industri tidak diperbolehkan apabilamenggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalammemenuhi kebutuhan seharihari usaha kegiatan industrinya, karenaberdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dankonsumen penggunan jenis BBM tertentu, bahwa BBM
    Subsidi hanya24diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBMSubsidi ;Apakah diperbolehkan suatu badan usaha atau perseorangan melakukanusaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian ditampungdan disimpan untuk dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangkamenunjang perekonomiannya sendiri tidak boleh, karena berdasarkan Pasal7 Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 menerangkan bahwa "Badanusaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ataupenyimpanan serta penggunaan
Pengadilan PN BARABAI Pidana Khusus
Register : 12-06-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN BARABAI Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.Brb
Tanggal 3 Juni 2014 — - YULI YANTI Als YULI Binti KURSANI
25 — 4
  • pengangkut sawit didaerah tamiyanglayang ;=> Bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi ACHMADSANUSI mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil truck dinas Sabhara warna Stone Grey dengan nomorpolisi 10235X VIII dan mobil tersebut adalah milik Polres Barito Timuryang dibawa oleh saksi Achmad Sanusi;=> Bahwa terdakwa dalam membeli BBM jenis Solar tersebut akanterdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan;= Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam usahapengangkutan atau niaga BBM
    subsidi jenis Solar ini;=> Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa membawaBBM jenis solar tanpa izin dari instansi yang berwenang adalahmelanggar hukum;=> Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yangdiajukan di dalam persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus Lain-lain
Upload : 07-09-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Pbu
Slamet Raharjo bin Gunung
33 — 4
  • memberikan Izin usaha adalah Menteri EnergiSumber Daya Mineral dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatanusaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi :Izin Usaha Pengolahan;Izin Usaha Pengangkutan;Izin Usaha Penyimpanan;Izin Usaha Niaga;Bahwa berdasarkan pasal 9 Undangundang RI Nomor 22 tahun 2001tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah :Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik Daerah;Koperasi atau Usaha kecil;Badan Usaha Swasta.Bahwa mekanisme penyaluran BBM
    subsidi dan non subsidi dari PT.Pertamina kepada Agen sampai dengan kepada konsumen yaitu :Penyaluran BBM oleh Pertamina secara umum dilakukan melaluiDepot BBM Pertamina;Untuk jenis BBM bersubsidi penyaluran dilakukan kepada BadanUsaha / Perorangan yang secara resmi telah ditunjuk oleh Pertaminamelalui kontrak untuk disalurkan kepada konsumen yang berhakmendapatkan BBM bersubsidi;Penyaluran juga dapat langsung dilakukan dari Depot BBM kepadakonsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dengansyaratsyarat
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 84/Pid.B/LH/2017/PN Bon
Tanggal 22 Agustus 2017 — BAMBANG IRIANTO Bin (Alm) SUKADANI
389 — 24
  • Kegiatan usaha niaga terbatas ( trading ) adalah kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olehan dalam skala besaryang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan saranapenyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada penggunayang mempunyai /menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan danatau terminal penerima (receiving terminal);e Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyaktertentu (BBM Subsidi) adalah bahan
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Tjg
Tanggal 8 Juli 2015 — SYAHRUDIN Als UDIN Bin IMRAN (Alm)
36 — 7
  • DariHal 27 dari 33 halaman, No. 132/Pid.Sus/2015/PN.Tjg.aspek pengguna BBM subsidi diperuntukan untuk transportasi (Premium dan solar),memasak dan penerangan (Minyak tanah) dan yang mempunyai hak untukmenggunakan BBM solar bersubsidi adalah usaha kecil, usaha perikanan, usahapertanian, transportasi dan pelayanan umum, sedangkan BBM non subsidi adalahBBM yang dijual kepada masyarakat dengan harga pasar yang harganya dapat berubah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah jelas perbuatanyang
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Migas
Register : 04-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 3 Oktober 2019 — FAHRURRAZI Als FAHRI Bin AMRIH (Alm).
