Ditemukan 150361 data
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
97 — 11
SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
54 — 2
SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RIDWAN
Tergugat:
1.ARSIL
2.DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
61 — 11
Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
1.ARSIL
2.DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Tergugat:
Robby Tairas
Turut Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
101 — 36
Sakura Mart
Tergugat:
Robby Tairas
Turut Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
41 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
.), DKKLawanDARSONODanDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU, DKK
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
Dengan demikian Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupatendapat dikualifikasikan sebagai putusan final;.
Bahwa tenaga kerja harian lepas yang bekerja dengan Penggugatsebagai sopir tersebut telah menerima upah yang layak sesuai denganketentuan upah minimum sebagaimana yang telah ditentukan olehPemerintah Daerah maupun ketentuan peraturan perundangundanganan yang berlaku dan selama terjadinya hubungan kerja antaraHalaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017Penggugat dengan tenaga kerja harian lepas sama sekali tidak adamasalah ataupun keberatan yang disampaikan oleh pekerja terhadapupah yang
Sinar TimurSejahtera (Penggugat); Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Nomor: 93 Tahun 2012, tanggal 16 Mei 2012tentang penunjukkan dan/atau pengangkatan Tergugat selakuPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan yang bertugas dan berwenang sebagaiPengawasan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh BinaPenegakan hukum atas nama Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia;
Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur ProvinsiSumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,cq.
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
83 — 4
SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
8 — 6
GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
MUHAMAD IDRIS
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
11 — 9
Penggugat:
MUHAMAD IDRIS
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
85 — 670
DUTACIPTA PAKARPERKASA diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMURMenyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKatenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor : 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal 30Agustus 2018 ; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang PengawasKatenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor : 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya TahunHalaman 13 dari 35 halaman Nomor 142/G/2018/PTUN.SBY4.2017 di PT.
Posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah mengetahui. Sedangkan yangmengeluarkan Objek Gugatan adalah Pengawas Ketenagakerjaan.Sebagaimana tertulis dalam judul Penetapan, yakni Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Timur Nomor 560/1052/108.5/2018 tentang Perhitungan danPenetapan Ulang di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota SurabayaTahun 2017 di PT.
Bukti T1112 Bukti T 12Menimbang,: Fotokopi sesuai dengan aslinya,Surat Nomor : 560/10152 = /108.5/2018 Perihal : Penyampaian Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTranmigrasi Propinsi Jawa Timur, tertanggal 30 Agustus2018; : Fotokopi sesuai dengan aslinya,UndangUndang RI.
upah pekerja dibawah upah minimum kota surabaya (vide buktiT1) dan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : 566/694/108.05/2017tertanggal 14 Mei 2017 untuk melaksanakan pembinaan, pemeriksaan danpengawasan kepada Penggugat (Ic.
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
12 — 11
GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
44 — 11
Diwakili oleh Wedo Wiroaji
Terbanding/Tergugat : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
11 — 8
GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat I : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
65 — 26
Multi Kreasi Digital Indonesia Diwakili Oleh : D Christiawan Budiwibowo SH
Terbanding/Tergugat I : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
9 — 10
GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
96 — 51
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikwalifikasikan sebagai putusan2.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati Kabupaten LahatProvinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia, c.q Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, cq. KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, c.q Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, cq. Bupati KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, cq.
Bahwa seharusnya selain mengajukan gugatan terhadap Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Pengugat juga seharusnya menggugat Presiden Republik Indonesia, CqMenteri Negara tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur SumateraSelatan, Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Cq.Halaman 58Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
66 — 26
WITAMAS NIAGARAYA
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
307 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seong Seon Dental Laboratories Indonesia vs Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah DaerahKotamadya Jakarta Utara telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor :5634/1.8.38 tanggal 29 Agustus 2005, dengan menimbang bahwa telah terjadikecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Sdri.
ketetapan yang telah dikeluarkanoleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utaratersebut ;Bahwa dengan Surat Nomor : B.270/PPKNK/2006 tanggal 14September 2006, Direktur Pengawasan Norma Tenagakerjaan telahmenyampaikan kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat padatanggal 19 September 2006 Keputusan Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan No.
SeongSeon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 yangmemutuskan menetapkan Penetapan Direktur Jenderal PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan tentang Kecelakaan Kerja AlmarhumWerdiningsih :Almarhum Werdiningsih mengalami kecelakaan kerja pada hariJumat tanggal 29 April 2005 yang mengakibatkan Tenaga Kerjameninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Kemayoran ;: Upah yang djadikan dasar dalam Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerjaadalah Upah Tenaga Kerja yang bersangkutan yang diterimabulan terakhir
Keempat: Berdasarkan UndangUndang No. 3 Tahun 1992 Pasal 17,Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut serta Program JaminanSosial Tenaga Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun1993 Pasal 4, dalam hal Perusahaan belum ikut serta ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja Pengusaha PT.
Seong Seon DentalLaboratories Indonesia wajib memberikan Jaminan KecelakaanKerja kepada Tenaga Kerja ahli waris almarhum Werdiningsihsebagaimana tersebut pada amar ketiga diatas ;13 Bahwa Penggugat keberatan dengan Keputusan Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :A.
PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
181 — 63
Penggugat:
PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
308 — 166
PT.SINAR ALAM DUTA PERDANA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah(Banua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7 Banjarmasin.Selanjutnya disebut See 8 ceree ces eee aomeene cone oes ewePENGGUGAT ;MELAWANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIKALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend.
Telah mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal27 September 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27September 2019 di bawah register perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.BJM;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatanPenggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahadalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja