Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Komisi pemilihan umum Pemilu Pemilihan Sengketa proses pemilihan umum
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
269 — 301
  • BB No.183 : 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep.134-Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Tangerang Selatan Terhadap
    fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012.3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnyaterdapat Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapbkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012..1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah RapatParipurna DPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka PemandanganUmum FraksiFraksi Terhadap
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
202 — 0
5. 1 (satu) bundel dokumen Kumpulan Data Partai Golongan Karya Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Indramayu: 3 (tiga).
6. 1 (satu) buah map berwarna kuning merk Biola, yang berisikan:
a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekapitulasi Harga Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstrasi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1513 — 1230
  • MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan perwakilanpublik/masarakat yang menampung dan memperjuangkan aspirasinya, makaanggota MPR, DPR, DPD dan DPRD selayaknya tidak berperilaku koruptip ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 56/PUUXVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019, bahwa dalam pertimbanganmenyatakan bahwa ...Dipilinnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasibersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan
    Umum (Pemilu)di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan WakilPresiden dan Pemilu Kepala Dareah dan Wakil Kepala Daerah..., bahwaterhadap Tututan Penuntut tersebut di atas, maka Majelis Hakimberkesimupulan bahwa pencabutan hak untuk dipilin dalam jabatan publik telahdiputus oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam amarnya berbunyi telah melewatijangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2968 — 1557
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Kegiatanmasyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapatmembahayakan keamanan umum seperti diatur dalamPasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat(1) KUHP.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dKegiatan politik yang memerlukan pemberitahuankepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalahkegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundangundangan di bidang politik, antara lain kegiatankampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik,penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisanbermuatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
916 — 1571
  • Pekalonganadalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pekalongandan dasar penunjukan menjadi anggota Komisi D yaitu SuratKeputusan Ketua Dewan DPRD Kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
241 — 85
  • sesuaidengan keinginan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmerampasnya, kecuali apabila Terdakwa tidak membayarnya ;Menimbang Menimbang bahwa terhadap barang bukti yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T1 sampaidengan T69 karena tidak mempunyai nilai ekonomi, maka agar tetapterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat denganPenuntut Umum untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwaberupa pencabutan hak memilih dan dipilin dalam Pemilihan
    Umum,karena Pengadilan berprinsip bahwa pemidanaan bukan sarana balasdendam, melainkan memberikan pelajaran dan pendidikan baik kepadaTerdakwa maupun masyarakat, sehingga pencabutan hak memilih dandipilin dalam diri Terdakwa dalam perkara ini tidak relevan danmemberatkan Terdakwa ;Menimbang, bahwa selama Persidangan, Terdakwa berada dalamtahanan dan Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harusdiperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
249 — 509
  • (BB-68)699 8 (delapan) lembar : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 069 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 No.03/KPTS/KPA-DIPA69/II/RK-5/2007 Tentang Panitia Pelelangan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pelaksanaan Anggaran DIPA BA 069 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 tanggal 09 Maret 2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
225 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 K/PID.SUS/2017juta rupiah) dengan keterangan pada slip Pengembalian Dana TimDukungan Pemda pada Pilkada Thn 2010.BB NOMOR 1341 S/D 1859 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKASPERKARA1341. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan PemerintahDaerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah KotaTomohon tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang ditandatanganioleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MANADO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 8 Januari 2016 — - Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
218 — 54
  • BB NOMOR 1341 S/D 1859 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA 1341. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Tomohon JEFFERSON S.M. RUMAJAR.1342. 1 (satu) buah bundel dokumen pembayaran Proyek Pembangunan Saluran Air dan Trotoar Paket I ( Satu )( Jln. Sp4. Highland - Jln. Sp3.