100 — 25
  • Jorong, dan melakukan pemeriksaan terhadap MobilDamp Trak warna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8715 AN danmenemukan 4 (Empat) Drum Plastik warna Biru yang berisiskan Minyakyang berada di dalam bak Truk yang di kendarai oleh terdakwa yang BBMtersebut merupakan BBM Subsidi Pemerintah yaitu Minyak Jenis Solaryang di letakkan di dalam Bak Trak tersebut, dan kemudian langsungmenuju rumah Sdra. FAHRURRAZI Als FAHRI Bin AMRIH (Alm ) yangberada di JI/ Ek PT. Hutan Kintap Rt 04 Rw 01 Desa.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Putus : 14-07-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 259/PID.SUS/2014/PN.Cbi
Tanggal 14 Juli 2014 — -RAMODRIONO SIAHAAN
30 — 13
  • Daihatsu No. pol B9703 SZ membeli solar diSPBU No. 3416804 dengan harga Rp.5.500/liter adalah tidak dapat dibenarkankarena kapasitas tangki standar mobil truk engkel sebagaimana dijelaskandiatas adalah hanya 80 liter, dan pasa 7 Perpres No. 15 Tahun 2012 tentangharga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu melarang badanusaha dan atau masyarakat melakukan penimbunan dan atau penyimpanan23BBM bersubsidi apalagi dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkankeuntungan dari penyimpangan BBM
    subsidi tersebut adalah hal yang tidakdibenarkan;e Berdasarkan fakta fakta yaitu hanya adanya barang bukti berupa BBM jenissolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan print out penjualan yang dibeli dariSPBU oleh truk engkel yang telah dimodifikasi dengan menambah tanki timbundidalam bak mobil tersebut, sehingga selesainya suatu perbuatan tersebut danatas perbuatan tersebut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tidaktepat sasaran dan perbuatan tersebut melanggar pasal 55 jo 53 huruf b dan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-10-2012 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 88/Pid.B/2012/PN.KUBAR
Tanggal 9 Oktober 2012 — YOSEP BATOQ Anak dari PARAN HANG
85 — 28
  • liter, 1 (satu) buah drum ukuran 200 liter, 4(empat) buah jerigen plastik ukuran 30 liter total sebanyak + 2.300liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan oleh terdakwatanpa disertai dengan ijin penyimpanan dari pejabat yang berwenang;e Bahwa bahan bakar minyak jenis solar adalah bahan bakarminyak bersubsidi yang dalam penyimpanannya harus ada ijinkegiatan usaha penyimpanan dari pejabat yang berwenang setelahdilakukan verifikasi sesuai kebutuhan riil masyarakat setempat untukmenghindari BBM
    subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan volumenya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa YOSEP BATOQ Anak dari PARAN HANG pada hariJumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Gesaliq Kelurahan BarongTongkok Kec.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-09-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 172 / Pid.B / 2012 / PN. GS
Tanggal 30 Juli 2012 — RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO
31 — 27
  • charge) bagi diri terdakwa ;1213Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganTerdakwa RIBUT SUJARWANTO Bin SUHARTO yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengahdan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadapketerangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akanmempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanyatindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM
    subsidi tanpa ijin ;Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabutanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan ArealPerkebunan Tebu PT.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 234/Pid.Sus/2014/PN.KTP.
Tanggal 18 Desember 2014 — VENDY Anak Laki-Laki Dari Aseng;;
26 — 3
  • Swasta;Bahwa benar ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwamembeli BBM jenis solar tidak dapat dibenarkan karena dalam pembelianBBM wajib memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud penyalahgunaanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah setiap orang yangmelakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpaijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM;Bahwa benar ahlli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwaNiaga BBM
    subsidi pemerintah tidak dapat dibenarkan, sedangkan ijinyang dimiliki bukanlah ijin Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf dUU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan pasal 7 PerpresNomor 15 tahun 2001 tentang harga jual BBM eceran untuk penggunatertentu tidak dibenarkan menimbun untuk mendapatkan keuntungan dariBBM bersubsidi;e Bahwa benar ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwaniaga BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh) drum yang diisi dalam kapalLCT Honda III tidak dapat
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 02-05-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 16-06-2023
Putusan PN POSO Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Pso
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
ANDREAS ATMAJI,SH
Terdakwa:
1.FADLY ABBAS alias FADLY alias PAPA JIBRAN
2.FADLY MUH NUR alias FADLY
3.GATHOT HENRO SUSILO,S.Pi
4.ANDREW TANIOS alias ANDO
80 — 10

    • Barang bukti uang senilai Rp208.883.200,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) hasil lelang atas 30.424 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bio Solar.

    Dirampas untuk negara.

Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 13-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Pbu
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Nofanda Prayudha B, SH
Terdakwa:
IKHSAN, SH Bin ASMA
77 — 13
  • Kalteng sehargaRp. 1.550.000, sampai dengan Rp. 1.600.000, dalam per drumnya.Bahwa yang terdakwa peroleh dalam setiap pengirimannya adalah sekitarRp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah rupiah) dalamsetiap pengirimannya, namun itu semua hitungan kotor belum dipotongtransport.Bahwa dalam setiap bulannya kami melakukan pengiriman bahan bakarminyak jenis solar subsidi tersebut ratarata sebanyak 5 kali pengiriman yangdiperoleh dari BBM subsidi desa keraya.Bahwa dalam melakukan kegiatan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Pgp
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
LINA anak dari SAFEI alm
119 — 45
  • pelanggaran Pidana Minyak dan Gas Bumi yakni pelanggaranketentuan Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi terkait kegiatan UsahaPengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM maka pelaku tidakdapat dikenakan Pasal Pidana kegiatan usaha niaga tanpa izin usahaniaga kecuali mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadapkesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.Terkait Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, dapat ahli jelaskan bahwa :Berdasarkan Lampiran Perpres 191 Tahun 2014, konsumen berhak untukmendapatkan BBM
    subsidi sesuai dengan kebutuhannya dengan didasarkanpada Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD setempat setelah melaluiVerifikasi.Harga Solar Bersubsidi sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor83K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan harga MinyakSolar (Gas Oil) adalah sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluhrupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
    subsidi sesuai dengan kebutuhannya dengan didasarkanpada Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD setempat setelah melaluiVerifikasi.Harga Solar Bersubsidi sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor83K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan harga MinyakSolar (Gas Oil) adalah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluhrupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 113/PID.B/2015/PN.RBI
Tanggal 23 April 2015 — RAMLIN
168 — 82
  • Terdakwa kalau pulang kampung bersama kapalnya baru isi pada saksi danyang saksi jual solar bersubsidi dan saksi ada ijin Usaha dan pengangkutan danniaganya BBM dan biasanya saksi sampai 6000 Liter diberikan ijin ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakanketerangan saksi tersebut adalah benar.Menimbang, bahwa di persidangan selain saksi Ad de Charge ( saksi Meringankan) Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:1101 (satu) rangkap Foto Copy Buku langganan Bunker BBM
    Subsidi yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda dengan T1 ;1 (satu) lembar foto Copy Kartu fasilitas yang telah disesuaikan dengan Aslinya danbermaterai cukup diberi tanda dengan T2 ;1 (Satu) rangkap Foto Copy buku kesehatan Health Book Berkat Buana Rahmat yangtelah disesuaikan dengan Aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda dengan T31 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat persetujuan berlayar yang telah disesuaikan denganAslinya dan bermaterai cukup di beri tanda dengan
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 27-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 31-K/PM.III-13/AD/VII/2020
Tanggal 6 Oktober 2020 — Oditur:
Siswoko,SH
Terdakwa:
Budi Santoso
207 — 43
  • BBM Subsidi adalah BBM Tertentu adalah BBM yangharganya di subsidi oleh pemerintah dan pemerintah yangmengatur nilai subsidinya dan untuk BBM yang di subsidiadalah jenis Solar.d. BBM Non Subsisdi adalah BBM yang nilai harganya tidak diSubsidi oleh pemerintah dan untuk jenisnya adalah selainSolar, seperti Pertamax dan Pertalite.e.
    BBM Subsidi adalah BBM Tertentu adalah BBM yangharganya di subsidi oleh pemerintah dan pemerintah yangmengatur nilai subsidinya dan untuk BBM yang di subsidiadalah jenis Solar.d. BBM Non Subsisdi adalah BBM yang nilai harganya tidak diSubsidi oleh pemerintah dan untuk jenisnya adalah selainSolar, seperti Pertamax dan Pertalite.Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor : 31K/PM.III13/AD/VII/2020Menimbang20.21.22.e.
    perorangan atau Badan Usaha yang tidak memilikiizin tidak diperbolehkan membeli BBM dari SPBU untukselanjutnya diperjual belikan.Bahwa benar menurut Saksi15 peruntukan BBM yang adadi Negara Indonesia antara lain:1) BBM Industri adalah BBM yang disuplai oleh agen BBMIndustri untuk Pabrik dengan menggunakan MobilTangki warna biru milik Pertamina.2) BBM Masyarakat adalah BBM yang disuplai langsungdari depot Pertamina kemudian diangkut menggunakanmobil tangki warna merah milik pertamina langsung keSPBU.3) BBM
    Subsidi adalah BBM Tertentu adalah BBM yangharganya di subsidi oleh pemerintah dan pemerintahyang mengatur nilai subsidinya dan untuk BBM yang disubsidi adalah jenis Solar.4) BBM Non Subsisdi adalah BBM yang nilai harganyatidak di Subsidi oleh pemerintah dan untuk jenisnyaadalah selain Solar, seperti Pertamax dan Pertalite.5) BBM penugasan yaitu BBM yang tidak di subsidi olehpemerintah tetapi disalurkan dengan ketentuan lokasiyang diatur oleh pemerintah untuk setiap Kota danKabupaten dan konsumennya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 604/Pid.Sus/2016/PN Plk
Tanggal 16 Nopember 2016 — Aulia Candra Bin Suriya Nadi
31 — 6
  • Saksi TOMMY HIDAYAT Bin WAHYU HIDAYAT, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 15 Agustus 2016sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Stasiun Pengisian Bahan BakarUmum (SPBU) Nomor 63.731.03 Jalan Seth Adji Kelurahan PanarungKecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.Bahwa dalam 1 (satu) bulan ini dan untuk tiap harinya saat shif saksibekerja Terdakwa membeli BBM subsidi jenis Bio Solar denganHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 30-10-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 133/PID.B/2012/PN.PKJ
Tanggal 28 Januari 2013 — H. MUH YUNUS BIN SUARDI
20 — 2
  • 14e Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volumetertentu, jens tertentu (premium), kerosine/ minyak tanah, solar, konsumen tertentudan harga tertentu yang ditetapkan pemerintah;e Bahwa BBM yang dipasarkan di dalam negeri antara lain: Avgas; Avtur; Bensin;Solar; Minyak tanah; Minyak diesel; dan bahan bakar, yang pemasaran diserahkankepada badan usaha yang telah mempunyai izin dengan 2 jeni yakni harga jualBBM bersubsidi dan Non Subsidi (harga keekonomian);e Bahwa khusus BBM
    subsidi harganya ditetapkan oleh pemerintah, dan yang nonsubsidi harga ditentukan oleh badan usaha yang bersangkutan yang telahmempunyai izin usaha dari Pemerintah; Bahwa berdasarkan data di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), bahwa terdakwa belum memiliki Izin Usaha dari Pemerintah;e Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin usaha adalah pemerintah dalam hal iniDirektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM, selanjutnyamenteri melimpahkan kewenangannya dengan KepMent
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 592/Pid.B/LH/2021/PN Pbr
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ZURWANDI, SH
Terdakwa:
JON KENEDI Bin BASRIL Als BULEK
111 — 22
  • Dalam halini mengalinkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakanmasyarakat yang berhak, namun dibeli oleh Sdr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Lain-lain
Register : 17-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Plk
Tanggal 6 Juni 2017 — Hardianur Bin Samsi, DK
27 — 102
  • Melakukan Pengawasan terhadap tata niaga bahan bakar minyak, LPGdan melakukan Intentarisasi kegutunan BBM subsidi dan non Subsidiyang ada di wilayah Provinsi Kalteng;Bahwa atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada KepalaBidang Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah Dinas ESDM Prop.Kalteng Selaku atasan langsung.Bahwa sebagaimana Undangundang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 dan PP No. 36 tahun 2004 tanggal14 Oktober 2004, yang dimaksud dengan halhal